DPRD: Pembebasan Lahan TPA Cipeucang Perlu Kajian Matang & Transparan

 

SETU KONTAK BANTEN DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendukung upaya Pemerintah Kota (Pemkot) memperluas area Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang, Kecamatan Serpong dengan melakukan pembebasan lahan. Namun pembebasan lahan harus dibarengi kajian matang dan transparansi. Saya mendukung adanya pembebasan lahan di Cipeucang, tapi semua persiapannya harus dilakukan dengan sangat matang dan kajiannya harus jelas serta transparan,” ujar Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Kota Tangsel, Syamsul Hariyanto. 

 Menurut Syamsul, pembebasan lahan tidak hanya sekadar administratif, tetapi harus mempertimbangkan dampak lingkungan, hak warga, serta masa depan pengelolaan sampah di Tangsel.

 Berdasarkan rencana Pemkot Tangsel, tahap awal pembebasan lahan ditargetkan seluas sekitar 4.000 meter persegi. Luasan awal itu merupakan bagian dari total lahan yang akan dibebaskan, yang keseluruhannya mencapai sekitar 3 hektare. 

  Syamsul mengatakan, bahwa pembebasan tahap pertama ini hanya bagian kecil dari masalah yang lebih besar. Ia mengingatkan, bahwa walaupun lahan dibebaskan, aspek penting lain seperti analisis lingkungan, dampak sosial terhadap warga terdampak, dan sistem pengelolaan sampah pasca-land reform harus dipastikan berjalan sebelum operasi lahan diperluas.

 “Kan di sana itu ada dua tahapan. Tahap pertama itu 4.000 meter, dan harus dibayarkan bulan ini. Kita minta jangan hanya mikirin soal pembebasan lahan. Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dampak lingkungan, bagaimana nasib warga, sistem pengelolaan sampah nanti,” katanya.

 Menurutnya, jangan sampai pelaksanaan pembebasan lahan hanya menjadi solusi jangka pendek. Jika tidak dikelola dengan serius, pembebasan lahan tanpa perencanaan matang bisa menimbulkan masalah baru, seperti banjir, pencemaran, atau konflik sosial.

  Syamsul menekankan, bahwa semua tahapan, dari perencanaan, pembebasan, pembayaran, hingga pembangunan infrastruktur pendukung harus dirancang sejak sekarang, agar ketika lahan dibebaskan pada 2026 mendatang, proses eksekusi dan penataan bisa berjalan lancar.

 “Kalau memang pembangunan sudah ditargetkan 2026, mulai sekarang harus dipersiapkan semuanya. Misalnya proses lelang untuk pembangunan infrastruktur, sistem sanitasi, pengolahan air lindi, drainase, dan seterusnya,” tegasnya.

 Ia juga mengingatkan, bahwa permasalahan sampah di Tangsel tidak bisa hanya diselesaikan dengan penambahan lahan. Pemerintah harus benar-benar fokus pada sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir (pengolahan akhir) agar pemberdayaan lingkungan dan kesejahteraan warga bisa terjaga.

 Syamsul menegaskan, bahwa partisipasi warga dan keterbukaan informasi sangat dibutuhkan. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat terdampak dalam setiap tahap mulai sosialisasi, pengukuran ulang, kompensasi, hingga monitoring dampak lingkungan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

 Diketahui, terkait pembebasan lahan TPA Cipeucang tersebut Pemkot memang sudah menetapkan alokasi anggaran sekitar Rp 50 miliar dari APBD. 

 Pemkot Tangsel menyatakan bahwa pembebasan akan dilakukan secara bertahap, tahap pertama pada 2025 dan sisanya pada 2026. Target awal adalah pembebasan 4.000 meter persegi, kemudian dilanjutkan hingga total area 3 hektare. 

  Sementara, proyek jangka panjang yang direncanakan di kawasan tersebut yaitu Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Cipeucang yakni menurut rencana akan mulai dibangun setelah pembebasan lahan dan penataan lingkungan selesai.

Read More

Mobil Pengantar Makanan MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru, Belasan Anak Terluka

 

JAKARTA  KONTAK BANTEN  Sebuah mobil pengantar Makanan Bergizi Gratis (MBG) menerobos pagar dan menabrak kerumunan siswa di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025) pagi. Detik-detik insiden itu terekam CCTV dan langsung viral di media sosial.

Dalam rekaman terlihat mobil berwarna putih tersebut melaju dari arah jalan utama dan menghantam pagar sekolah yang dalam kondisi tertutup. Bukannya berhenti, kendaraan justru terus melaju ke tengah lapangan tempat para siswa sedang mengikuti kegiatan literasi pagi.

 Beberapa murid terjepit hingga masuk ke kolong mobil, sementara lainnya berhamburan menyelamatkan diri. Guru-guru bersama warga sekitar terlihat panik dan berupaya menolong para korban yang tersungkur maupun yang terjepit di bawah kendaraan.

 Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi dan Media, Chico Hakim, menjelaskan bahwa para siswa kala itu sedang berbaris untuk aktivitas literasi ketika mobil MBG tiba-tiba menerobos masuk.

 Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung langsung memerintahkan Wali Kota Jakarta Utara serta dinas terkait untuk melakukan penanganan cepat. Pemprov DKI juga menjamin seluruh biaya perawatan para korban.

 “Pak Gubernur telah meminta jajaran terkait, khususnya Wali Kota Jakarta Utara, untuk bergerak menangani korban. Seluruh biaya pengobatan ditanggung Pemprov DKI,” ujar Chico.

 Pihak kepolisian membenarkan adanya insiden tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyampaikan bahwa Kapolres Jakarta Utara telah berada di lokasi sejak pagi untuk mendata korban dan memastikan penanganan medis segera dilakukan.

 “Prioritas kami membawa seluruh korban ke rumah sakit. Pengemudi mobil juga sudah diamankan untuk diperiksa lebih lanjut,” ucapnya.

 Hingga berita ini diturunkan, polisi masih mengumpulkan keterangan saksi dan memeriksa penyebab kendaraan tersebut kehilangan kendali.

Read More

DLH Tangsel Minta Warga Bersabar Terkait TPA Cipeucang

 

TANGSEL  KONTAK BANTEN Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), kembali menegaskan komitmennya mempercepat penanganan TPA Cipeucang.

Di tengah sorotan publik, Pemkot meminta masyarakat bersabar karena seluruh proses perbaikan sedang berjalan dan membutuhkan tahapan teknis yang tidak bisa diselesaikan sekaligus.

 Kepala DLH Tangsel, Bani Khosyatulloh, menjelaskan saat ini berbagai pekerjaan prioritas sedang diselesaikan. Setiap langkah harus dihitung dengan cermat karena TPA tetap beroperasi menerima sekitar 250 ton sampah per hari.

 “Kami memohon warga bersabar. Ada proses teknis yang harus dijalankan agar penataan Cipeucang aman dan berkelanjutan. Perbaikan dilakukan setiap hari, tetapi tetap harus menjaga stabilitas lahan dan operasional,” ujar Bani, Kamis (11/12/2025).

 Menurut Bani, DLH Tangsel tengah fokus pada sejumlah pekerjaan penting, di antaranya penataan ulang zona pembuangan aktif, penguatan struktur tanah di area berisiko, peningkatan kapasitas pemilahan dan pengolahan sampah, penataan jalur operasional angkut sampah, dan penyelesaian uji struktur serta penyesuaian alur pembuangan.

 Ia mengakui, beberapa kendala teknis dan administrasi masih membutuhkan waktu. Namun, ia memastikan proses berjalan dan terus dievaluasi.

 DLH Tangsel juga membuka ruang diskusi dengan komunitas lingkungan, akademisi, hingga tokoh masyarakat.

 “Kami tidak tinggal diam. Kritik warga menjadi masukan penting. Tahapan sudah berjalan dan kami butuh dukungan agar proses ini tuntas,” kata Bani.

 DLH Tangsel mengingatkan bahwa pengurangan sampah harus dimulai dari rumah. Masyarakat diminta mendukung melalui pemilahan sampah, pengolahan organik mandiri, dan pemanfaatan bank sampah.

 “Tujuan kami sama dengan warga: Tangsel yang lebih bersih dan pengelolaan Cipeucang yang lebih modern,” tambahnya.

 Pengamat kebijakan publik Yanuar Wijanarko menilai persoalan Cipeucang tidak bisa ditangani secara instan. Menurutnya, langkah teknis Pemkot sudah berada di jalur yang tepat meski percepatan tetap diperlukan.

 

“Pengelolaan sampah bukan pekerjaan mudah. Ada kendala teknis, kondisi lahan, dan koordinasi lintas pihak. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa partisipasi warga,” jelas Yanuar.

 Namun ia mengingatkan agar perbaikan tidak mengorbankan pelayanan pengangkutan sampah ke permukiman. Keluhan sebagian warga yang sampahnya tidak terangkut selama pembatasan operasional TPA harus segera direspons.

 “Jangan sampai penanganan Cipeucang menimbulkan masalah baru. Penumpukan sampah bisa memicu penyakit, apalagi saat musim hujan,” tegasnya.

 Menurut Yanuar, Pemkot harus berjalan dalam dua jalur:

1. Memastikan perbaikan struktural TPA berlangsung aman,

2. Menjaga pelayanan pengangkutan sampah tetap stabil.

 

Ia juga mendorong Pemkot untuk membuka informasi seluas-luasnya mengenai progres, skema pengalihan sampah, dan solusi jangka pendek agar warga tidak merasa dibiarkan menghadapi penumpukan sampah.

 “Tujuan pemerintah dan warga sebenarnya sama: meningkatkan kualitas layanan persampahan. Karena itu, semua pihak harus terlibat,” tutupny

Read More

Zulfa Mustofa Jadi Pj Ketum PBNU, Gus Yahya Melawan Lewat Jalur Hukum

 

JAKARTA   KONTAK BANTEN  Konflik di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) makin panas. Rapat pleno Syuriah PBNU yang dipimpin langsung Rais Aam KH Miftachul Akhyar resmi menunjuk KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU menggantikan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) yang di berhentikan dari jabatannya.

Tak terima dengan keputusan itu, Gus Yahya balik melawan. Ia menyiapkan langkah hukum dan menggelar pleno tandingan bersama para loyalisnya di Kantor PBNU Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu (10/ 12/ 2025). 

 Penetapan Zulfa dilakukan dalam pleno tertutup yang digelar Syuriah PBNU di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12/2025) malam. Ratusan pengurus hadir, mulai dari Rais Aam, Katib Aam, Mustasyar, A’wan, hingga unsur Tanfi dziyah. 

 KH Zulfa Mustofa, memberikan keterangan pers usai Rapat Pleno, di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12/2025). (Foto: NU Online)

Sejumlah tokoh tampak berada di ruang pleno, di antaranya Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, hingga Menteri Agama Nasaruddin Umar. Jajaran kiai sepuh dan keluarga besar pendiri NU seperti Nyai Mahfudhoh Ali Ubaid, Kiai Mustofa Aqil Sirodj, dan Kiai Hasib Wahab, juga hadir. 

 Pleno dibuka Kiai Miftachul Akhyar, kemudian masuk sesi tertutup yang di pimpin Rais Syuriah PBNU Prof. Mohammad Nuh dengan agenda memilih Pj Ketum PBNU pengganti Gus Yahya. 

 “Menetapkan Penjabat Ketua Umum PBNU masa bakti sisa, yaitu Bapak M. Zulfa Mustofa,” kata Prof. Nuh dalam konferensi pers usai pleno. 

 Zulfa diberi mandat mempersiapkan Muktamar PBNU agar siklus kepemimpinan kembali ke jalur normal. Mengingat Muktamar 2021 di Lampung sempat mundur setahun akibat pandemi. 

 Tugas awal Zulfa adalah sosialisasi internal kepada jajaran pengurus NU di seluruh Indonesia. “Agar semua memahami proses dan hasil pleno,” ujar Prof. Nuh. 

 Zulfa menekankan pentingnya menjaga stabilitas organisasi. Ia meminta warga NU tetap tenang dan tidak terprovokasi rumor. Termasuk rumor soal “Kelompok Sultan” vs “Kelompok Kramat.” 

 Apa maksudnya? Usai terjadinya perseteruan, PBNU kini terbagi dalam 2 kubu. Yakni Kelompok Sultan yang merupakan sebutan bagi kubu Rais Aam Miftakhul Akhyar. Disebut kelompok Sultan, karena mereka menggelar rapat pleno di Hotel Sultan, Jakarta. 

 Sedangkan kubu lainnya disebut Kelompok Kramat. Ini julukan kepada kubu Gus Yahya yang menggelar pleno tandingan di Kantor PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta. 

 Penetapan Pj Ketum ini langsung memicu perlawanan dari Kelompok Kramat. Mereka menuding Pleno Kelompok Sultan tidak sah karena cacat prosedur dan bertentangan dengan AD/ ART. 

 Namun, Kelompok Sultan mengklaim rapat telah memenuhi kuorum. “Sejak awal sudah lebih dari 50 persen plus satu, yaitu 55,39 persen,” tegas Prof. Nuh. Ia bahkan menunjukkan daftar hadir resmi sebagai bukti sahnya pleno. 

 Sementara Kelompok Kramat menyatakan sebaliknya. Sekjen PBNU kubu Gus Yahya, Amin Said Husni, menyebut pleno itu tidak sah secara konstitusional. 

 “Itu hanya sekitar 50 orang dari total 200 anggota yang punya hak pleno. Seperempat saja,” tegas Amin. 

 Ia juga menyinggung nasihat kiai-kiai sepuh dari Ploso dan Tebuireng yang terang-terangan melarang pemakzulan Ketua Umum. “Kalau tidak mendengarkan nasihat kiai sepuh, terus mau dengar siapa?” ujarnya. 

 Hal senada disampaikan Ketua PBNU Savic Ali alias Gus Savic. Menurutnya, rapat pleno Kelompok Sultan lemah secara aturan organisasi. Segala produk turunan yang melanggar AD/ART, kata dia, tidak bisa dibenarkan dan diterima oleh organisasi. 

 Ia pun memastikan hal itu akan membuat perpecahan di tubuh PBNU. “Dengan ini kepengurusan PBNU sudah pasti terbelah, Gus Yahya sendiri sudah bilang akan menempuh jalur hukum,” ucapnya. 

 Sedangkan Gus Yahya mengaku siap mengambil jalur hukum jika diperlukan. Menurutnya, tatanan organisasi harus dijaga.“Kami siap apapun yang diperlukan. Tatanan organisasi perlu dijaga supaya tidak rusak,” ujarnya di Kantor PBNU. 

 Namun, ia menilai langkah hukum belum tentu menjadi jalan utama saat ini. “Mandataris hanya bisa diberhentikan melalui muktamar bersama Rais Aam dan Ketua Umum. Kalau tidak, ya tidak muktamar selama-lamanya,” katanya.

Read More

Peringatan HARKODIA 2025, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batuceper Kampanyekan Gerakan Anti Korupsi

 

TANGERANG KONTAK BANTEN  – Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HARKODIA) 2025, Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tangerang Batuceper kampanyekan gerakan antikorupsi. Selasa, 09 Desember 2025.

Dari pantauan, terlihat Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tangerang Batuceper Hazairin Hasan hadir di tengah-tengah peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk mengkampanyekan gerakan antikorupsi di lingkungan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tangerang Batuceper.

Saat ditemui, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tangerang Batuceper Hazairin Hasan mengatakan bahwa kegiatan kampanye ini merupakan sebagai bentuk komitmen BPJS Ketenagakerjaan melawan korupsi.

“Hari ini dalam rangka HAKORDIA 2025, kami melakukan kegiatan kampanye anti korupsi kepada seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan maupun kepada peserta yang hadir di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tangerang Batuceper. Dimana kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi tentang nilai-nilai integritas, upaya pencegahan korupsi, dan implementasi pencegahan korupsi dengan cara yang kreatif dan mudah diterima,” kata kata Hazairin.Dan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen kami dalam menolak berbagai tindak pidana korupsi di lingkungan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tangerang Batuceper,” tambahnya.

Lebih lanjut, Hazairin menyebutkan bahwa pada momentum HAKORDIA 2025 ini akan dimanfaatkan untuk meneguhkan semangat antikorupsi di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan, sekaligus menyampaikan pesan integritas kepada peserta, masyarakat, dan seluruh stakeholder.

“Melalui partisipasi aktif dalam peringatan Hakordia tahun 2025 dengan Tema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi”, diharapkan BPJS Ketenagakerjaan dapat memperkuat citra sebagai badan hukum publik yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, serta menunjukkan komitmen nyata dalam mencegah dan melawan praktik korupsi,” harap Hazairin.

“Dan kami juga mengimbau kepada seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk turut serta mendukung gerakan antikorupsi dengan cara melakukan klaim melalui aplikasi JMO atau Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan atau datang langsung ke Kantor Cabang,” tutup Hazairin.

Read More

Presiden Beri Atensi Khusus Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone yang Tewaskan 22 Orang

 

JAKARTA KONTAK BANTEN  Kebakaran hebat yang melanda Gedung Terra Drone di Jalan Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025), mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden mengutus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk meninjau langsung lokasi kejadian yang telah menewaskan 22 pekerja tersebut.

Tito datang pada Rabu (10/12/2025), didampingi Wali Kota Jakarta Pusat Arifin, Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Bayu Meghantara, serta Kapolres Metro Jakpus Kombespol Susatyo Purnomo Condro. Mantan Kapolri itu tampak mengenakan batik lengan panjang dan kacamata hitam, serta memakai helm pelindung saat mengamati kondisi bangunan dari dekat.

 Fokus perhatian Tito tertuju pada pintu utama gedung, yang diketahui hanya memiliki satu akses masuk–keluar. Ia berkali-kali menerima penjelasan teknis dari Bayu dan Arifin sebelum memberi keterangan kepada media.

 “Saya telah berkomunikasi dengan Bapak Mensesneg. Intinya, Bapak Presiden memberikan atensi luar biasa terhadap peristiwa ini,” ujar Tito.

 Evaluasi Menyeluruh Prosedur Keselamatan Bangunan

Atas arahan Presiden, Tito menegaskan pemerintah akan mengevaluasi total prosedur pencegahan dan mitigasi kebakaran pada bangunan-bangunan di Indonesia, terutama yang berisiko tinggi seperti gedung bertingkat di Jakarta.

 Menurutnya, setiap bangunan wajib memenuhi standar uji keselamatan, termasuk mitigasi kebakaran. Ia juga memastikan aturan terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan perizinan melalui OSS akan ditinjau ulang.

 “Kami akan menurunkan tim Kemendagri untuk mengecek seluruh administrasi pembangunan gedung ini, termasuk bagaimana izin pendiriannya dikeluarkan,” kata Tito. Gedung Terra Drone sendiri memiliki enam lantai plus rooftop.

 Tito menyebut seluruh korban tewas akibat kehabisan oksigen. Terkait kemungkinan sanksi atau unsur pidana, ia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian.

 Diduga Berkaitan dengan Baterai Drone

Kapolres Metro Jakpus Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa gedung tersebut merupakan lokasi servis dan penyimpanan drone. Polisi tengah mendalami jumlah baterai yang tersimpan dan aktivitas pengisian daya saat insiden terjadi.

 “Sejak kemarin kami melakukan penyelidikan dan penyidikan secara paralel. Tujuh saksi sudah kami periksa, terdiri dari enam karyawan dan satu warga sekitar,” jelas Susatyo.

Informasi awal menyebut pemilik gedung dan pemilik usaha merupakan dua pihak berbeda. Polisi juga telah memeriksa perwakilan manajemen PT Terra Drone Indonesia untuk memastikan apakah manajemen telah memperhitungkan risiko usaha terkait bahan berbahaya seperti baterai lithium.

 Polisi akan berkoordinasi dengan Pemkot Jakarta Pusat terkait evaluasi perizinan gedung bertingkat. Menurut Susatyo, langkah tegas termasuk penghentian sementara izin usaha bisa ditempuh bila ditemukan pelanggaran keselamatan.

 Pemprov Tanggung Biaya Korban

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan seluruh biaya pemakaman dan perawatan korban ditanggung pemerintah daerah.

 “Ini musibah. Dalam situasi darurat, pemerintah wajib hadir tanpa memperdebatkan kewenangan. Bantuan ini soal kemanusiaan,” ujar Pramono.

 Ia juga menilai Gedung Terra Drone tidak memenuhi standar keselamatan. Dugaan awal menunjukkan struktur bangunan dibangun tanpa menaati aturan sehingga memperburuk jalur evakuasi saat kebakaran terjadi.

 “Kalau semua mengikuti aturan, pasti tidak terjadi seperti ini. Dari struktur yang saya lihat, ada indikasi pelanggaran,” tegasnya.

 Seluruh Jenazah Berhasil Diidentifikasi

Karumkit Polri Brigjen Prima Heru memastikan bahwa seluruh 22 jenazah korban telah berhasil diidentifikasi melalui tiga tahap rekonsiliasi.

 Kebakaran yang terjadi pada pukul 12.30 WIB itu berubah menjadi jebakan maut hanya dalam hitungan menit. Sebagian karyawan sudah keluar untuk makan siang, sementara yang lain masih bekerja ketika dentuman keras terdengar dari lantai dasar. Dugaan awal, ledakan baterai drone yang sedang di-charge menjadi pemicu kebakaran.

Read More

KPK Sita Uang dan Logam Mulia dalam OTT Bupati Lampung Tengah

 

Bupati Lampung Tengah tertangkap OTT KPK Ardito Wijaya. Foto : Ist

JAKARTA  KONTAK BANTEN  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang dalam pecahan rupiah dan logam mulia dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya cs, Rabu (10/12/2025).

“Selain mengamankan 5 orang, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk rupiah dan juga logam mulia dalam bentuk emas,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo,.di Gedung Merah Putih, Kamis (11/12/2025).

Budi menjelaskan, pihaknya sudah melakukan gelar perkara atau ekspose, dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.

 KPK sendiri menangkap total lima orang terkait OTT tersebut. Meski begitu, Budi belum membeberkan identitas mereka. Hal itu akan diumumkan secara detail dalam konferensi pers yang dijadwalkan pada sore hari ini.

 Termasuk nanti detail penangkapannya, lokasinya di mana, nanti kami akan jelaskan dalam konferensi pers,” tutupnya.

 Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengungkapkan, penangkapan tersebut berkaitan dengan dugaan suap. “Suap proyek,” ujarnya.

Ardito Wijaya sendiri sudah tiba di Gedung Merah Putih, Rabu (10/12/2025) malam, pukul 20.15 WIB. Ardito mengenakan jaket loreng abu-abu gelap, celana panjang hitam, dan sepatu warna senada.

 Kepalanya ditutupi topi krem. Tangan kanan Ardito menyeret koper berwarna biru, sementara tangan kirinya mengapit pouch. Dua petugas KPK dan dua petugas kepolisian mengawalnya. Wajah Ardito tampak tenang. Dia menjawab pertanyaan wartawan dengan santai.

 Alhamdulillah, sehat,” ucapnya di depan lobi Gedung Merah Putih KPK.

Kader Partai Golkar itu bahkan sempat meminta wartawan untuk memberikan jalan. “Boleh nggak lewat? Boleh lewat?” tanya dia.

 Ardito kembali menjawab santai saat ditanya soal dugaan melarikan diri.

“Selama ini kabur ke mana?” tanya wartawan.

 Di rumah aja,” jawab Ardito sambil tersenyum

Read More

Pemimpin Amanah Menetapi Janji ?

 

 Fatwa MUI hasil ijtima’ Ulama se-Indonesia bersepakat , bahwa siapapun calon pemimpin yang berjanji tanpa menepati janjinya adalah perbuatan zhalim, perbuatan munafik dan berdosa besar. Hal ini sesuai dalil Firman Allah SWT, "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya." (QS al-Isra': 34).

Bagaimana pandangan Islam mengenai janji. Di dalam Al-Quran Allah SWT memerintahkan setiap muslim agar menunaikan janji yang pernah diucapkannya. “Dan, tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (QS. An-Nahl: 91). Seruan menepati janji pada ayat tersebut bersifat wajib. Dengan kata lain, orang yang tidak menepati janji tanpa disertai oleh alasan-alasan yang dibolehkan syariat akan mendapatkan dosa. Bahkan, dua dosa. Pertama, dosa terhadap orang yang telah kita berikan sebuah janji yang tidak ditepati. Hatinya akan terluka. Kedua, dosa kita kepada Allah yang menjadi saksi penjanjian antara kita dan orang lain. Orang beriman selalu menepati janji. Karena begitu kharakter seorang muslim yang Allah paparkan di dalam Al-Quran. “Beruntunglah orang-orang beriman, yaitu … orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.” (QS. Al-Mu`minûn: 1-6). Sebaliknya, mengingkari janji adalah sifat syaitan. “Padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka.” (QS. An-Nisâ: 120). Bahkan, di dalam hadits shahih riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Amru, Rasulullah SAW bersabda: “Empat hal yang ada dalam diri orang munafik … apabila ia berjanji, maka ia ingkari“.

Sebuah ikatan yang tak bisa dipermainkan. Orang yang berjanji akan diikat oleh janjinya selama belum ditunaikan. Inilah alasannya dalam Islam mencela setiap calon pemimpin publik baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif yang mengobral janji saat kampanye tanpa bermaksud untuk menepatinya.  Menurut Drs H Amidhan Pimpinan sidang pleno IV Ijtima Ulama mengatakan, ciri munafik yang dikategorikan sebagai golongan paling jahat dalam Islam ada empat. Seperti bunyi hadis, "Apabila diberi amanat berkhianat, apabila berkata dusta, jika berjanji mengingkari, dan jika berseteru curang." (HR Bukhari). Selain itu, pemimpin pendusta merupakan golongan yang paling keras siksanya pada hari kiamat. Berpedoman kepada hadis, "Ada tiga golongan yang tidak dilihat Allah SWT di hari kiamat, mereka tidak dirahmati, tidak diampuni dosanya, dan bagi mereka azab teramat pedih. Pemimpin yang pendusta, tua bangka yang berzina, dan orang miskin yang sombong." (HR Abu Daud).

Drs. H. Amidhan kemudian menyebutkan hasil putusan Ijtima’ Ulama yaitu sebagai berikut : "Setiap pemimpin wajib menjalankan sumpah jabatan, amanah, dan janji yang telah diamanahkan kepadanya. Terkecuali ada uzur syar'i yang menyebabkan ia tidak dapat menjalankan amanah tersebut,". ijtima’ itu juga telah menyepakati haramnya perbuatan pemimpin yang mengingkari janjinya. Terkecuali memang ada uzur syar'i yang menyebabkan ia tidak mampu menunaikan amanah tersebut.

Kemudian Anggota Komisi Fatwa MUI pusat, Dr KH Abdul Aziz Musthafa Dahlan Abdul Latif MA, mengenai ketaatan kepada pemimpin yang ingkar janji sudah melakukan kezhaliman sangat besar akan tetapi wajib hukumnya bagi kita juga untuk mentaati pemimpin tersebut  "Taat kepada pemimpin Muslim, meskipun mengingkari janji kampanyenya (pemimpin fasik, jahat, dan zalim) selagi yang diperintahkannya adalah perkara yang ma'ruf tidak bertentangan dengan agama, maka hukum mentaatinya adalah wajib,"

Maka dari fatwa tersebut sudah seharusnya seorang pemimpin yang tidak menepati janji kampanye nya sebagai tindakan ingkar, saya berharap fatwa MUI ini bisa dimasukan ke dalam undang-undang sehingga bukan hanya sanksi moral akan tetapi ada sanksi masyarakat, serta politik bagi pemimpin yang ingkar akan janji kampanyenya.

Read More

Kebakaran Gedung Terra Drone, 22 Korban Tewas Hirup Gas Beracun

 JAKARTA KONTAK BANTEN  Tim Disaster Victim Identification (DVI) RS Polri mengungkap penyebab utama kematian 22 korban kebakaran Gedung Kantor Terra Drone di Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Mayoritas korban dipastikan meninggal akibat menghirup asap tebal dan gas beracun karbon monoksida (CO) yang memenuhi ruangan saat api membesar pada Selasa (9/12/2025).

Kepala Biro Kedokteran dan Kesehatan (Karo Dokpol) RS Polri Brigjen Nyoman Eddy Purnama Wirawan menjelaskan, kesimpulan tersebut diperoleh dari pemeriksaan medis dan forensik. “Penyebab kematian berdasarkan pemeriksaan staf dan para personel spesialis forensik kami mengarah kepada terhirupnya asap dan gas karbon monoksida,” ujar Nyoman dalam konferensi pers, Rabu (10/12/2025).

Karbon monoksida, jelas Nyoman, merupakan gas beracun yang menggantikan peran oksigen dalam tubuh. Dalam kondisi gedung dipenuhi asap, korban mudah mengalami kekurangan oksigen dalam hitungan menit. Gas tersebut diduga berasal dari material bangunan dan barang-barang yang terbakar saat insiden terjadi.

Pemeriksaan laboratorium terhadap sampel darah korban juga menunjukkan tingginya kandungan CO. “Ada pemeriksaan laboratorium sederhana melalui darahnya tadi juga terbukti bahwa itu tinggi kandungan karbon monoksida,” kata dia.

Proses identifikasi turut menghadapi kendala karena banyak jenazah mengalami luka bakar berat hingga merusak sidik jari. “Begitu sidik jarinya melepuh dan kemudian lepas, ini rekan-rekan punya sidik jari kulitnya ini ya, nah itulah kesulitan saat ini (identifikasi),” ujarnya.

Dari 22 korban, sepuluh telah berhasil diidentifikasi dan diserahkan kepada keluarga, sedangkan 12 lainnya masih menunggu rekonsiliasi lanjutan. Salah satu korban merupakan ibu hamil tujuh bulan.

Kebakaran diketahui terjadi sekitar pukul 12.43 WIB. Tim pemadam tiba tujuh menit kemudian dan memadamkan api sekitar pukul 14.10 WIB.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, sebagian besar korban ditemukan di lantai 3 hingga 5, sementara karyawan di lantai 6 berhasil menyelamatkan diri melalui rooftop. “Asap naik ke lantai 2, 3, dan seterusnya. Oksigen kurang, sehingga banyak yang meninggal karena lemas di atas,” kata Susatyo.

Polisi juga menyoroti alasan cepatnya penyebaran api dan besarnya jumlah korban. Kantor Terra Drone, menurut Susatyo, berfungsi sebagai tempat servis sekaligus gudang penyimpanan drone. Hingga kini penyidik masih mendata jumlah baterai drone yang tersimpan di gedung tersebut. “Selain tempat service juga ada gudang. Berapa stok baterai yang mungkin baru datang dan sebagainya, nanti hasil lengkapnya akan kami sampaikan,” ujarnya.

Polres Metro Jakarta Pusat telah memeriksa tujuh saksi yang terdiri dari enam karyawan dan satu warga sekitar. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri kemungkinan adanya unsur kelalaian atau faktor pemicu lain di luar dugaan awal. Polisi juga mendalami kepemilikan gedung serta kepatuhan manajemen terhadap standar keselamatan, mengingat pemilik gedung dan pemilik usaha merupakan dua pihak berbeda.

Pada hari ini perwakilan manajemen PT Terra Drone Indonesia dijadwalkan menjalani pemeriksaan. Penyidik ingin memastikan apakah perusahaan telah menghitung risiko khusus terkait penyimpanan baterai drone dan apakah alat pemadam api ringan (APAR) yang tersedia memadai untuk menghadapi potensi kebakaran baterai.

Selain penyidikan, kepolisian akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Jakarta Pusat untuk mengevaluasi pemberian izin usaha pada gedung tinggi. Menurut Susatyo, perlu ada langkah tegas, termasuk penghentian sementara izin usaha apabila ditemukan pelanggaran prosedur keselamatan. “Jika perlu tindakan sanksi yang tegas untuk kami hentikan sementara, agar tidak terjadi lagi,” katanya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Saputra mengatakan, gedung yang terbakar adalah pusat servis dan kantor perusahaan tersebut. “Benar (yang terbakar perusahaan drone). (Di gedung itu) enggak produksi, tapi perbaikan dan kantor,” ucap Roby, Rabu (10/12/2025). “Bisa (servis drone). Servisnya memang di sana,” sambungnya.

Ia menjelaskan, Terra Drone adalah perusahaan asal Jepang, tetapi pimpinan Terra Drone di Indonesia merupakan WNI. Identitasnya telah diketahui dan polisi tengah memastikan keberadaannya untuk dimintai keterangan.

Read More

Remaja Hanyut di Sungai Ciujung Lebak Ditemukan Meninggal

 LEBAK  KONTAK BANTEN  Tangis histeris keluarga dan tetangga pecah saat jenazah remaja cilik bernama Muhammad Nazmudin alias Pudin tiba di Kampung Angsana, Desa Cikatapis, Kecamatan Kalanganyar. Bocah 13 tahun itu sebelumnya dilaporkan hanyut di aliran Sungai Ciujung, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Rabu (10/12/2025).

Pudin ditemukan oleh tim SAR gabungan terdiri atas Basarnas Banten, BPBD, TNI, Polri, dan dibantu masyarakat setelah pencarian berlangsung selama dua hari. Tim menggunakan perahu karet dan sejumlah peralatan pendukung lainnya. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar satu kilometer dari lokasi awal kejadian, sekitar pukul 14.35 WIB.

“Alhamdulillah, di hari kedua tepat pukul 14.35 WIB korban berhasil ditemukan pada jarak satu kilometer dari lokasi kejadian, bersama tim gabungan dan masyarakat,” kata anggota Basarnas Banten, M. Raeza.

Raeza menjelaskan, proses pencarian berjalan lancar karena cuaca mendukung. Kedalaman air di lokasi pencarian, kata dia, rata-rata mencapai empat meter. “Korban langsung kami serahkan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan,” ujarnya.

Pudin diketahui merupakan siswa kelas 2 SMP dan warga Kampung Angsana, Desa Cikatapis. Ia dikabarkan hanyut sekitar pukul 13.30 WIB saat bermain dan mandi di bantaran sungai bersama teman-temannya. Saat berenang, korban mendadak tenggelam dan tidak muncul kembali ke permukaan.

Teman-teman Pudin yang panik langsung berlari meminta pertolongan warga. Warga kemudian melakukan pencarian awal, namun tidak membuahkan hasil dan akhirnya melapor ke Posdalop BPBD Lebak. Petugas yang datang ke lokasi melakukan penyisiran menggunakan perahu karet, namun pencarian hari pertama masih nihil.

Setibanya di rumah duka, jenazah Pudin yang dibungkus kantong jenazah disambut tangis keluarga, tetangga, dan warga sekitar. Petugas kemudian membawa jenazah ke dalam rumah untuk proses pemulasaraan.

Sekretaris BPBD Kabupaten Lebak, Febby Rizki Pratama, mengimbau para orangtua agar meningkatkan pengawasan terhadap anak saat bermain di sekitar sungai maupun tempat berisiko lainnya. “Ini menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya para orangtua, untuk lebih mewaspadai aktivitas anak ketika berada di aliran sungai maupun di luar rumah,” ujarnya

Read More

Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah Kordinasi Tentang Pembuangan Sampah

KAB SERANG KONTAK BANTEN  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menargetkan kerjasama pengelolaan sampah dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang bisa dilakukan sebelum libur natal dan tahun baru.

Kerjasama tersebut dikebut karena volume sampah pada saat momen Nataru biasanya cenderung mengalami peningkatan. Sehingga, kerja sama pengelolaan sampah dengan Pemkot Serang akan mampu mengurai persoalan tersebut.

Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah mengungkapkan telah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Pemkot Serang sehingga kerjasama pengelolaan sampah bisa segera terealisasi.

“Kita masih menunggu persetujuan dari Pemkot Serang, yang jelas kita sudah melakukan koordinasi,” katanya, Rabu 10 Desember 2025.

Ia menargetkan kerja sama bisa dilakukan di tahun ini sebelum momen Nataru tiba. Pasalnya, saat momen nataru biasanya akan ada penumpukan sampah.

“Semoga sebelum tahun baru sudah diputuskan, sehingga bisa mengurai sampah yang ada di Kabupaten Serang,” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Pemkab Serang, Zaldi Dhuhana mengatakan, rencana kerja sama pengelolaan sampah antara Pemkab Serang dan Pemkot Serang sudah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Serang.

“Sudah ada persetujuan dari DPRD Kota Serang terkait rencana PKS Kabupaten Serang dan Kota Serang untuk membuang sampah ke Cilowong,” katanya.

Ia berharap di minggu ini, bisa dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar kepala OPD. “Rencana 300 sampai 400 ton per tahun,” ujarnya.

Ia mengatakan, Pemkab Serang dan Pemkot Serang harus terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada warga yang ada di sekitar Cilowong sehingga nantinya secara prinsip isi perjanjiannya sudah baik.

“Sehingga minggu depannya sudah bisa dilakukan kerja sama antara Pemkot Serang dan Pemkab Serang,” ujarnya.

Ia mengatakan, nantinya akan ada Kompensasi Dampak Negatif (KDN) yang diminta oleh warga yang berada di sekitar Cilowong seperti penyediaan ambulan, pembangunan mesjid dan lain sebagainya. “Itu beberapa hal yang dibicarakan dalam PKS,” tegasnya.

Ia mengatakan, harga per tonase yang diminta oleh Pemkot Serang yakni Rp317.500 per meter kubiknya. “Kalau satu tahun sekitar Rp19 miliar. Anggarannya sudah disiapkan,” ujarnya.

Ia pun menargetkan agar kerjasama prnhelolaan sampah bisa dilakukan di tahun ini sehingga sampah yang dihasilkan saat Nataru bisa terkelola dengan biak.

“Kita kejar sebelum natal fan tahun batu sehingga ekskalasi penumpukan sampah bisa tertangani, sudah ada buangannya. Kalau PKD bisa dilakukan tahun ini bisa langsung terlaksana,” ujarnya.

Ia mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi terkait pengelolaan sampah yang dilakukan di tingkat kecamatan agar bisa dioptimalkan.

“Ada keterbatasan ya karena tadi kecepatan pengelolaan sampah dengan kecepatan orang buang sampah ini lebih cepat orang yang buang sampah. Artinya kan harus penanganannya harus dalam skala besar sehingga bisa kecamatan juga terbantu,” pungkasnya.

Read More

Stasiun Rangkasbitung terapkan alur baru penumpang KA lokal

 RANGKAS BITUNG KONTAK BANTEN  - Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Jakarta, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, bersama operator menyosialisasikan penerapan alur baru penumpang kereta api (KA) lokal di Stasiun Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten.

Kepala BTP Kelas I Jakarta Ferdian Suryo Adhi Pramono, melalui zoom meeting di Serang, Rabu, mengatakan bahwa penataan area layanan KA lokal tersebut dirancang untuk memberikan ruang gerak yang lebih nyaman bagi para pelaku usaha mikro.

"Ini memastikan mobilitas harian dalam membawa hasil bumi dapat dilakukan secara aman dan terfasilitasi," kata Ferdian.

Menurut Ferdian, para pelaku usaha mikro yang memanfaatkan moda transportasi ini untuk distribusi logistik memerlukan akses yang tertib.

Oleh karena itu, skema alur baru diselaraskan dengan fasilitas modern stasiun guna mengefisienkan pergerakan, terutama pada jam-jam sibuk.

Layanan KA Petani-Pedagang ini diharapkan terus menjadi solusi transportasi yang efisien dengan tarif terjangkau untuk mendistribusikan produk pertanian dari wilayah Lebak ke pusat perdagangan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Provinsi Banten.

Secara teknis operasional, BTP Jakarta telah mengatur pembagian jalur yang lebih teratur di Stasiun Rangkasbitung.

Jalur 2 kini dikhususkan untuk KA Lokal (termasuk KA Merak-Rangkasbitung), jalur 3 untuk kereta barang, jalur 4 dan 5 untuk operasional KRL, serta jalur 6 hingga 9 disiapkan sebagai area parkir kereta.

"Pengembangan Stasiun Rangkasbitung sendiri dilakukan untuk mengakomodasi lonjakan pengguna jasa, dengan kapasitas pelayanan yang meningkat signifikan menjadi 83.000 penumpang per hari dari sebelumnya 26.000 penumpang," katanya.

Hingga saat ini, progres pembangunan fisik fasilitas inti stasiun tercatat telah mencapai 95,84 persen. Fasilitas yang meliputi 7 lift, 5 eskalator, 15 gate tiket otomatis, serta fasilitas ramah disabilitas ini ditargetkan beroperasi penuh pada akhir 2025.

BTP Jakarta bersama PT KAI dan PT KCI pun gencar menyosialisasikan perubahan alur ini agar penumpang, khususnya para petani dan pedagang, dapat beradaptasi dengan akses masuk dan keluar stasiun yang baru demi kenyamanan bersama.

Read More

DPRD dan Pemkot Serang matangkan solusi dampak lingkungan PSEL

KOTA SERANG KONTAK BANTEN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, Banten, mematangkan skema solusi konkret untuk menangani dampak sosial dan lingkungan yang mungkin timbul dari pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Ketua Komisi III DPRD Kota Serang, Heni Sulastri, di Serang, Jumat, mengakui adanya keluhan terkait penurunan produktivitas lahan pertanian warga di sekitar TPA Cilowong akibat pencemaran air lindi. Oleh karena itu, perbaikan manajemen pengelolaan limbah menjadi syarat mutlak dalam proyek ini.

"Masalah pencemaran lahan pertanian sudah kami bicarakan. Solusi nya mencakup perbaikan pengelolaan air lindi dan maksimalisasi alat berat agar tidak lagi merugikan petani," kata Heni.

Terkait lahan warga yang sudah tercemar, Heni menyebutkan bahwa opsi pembebasan lahan atau ganti rugi telah masuk dalam pembahasan, meski keputusannya belum final.

"Kami bahas satu per satu, prinsipnya DLH harus memastikan kejadian (gagal panen) tidak terulang," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang, Farach Richi, menawarkan solusi melalui skema Kompensasi Dampak Negatif (KDN) dan penggunaan teknologi.

Menurutnya, teknologi PSEL yang akan diterapkan nanti didesain untuk meminimalisir dampak lingkungan secara signifikan dibandingkan sistem open dumping.

Sebagai solusi sosial jangka pendek, Farach menyebutkan adanya alokasi dana khusus bagi masyarakat terdampak dalam bentuk fasilitas umum.

"Ada KDN untuk masyarakat sekitar, bentuknya seperti bantuan sarana ibadah hingga pengadaan ambulans untuk warga," pungkasnya.

Read More

Tujuh korban kebakaran ruko di Kemayoran Jakpus teridentifikasi

Konferensi pers terkait kasus kebakaran rumah toko (ruko) Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat, yang digelar di Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) RS Bhayangkara tingkat I Pusdokkes Polri, Rabu (10/12/2025).

JAKARTA KONTAK BANTEN  Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, mengidentifikasi tujuh korban kebakaran rumah toko (Ruko) Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Rabu.

"Dari sidang rekonsiliasi pada siang ini, kami berhasil mengidentifikasi tiga jenazah," kata Kepala RS Polri Kramat Jati Brigjen Pol Prima Heru Yulihartono di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Sementara itu, Karodokpol Pusdokkes Polri Brigjen Nyoman Eddy Purnama Wirawan mengungkapkan tujuh korban telah teridentifikasi setelah dilakukan sidang rekonsiliasi bersama tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri.

Tujuh korban yang teridentifikasi itu, yakni:

1. Pariyem (31), perempuan, dikenali dari sidik jari dan catatan medis.

2. Ninda Tan (32), perempuan, teridentifikasi melalui sidik jari, catatan medis dan properti.

3. Muhammad Ariel Budiman (24), laki-laki, dipastikan identitasnya berdasarkan sidik jari, pemeriksaan gigi, data medis dan properti.

4. Mochamad Apriyana (40), laki-laki, dipastikan identitasnya berdasarkan sidik jari, data medis dan properti.

5. Della Yohana Simanjuntak (22), perempuan, dipastikan identitasnya berdasarkan sidik jari, pemeriksaan gigi, data medis dan properti.

6. Nazaellya Tsabita Nurazisha (27), perempuan, dipastikan identitasnya berdasarkan sidik jari, pemeriksaan gigi, data medis dan properti.

7. Athiniyah Isnaini Rasyidah (18), perempuan, dipastikan identitasnya berdasarkan sidik jari, data medis dan properti.

Dengan demikian, total korban yang telah teridentifikasi sebanyak 10 jenazah dari 22 jenazah yang diterima oleh RS Polri.

Sebelumnya, Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, telah mengidentifikasi tiga korban kebakaran ruko tersebut pada Selasa (9/12).

"Dari sidang rekonsiliasi malam ini, kami berhasil mengidentifikasi tiga jenazah," kata Kepala RS Polri Kramat Jati Brigjen Polisi Prima Heru Yulihartono di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (9/12) malam.

Karodokpol Pusdokkes Polri Brigjen Nyoman Eddy Purnama Wirawan mengungkapkan tiga korban tersebut teridentifikasi setelah dilakukan sidang rekonsiliasi bersama tim DVI Polri.

Tiga korban yang teridentifikasi itu, yakni:

1. Rufaidha Lathiifunnisa (22), dikenali dari sidik jari, catatan medis dan properti pribadi.

2. Novia Nurwana (28), teridentifikasi melalui sidik jari, pemeriksaan gigi, data medis dan properti.

3. Yoga Valdier Yaseer (28), dipastikan identitasnya berdasarkan sidik jari, pemeriksaan gigi, data medis dan properti.

Read More

Wabup Iing Sebut Investasi Ilmu Bermanfaat untuk Dunia dan Akhirat

Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, saat menghadiri Kick Off Dies Natalis ke-XXXVII STAI Syekh Manshur, Rabu (10/12/2025).(Istimewa)

 

PANDEGLANG  KONTAK BANTEN Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, mengajak seluruh pelajar untuk bersungguh-sungguh dalam menimba ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu formal. Menurutnya, investasi terbaik adalah ilmu pengetahuan yang memberi manfaat tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat.

“Saya harap seluruh siswa dan siswi benar-benar serius dalam belajar, baik dalam bidang ilmu agama maupun ilmu formal. Sebab, investasi yang paling besar adalah ilmu yang mampu mengangkat martabat dan derajat manusia, baik di dunia maupun di akhirat,” ujar Wabup Iing saat membuka Kick Off Dies Natalis ke-XXXVII Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syekh Manshur dan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat SMA, SMK, MA, serta pondok pesantren se-Kabupaten Pandeglang, di Kampus STAI Syekh Manshur, Rabu (10/12/2025).

 Ia menyampaikan, kegiatan tersebut sejalan dengan program kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang dalam membina generasi muda agar memiliki akhlakul karimah dan karakter religius.

 “Ini bukan sekadar perlombaan, tetapi juga sarana untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, karena Pandeglang dikenal sebagai daerah dengan julukan Kota Sejuta Santri dan Seribu Ulama,” ungkap Iing, melalui siaran pers yang diterima

Lebih lanjut, Wabup Iing menekankan pentingnya terus menggaungkan syiar Islam melalui kegiatan MTQ agar identitas Pandeglang sebagai daerah religius tidak menjadi slogan semata.

 “Mari kita terus aplikasikan syiar Islam dengan mencintai Alquran, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, hingga ke kampung-kampung,” pungkasnya.

 Sementara itu, Ketua Yayasan STAI Syekh Manshur, Kosasih menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan memiliki kemampuan yang baik dalam bidang keagamaan, khususnya pemahaman dan pengamalan Alquran.

 “Melalui kegiatan ini, kami ingin mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kuat secara spiritual dan akhlak,” tuturnya.

Read More

Wagub Banten: Jabatan Harus Bermanfaat untuk Masyarakat

 

KOTA SERANG  KONTAK BANTEN  Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menegaskan bahwa jabatan publik merupakan amanah yang harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara pisah sambut Komandan Korem (Danrem) 064/Maulana Yusuf di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (9/12/2025).

 Dalam acara tersebut, jabatan Danrem 064/MY diserahterimakan dari Mayjen TNI Edi Saputra kepada Brigjen TNI Daru Cahyadi Soeprapto. Dimyati menilai pergantian kepemimpinan sebagai hal wajar dalam organisasi, namun esensi jabatan tetaplah pengabdian.

 “Atas nama Pemprov dan masyarakat Banten, kami mengapresiasi dedikasi Mayjen TNI Edi Saputra. Selamat bertugas di tempat yang baru,” ujarnya.

Dimyati juga menyambut Brigjen TNI Daru yang kembali bertugas di Banten setelah sebelumnya pernah menjabat Danyonif 320/Badak Putih pada 2015–2016.

 Mayjen TNI Edi Saputra menyebut keberhasilan tugasnya di Banten tak lepas dari soliditas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk pelaksanaan latihan gabungan kebencanaan bersama Timor Leste, Australia, dan Amerika Serikat di Kabupaten Lebak.

 Sementara itu, Brigjen TNI Daru berharap sinergi Forkopimda, tokoh masyarakat, dan ulama di Banten terus terjaga demi stabilitas daerah.

Read More

Real Madrid datang ke laga ini usai mengalami kekalahan 0-2 dari Celta Vigo

 

SPANYOL  KONTAK BANTEN  Laga big match tersaji di lanjutan fase grup Liga Champions 2025/2026 saat Real Madrid menjamu Manchester City di Stadion Santiago Bernabéu, Kamis (11/12/2025) pukul 03.00 WIB.

Real Madrid datang ke laga ini usai mengalami kekalahan 0-2 dari Celta Vigo. Namun, pasukan Xabi Alonso tetap menunjukkan performa solid di kancah Eropa. Los Blancos hanya sekali menelan kekalahan musim ini, yakni saat takluk tipis 0-1 di markas Liverpool.

 Selebihnya, Madrid tampil impresif dengan empat kemenangan dan kini bercokol di peringkat kelima klasemen sementara, terpaut tiga poin dari Arsenal di puncak tabel.

 Di kubu tamu, Manchester City juga datang dengan motivasi tinggi. Tim asuhan Pep Guardiola baru saja meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sunderland, sekaligus mengembalikan tren positif mereka. Meski begitu, City sempat menelan kekalahan pertamanya di Liga Champions setelah tumbang 0-2 dari Bayer Leverkusen.

 Sejauh ini, The Citizens telah mengoleksi tiga kemenangan, satu hasil imbang saat menghadapi AS Monaco, serta satu kekalahan. Dengan perolehan 10 poin, City kini menempati peringkat kesembilan dan membidik kemenangan demi menembus delapan besar agar bisa langsung melaju ke babak 16 besar tanpa melalui fase play-off.

 Pertemuan dua raksasa Eropa ini diprediksi berlangsung sengit, mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan poin penuh demi memperbaiki posisi mereka di klasemen.

Read More

DPRD Ingatkan Kebut Serapan Anggaran Akhir Tahun

 

TANGERANG KONTAK BANTEN Menjelang penutupan tahun anggaran, DPRD Kota Tangerang mulai mencermati kinerja serapan belanja pemerintah daerah. Wakil Ketua III DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo, mengingatkan agar realisasi anggaran tahun 2025 tidak merosot dibanding capaian tahun sebelumnya. Ia menegaskan bahwa serapan anggaran bukan sekadar rutinitas teknis, tetapi indikator penting kualitas birokrasi dalam mengelola keuangan publik.

“Serapan anggaran tahun 2024 itu kalau tidak salah di angka 94,31 persen. Harapannya tahun ini minimal sama, atau justru lebih baik,” kata Arief dalam pernyataannya, Selasa (9/12/2025).

Menurut Arief, APBD mencerminkan kemampuan pemerintah menjalankan program prioritas dan pelayanan publik. Karena itu, selain capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), serapan anggaran menjadi tolok ukur efektivitas perangkat daerah dalam mengeksekusi program.

Namun ia menilai, capaian sementara di 2025 masih jauh dari ideal. Hingga akhir November, serapan belanja baru berada pada kisaran 72 persen. Dengan sisa waktu satu bulan, Pemerintah Kota Tangerang dinilai memiliki pekerjaan besar untuk mengejar target.

“Ini memang perlu perhatian serius. November dan Desember adalah bulan penentu. Masih ada PR besar untuk mengejar realisasi anggaran agar tidak lebih rendah dari tahun lalu,” ujarnya.

Arief menjelaskan bahwa pembahasan serapan anggaran tidak bisa dilepaskan dari fenomena Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang hampir setiap tahun menjadi sorotan. Silpa sering dipandang sebagai cerminan lemahnya perencanaan, namun menurut Arief tidak selalu harus dinilai negatif.

“Kita harus menjaga tingkat penyerapan, iya. Tapi di sisi lain, keberadaan Silpa juga bisa menjadi instrumen untuk menjaga keberlanjutan anggaran pada awal tahun berikutnya,” katanya.

Ia menuturkan, pada awal tahun anggaran, pendapatan daerah biasanya belum masuk secara maksimal. Padahal, roda pelayanan publik tidak boleh berhenti. Belanja wajib seperti gaji ASN, insentif kader posyandu, operasional RT/RW, hingga belanja dasar lainnya tetap harus berjalan.

“Di awal tahun itu pemasukan daerah masih terbatas. Tapi belanja publik tetap harus aman. Jadi Silpa—sepanjang dikelola proporsional—dapat menopang kebutuhan awal tahun agar layanan publik tidak tersendat,” jelasnya.

Karena itu, Arief menilai pemerintah daerah harus menjaga keseimbangan antara optimalisasi serapan belanja dan ketersediaan anggaran untuk awal tahun. Terlalu rendah serapan menunjukkan kinerja buruk, namun ketiadaan ruang fiskal awal tahun juga berisiko menghambat keberlanjutan layanan publik.

“Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran harus memastikan keseimbangan ini,” tegasnya.

DPRD mendorong Pemerintah Kota Tangerang memperkuat koordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah untuk mempercepat realisasi program tanpa mengorbankan kualitas. Evaluasi teknis, percepatan administrasi, hingga pengawasan belanja diminta ditingkatkan agar serapan tidak stagnan.

“Harapannya serapan 2025 tidak hanya menyamai capaian 94 persen tahun lalu, tapi juga meningkat sehingga menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan kita semakin matang,” kata Arief.

Ia menegaskan bahwa kinerja keuangan yang baik bukan hanya soal memenuhi angka target, tetapi memastikan anggaran benar-benar berdampak pada masyarakat.

“Pada akhirnya, indikator terbaik adalah pelayanan publik yang berjalan tanpa jeda,” pungkasnya.

Read More

Wabup Iing: Seluruh Dapur SPPG Harus Memenuhi Standar BGN

 

PANDEGLANG  KONTAK BANTEN Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai berjalan di sejumlah sekolah di Kabupaten Pandeglang. Saat memantau pendistribusian MBG di SMPN 1 Pandeglang, Wakil Bupati (Wabup) Pandeglang Iing Andri Supriadi menyebut, program tersebut sebagai langkah nyata untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan cerdas.

“Program ini untuk mencerdaskan kehidupan putra-putri Indonesia, yang sehat dan cerdas, dalam menyongsong Generasi Emas 2045. Kita nikmati dan syukuri, apa yang digagas Bapak Prabowo, karena ini untuk kebaikan kita semua,” ujar Wabup Iing, saat meninjau pendistribusian MBG, Selasa (9/12/2025).

Menurutnya, keberhasilan program MBG sangat bergantung pada kualitas dan standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebagai penyedia makanan. Ia menegaskan, setiap dapur SPPG harus memenuhi standar Badan Gizi Nasional (BGN).

“Kami terus memantau, agar dapur SPPG sesuai standar. Yang paling utama, setiap dapur harus ada ahli gizi,” tegasnya.

Selain itu, Wabup Iing juga mengingatkan agar makanan tidak disimpan terlalu lama di dalam wadah, untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan.

“Kami terus memonitor setiap SPPG di Pandeglang. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini tidak ada kasus yang terjadi,” tambahnya.

Sementara, Kepala SMPN 1 Pandeglang Ruli Purnama, menyampaikan program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi siswa, tetapi juga meningkatkan tingkat kehadiran.

“Dari sekitar 1.000 siswa, biasanya tingkat ketidakhadiran bisa mencapai sekitar 30 orang. Namun sejak ada program MBG, hampir 100 persen siswa hadir setiap harinya,” tandasnya

Read More

Banten Belum Bebas Korupsi, Pengamat Minta Sistem Pengawasan Ditingkatkan

 

SERANG – Di hari peringatan anti korupsi sedunia, yang jatuh pada 9 Desember, pengamat kebijakan publik Ikhsan Ahmad menilai, Provinsi Banten belum bebas dari perilaku tindak pidana korupsi. Bahkan, aksi tersebut kian massif hingga lingkungan pemerintahan terkecil.

Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) ini menilai, lemahnya pengawasan menjadi salah satu pintu maraknya aksi korupsi.

Oleh karena itu, Pemprov Banten harus bisa melakukan pengawasan secara optimal guna mencegah tindakan tersebut.

Aksi korupsi di Banten, yang tidak lagi menjadi rahasia umum ada pada pemotongan bantuan sosial (Bansos), meskipun dibalut dengan keikhlasan dari masyarakat penerima sebagai pengganti uang bensin.

Namun, secara aturan hal itu tidak dibenarkan, dan masuk dalam kategori tindak kriminalitas.

Sedangkan, aksi korupsi skala besar yang biasa dilakukan pejabat pemerintahan ada pada pembagian jatah pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur.

Dalam kegiatan itu, selalu ada fee proyek antara 20 sampai 30 persen. Hal itu tentu berdampak terhadap kualitas pembangunan yang tidak bisa bertahan lama.

Sedangkan aksi korupsi yang halus, terjadi dalam pengambilan kebijakan, dimana setiap keputusan atau kebijakan yang diberlakukan, selalu diselipkan uang pelicin yang biasanya dilakukan oleh pemilik modal. Belum jenis atau praktik korupsi lainnya.

Sekelumit contoh itu, menjadi gambaran belum selesainya Provinsi Banten dengan persoalan korupsi. Anehnya, tindakan yang bisa dilihat dengan mata itu justru aman dan seolah tidak tersentuh oleh hukum. Meskipun, banyak aduan dan laporan disampaikan oleh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan.

Ikhsan menilai, Pemprov Banten harus bisa mengambil tindakan tegas guna mencegah aksi korupsi terjadi di lingkungan pemerintahan. Paling tidak, ada upaya pencegahan agar uang negara tidak masuk kekantong segelintir orang atau golongan, melainkan bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat.

“Korupsi di Banten, seperti halnya di banyak daerah lain, masih menjadi tantangan besar. Meski ada upaya untuk menanggulangi, seperti penguatan sistem pengawasan dan transparansi, korupsi tetap terjadi di berbagai sektor pemerintahan,” katanya, Selasa (9/12/2025).

Ikhsan menilai, meski Banten belum sepenuhnya bebas dari praktik tersebut, meskipun sudah ada beberapa perbaikan dalam hal penegakan hukum. Seperti, mulai adanya transparansi pengelolaan anggaran oleh Pemprov Banten.

“Tolok ukur yang bisa digunakan untuk menilai kemajuan adalah tingkat transparansi dalam anggaran daerah, frekuensi kasus yang diungkap oleh aparat penegak hukum, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana publik,” tambahnya.

Dia menilai, ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya tindakan korupsi di Pemprov Banten. Selain dari kekuasan kebijakan dan penganggaran, adanya kelonggaran pengawasan mejadi persoalan krusial yang harus segera dibenahi.

“Potensi terjadinya korupsi di Banten bisa muncul dari berbagai sumber, salah satunya adalah kebijakan yang tidak transparan atau penganggaran yang tidak akuntabel,” ujarnya.

“Misalnya, perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang rentan terhadap penyalahgunaan, baik itu dalam proyek-proyek infrastruktur maupun distribusi bantuan sosial,” timpalnya.

Selain itu, kata dia, selama ini terjadi pembiaran atas sedikit celah dalam regulasi di semua instansi pemerintahan di Banten. Hal itu, kata dia, dimanfaatkan oleh pegawai atau oknum tidak berkepentingan untuk mengeruk keuangan daerah.

“Keberadaan regulasi yang lemah atau tidak jelas juga membuka celah bagi praktik korupsi. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk meminimalisir potensi tersebut,” ungkapnya.

Ikhsan mengatakan, sejauh ini Pemprov Banten terus berbenah untuk mengatasi persoalan korupsi, meskipun belum sepenuhnya berjalan. Oleh karena itu, dia menyarankan agar Gubernur Banten segera mengoptimalkan pembenahan.

“Terkait keseriusan Pemprov Banten dalam menangani korupsi, meski sudah ada beberapa upaya yang patut diapresiasi, seperti peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan penerapan sistem e-budgeting, namun masih banyak yang perlu dilakukan,” tuturnya.

Ikhsan mengatakan, semua sektor dilingkungan pemerintahan berpotensi besar melakukan tindakan korupsi, baik eksekutif maupun legislatif. Besarnya alokasi anggaran menjadi daya tarik tersendiri untuk memperkaya diri maupun golongan atau kelompok.

“Tidak hanya eksekutif, legislatif dan sektor lain juga memiliki potensi yang besar untuk melakukan korupsi, tergantung pada mekanisme kontrol yang ada,” tandasnya.

“Dalam hal ini, peran APH sangat penting, tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa kadang-kadang ada ketidaksesuaian antara kebijakan dan praktik penegakan hukum di lapangan, yang seringkali memperlambat penindakan,” sambungnya.

Menurut Ikhsan, salah satu hal baik yang bisa dilakukan Pemprov Banten dalam mengatasi persoalan korupsi, yaitu dengan menjaga konsistensi dalam melakukan pengawasan terhadap regulasi keuangan dan kebijakan.

“Pemerintah perlu lebih berani mengatasi masalah ini dengan lebih konsisten dan tidak terbentur oleh kebijakan-kebijakan yang justru melemahkan upaya pemberantasan

Ditempat berbeda, Pemprov Banten melakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya pencegahan. Penandatangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) itu dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemrpov Banten Deden Apriandhi Hartawan.

Kerja sama ini berfokus pada pelaksanaan percontohan pembelajaran elektronik atau e-learning bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) berintegritas.

Sekda Pemprov Banten Deden Apriandhi Hartawan menegaskan, kerja sama yang dilakukan Pemprov Banten merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam membangun budaya birokrasi yang bersih.

“ASN harus terus meningkatkan kapasitas, disiplin, dan integritas agar pelayanan publik semakin bersih dan profesional,” cetusnya.Penguatan integritas ASN sangat krusial untuk mewujudkan visi pembangunan Gubernur Banten Andra Soni, dan Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah yang bertajuk Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi,” tutupnya

Read More

Cegah Korupsi, Wabup Najib : 8 Area Ini Harus Dijaga

 SERANG  KONTAK BANTEN  Wakil Bupati (Wabup) Serang M. Najib Hamas, menyebutkan ada 8 area di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang yang harus dijaga, agar tidak ada celah korupsi. Karena selain menyakiti hati masyarakat, korupsi juga bisa merusak tatanan pelayanan pemerintahan di Kabupaten Serang.

Pernyataan tersebut, diungkapkan oleh M. Najib Hamas bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia), Selasa (9/12/2025).

Kata Najib, sesuai semangat kepemimpinan Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, Harkodia ini merupakan motivasi untuk semua agar fokus melayani masyarakat dan bekerja keras semaksimal mungkin, menutup celah terjadinya potensi korupsi di semua lini.

“Kita mengapresiasi dan bangga dengan apa yang disampaikan oleh Bupati pada saat pelantikan 7 Mei yang lalu, bahwa kepemimpinan beliau itu tidak ada jual beli jabatan, beliau minta kepada seluruh pejabat fokus melayani masyarakat,” katanya, Selasa (9/12/2025).

Najib menuturkan, korupsi tidak hanya sekedar menyakitkan hati warga masyarakat, tetapi tindakan korupsi bisa menunda manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat dan bisa merasakan layanan tatanan pemerintah Kabupaten Serang.

Najib mengungkapkan, searah dengan evaluasi dari KPK, terkait dengan indeks korupsi yang dipublikasikan oleh KPK ada 8 area pintu yang harus dijaga bersama. Pertama terkait dengan pengadaan barang dan jasa dimana antisipasinya yaitu pihaknya sudah mulai mengupgrade pola pengadaan barang dan jasa sesuai juknis dari LKPP.

Kemudian yang kedua adalah layanan perizinan. “Perizinan ini dipastikan, yang tidak dimandatori oleh undang – undang perpajakan maka tidak ada pungutan terkait dengan perizinan, tetapi kalau misalkan yang dimanfaatkan maka disesuaikan dengan juknis undang undang perpajakan,” tuturnya.

Ketiga adalah, pelayanan sosial yang meliputi pendidikan, administrasi kependudukan dan kesehatan. Diharapkan semua pegawai agar bagaimana memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui optimalisasi dan intensifikasi pelayanan.

“Karena mereka itu adalah fronline, etalase yang langsung bisa dilihat, didengar dan dirasakan oleh masyarakat berkenaan dengan standar pelayanan minimal,” ujarnya.

Najib juga mengingatkan kepada para pegawai di lingkungan Pemkab Serang, untuk tidak memanfaatkan waktu kerja untuk kepentingan pribadi yang tidak sejalan dengan pelayanan masyarakat. (

Read More

Kebakaran Gedung Terra Drone di Jakpus, 17 Orang Diduga Tewas

 

Petugas sedang mengevakuasi korban kebakaran di Gedung Terra Drone di Jalan Letjen Suprapto No. 17, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Foto : Ist

JAKARTA — Kebakaran hebat melanda gedung perkantoran milik Terra Drone di Jalan Letjen Suprapto No. 17, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025). Insiden ini diduga menewaskan 17 orang, sementara sejumlah korban lainnya mengalami luka-luka.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan api pertama kali muncul dari lantai satu gedung. Sumber kebakaran sementara diduga berasal dari baterai drone yang terbakar.

“Api menjalar sangat cepat dari lantai satu hingga merambat ke lantai dua, tiga, hingga lantai enam,” ujarnya.

 Hingga saat ini, petugas pemadam kebakaran masih melakukan proses pendinginan dan penyisiran untuk memastikan tidak ada korban lain yang masih terjebak di dalam gedung.

Read More

Waduh, 48.815 warga di Kabupaten Tangerang idap diabetes

 

Rata-rata usia kebanyakan yang terjangkit, yang terkena diabetes itu paling banyak usianya di atas 40 tahun

TANGERANG KONTAK BANTEN Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang, Banten, melaporkan sebanyak 48.815 warga di daerah itu mengidap penyakit diabetes melitus dengan kelompok usia 40 tahun.

Kepala Dinkes Kabupaten Tangerang Hendra Tarmizi di Tangerang, Selasa, mengatakan dari 48 ribu lebih kasus diabetes melitus ini terdapat jumlah kematian hingga angka 60 orang sepanjang tahun ini.

"Rata-rata usia kebanyakan yang terjangkit, yang terkena diabetes itu paling banyak usianya di atas 40 tahun," ucapnya.

Ia mengatakan jumlah kasus diabetes yang terjadi di Kabupaten Tangerang ini mengalami peningkatan sebesar 494 kasus bila dibanding dengan tahun sebelumnya, dengan 48.321 kasus diabetes pada tahun 2024 dimana 32 orang diantaranya meninggal.

"Dari total kasus, 70 persen diantaranya merupakan individu dengan usia rentan," ucapnya.Hendra juga menerangkan penyebab diabetes itu paling banyak dipicu oleh faktor keturunan dan pola hidup yang tidak sehat, seperti mengonsumsi makanan atau minuman dengan kadar gula yang tinggi.

"Jadi nggak banyak gerak, makan manis-manis terlalu banyak, termasuk konsumsi alkohol juga bisa menyebabkan diabetes karena gulanya tinggi," ujarnya.

Ia mengatakan diabetes merupakan penyakit tidak menular yang paling rentan menimbulkan komplikasi dan mematikan.

"Komplikasi yang pertama itu bisa stroke, kemudian serangan jantung, kemudian kebutaan karena saraf matanya rusak. Kemudian juga bisa menyebabkan luka yang nggak sembuh-sembuh," tuturnya.

Oleh Karena itu pihaknya mengimbau agar masyarakat memulai menjalani hidup sehat secara konsisten dan rutin melakukan pengecekan kesehatan.

"Untuk pencegahan itu Kementerian Kesehatan sudah mulai melakukan Cek Kesehatan Gratis (CKG) itu dan masyarakat bisa memanfaatkan program itu," kata Kepala Dinkes Kabupaten Tangerang Hendra Tarmizi.

Read More