Korlantas Tegaskan! Pengesahan STNK Tahunan Tidak Perlu Bawa BPKB

 

BPKB berlaku satu kali untuk setiap kepemilikan. Selama kendaraan belum berganti pemilik, maka BPKB tetap berlaku dan tidak perlu dibawa saat pengesahan STNK tahunan

JAKARTA KONTAK BANTEN  Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Brigjen Pol. Wibowo menegaskan bahwa pengesahan STNK tahunan tidak memerlukan dokumen BPKB.

Wibowo di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nomor 22 Tahun 2009 serta Perpol Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

“BPKB berlaku satu kali untuk setiap kepemilikan. Selama kendaraan belum berganti pemilik, maka BPKB tetap berlaku dan tidak perlu dibawa saat pengesahan STNK tahunan,” ujarnya.

Adapun untuk ketentuan pengesahan STNK tahunan, Wibowo menerangkan bahwa pengesahan dapat dilakukan melalui dua mekanisme.

Pertama, masyarakat bisa mengesahkan secara manual dengan datang langsung ke kantor pelayanan Samsat. Kedua, bisa melalui cara digital melalui aplikasi resmi Korlantas Polri Samsat Online SIGNAL.

“Pada pengesahan STNK tahunan, baik yang dilakukan secara manual maupun melalui aplikasi SIGNAL, masyarakat tidak perlu membawa BPKB. Cukup membawa KTP, surat kuasa bila diwakilkan, dan STNK asli,” ucapnya.

Ia mengatakan, layanan SIGNAL hadir untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan pengesahan STNK setiap tahun hingga tahun ke-4 tanpa harus datang ke kantor Samsat.

Akan tetapi, pada saat memasuki tahun ke-5, perpanjangan STNK wajib dilakukan secara manual di kantor Samsat.

Pada tahap ini, masyarakat diwajibkan membawa, KTP asli, surat kuasa (jika diwakilkan), STNK, BPKB, dan kendaraan untuk cek fisik.

“BPKB dan cek fisik diperlukan untuk memastikan kesesuaian identitas kendaraan, termasuk nomor rangka dan nomor mesin, dengan dokumen yang dimiliki. Ini langkah penting menjaga keabsahan data dan mencegah penyalahgunaan dokumen kendaraan,” katanya.

Melalui penegasan ini, ia berharap masyarakat semakin memahami prosedur pengesahan dan perpanjangan STNK sekaligus memanfaatkan kemudahan layanan digital seperti SIGNAL untuk mempercepat proses administrasi kendaraan bermotor.

Read More

Serangan Israel di Lebanon kejahatan perang, kata PBB

 

 

 Serangan Israel di Lebanon merusak upaya gencatan senjata dan bisa disebut sebagai kejahatan perang, kata seorang ahli PBB pada Jumat.

Pernyataan itu muncul menyusul serangan mematikan Israel di kamp pengungsi Palestina Ain al-Hilweh di Sidon dan sejumlah serangan lain di seluruh Lebanon.

"Ini bukan insiden tunggal, tetapi bagian dari pola serangan mematikan di wilayah berpenduduk dan pengabaian total terhadap gencatan senjata," kata pelapor khusus PBB Morris Tidball-Binz​.

Dia juga menyoroti serangan Israel terhadap penjaga perdamaian UNIFIL dan menegaskan bahwa menargetkan personel PBB secara sengaja merupakan kejahatan perang.

Dia menilai insiden-insiden itu melanggar Piagam PBB, Resolusi DK PBB 1701, dan kedaulatan Lebanon.

Tidball-Binz mendesak Israel untuk menghentikan serangan, meminta tanggung jawab dari "mereka yang merencanakan, memerintahkan, atau mengesahkan serangan yang melanggar hukum," dan mendorong komunitas internasional untuk meningkatkan tekanan.

Ketegangan terus meningkat di Lebanon setelah Israel melancarkan serangan udara hampir setiap hari dengan dalih menargetkan kelompok Hizbullah.

Serangan Israel di Lebanon telah menewaskan lebih dari 4.000 orang dan melukai hampir 17.000 lainnya sejak Oktober 2023.

Berdasarkan gencatan senjata November 2024, Israel seharusnya menarik pasukan dari Lebanon selatan pada Januari, tetapi baru menarik sebagian dan mempertahankan lima pos perbatasan.

Read More

KPK Periksa 8 Pendamping PKH di Cilacap Terkait Dugaan Korupsi Bansos Beras

 

 

JAKARTA KONTAK BANTEN  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil delapan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Polres Cilacap, Jawa Tengah, sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial beras di Kementerian Sosial.

“Pemeriksaan terhadap delapan saksi bertempat di Polres Cilacap, Jawa Tengah,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut Budi mengatakan delapan saksi tersebut terdiri atas ADP, FEZ, dan HM selaku pendamping PKH wilayah Kabupaten Brebes, serta MMN dan MMR selaku pendamping PKH wilayah Kabupaten Tegal.

Kemudian pendamping PKH wilayah Kota Tegal berinisial NOV, pendamping PKH wilayah Kabupaten Cilacap berinisial BP, serta pendamping PKH wilayah Kabupaten Banjarnegara berinisial MDA.

Sebelumnya, pada 15 Maret 2023, KPK mengumumkan penyidikan dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kemensos tahun 2020-2021.

Pada 23 Agustus 2023, KPK mengumumkan para tersangka dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp326 miliar.

Mereka adalah Direktur Utama PT Mitra Energi Persada sekaligus anggota Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020 Ivo Wongkaren (IW), anggota Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada Roni Ramdani (RR), dan Manajer Umum PT Trimalayan Teknologi Persada sekaligus Direktur PT Envio Global Persada Richard Cahyanto (RR).

Kemudian Dirut PT Bhanda Ghara Reksa atau BGR Logistics (Persero) tahun 2018-2021 Muhammad Kuncoro Wibowo (MKW), Direktur Komersial BGR Logistics tahun 2018-2021 Budi Susanto (BS), serta Vice President Operasional BGR Logistics tahun 2018-2021 April Churniawan (AC).

Pada 19 Agustus 2025, KPK mengumumkan pengembangan kasus tersebut untuk klaster penyaluran bansos beras oleh PT Dosni Roha Indonesia, dan mencegah empat orang untuk bepergian ke luar negeri.

Mereka adalah Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Edi Suharto (ES), Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik (DNR Logistics) sekaligus Direktur Utama PT Dosni Roha Indonesia (DNR) Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT), Dirut DNR Logistics tahun 2018–2022 Kanisius Jerry Tengker (KJT), dan Direktur Operasional DNR Logistics tahun 2021-2024 Herry Tho (HER).

Pada tanggal yang sama, KPK mengumumkan telah menetapkan tiga orang dan dua korporasi sebagai tersangka dalam klaster penyaluran bansos beras tersebut, serta menilai negara rugi hingga Rp200 miliar.

Pada 11 September 2025, KPK mengungkapkan Rudy Tanoe sebagai salah satu tersangka kasus tersebut setelah yang bersangkutan mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

KPK pada 2 Oktober 2025, kembali mengungkapkan tersangka kasus tersebut, yakni Edi Suharto.

Dengan demikian, KPK telah mengungkapkan dua tersangka kasus tersebut. Sementara satu tersangka, dan dua korporasi yang menjadi tersangka belum diumumkan oleh KPK.

Read More

Kenaikan UMP 2026 Tak Satu Angka, Ini Penjelasan Menaker

 

 

 JAKARTA  KONTAK BANTEN — Pemerintah memastikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 tidak akan ditetapkan dalam satu angka yang berlaku seragam di seluruh Indonesia. Kebijakan ini berbeda dari penetapan UMP tahun-tahun sebelumnya yang biasanya diumumkan serentak pada 21 November.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker, Yassierli, menegaskan bahwa kenaikan UMP tahun depan akan mengikuti amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan mempertimbangkan kondisi ekonomi tiap daerah.

“Kita membentuk tim untuk merumuskan dan menghitung, mengestimasi kira-kira kebutuhan hidup layak itu berapa,” ujar Yassierli di Kantor Kemenaker, Kamis (20/11). Menurutnya, putusan MK Nomor 168/PUU-XXIII/2023 menjadi pijakan utama penyusunan kebijakan baru dan memastikan perhitungan upah lebih relevan dengan kondisi saat ini.

Tidak Ada Lagi “Satu Angka Nasional”

Yassierli menekankan pemerintah tidak akan menetapkan kenaikan UMP secara seragam di seluruh Indonesia, mengingat disparitas ekonomi antardaerah yang berbeda-beda.

“Kalau ada berita naiknya sekian, itu berarti kita tidak ke sana. Ini masih dalam proses,” kata Yassierli. Ia menambahkan bahwa formula baru akan membolehkan daerah dengan pertumbuhan tinggi menetapkan kenaikan lebih besar dibanding wilayah dengan pertumbuhan rendah.

Aturan Baru Berbentuk PP, Bukan Lagi Permenaker

Dalam draf regulasi terbaru, acuan penghitungan UMP akan berpindah dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) ke Peraturan Pemerintah (PP). Perubahan ini membuat jadwal pengumuman tidak lagi terikat pada tanggal tertentu seperti sebelumnya.

Peran Dewan Pengupahan Daerah Lebih Besar

Pemerintah pusat nantinya hanya menetapkan rentang nilai kenaikan upah, sementara penentuan angka final diserahkan kepada dewan pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten. Penyesuaian dilakukan sesuai pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah.

“Upah akan berupa range yang nanti dewan pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten tentukan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayah,” jelas Yassierli.

Kemenaker dijadwalkan akan mengundang seluruh kepala dinas ketenagakerjaan provinsi pekan depan untuk memberikan masukan sebelum regulasi baru disahkan.

Read More

Ratusan Botol Miras Disita dalam Operasi Pekat di Sepanjang JLS

 

 

SERANG– Tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP kabupaten Serang, aparat TNI dan Polri, serta unsur pemerintah daerah menggelar operasi penyakit masyarakat (Pekat) di wilayah perbatasan antara Kabupaten Serang-Cilegon, pada Jumat (21/11/2025) dini hari.

Dalam operasi tersebut, petugas menyita ratusan botol minuman keras dari sejumlah tempat hiburan malam (THM) dan warung remang-remang disejumlah titik di jalan lingkar selatan (JLS).

Kepala Satpol PP Kabupaten Serang, Subur Prianto, mengatakan operasi itu dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyakit Masyarakat serta Perda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas).

“Hari ini kita melaksanakan penertiban terpadu bersama unsur TNI-Polri terkait penyakit masyarakat. Alhamdulillah, dalam kegiatan ini kami juga didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bapak Abdul Gofur,” ujarnya.

Menurutnya, penertiban menyasar wilayah jalur Lingkar Selatan, mulai dari lampu merah PCI hingga bundaran depan Rumah Sakit Bethsaida.

Kata subur, wilayah tersebut masuk dalam administrasi Kabupaten Serang, sedangkan area di luar itu tidak dilakukan penindakan, lantaran termasuk dalam wilayah Kota Cilegon.

Ia menambahkan, jumlah pasti botol miras yang kini disita masih dalam proses pendataan di titik akhir operasi.

“Untuk data sementara, kita baru lakukan pengamanan terhadap minuman keras yang ditemukan di beberapa titik. Nanti hasil lengkapnya akan kami rekap setelah kegiatan selesai,” katanya.

Lebih jauh, Subur memastikan operasi serupa akan terus dilakukan secara berkala sebagai bagian dari tugas dan fungsi aparat keamanan dan ketertiban daerah.

Adapun sanksi terhadap pelanggar akan diberikan sesuai ketentuan dalam perda yang berlaku.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang, Abdul Gofur, menyatakan penertiban dilakukan sebagai respons atas banyaknya aduan masyarakat mengenai keberadaan THM dan warung remang-remang di wilayah Kramatwatu.

“Hari ini kita ingin menunjukkan bahwa penegakan perda bisa dilakukan dengan baik, tanpa kekerasan, dan tanpa mengganggu hak-hak masyarakat,” sampainya.

Dengan begitu, diharapkan aparat penegak hukum lainnya dapat lebih aktif dalam menertibkan penyakit masyarakat sesuai aturan yang berlaku.

Read More

DITJEN HUBDAT Siapkan strategi kelancaran penyeberangan merak–bakauheni

 

 

 

JAKARTA KONTAK BANTEN   Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub telah menyiapkan strategi guna memastikan kelancaran arus penyeberangan di Pelabuhan Merak-Bakauheni pada periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Hal tersebut disampaikan Dirjen Perhubungan Darat, Aan Suhanan saat memimpin rapat koordinasi persiapan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 bersama para stakeholders di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, pada Jumat (21/6).

“Saya optimistis kita bisa melaksanakan operasi Nataru kali ini dengan baik. Kami sudah menyiapkan beberapa strategi yang akan dilaksanakan saat operasi nanti karena selama dua tahun terakhir Merak jadi salah satu titik krusial saat masa Berdasarkan pengalaman operasi Natal dan Tahun Baru sebelumnya, Ditjen Perhubungan Darat kembali menerapkan skema pembagian tiga pelabuhan penyeberangan di Pelabuhan Merak untuk mengurai kepadatan. Ditjen Perhubungan Darat, sambung Aan, juga telah siapkan satu pelabuhan pendukung sebagai contingency plan

“Dari Merak ke Bakauheni, kita bagi di tiga pelabuhan, ada di BBJ Bojonegara, kemudian Pelabuhan Merak sendiri, dan Ciwandan. Satu dermaga untuk contingency plan apabila tiga pelabuhan tadi sudah tidak bisa menampung, kita siapkan Pelabuhan KBS (Krakatau Bandar Samudera),” jelasnya.

Sementara di sisi Bakauheni, volume kendaraan juga dibagi di tiga pelabuhan. Di antaranya BBJ Muara Pilu untuk arus dari dan ke BBJ Bojonegara, lintasan utama Pelabuhan Bakauheni dengan Pelabuhan Merak, serta Pelabuhan PT Wijaya Karya Beton untuk arus dari dan ke Ciwandan.

Aan mengungkapkan strategi lainnya yang akan diterapkan yakni delaying system menuju Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni. Pelaksanaan delaying system ini melalui penerapan buffer zone (zona penyangga) di rest area jalan tol serta jalan arteri.

“Delaying system ini berarti harus ada buffer zone untuk parkir kendaraan ketika terjadi situasi yang tidak bisa dilangsungkan penyeberangan. Ini semua sudah disiapkan baik di Merak maupun di Bakauheni,” ucap Aan.

Adapun buffer zone di Merak yakni rest area KM 13, KM 43, KM 68, jalan arteri Cikuasa Atas yang bisa menampung total 1.050 kendaraan kecil dan 200 kendaraan roda dua. Sedangkan penerapan delaying system di Lampung tersebar di delapan titik buffer zone dengan total kapasitas parkir 1.190 kendaraan kecil.

Lebih lanjut, Aan juga meminta semua stakeholder untuk mewaspadai cuaca ekstrem di bulan Desember. Aan mengatakan, berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim hujan terjadi pada Desember hingga Januari.

“Dari BMKG memprediksi untuk cuaca di Desember jadi puncak musim hujan, disertai angin, ada juga potensi banjir rob. Kemudian ada beberapa prediksi terkait gelombang dan kecepatan angin yang perlu diwaspadai sehingga keselamatan penyeberangan bisa terjamin,” pungkas Aan.

Aan pun yakin penyelenggaraan Nataru kali ini dapat berjalan lancar dan sukses berkat persiapan strategi yang matang dan koordinasi semua stakeholder.

Turut hadir dalam rakor ini Sekretaris Deputi Bid. Koodinasi Konektivitas Kemenko Infrawil, Rustam Efendi; Plt. Sekretaris Utama BMKG, Guswanto; Direktur Operasi & Transformasi PT ASDP, Rio Theodore; Direktur Lalu Lintas Jalan, Rudi Irawan, Kadishub Prov. Banten, Kadishub Prov. Lampung, Dirlantas Polda Banten dan Dirlantas Polda Lampung.

Read More

Ditarget Rampung Akhir 2025, Proyek Akses Tol Langsung Jakarta–Tangerang KM 25 Capai 95 %

 

 

 

TANGERANG KONTAK BANTEN  Pengembang properti pelaksana proyek pembangunan tol langsung Jakarta-Tangerang KM 25 memastikan pengerjaan jalan tol yang menjadi akses ke wilayah Curug dan Bitung itu selesai pada akhir tahun 2025 meski sempat mengalami kendala kelangkaan pasokan material dari wilayah Parung Bogor, Jawa Barat.

"Kita sudah antisipasi kebutuhan material dari Cilegon setelah sebelumnya menghadapi kelangkaan pasokan material dari wilayah Parung Bogor. Sebab kelangkaan material ini juga berdampak pada berbagai sektor industri, bukan hanya kami saja," kata Direktur Paramount Land, Norman Daulay di Tangerang, Banten, Sabtu.

Ia menuturkan setelah adanya informasi penghentian distribusi material, pihaknya bergerak cepat dengan melakukan pengadaan material dari daerah lain yakni Cilegon di Banten secara bertahap.

"Langkah ini dilakukan untuk memastikan proyek seperti jalan boulevard, infrastruktur kawasan, hingga pembangunan properti, berjalan sesuai rencana," katanya.

Sementara itu proyek strategis pembangunan akses tol langsung Jakarta-Tangerang KM 25 hingga kini telah mencapai progres 95 persen dan ditargetkan selesai secara fisik pada akhir 2025.

Tahap selanjutnya, proyek akan memasuki pengajuan Uji Laik Fungsi (ULF) dan Uji Laik Operasi (ULO) meliputi pemeriksaan fisik, manajemen dan rekayasa lalu lintas, hingga aspek teknis dan non teknis lainnya, untuk memastikan akses tol memenuhi standar dan aman untuk beroperasi.

"Tahap ini diperkirakan berjalan selama kuartal satu 2026 dan akan dilanjutkan dengan uji coba," ujarnya.

Akses tol langsung Jakarta-Tangerang KM 25 dilengkapi tiga gerbang tol yang melayani arus dari Jakarta menuju Paramount Petals dan Jalan Pasir Randu, serta tiga gerbang tol yang melayani dari Paramount Petals menuju Jakarta.

Jalur masuk menuju Paramount Petals terhubung langsung dengan jalan boulevard di Paramount Petals Utara yang juga sedang dibangun.

Jalan boulevard sepanjang 4 kilometer itu nantinya tersambung langsung ke Paramount Petals Selatan.
Sementara itu, akses tol dari Paramount Petals menuju Jakarta akan memperluas konektivitas wilayah yang memudahkan
mobilisasi warga Paramount Petals dan masyarakat sekitar menuju berbagai destinasi penting, termasuk Jakarta dan Bandara Soekarno-Hatta.

“Berdasarkan riset, akses tol langsung Jakarta-Tangerang KM 25 diyakini memberikan berbagai dampak positif, mulai dari mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, membuka aksesibilitas baru menuju Paramount Petals, Bitung, dan sekitarnya, hingga mengurai kemacetan di arteri Bitung secara signifikan hingga 10-15 persen atau sekitar 19 ribu-20 ribu kendaraan per hari," katanya.

Direktur Planning & Design Paramount Land Henry Napitupulu mengatakan kehadiran akses tol langsung memperkuat eksposur kota dan meningkatkan potensi investasi properti.

Sejak diperkenalkan, nilai investasi kota mandiri ini telah menunjukkan kenaikan dan diperkirakan semakin meningkat seiring rampungnya pembangunan akses tol dan mempertegas sebagai kawasan berprospek tinggi di koridor barat Jakarta.

"Dampak peningkatan ekonomi wilayah pun mulai terlihat dari bertambahnya tenant besar yang membuka usaha di Paramount Petals maupun kawasan sekitar, termasuk sepanjang Jalan Raya Curug," ujarnya.

Read More

DPRD dan Pemprov Banten percepat pembangunan lewat penguatan belanja

 

Tangkapan layar- Gubernur Banten Andra Soni dalam rapat paripurna di DPRD Provinsi Banten, Kota Serang, Kamis (20/11/2025)

 

BANTEN KONTAK BANTEN  DPRD Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sepakat untuk mempercepat pembangunan daerah lewat penguatan belanja mandatori, pelayanan dasar, serta infrastruktur dalam pembahasan RAPBD 2026 yang ditetapkan sebesar Rp10,14 triliun lebih.

Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim mengatakan seluruh pandangan fraksi telah dijawab secara substansial oleh Gubernur Banten Andra Soni.

“Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur terhadap pandangan-pandangan fraksi semuanya terjawab dalam rangka percepatan proses pembangunan di Provinsi Banten,” ujarnya di Kota Serang, Kamis.a menjelaskan DPRD dan Gubernur sepakat mengenai komposisi belanja daerah, termasuk alokasi pendidikan sebesar 36,1 persen serta belanja pegawai yang berada di bawah batas maksimal 30 persen.

"Artinya proses mekanisme penganggaran yang disampaikan oleh Pak Gubernur ini sudah on the track,” katanya.

DPRD memastikan pembahasan RAPBD 2026 akan dipercepat. “Insya Allah di hari Selasa depan kita akan segera melaksanakan paripurna keputusan terhadap RAPBD 2026,” ujarnya.

Fahmi juga menegaskan dukungan politik terhadap program Bangun Jalan Desa Sejahtera. “Sudah pasti. Infrastruktur itu kurang lebih hampir 23 persen, padahal seharusnya kita mencapai 40 persen. Prioritas utama adalah percepatan infrastruktur jalan,” katanya.

Ia menyebut konektivitas jalan provinsi, pertanian, dan kesehatan menjadi fokus.

Sementara, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan pembahasan lanjutan dengan DPRD akan dibuat lebih mendalam. “Insya Allah pembahasan di KUA-PPAS sangat dalam dan komprehensif sehingga saya berharap pembahasannya bisa berlangsung tepat waktu,” ujarnya.

Ia menegaskan pelayanan dasar tetap menjadi prioritas, termasuk SPM, infrastruktur pendidikan, dan sekolah gratis.

Menurutnya, pembangunan desa penting untuk mengurangi ketertinggalan wilayah, karena selama ini bagian yang termarginalkan. Dengan adanya program ini, pihaknya mendapat respons besar dari masyarakat.

Andra menekankan perlunya keberpihakan kepada Lebak dan Pandeglang.“Kita harus mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah, karena transfer dari pusat sudah tidak bisa dijadikan panduan,” ujarnya.

Rancangan pendapatan daerah ditargetkan Rp9,94 triliun lebih, sedangkan belanja daerah dianggarkan Rp10 triliun lebih.

Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan daerah sebesar Rp57,04 miliar lebih, yang bersumber dari perkiraan SILPA 2025 sebesar Rp195,54 miliar lebih dan pengeluaran pembiayaan berupa cicilan pokok utang jatuh tempo kepada PT SMI senilai Rp138,49 miliar lebih.

Sementara dalam struktur belanja tematik 2026, Banten mengalokasikan Rp940,13 miliar untuk Asta Cita, Rp409,24 miliar untuk Program 3 Juta Rumah, Rp298,84 miliar untuk penanganan inflasi, Rp951,97 miliar untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, dan Rp396,53 miliar untuk penanganan stunting.

Read More

Bupati Ratu Zakiyah minta buruh jaga situasi kondusif jelang penetapan UMK

 

Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah bersama Kapolres Serang, AKBP Condro Sasongko melakukan pertemuan dengan buruh di Serang, Banten, Jumat (21/11/2025).

 

KABUPATEN SERANG KONTAK BANTEN  Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah meminta kalangan buruh untuk menjaga situasi kondusif wilayah dengan mengedepankan dialog dibandingkan aksi turun ke jalan dalam mengawal proses penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2026.

"Jika bisa dikomunikasikan sebaiknya tidak harus turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa, meski dalam undang-undang diperbolehkan," kata dia setelah menerima audiensi Aliansi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh (ASPSB) di Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Jumat.

Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan agar tidak terjadi tindakan anarkis yang justru merugikan semua pihak.

Dia mengatakan iklim investasi yang kondusif harus dijaga agar pengusaha tetap bertahan di Kabupaten Serang seiring dengan upaya peningkatan kesejahteraan pekerja.

"Jangan sampai melakukan hal yang tidak diinginkan atau anarkis. Pengusaha harus tetap bisa berusaha, dan para buruh pun mendapatkan keadilan untuk kesejahteraan yang lebih baik," katanya.

Terkait dengan aspirasi kenaikan upah 12 persen yang disampaikan serikat pekerja, ia memastikan pemerintah daerah telah menampung usulan tersebut.

Namun, kata dia, mekanisme penetapan masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah pusat sebagai acuan hukum.

"Kami akan mencari solusi terbaik agar semuanya tidak merasa dirugikan. Nanti kami akan lakukan pembahasan melalui rapat pra-pleno sebelum ditetapkan," katanya.

Audiensi tersebut diinisiasi oleh Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan pekerja.

Ketua Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang Asep Saefullah mengatakan pihaknya siap menjaga komunikasi yang baik terkait dengan hal tersebut, namun tetap mendesak agar tuntutan kenaikan 12 persen berdasarkan survei kebutuhan hidup layak dapat direalisasikan.

Read More

Warga Serang antusias ikuti program Sahabat Posyandu Alfamart

 

 

Warga Serang terlihat antusias mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Alfamart di halaman gerai Alfamart Panyabrangan Serang di Jl Raya Pamarayan Cikeusal Kelurahan Panyabrangan, Kab. Serang, pada Kamis,(20/11/25).

TANGERANG KONTAK BANTEN  Menjelang penghujung 2025, program Alfamart Sahabat Posyandu kian gencar menjangkau ibu dan anak untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar.

Berkolaborasi dengan SoKlin Softener dari WINGS Group, inisiatif ini hadir di 34 kota sepanjang November 2025 dan Januari 2026 serta menargetkan lebih dari 6.000 penerima manfaat.

Program ini menghadirkan beragam layanan kesehatan, mulai dari edukasi gizi, imunisasi, pemantauan tumbuh kembang anak, hingga pemberian makanan tambahan (PMT).

Salah satu kegiatan digelar di halaman gerai Alfamart Panyabrangan Serang di Jl Raya Pamarayan Cikeusal Kelurahan Panyabrangan, Kab. Serang, pada Kamis,(20/11/25). Sejak pagi, antusiasme warga terlihat dari antrean para ibu yang datang untuk memeriksakan buah hatinya.

Kholilah, salah satu warga, mengaku senang dengan kehadiran layanan Posyandu di gerai Alfamart. Ia rutin membawa putranya imunisasi, namun baru kali ini mengikuti layanan yang ada di Alfamart.

“Kalau ke Posyandu biasanya di balai warga. Baru tahu ada di Alfamart, ternyata banyak hadiahnya juga. Lumayan banget,” ujarnya sambil tersenyum.
Selain layanan kesehatan, peserta juga mendapatkan bingkisan. Lastri, peserta lainnya, menyampaikan pengalamannya yang serupa.

“Dapat PMT dan bingkisan dari Alfamart dan SoKlin. Terima kasih,” katanya.

Program ini merupakan bagian dari komitmen Corporate Social Responsibility (CSR) Alfamart untuk mendukung upaya penurunan angka stunting di Indonesia, khususnya di wilayah dengan prevalensi masih tinggi.

“Alfamart hadir di tengah masyarakat dan mudah dijangkau. Karena itu, Posyandu yang kami laksanakan dengan memanfaatkan halaman gerai diharapkan semakin memudahkan para ibu mendapatkan layanan kesehatan,” ujar Corporate Communication General Manager Alfamart, Rani Wijaya.

Rani menambahkan, sejak digulirkan pada 2023, program ini telah menjangkau puluhan ribu penerima manfaat. Tahun ini, program kembali berjalan melalui kolaborasi bersama WINGS Group hingga Mei 2025.

Secara terpisah, Meliana Sri Rahayu Widodo, Marketing Manager Fabric Conditioner Category WINGS Group Indonesia, mengatakan kolaborasi ini sejalan dengan komitmen SoKlin Softener Fine & Comfort dalam membuat pakaian dan perlengkapan bayi menjadi lembut dan anti iritasi.

“SoKlin Softener Fine & Comfort terkenal sebagai solusi terbaik untuk perawatan kelembutan pakaian si kecil, tanpa menyebabkan iritasi karena sudah dermatologically tested dan mengandung chamomile oil yang melembutkan pakaian. Melalui kolaborasi bersama Alfamart ini kami ingin lebih dekat dengan para ibu, untuk memastikan setiap bayi mendapatkan sentuhan lembut agar dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal,” ujar Meliana.

Alfamart berharap Alfamart Sahabat Posyandu dapat terus memperluas akses layanan kesehatan dasar, sekaligus menghadirkan pengalaman positif bagi masyarakat melalui nilai kepedulian sosial yang nyata.

Read More

Mendagri Dorong Pemda Revisi Perda RTRW

JAKARTA KONTAK BANTEN  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan revisi terhadap peraturan daerah (perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) demi mencegah alih fungsi lahan pertanian.

Pemerintah pusat juga akan membentuk satuan tugas (satgas) lintas kementerian untuk mengawal proses revisi RTRW di daerah. Satgas ini melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian Pertanian. “Follow-up-nya, kami akan membentuk satgas untuk mendorong daerah merevisi Perda RTRW demi melindungi lahan sawah dan menyiapkan lahan pertanian yang sudah ada,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (21/11).

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pangan nasional dan mencegah lahan sawah terus tergerus pembangunan.

Mendagri juga menegaskan bahwa BIG akan melakukan pemantauan dan verifikasi berkala atas proses revisi RTRW daerah. Pemda yang menunjukkan kinerja baik akan diberikan insentif fiskal mulai tahun depan. “Kami akan evaluasi per bulan atau per tiga bulan. Daerah yang bagus akan mendapat reward dalam bentuk insentif fiskal dari Kemendagri. Anggarannya sudah tersedia,” ujarnya.

Kebijakan Mendagri tersebut mendapat dukungan dari Pakar Ilmu Tanah Institut Pertanian Bogor (IPB) Basuki Sumawinata. “Gagasan Mendagri Tito menurut saya sangat baik,” kata Basuki saat dihubungi, Jumat.

Ia menilai perlindungan lahan pertanian merupakan kunci keberhasilan ketahanan pangan yang menjadi bagian program Asta Cita Presiden Prabowo.

Namun Basuki mengingatkan, revisi RTRW harus dilakukan secara hati-hati dan tetap memperhatikan aspirasi pemda agar pelaksanaannya berjalan efektif. Tanpa menimbang masukan daerah, tata ulang RTRW daerah untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian, akan sulit terealisasi.

Basuki mengatakan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) di daerah tidak bisa dilepaskan dari Rencana Umum Tata Ruang Nasional (RUTRN) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Artinya, pemda tidak dapat mengubah tata ruang melampaui ketentuan nasional. “Pada PP itu sudah ada peta pola ruang nasional, dan diatur bahwa RUTR daerah mengacu pada peta RUTRN. Jadi daerah tidak mungkin membuat kawasan budidaya pada RUTR daerah lebih luas dari apa yang direncanakan pada RUTRN. Juga, tidak mungkin memperkecil kawasan lindung untuk memperluas kawasan budidaya,” kata Basuki.

Menurut Basuki, jika pemerintah ingin memastikan ketahanan pangan daerah dan nasional, maka diperlukan terobosan pemanfaatan lahan untuk pertanian pangan secara berkelanjutan. Dengan populasi Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa, kebijakan tata ruang tidak bisa menerapkan pendekatan konservatif. “Jadi usul Mendagri Tito sangat tepat, agar daerah sadar dengan kemampuannya, sehingga daerah-daerah yang tidak mungkin berproduksi karena aturan RUTRN, akan sadar dan bersuara di tingkat nasional. Kita harus memanfaatkan lahan yang tersedia sekarang untuk produksi, sambil meneliti lahan-lahan yang sulit dimanfaatkan. Tekanan penduduk sekarang jauh lebih besar dibanding 20–25 tahun lalu,” katanya.

Basuki juga menilai kebijakan perlindungan lahan tidak boleh membuat masyarakat daerah kesulitan bahan pangan. Ia mendorong skenario moderat yang tetap melindungi lahan pertanian, tetapi fleksibel dalam pengembangan kawasan sesuai kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan.

Read More

KPK Apresiasi Hakim Vonis Ira Puspadewi Bersalah

 

Mantan Dirut ASDP, Ira Puspadewi (tengah). (Foto: Humas KPK)

 

JAKARTA KONTAK BANTEN   Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi majelis hakim yang menyatakan mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam akuisisi PT Jembatan Nusantara. Hal itu disampaikan Jurubicara KPK, Budi Prasetyo merespons vonis 4,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Ira yang telah dibacakan pada Kamis, 20 November 2025.

"KPK menyampaikan apresiasi dan menyambut positif putusan majelis hakim yang menyatakan terdakwa saudari IP selaku mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry," kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, 21 November 2025.

Budi mengetahui, dalam perkara ini terungkap bahwa Ira melakukan pengkondisian terhadap proses penilaian kapal yang akan diakuisisi. 

Tindakan tersebut menyebabkan keputusan korporasi yang diambil tidak sepenuhnya berada dalam koridor profesional dan objektif sebagaimana dituntut dalam prinsip Business Judgment Rules (BJR).

"Dalam konteks tata kelola BUMN, penyimpangan ini pada akhirnya meningkatkan risiko kerugian keuangan negara," terang Budi.

Prinsip BJR kata Budi, semestinya menjadi dasar setiap pengambilan keputusan strategis di lingkungan korporasi, menuntut direksi untuk bertindak hati-hati, independen, bebas dari benturan kepentingan, serta mengacu pada informasi dan analisis yang memadai.

"Dalam fakta persidangan juga terungkap bahwa akuisisi PT JN oleh PT ASDP bukan sekadar transaksi pembelian kapal, tetapi juga mencakup pengambilalihan kewajiban utang korporasi yang secara otomatis menambah beban valuasi dan risiko finansial bagi ASDP. Dalam proses praakuisisi juga diduga tidak dilakukan due diligence secara objektif," terang Budi.

Selain itu, kata Budi, dalam fakta persidangan juga diungkap bahwa sebagian kapal yang diakuisisi berada dalam kondisi tua, memerlukan biaya perawatan besar, dan berpotensi menjadi kewajiban finansial jangka panjang bagi perusahaan.

"Sehingga dalam amar putusan, majelis hakim dengan tegas menyatakan bahwa yang bersangkutan terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat menimbulkan kerugian keuangan negara," tutur Budi.

Untuk itu kata Budi, KPK menegaskan bahwa seluruh rangkaian proses, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penyusunan dakwaan, dilakukan secara akuntabel dan berlandaskan kecukupan alat bukti. 

Validitas proses tersebut pun telah diuji dua kali secara formil melalui mekanisme praperadilan yang dalam putusannya memastikan bahwa langkah-langkah KPK sah menurut hukum.

"Karenanya, KPK mengajak publik untuk terus mengawal setiap proses penanganan perkara dan tetap menempatkan kepercayaan pada proses hukum yang telah berjalan," kata Budi.

Budi memastikan, dalam menjalankan tugas, KPK menegaskan tidak bekerja berdasarkan opini yang berkembang, tetapi berlandaskan hukum, fakta, dan alat bukti yang sah. 

"KPK berkomitmen untuk terus menjaga integritas penegakan hukum, melindungi keuangan negara, serta memastikan badan usaha milik negara menjalankan praktik bisnis yang sehat, transparan, dan akuntabel," pungkas Budi.

Read More

Mantan Pejabat Kemenkes Diperiksa KPK Terkait Korupsi Pembangunan RSUD Koltim

 

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo.

 

JAKARTA KONTAK BANTEN   Mantan Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pembangunan RSUD Kolaka Timur (Koltim). Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, hari ini, Jumat, 21 November 2025, tim penyidik memeriksa Andi Saguni sebagai saksi.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK," kata Budi kepada wartawan, Jumat sore, 21 November 2025.

Selain itu kata Budi, tim penyidik juga memeriksa seorang saksi lainnya, yakni Thian Anggy Soepaat selaku staf gudang KSO PT PCP, PT RBM, dan PT PA.

Kedua saksi tersebut sudah hadir dan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan sejak pagi hari.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 3 orang tersangka baru pengembangan perkara yang menjerat Bupati Koltim, Abd Azis. Namun demikian, KPK belum mengungkapkan identitas para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, Rabu, 5 November 2025, sebanyak 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. 

KPK disebut telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) untuk ketiga tersangka tersebut pada Jumat, 31 Oktober 2025.

Ketiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka baru, yakni Hendrik Permana selaku Ketua Tim Kerja Sarana Prasarana Alat Labkesmas Kemenkes, Yasin selaku PNS Bappenda Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga merupakan orang kepercayaan Abd Azis, dan Aswin Griksa Fitranto selaku Direktur Utama PT Griksa Cipta.

Tersangka Hendrik diduga menerima suap mencapai Rp1,5 miliar.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Agustus 2025, yakni Abd Azis selaku Bupati Koltim, Andi Lukman Hakim selaku PIC Kemenkes untuk pembangunan RSUD, Ageng Dermanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan RSUD di Koltim, Deddy Karnady dari PT Pilar Cerdas Putra (PCP), dan Arif Rahman dari KSO PT PCP.

Sementara untuk dua orang pihak pemberi suap, yakni Deddy Karnady dan Arif Rahman sudah menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kendari sejak 29 Oktober 2025

Read More

Presiden Prabowo Resmikan Smartboard Pertama di Bekasi, Dorong Transformasi Digital Pendidikan Nasional

 

Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto saat berkunjung ke Kota Bekasi.

 

BEKASI KONTAK BANTEN   Momentum penting bagi dunia pendidikan Indonesia terjadi di SMPN 4 Kota Bekasi, Senin (17/11/2025). Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan penggunaan Interactive Flat Panel (IFP) atau smartboard dalam proses belajar-mengajar, menjadi tonggak digitalisasi pembelajaran di Tanah Air.

Kedatangan Presiden Prabowo disambut meriah oleh ratusan siswa dan tenaga pendidik, menandai antusiasme yang tinggi terhadap kehadiran teknologi pembelajaran berbasis interaktif ini.

Smartboard, yang untuk pertama kalinya digunakan di sekolah negeri di Indonesia, memungkinkan guru dan siswa berinteraksi secara visual dan real-time melalui perangkat layar sentuh berteknologi tinggi. Inovasi ini diharapkan mampu mendorong suasana belajar yang lebih menarik, interaktif, dan relevan dengan tantangan zaman.

Kepala SMPN 4 Kota Bekasi, Hj. Sungkawati, menyampaikan rasa bangga karena sekolah yang ia pimpin dipilih menjadi tempat peluncuran nasional ini.

“Ini sebuah kehormatan sekaligus amanah besar bagi SMPN 4 Bekasi. Dengan hadirnya smartboard, kami semakin siap menerapkan pembelajaran digital sesuai tuntutan abad ke-21,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sungkawati menjelaskan bahwa para guru telah mendapatkan pelatihan intensif. Sementara itu, para siswa menunjukkan respons positif sejak tahap simulasi.

“Para siswa terlihat sangat antusias. Mereka tertarik dengan tampilan visual yang lebih hidup dan fitur interaktifnya,” imbuhnya.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya percepatan adopsi teknologi dalam sistem pendidikan nasional.

“Kalau ingin mencetak generasi unggul, kita tidak bisa berjalan lambat. Teknologi harus masuk ke ruang kelas agar anak-anak kita siap bersaing di era digital,” tegasnya.

Peluncuran smartboard di Bekasi ini disebut-sebut menjadi langkah awal sebelum diimplementasikan di sekolah-sekolah lainnya di seluruh Indonesia.

Dengan dukungan pemerintah dan kesiapan tenaga pendidik, inisiatif ini diharapkan mampu memperkecil kesenjangan mutu pendidikan dan menempa pelajar yang adaptif menghadapi perubahan zaman.

Read More

Jazuli Juwaini Gelar Semarak Budaya Pencak Silat se-Banten

 

 BANTEN KONTAK BANTEN Anggota DPR RI Dapil Banten II, Dr. KH. Jazuli Juwaini, MA, kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap pelestarian budaya Nusantara, khususnya pencak silat Banten, dengan menggandeng Kementerian Kebudayaan RI dan Komisi X DPR menyelenggarakan kegiatan Semarak Budaya Pencak Silat dengan tajuk “Gelar Seni Budaya Pencak Silat Lintas Perguruan Jawara Banten Bersatu”. Acara ini  menampilkan pertunjukan seni pencak silat lintas perguruan di Banten sebagai wujud kolaborasi dalam memajukan dan melestarikan warisan budaya leluhur.

Acara yang digelar di Convention Hall Universitas Banten Jaya (Unbaja) ini dihadiri sejumlah tokoh dan pejabat antara lain Hasan Basri (Wakil Ketua DPRD Kota Serang), Lukmanul Hakim (Anggota DPRD Kota Serang), Suba’i (Ketua Yayasan Banten Jaya), Dadang Herli Saputra (Rektor UNBAJA), serta tokoh daerah Ihyauddin dan Imam Maulana. Sementara itu, tokoh nasional selain Jazuli Juwaini hadir secara virtual memberikan sambutan Kurniasih Mufidayati selaku Wakil Ketua Komisi X DPR RI.

Acara berlangsung meriah dengan kehadiran perguruan-perguruan silat yang selama ini menjadi penjaga tradisi Pencak Silat di Banten, antara lain Tsufuk Banten, PCBI, TTKKDH, Jalu Wulung, PASTUBA, serta Merpati Putih.

Dalam sambutannya, Jazuli Juwaini menegaskan bahwa pencak silat Banten bukan sekadar seni bela diri, tetapi merupakan identitas masyarakat Banten yang dikenal sebagai pribadi kesatria, berani, dan menjunjung tinggi kehormatan.

“Sejak kecil saya dilatih silat. Karena bagi masyarakat Banten, silat bukan hanya keterampilan fisik, tapi pembentukan karakter. Ia menanamkan keberanian, kemandirian, dan kehormatan,” ujar Jazuli.

Sebagai putra daerah dan wakil rakyat dari Banten, Jazuli merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan kelestarian pencak silat Banten tetap terjaga dan terus diwariskan kepada generasi muda. Menurutnya, menjaga silat Banten bukan hanya tugas para guru dan peguron, tetapi tanggung jawab kolektif seluruh masyarakat, termasuk tokoh, pemerintah, dan keluarga.

Ia juga berpesan agar orang tua membekali anak-anaknya dengan pencak silat sebagai bekal karakter yang kuat di masa depan.

“Silat membangun disiplin, ketangguhan, dan jiwa kesatria. Saya berharap setiap orang tua mengarahkan anaknya untuk belajar silat agar tumbuh sebagai pribadi mandiri dan bermartabat,” tegasnya.

Di kesempatan itu, Jazuli memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh peguron pencak silat yang terus konsisten melatih generasi muda, menjaga tradisi, serta mempertahankan eksistensi pencak silat sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

“Terima kasih kepada para guru silat dan seluruh peguron yang tidak pernah lelah menjaga tradisi. Tanpa dedikasi mereka, silat Banten tidak akan sekuat hari ini,” tambahnya.

Kegiatan Semarak Budaya Pencak Silat diharapkan dapat menjadi momentum memperkuat ekosistem budaya pencak silat di Banten serta mendorong lebih banyak generasi muda untuk mencintai dan mempelajari warisan budaya bangsanya.

Read More

Gubernur Andra Tinjau Pembangunan SMAN 9 Kota Serang

 

KOTA SERANG  KONTAK BANTEN Gubernur Banten Andra Soni, menegaskan Pemprov Banten saat ini sedang fokus melakukan pemerataan pendidikan tingkat SMAN sederajat, baik melalui program sekolah gratis yang bekerjasama dengan sekolah swasta maupun pembangunan Unit Sekolah Baru (USB).

Hal itu dikatakan Andra, seusai meninj
au pembangunan SMAN 9 Kota Serang di Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, Jumat (21/11/2025).

Andra menyadari saat ini jumlah lulusan SMP belum sebanding dengan daya tampung SMAN/SMKN/SKh yang ada. Sehingga banyak siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.

“Solusinya selain membangun sekolah baru kita juga menjalankan sekokah gratis yang bekerjasama dengan sekolah-sekolah swasta,” ujarnya.

Langkah itu juga dilakukan untuk memastikan anak-anak didik di Provinsi Banten tidak ada yang putus sekolah. Itu adalah standar pelayanan pemerintah yang harus diberikan kepada masyarakat.

“Targetnya sebelum tanggal 15 Desember ini sudah selesai dan akan langsung dilengkapi dengan meubeler-nya. Sehingga tahun ajaran baru nanti sudah bisa menerima siswa,” tambahnya.

Kedepan, kata Andra, berbagai fasilitas penunjang sekolah ini secara bertahap akan dilengkapi. Seperti fasilitas laboratorium, paraktek, lapangam dan pengembangan lainnya.

“Dengan lahan sekitar 1,4 hektar ini, insya Allah berbagai fasilitas penunjangnya bisa kita lengkapi,” pungkasnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten Jamaludin memastikan juga USB ini sudah bisa dioperasikan di tahun ajaran baru dengan 12 rombel ruang kelas.

“Ini progresnya sudah 70 persen lebih. Insya Allah sebelum tanggal 15 nanti sudah selesai pembangunannya,” imbuhnya.

Read More

Kejari Lebak Tetapkan Eks Ketua PNPM sebagai Tersangka Dugaan Korupsi

 

 

LEBAK  KONTAK BANTEN  Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak resmi menetapkan satu tersangka berinisial SS dalam kasus dugaan korupsi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tahun 2012 di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten.

Kasi Tindak Pidana Khusus, Irfano Rukmana Rachim, mengatakan bahwa penetapan tersangka dilakukan pada Jumat (21/11/2025). SS diduga menyalahgunakan dana PNPM yang seharusnya disalurkan kepada kelompok perempuan.

“Kasus tersebut terjadi pada tahun 2012 sampai dengan pengakhiran. Adapun untuk tersangka SS dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan,” ujar Irfano di Kejari Lebak.

Berdasarkan hasil perhitungan Inspektorat, kerugian negara akibat tindakan tersebut mencapai lebih dari Rp500 juta.

Menurut Irfano, modus SS dilakukan dengan cara mengelola dana PNPM dan menggunakan sebagian dana yang seharusnya diberikan kepada kelompok perempuan untuk kepentingan pribadi dan individu tertentu.

Saat periode pengakhiran program, struktur organisasi sudah tidak aktif. Namun SS, yang ketika itu menjabat sebagai Ketua UPK, kembali menggunakan dana yang tersisa untuk diberikan kepada individu tertentu dan sebagian digunakan untuk dirinya sendiri.

“Kami baru menetapkan satu orang tersangka. Namun tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka tambahan setelah pendalaman,” tegasnya.

Hingga kini, lebih dari 40 saksi telah diperiksa, termasuk masyarakat yang tercatat sebagai penerima dana PNPM.

“Pada saat pengakhiran, ada masyarakat yang namanya dicantumkan sebagai penerima pinjaman. Setelah kami konfirmasi, mereka mengaku tidak pernah menerima pinjaman tersebut,” jelas Irfano.

Read More

3 Pejabat Masuk Bursa Inspektur Banten, Ini Rekam Jejaknya

 

Tiga pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten masuk dalam bursa calon Kepala Inspektorat

 

SERANG  KONTAK BANTEN Tiga pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten masuk dalam bursa calon Kepala Inspektorat. Mereka adalah Komarudin, Sitti Ma’ani Nina, dan Rina Dewiyanti. Ketiganya memiliki rekam jejak panjang di birokrasi Banten, meski berasal dari latar pengalaman yang berbeda.

“Ada tiga nama, yaitu Asisten Daerah I, Pak Komarudin, kemudian Kepala BPKAD Ibu Rina Dewiyanti, dan Kepala DP3AKKB Ibu Sitti Ma’ani Nina yang saat ini juga menjabat sebagai Plt Inspektur,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi Hartawan, Selasa (18/11/2025).

Mantan Pj Bupati Tangerang

Komarudin, yang kini menjabat Asisten Daerah (Asda) I sejak 2022, memulai karier sebagai ASN di Kabupaten Tangerang. Ia kemudian dipercaya menjadi Sekretaris Bappeda Kabupaten Tangerang. Namanya semakin dikenal setelah menduduki jabatan Kepala BKD Banten, sebelum akhirnya ditunjuk sebagai Pj Bupati Tangerang pada 2018 dan dilantik oleh Gubernur Wahidin Halim. Komarudin juga sempat masuk dalam bursa calon Sekda Banten, meski posisi itu kemudian diisi oleh Deden Apriandhi.

Plt Inspektur Banten

Sitti Ma’ani Nina saat ini memimpin langsung Inspektorat Banten setelah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Inspektur Daerah. Karier birokratnya panjang, mulai dari Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Umum, hingga Kepala Biro Humas dan Protokol. Ia juga pernah menjabat Kepala Dispora dan Kepala DP3AKKB, serta dipercaya sebagai Komisaris PT Banten Global Development.

Komisioner Bank Banten

Rina Dewiyanti berasal dari latar belakang pengelolaan keuangan daerah. Saat ini ia menjabat Kepala BPKAD Banten, setelah sebelumnya memimpin instansi serupa di Kabupaten Lebak.

Rina masuk ke Pemprov Banten melalui seleksi terbuka dan dilantik pada 27 September 2019 oleh Gubernur Wahidin Halim. Selain bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah, ia juga menjabat Komisaris Bank Banten, berdasarkan keputusan RUPS Tahunan pada 10 April 2025 lalu.

Read More

Dana riset naik 218 persen, Wamendiktisaintek: Tidak ada pemotongan

 

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie menyampaikan pesan kunci dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) hari ketiga di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Jumat (21/11/2025).

 

 .Tidak ada satu rupiah pun dana riset yang dipotong dari anggaran Kemendiktisaintek sehingga kalau ada berita-berita efisiensi dana riset dipotong itu berita yang tidak benar

JAKARTA KONTAK BANTEN - Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie menegaskan tidak ada pemotongan dana riset, melainkan mengalami kenaikan sebesar 218 persen.

Ia menegaskan kebijakan efisiensi anggaran tidak memotong satu rupiah pun terhadap pendanaan riset sehingga anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk memacu inovasi riset dalam negeri.

“Dalam satu tahun kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, dana riset meningkat 218 persen, 218 persen. Tidak ada satu rupiah pun dana riset yang dipotong dari anggaran Kemendiktisaintek sehingga kalau ada berita-berita efisiensi dana riset dipotong itu berita yang tidak benar,” tegas Wamendiktisaintek Stella usai menghadiri Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) hari ketiga di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada Jumat.

Stella menambahkan tren peningkatan dana riset ini mencerminkan semangat kompetisi sehat, yang utamanya di kalangan sivitas akademika.

“Kami sedang membangun paradigma baru, yaitu Diktisaintek Berdampak. Riset bukan sekadar angka publikasi, tetapi kekuatan strategis bangsa. Tidak akan ada pertumbuhan ekonomi tanpa inovasi teknologi,” imbuh Stella.

Bersamaan dengan penambahan dana riset tersebut, ia pun menegaskan hasil akhir riset nantinya harus selaras dengan prioritas nasional yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, diantaranya ialah dukungan terhadap ketahanan pangan, energi, air, serta hilirisasi industri.

“Yakinlah bahwa publikasi Bapak dan Ibu adalah kontribusi nyata untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, pihaknya juga saat ini tengah memperjuangkan insentif riset langsung dari APBN kepada peneliti guna memacu inovasi dan pengembangan riset dalam negeri.

Ia mengatakan insentif riset langsung itu bertujuan untuk memberikan sumbangsih nyata bagi para peneliti sehingga kegiatan riset dalam negeri menjadi kompetitif.

“Peneliti harus bisa mendapatkan insentif langsung kepada penelitiannya. Kami belum berhasil 100 persen, belum setengah dari dana kami yang berasal dari APBN murni, kami masih belum dibolehkan untuk memberikan insentif langsung. Tapi kami perjuangkan. Karena ketika kami tidak memberikan insentif langsung kepada peneliti, ini tidak akan memberikan semangat dan sumbangsih yang nyata bagi penelitinya,” kata Wamendiktisaintek Stella.

Read More

DPR RI: Realisasi HGBT dan batasi impor kunci daya saing petrokimia

 

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menyampaikan pemaparan di PT Asahimas Chemical (ASC), Kota Cilegon, Banten, Jumat (21/11/2025).

 

KOTA CILEGON  KONTAK BANTEN  - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong pemerintah untuk menjamin realisasi pasokan harga gas bumi tertentu (HGBT) serta membatasi keran impor produk petrokimia guna menjaga daya saing industri nasional.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, di Cilegon, Banten, Jumat, mengatakan industri petrokimia seperti PT Asahimas Chemical (ASC) merupakan industri pionir yang strategis karena mampu mensuplai kebutuhan bahan baku bagi sekitar 400 industri nasional.

"Indonesia memiliki sumber daya luar biasa, namun ketergantungan impor petrokimia masih tinggi. Pertumbuhan industri ini harus didukung penuh, baik dari sisi regulasi maupun insentif," ujar Lamhot saat melakukan kunjungan kerja ke PT ASC.

Lamhot menyoroti tantangan utama yang dihadapi industri saat ini, salah satunya adalah realisasi insentif harga gas bumi tertentu.

Ia mengungkapkan temuan di lapangan bahwa dari pasokan 100 persen yang dijanjikan pemerintah, realisasinya baru mencapai 65 persen.

Menurut dia, ketidaksesuaian pasokan energi tersebut dinilai sangat mempengaruhi efisiensi produksi.

Di sisi lain, industri dalam negeri juga terpukul oleh masuknya produk impor, seperti PVC, yang dikenakan tarif bea masuk nol persen, khususnya dari China.

"Produk yang dihasilkan Asahimas sebenarnya sudah mencukupi kebutuhan nasional, sehingga seharusnya kita tidak perlu lagi impor. Kran impor ini harusnya ditutup, khususnya untuk produk yang suplainya sudah terpenuhi di dalam negeri," ujarnya.

Menurut dia, jika daya saing industri menurun akibat tingginya biaya energi dan serbuan produk impor, hal tersebut akan berdampak negatif pada iklim investasi. Investor akan enggan menanamkan modal baru untuk ekspansi jika kondisi pasar tidak kondusif.

Selain isu energi dan perdagangan, Lamhot juga menyinggung kendala bahan baku garam industri yang masih bergantung pada impor dari Australia dan Amerika Serikat. Kendala cuaca dan nilai keekonomian membuat korporasi enggan memproduksi garam industri lokal.

"Namun dengan teknologi saat ini, rekayasa produksi seharusnya bisa dilakukan untuk mengatasi kendala cuaca," ujarnya.

Komisi VII DPR RI berkomitmen untuk mengurai persoalan ini dengan mengomunikasikan temuan tersebut kepada kementerian terkait, termasuk Kementerian Perindustrian untuk masalah teknis industri dan Kementerian Perdagangan terkait regulasi imp "Ini yang mau kita dorong agar tidak mengganggu iklim investasi kita ke depan," pungkas Lamhot.

Read More

Trauma Ledakan di SMA 72 Perlu Diatasi Sesegera Mungkin

 

 

JAKARTA KONTAK BANTEN - Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, banyak siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 72, Jakarta Utara, yang mengajukan pindah sekolah setelah insiden ledakan pada Jumat (7/11/2025).

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Rany Mauliani dapat memahami, banyak siswa SMAN 72 yang mengajukan pindah sekolah setelah ledakan itu. 

 “Ledakan itu tentu menimbulkan tekanan psikologis dan rasa tidak aman bagi sebagian siswa maupun orangtua,” kata Rany kepada Rakyat Merdeka, Kamis (20/11/2025). 

 Untuk mengatasi masalah ini, Rany meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta melakukan enam langkah. Pertama, melakukan asesmen psikologis dan pendampingan trauma secara sistematis. Yakni, menurunkan tim psikolog sekolah, Puskesmas atau Pusat Layanan Psikologi Pendidikan. 

 Selain itu, melakukan screening trauma untuk seluruh siswa dan guru, bukan hanya yang terdampak langsung. Kemudian, menyediakan sesi konseling individu, kelompok, setelah insiden,” saran Koordinator Komisi E DPRD DKI ini. 

 Kedua, menjamin transparansi informasi kepada orangtua. Untuk itu, Disdik harus mengadakan pertemuan tatap muka untuk menjelaskan kronologi, penanganan dan langkah pengamanan yang sudah dan akan dilakukan. 

 “Komunikasi yang terbuka dapat mereduksi kepanikan dan mengembalikan rasa percaya,” ucapnya. 

 Ketiga, meningkatkan standar keamanan lingkungan sekolah. 

 Melakukan audit fasilitas, sistem keamanan dan manajemen risiko di sekolah. Memastikan standar operasional prosedur darurat yang jelas dan simulasi rutin agar siswa merasa lebih terlindungi,” saran politisi Partai Gerindra ini. 

 Keempat, memberikan pilihan yang bijak bagi orangtua dan siswa. Yakni, dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan suportif, bukan memaksa siswa tetap tinggal. 

 “Namun, sebelum keputusan pindah diambil, pastikan orangtua mendapat gambaran objektif tentang kondisi sekolah setelah penanganan,” pesan Rany. 

 Kelima, membangun kembali atmosfer sekolah yang aman dan suportif. Antara lain, mengadakan kegiatan pemulihan komunitas. Seperti healing day, kegiatan kebersamaan, atau program pemulihan sekolah. 

 Tujuannya, memberi ruang bagi siswa untuk mengungkapkan perasaan dan memberikan masukan,” tuturnya. 

 Keenam, monitoring lanjutan. Mengawasi perkembangan psikologis siswa selama beberapa bulan ke depan. Menyiapkan rencana jangka panjang untuk pencegahan insiden serupa. 

 “Fokus utama kita memastikan siswa kembali merasa aman, didengar dan didampingi. Pendekatan yang cepat, transparan dan humanis dari Disdik DKI, menjadi kunci meminimalkan trauma serta memulihkan kepercayaan publik,” tandasnya. 

 Sebelumnya, Pramono Anung mengatakan, banyak siswa SMAN 72 yang ingin pindah. Pramono menyampaikan hal itu usai bertemu Kepala SMAN 72, dalam kunjungan kerja di wilayah Jakarta Utara, Minggu (16/11/2025). 

 Menurut Pramono, dampak ledakan di lingkungan sekolah ini, ternyata lebih besar dari perkiraannya. 

 “Di luar dugaan saya, banyak siswa yang minta pindah sekolah,” ujar mantan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini. 

 Karena itu, Pramono meminta SMAN 72 dan Dinas Pendidikan DKI merumuskan langkah yang tepat, agar dampak ledakan itu tidak berkepanjangan dan tidak mengganggu masa depan para murid.

 Di tempat terpisah, Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadirreskrimum) Polda Metro Jaya AKBP Putu Kholis Aryana memaparkan perkembangan penanganan kasus ini. 

 Menurutnya, polisi masih memantau kondisi Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) berinisial F, yang diduga sebagai pelaku ledakan bom berdaya ledak rendah ini. 

 Putu memaparkan, pada Senin (17/11/2025), tim Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggelar rapat koordinasi bersama Balai Pemasyarakatan (Bapas), Dinas terkait dan Detasemen Khusus (Densus) 88. 

 “Dari hasil rapat itu, disusun rencana permintaan keterangan terhadap ABH yang ditargetkan dapat dilaksanakan pada rentang 17-21 November 2025,” terang Putu di Markas Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (18/11/2025). 

 Kemudian, Tim Ditreskrimum bersama pendamping, termasuk psikolog, mendatangi Rumah Sakit (RS) Polri, Jakarta Timur, untuk bertemu tim dokter yang menangani ABH. Namun hingga Selasa (18/11/2025) pagi, kondisi ABH masih belum stabil. 

 ABH baru selesai menjalani pemasangan selang makan sehingga dokter Kepolisian belum mengizinkan tim Ditreskrimum mengorek keterangan ABH. 

 Meski begitu, polisi melanjutkan langkah lain dalam penanganan kasus ini. 

 “Pendalaman terhadap bukti digital dan barang bukti yang sedang dianalisis Puslabfor, terus berjalan,” tambah Putu. 

 Selain itu, pemeriksaan saksisaksi serta sejumlah anak lain yang telah dijadwalkan pada pekan ini, juga tetap dilakukan. 

 Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, polisi telah memeriksa 46 saksi anak berstatus siswa/siswi. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan bersamaan dengan kegiatan observasi dari tim Asosiasi Psikologi Forensik (Apsifor). 

 “Pemeriksaan terhadap ayah dari ABH juga sudah dilakukan,” jelas Budi. 

 Diketahui, insiden ledakan terjadi di lingkungan SMAN 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Jumat (7/11/2025) siang. Total korban akibat peristiwa ledakan tersebut sebanyak 96 orang.

Read More

Kirim 996 Atlet, Indonesia Bidik Tiga Besar di SEA Games Thailand

 

 

JAKARTA KONTAK BANTEN   - Indonesia akan mengirimkan 996 atlet untuk tampil di SEA Games ke-33 Tahun 2025 di Thailand.

Menpora RI Erick Thohir menegaskan ajang ini menjadi tolok ukur penting bagi cabang olahraga menuju Olimpiade 2028 di Amerika Serikat.

 “Keikutsertaan Indonesia di SEA Games 2025 Thailand ini akan menjadi dasar kami di Kemenpora sebagai bahan evaluasi. Kita akan mendorong roadmap menuju Olimpiade 2028,” ujar Erick saat jumpa pers di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Jumat (21/11/2025).

 Menurut Erick, hasil Indonesia di Thailand akan menjadi gambaran kesiapan atlet untuk bersaing di level global.

 Performa kontingen Merah Putih di SEA Games 2025 juga menjadi bagian dari evaluasi menuju Asian Games 2026, SEA Games 2027, hingga Olimpiade 2028 di Los Angeles.

 Saya harap kita benar-benar serius dalam memperjuangkan martabat bangsa. Saya meminta seluruh cabor yang berpartisipasi itu memberikan kontribusi medali,” tegasnya.

 Dari 51 cabang olahraga yang dipertandingkan, Indonesia mengikuti 48 cabor. Kemenpora bersama KONI, NOC, dan CdM menargetkan posisi tiga besar dengan estimasi 80 medali emas.

 “Dari hasil paparan cabor, emasnya di angka 120. Tapi hasil evaluasi kami baru di 80-an. Artinya, kalau emas di 80-an sama targetnya seperti sebelum-sebelumnya, ranking 3,” jelas Erick.

 Dengan 996 kontingen, Indonesia menjadi negara dengan peserta terbesar keempat setelah Thailand, Filipina, dan Malaysia. Erick menegaskan pemerintah serius memberi dukungan, termasuk peningkatan anggaran.

 “Kita sisir anggaran yang awalnya Rp 10 miliar, alhamdulillah hari ini naik jadi Rp 66 miliar,” ungkapnya.

 Erick menegaskan setiap cabor wajib menunjukkan keseriusan. Jika tak mampu memenuhi target, akan diberlakukan sistem promosi–degradasi dalam DBON.

 “Saya minta semua cabor membawa medali. Jika tidak sesuai target, ya silakan masuk ke mandiri. Ini sejalan dengan fokus 17 cabor strategis yang diarahkan Bapak Presiden,” katanya.

 Pemerintah terus memperkuat pembinaan atlet, mulai usia dini hingga elite. Dukungan diberikan melalui pemusatan latihan, try out/try in, dan fasilitas teknis lainnya.

 “Semua atlet yang dikirim bukan atlet coba-coba dan saya tidak memandang bulu umur. Tidak ada atlet dan pelatih titipan. Kita target oriented dengan pendanaan seefisien mungkin,” tambah Erick.

 SEA Games 2025 Thailand, yang berlangsung 9–20 Desember, menjadi bagian dari kesinambungan pembinaan prestasi menuju Olimpiade 2028.

 Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia, Bayu Priawan Djokosoetono, menyebut pihaknya telah mengunjungi lebih dari separuh cabor peserta.

 “Kita berikan semangat dan menampung aspirasi mereka. Para atlet punya semangat juang luar biasa dan yakin bisa memberi yang terbaik untuk bangsa,” ujarnya.

 Jumpa pers turut dihadiri Wamenpora Taufik Hidayat, Ketua KONI Marciano Norman, Sekjen NOC Wijaya Noeradi, serta Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Surono.

Read More