Pemprov Banten Ancam Putus Kerja Sama Sekolah Gratis yang Masih Pungut Biaya

 

SERANG KONTAK BANTEN Pemerintah Provinsi Banten mengancam mencoret sekolah swasta mitra Program Sekolah Gratis (PSG) yang masih memungut biaya dari siswa. Langkah ini diklaim untuk memastikan program pendidikan gratis berjalan sesuai komitmen.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Pemprov Banten, Jamaluddin mengatakan Program Sekolah Gratis dalam Program Banten Cerdas akan berlanjut untuk angkatan kedua pada tahun ajaran 2026–2027. Untuk menopang program tersebut Dindikbud bahkan dapat porsi anggaran terbesar yakni sebesar Rp3,4 triliun.

Namun, kelanjutan kerja sama dengan sekolah mitra bergantung pada kepatuhan terhadap aturan tanpa pungutan.
“Kalau masih ada sekolah atau yayasan yang memungut biaya, itu akan kita hentikan. MoU-nya tidak kita lanjutkan,” kata Jamaluddin, Kamis (8/1/2026).

Saat ini, Dindikbud Banten masih mengevaluasi pelaksanaan program pada angkatan pertama. Evaluasi difokuskan pada kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan perjanjian kerja sama, terutama larangan pungutan dalam bentuk apa pun.

Menurut Jamaluddin, ketegasan diperlukan agar Program Sekolah Gratis tidak disalahgunakan dan tetap berorientasi pada tujuan awal pemerataan akses pendidikan menengah.

“Program ini jangan sampai disalahgunakan. Sekolah gratis ya harus benar-benar gratis,” ujarnya.

Sebagai organisasi perangkat daerah dengan anggaran terbesar di Pemprov Banten, Dindikbud diarahkan memaksimalkan anggaran untuk menekan angka putus sekolah di jenjang SMA, SMK, dan sekolah khusus.

“Target kita jelas, tidak boleh ada anak di Banten yang tidak sekolah,” kata Jamaluddin.

Pemprov Banten belum berencana menambah mitra sekolah swasta dalam waktu dekat. Namun, terdapat arahan gubernur agar Program Sekolah Gratis juga menjangkau Madrasah Aliyah di bawah Kementerian Agama.

“Itu masih kita kaji dan evaluasi. Mudah-mudahan bisa segera dieksekusi,” ujarnya.

Soal anggaran, Jamaluddin menyebutkan besaran dana Program Sekolah Gratis tahun ini masih dihitung. Tahun lalu, anggaran mencapai Rp104 miliar dan berpeluang disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.

“Bisa saja lebih rendah, tergantung hasil evaluasi. Jangan sampai sekolah yang masih menarik biaya justru tetap menerima anggaran,” katanya.

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan Program Banten Cerdas menjadi instrumen utama mengatasi anak putus sekolah. Menurutnya, pendidikan gratis merupakan komitmen pemerintah daerah.

“Kita menyelenggarakan pendidikan sekolah gratis sebagai upaya memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi seluruh anak-anak di Banten untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” kata Andra.

Ia memastikan program pendidikan dijalankan secara adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat.

“Tentu kita akan pastikan bahwa program ini tepat sasaran dan dapat dirasakan oleh masyarakat-masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Read More

6 Pejabat Eselon II Pemkab Serang Hasil Open Biding Dilantik Siang ini

 

KAB. SERANG  KONTAK BANTEN  Sebanyak enam pejabat esleon II di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang hasil lelang jabatan akan dilantik Jumat (9/1/2026) siang ini.

Kepastian itu berdasarkan surat undangan pelantikan yang ditandatangani langsung oleh Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah.

Adapun enam pejabat hasil open biding yang akan dilantik yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala BKPSDM, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Serang.

Berdasarkan informasi, pelantikan akan digelar di luar Pendopo Bupati Serang. Bupati Serang memilih Kampung Seni Yudha Asri, Kecamatan Bandung sebagai lokasi pengambilan sumpah jabatan, pejabat eselon II

Selain pejabat eselon II, di lokasi yang sama juga akan dikangsungkan oelantikan pejabat III hingga IV di lingkup Pemkab Serang.

Plt Kabag Prokopim Setda Kabupaten Serang, Leny Marlina menjelaskan, pemilihan lokasi pelantikan bukan tanpa alasan. Akan tetapi menjadi simbolis untuk mendekatkan birokrasi dengan akar budaya lokal.

“Kampung Seni Yudha Asri merupakan pusat kreativitas yang membanggakan karena memiliki satu-satunya gedung seni di Kabupaten Serang,” kata Leny.

Menurut Leny, melalui momentum ini, Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah ingin memperkenalkan dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pelestarian seni dan ekonomi kreatif.

“Tujuan Bupati Serang melakukan pelantikan di sana untuk mengenalkan budaya dan agar para pejabat memiliki kepekaan sosial yang tinggi terhadap seni dan budaya,” katanya.

“Dan tujuan akhir dari pelayanan kita adalah menyejahterakan masyarakat, termasuk menjaga identitas budaya kita di Yudha Asri ini,” tambahnya.

Leny menjelaskan, selain prosesi kedinasan, acara ini juga menjadi ajang promosi bagi Kampung Seni Yudha Asri untuk menarik minat wisatawan dan pelaku seni dari luar daerah.

Dengan fasilitas gedung seni yang mumpuni, tempat ini diproyeksikan menjadi pusat kegiatan skala kabupaten maupun provinsi.

“Dengan semangat baru di lokasi yang inspiratif ini, Ibu Bupati berharap pejabat yang dilantik mampu membawa perubahan positif, sejalan dengan visi Kabupaten Serang yang maju namun tetap berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal,” ujarnya.

Read More

Tangsel kembali kirim sampah ke TPAS Cilowong Kota Serang

 Tangerang Selatan KONTAK BANTEN - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel), Provinsi Banten, kini bisa kembali melakukan pengiriman sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Cilowong, di Kota Serang.

Pengiriman sampah tersebut dilakukan setelah adanya hasil evaluasi dan kesepakatan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat terkait pengelolaan bersama dalam penanganan sampah tersebut.

"Alhamdulillah masyarakat di sana (Taktakan) sudah bisa menerima dan mulai paling tidak kita sudah bisa melakukan lagi pengelolaan bersama sampah di Cilowong," kata Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, di Tangerang, Jumat.Ia mengaku, bila proses kerja sama dalam pengelolaan sampah dengan Kota Serang sebelumnya sempat terhambat, pasalnya ada beberapa persoalan yang harus dievaluasi oleh pemerintah setempat sebagai penerima pengelolaan sampah bersama tersebut.

Namun, kata dia, setelah dilakukan pembahasan secara matang, proses pengiriman sampah ini dapat kembali dilakukan dengan ketentuan yang berlaku.

"Sempat terhenti lantaran mendapat penolakan dari warga Taktakan Serang," ucapnya.

Benyamin menuturkan, untuk saat ini pihaknya akan mengirim sampah kembali ke TPAS Cilowong dengan kuota ratusan ton sampah per harinya.Dimana, melalui kerja sama pengelolaan sampah ini dapat dilaksanakan pemenuhan kebutuhan kuota sampah di fasilitas Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di wilayah Kota Serang.

"Saya berharap bisa 400 sampai 500 ton ke Cilowong per harinya. Karena bukan hanya sekedar itu, nanti itu untuk memenuhi PSEL Kota Serang itu sendiri sampai 1.000 ton," ungkapnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel), sempat mengalihkan pembuangan sampah sebanyak 200 ton ke tempat pembuangan di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pengalihan pembuangan sementara ke Cileungsi ini, dilakukan sebagai solusi dalam penanganan sampah di daerahnya itu setelah ada kebijakan Pemerintah Kota Serang yang menghentikan sementara pengiriman sampah dari Tangsel ke TPAS Cilowong.

"Ke Cileungsi ini diambil untuk memastikan tidak ada tumpukan sampah di titik-titik pemukiman maupun ruang publik di Tangsel," ucapnya.Ia menyebut, pemerintah daerah Kota Tangsel berkomitmen akan terus mencarikan solusi terhadap permasalahan samah ini, pasalnya pihaknya juga masih tengah terus berupaya untuk menjalani kerjasama pengelolaan tersebut bersama pemerintah Kota Serang.

"Saya sampaikan dengan tegas kepada masyarakat, Pemkot Tangsel tidak berhenti bekerja dan tidak menyerah. Penghentian pengiriman ke Cilowong ini bersifat sementara," paparnya.

Ia menjelaskan, persoalan sampah merupakan tanggung jawab pemerintah sepenuhnya dan tidak akan dibebankan kepada masyarakat. Benyamin melihat situasi ini sebagai momentum bagi Pemkot Tangsel untuk mengevaluasi sistem secara fundamental agar tidak terus bergantung pada kerja sama antar-daerah yang bersifat darurat.

"Kondisi ini menjadi momentum bagi kami untuk mempercepat pembenahan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh dan berkelanjutan, agar ke depan Tangsel memiliki kemandirian dalam pengelolaan limbah," kata dia.

Read More

Kelompok tani Lebak terima bantuan peralatan pertanian

Lebak KONTAK BANTEN  Kelompok tani di Kabupaten Lebak, Banten, menerima bantuan peralatan pertanian dari Kementerian Pertanian (Kementan) guna mendukung swasembada pangan dan peningkatan ekonomi petani di daerah itu.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Rahmat Yuniar di Lebak, Jumat, mengatakan penyaluran bantuan peralatan pertanian tersebut guna menunjang peningkatan produksi dan produktivitas dalam upaya mendukung program swasembada pangan nasional.

Penyaluran bantuan peralatan pertanian dari Kementan sebanyak 23 unit traktor roda 4 dan 2 unit traktor rotavator crawler.

Selain itu juga dari Pemerintah Kabupaten Lebak menyalurkan bantuan peralatan pertanian sebanyak 57 unit traktor roda 2.

"Kami sudah menyerahkan bantuan itu ke masing-masing kelompok tani sesuai SK calon petani dan calon lokasi (CPCL)" katanya menjelaskan.

Menurut dia, berdasarkan SK Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Lebak memiliki luas baku sawah (LBS) seluas 52.025 hektare.

Selama ini, indeks pertanaman (IP) tiga kali musim tanam padi dalam setahun dan produksi beras dari Januari hingga Desember 2025 402.610 ton dengan penduduk 1,4 juta jiwa.

Konsumsi beras masyarakat Lebak dengan penduduk 1,4 juta jiwa dengan rata-rata 12.854 ton per bulan atau 154.253 ton per tahun.

Sedangkan penyerapan beras sampai Desember 2025 sebanyak 141.399 ton, sehingga Lebak surplus 261.211 ton dan cukup 20 bulan.

"Kita sudah beberapa tahun terakhir ini menjadi daerah lumbung pangan dan surplus beras, sehingga menjadi bukti nyata kemajuan sektor pertanian," kata Rahmat.

Sejumlah petani di Kabupaten Lebak mengaku bahwa mereka merasa senang menerima bantuan peralatan pertanian, sehingga bisa menghemat biaya produksi juga dapat meningkatkan IP dari dua menjadi tiga kali musim tanam.

"Kami meyakini bantuan peralatan pertanian menjadi lebih semangat untuk menggeluti bidang usaha pertanian pangan, karena bisa menjanjikan pendapatan ekonomi," kata Ahmad, seorang petani Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak

Read More

Disnaker Kota Tangerang kerahkan tim kerja sosialisasikan UMK baru

TANGERANG KONTAK BANTEN  Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang, Banten, mengerahkan tim kerja untuk melakukan sosialisasi, pemantauan, dan pengawasan, terkait penerapan implementasi Upah Minimum Kota (UMK) sebesar Rp5.399.045 yang berlaku mulai 1 Januari 2026.

Kepala Disnaker Kota Tangerang Ujang Hendra Gunawan di Tangerang, Senin, mengatakan tim kerja tersebut akan melakukan sosialisasi dengan harapan perusahaan mematuhi regulasi pengupahan terbaru berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 703 Tahun 2025.

"Karena sudah ada kekuatan hukum dan aturannya, jadi semua perusahaan bisa menerapkan regulasi pengupahan terbaru, karena penetapan telah disetujui semua pihak," kata Ujang Hendra.

Ujang mengatakan UMK Kota Tangerang tahun 2026 mengalami peningkatan sebesar 6,5 persen. Kenaikan ini telah disepakati Dewan Pengupahan, Serikat Buruh/Pekerja maupun Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Tangerang.

"Kami yakin kenaikan ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena telah disepakati semua pihak dan melihat kondisi yang ada," ujarnya.

Wali Kota Tangerang Sachrudin memastikan sinergi dan kolaborasi di sektor ketenagakerjaan antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja, berjalan dengan baik dan harmonis.

"Kami berharap Kota Tangerang terus menjadi wilayah yang kompetitif bagi pelaku usaha, sekaligus menjadi rumah yang layak dan sejahtera bagi seluruh pekerja,” katanya.

Sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 sebesar Rp3.100.881,40 atau naik 6,74 persen dibandingkan UMP 2025 sebesar Rp2.905.119,90.

Sedangkan untuk UMK di Kota Tangerang, Gubernur Banten Andra Soni menetapkan sebesar Rp5.399.405,69 naik 6,50 persen dari Rp5.069.708,36 atau bertambah Rp329.697,33.

Ia menjamin penetapan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Banten tahun 2026 dilakukan tanpa mengubah sedikit pun rekomendasi upah dari kabupaten dan kota.

"Kami berharap pertumbuhan ekonomi terus meningkat, dunia usaha berkembang, dan seiring dengan itu kesejahteraan buruh juga meningkat," kata Gubernur Banten Andra Soni.

Read More

Jadi Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Konfirmasi Yaqut Cholil Qoumas Ditahan

JAKARTA KONTAK BANTEN  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan bahwa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) menjadi tersangka kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama 2023–2024

"Benar," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat.

Walaupun demikian, Fitroh belum memberitahukan lebih lanjut mengenai tersangka kasus kuota haji, apakah hanya Yaqut seorang atau ada pihak-pihak lain.

Pada kesempatan berbeda, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo juga mengonfirmasi lembaga antirasuah sudah menetapkan tersangka kasus kuota haji.

"Benar, sudah ada penetapan tersangka dalam penyidikan perkara kuota haji," kata Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan memulai penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji, dan menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk menghitung kerugian negara.

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih, dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri hingga enam bulan ke depan.

Mereka yang dicegah adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku mantan staf khusus pada era Menag Yaqut Cholil, serta Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour.

Pada 18 September 2025, KPK menduga sebanyak 13 asosiasi dan 400 biro perjalanan haji terlibat kasus tersebut. Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar delapan persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler.

Read More

Imbas banjir, Dindikbud Kota Serang kaji merger SDN Pamarican 1 dan 2

KOTA SERANG KONTAK BANTEN  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang, Banten sedang mengkaji rencana penggabungan atau merger Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pamarican 1 dan SDN Pamarican 2 sebagai solusi jangka menengah mengatasi kendala kegiatan belajar mengajar (KBM) akibat banjir yang kerap melanda wilayah tersebut.

Kepala Dindikbud Kota Serang Ahmad Nuri di Serang, Jumat, mengatakan kedua sekolah tersebut hampir setiap tahun terdampak banjir, karena faktor lokasi geografis, sehingga mengganggu aktivitas pendidikan.

"Untuk SDN Pamarican, kondisinya memang cukup sulit, karena lokasinya berada di belakang rawa. Saat hujan dengan intensitas tinggi, genangan air biasanya lebih lama surut dan berdampak pada aktivitas KBM," katanya.

Nuri menjelaskan kondisi lingkungan tersebut membuat pembelajaran tatap muka tidak selalu berjalan normal. Dalam beberapa kejadian sebelumnya, KBM terpaksa dialihkan ke sistem daring maupun menggunakan skema pembelajaran alternatif.

Berdasarkan data Dindikbud, SDN Pamarican 1 tercatat memiliki 198 siswa, sedangkan SDN Pamarican 2 memiliki 234 siswa.

Menurut Nuri, dengan total siswa mencapai sekitar 400 orang, opsi penggabungan dinilai berpotensi membuat proses KBM menjadi lebih efektif, terpusat, serta meminimalisasi dampak gangguan akibat banjir yang berulang.

"Itu yang sedang kami kaji, supaya KBM bisa lebih efektif dan tidak terlalu terdampak kondisi banjir seperti sekarang," ujarnya.

Selain rencana penggabungan, Dindikbud Kota Serang juga menyiapkan opsi mitigasi lain, seperti relokasi sementara pembelajaran ke sekolah terdekat jika banjir kembali terjadi.

Di sisi lain, upaya normalisasi saluran air di sekitar sekolah terus dikoordinasikan, disertai rencana pembangunan infrastruktur yang telah dianggarkan melalui mekanisme lelang.

Kendati demikian, Nuri menegaskan bahwa rencana penggabungan kedua sekolah tersebut masih dalam tahap kajian internal dan belum diputuskan secara final.

"Hasil kajian dari Dinas Pendidikan akan kami sampaikan terlebih dahulu sebelum ada keputusan resmi terkait merger sekolah," pungkasnya.

Read More

Presiden Prabowo cairkan bonus peraih medali SEA Games 2025

JAKARTA KONTAK BANTEN  Sebanyak delapan atlet para peraih medali pada ajang SEA Games Thailand 2025 mewakili para peraih medali lainnya menerima langsung bonus, yang diberikan dalam bentuk buku rekening, dari Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

Delapan atlet itu, yaitu peraih medali emas Triathlon, Martina Ayu Pratiwi; peraih emas cabang olahraga Wushu, Edgar Xavier Marvelo; peraih medali emas cabang olahraga Skateboard, Bashar Gaeto; peraih medali emas untuk olahraga Dayung, Yadi; peraih medali emas dari cabang olahraga Ice Hockey, Rizky Akira.

Kemudian, ada peraih medali perak untuk cabang olahraga Badminton beregu, Rachel Allessya Rose; peraih medali perak untuk cabang olahraga Berkuda nomor pertandingan tunggang serasi beregu, Dara Ninggar Prameswari; dan peraih medali perunggu Sepak Takraw beregu, Lena.

Presiden memberikan boks yang salah satu isinya ialah buku rekening berisi uang bonus yang diberikan kepada masing-masing atlet. Para peraih emas untuk kategori tunggal menerima bonus sebesar Rp1 miliar. Sementara, peraih emas untuk kategori beregu mendapatkan bonus sebesar Rp500 juta per orang.

Sementara itu, untuk para peraih perak kategori beregu, mereka mendapatkan Rp250 juta per orang dan untuk para peraih perunggu kategori beregu, mereka mendapatkan Rp110.250.000 per orang.

Dalam prosesi itu, Presiden Prabowo sempat menunjukkan rasa takjubnya melihat salah satu atlet yang mengoleksi lebih dari satu medali. Atlet itu ialah Martina Ayu Pratiwi, yang berlaga pada cabang olahraga Aquathlon, Duathlon, dan Triathlon pada ajang SEA Games Thailand 2025. Dari Martina seorang, Indonesia mengoleksi lima medali emas dan dua medali perak, yang totalnya tujuh medali.

Presiden Prabowo pun sempat berbincang-bincang singkat dengan Martina. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir yang berada di dekat Presiden juga ikut memberikan laporan mengenai prestasi Martina.

Selepas itu, Presiden lanjut menyalami atlet-atlet lainnya, dan memberikan bonus secara simbolik kepada mereka.

Kemudian, para atlet itu, bersama dengan Menpora, berfoto bersama dengan Presiden Prabowo

Dalam acara yang sama, Presiden Prabowo juga menerima laporan dari Menpora Erick, seluruh peraih atlet yang meraih medali dalam ajang SEA Games 2025 di Thailand telah menerima bonus melalui metode transfer langsung ke rekening masing-masing atlet.

"Untuk memastikan transparansi Bapak Presiden, kami dari Kementerian Pemuda dan Olahraga langsung men-transfer seluruh bonus ke masing-masing atlet dan pelatih, langsung melalui bank BRI," kata Erick kepada Presiden Prabowo dalam acara penyambutan para atlet di Istana Negara, Jakarta, Kamis sore.

Erick melanjutkan total bonus yang telah disalurkan kepada para atlet dan pelatih itu mencapai Rp465,25 miliar.

"Ini angka yang luar biasa, terima kasih Bapak atas perhatiannya," ujar Erick kepada Presiden

Read More

Gubernur Banten sebut DPA 2026 jadi instrumen kendali kinerja OPD

Penyerahan DPA SKPD TA 2026 dan penandatanganan perjanjian kinerja kepala perangkat daerah provinsi Banten Tahun 2026 di Aula Gubernur Banten, Kota Serang, Kamis (8/1/2026).

BANTEN KONTAK BANTEN  Gubernur Banten Andra Soni menegaskan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026 tidak diposisikan sebagai dokumen administratif semata, melainkan instrumen utama untuk mengendalikan sekaligus mengukur kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) secara konsisten dan berkelanjutan.

“Ini penekanan kepada para kepala OPD yang mendapatkan tugas menggunakan anggaran di dalam perjanjian kinerja tersebut, target-targetnya, kemudian pelaksanaannya harus sesuai dengan apa yang diperjanjikan, sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah) kita,” kata Andra Soni di Kota Serang, Kamis.

Ia menyampaikan seluruh program yang telah dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Banten, dijabarkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2026 dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, wajib dijalankan sesuai perencanaan, baik dari sisi capaian output, outcome, maupun dampaknya terhadap masyarakat.

“Jadi ini sebagai alat ukur saya terhadap kinerja kepala-kepala OPD nanti. Jadi kita bisa menilai kinerjanya itu day by day, hari per hari kepada semua kepala OPD,” ujarnya.

Menurut Andra, pendekatan pengelolaan anggaran tidak lagi hanya bertumpu pada tingkat serapan, tetapi pada kualitas belanja dan kesesuaian antara anggaran dengan target pembangunan daerah yang telah disepakati.

Dalam APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026 yang telah disahkan dan dituangkan dalam DPA, total belanja daerah ditetapkan sekitar Rp10,04 triliun. Struktur belanja tersebut disusun untuk menopang delapan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

Belanja operasional masih menjadi komponen terbesar, yakni sekitar Rp7,22 triliun atau 71,91 persen dari total belanja. Alokasi ini digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja operasional layanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya.

Belanja modal dialokasikan sekitar Rp804 miliar atau 8,01 persen, yang diarahkan untuk pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar, seperti jalan, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, serta infrastruktur pendukung layanan publik lainnya di seluruh wilayah Banten.

Sementara itu, belanja transfer ditetapkan sekitar Rp1,96 triliun atau 19,56 persen. Anggaran ini disalurkan kepada pemerintah kabupaten dan kota dalam bentuk dana bagi hasil dan bantuan keuangan, dengan tujuan memperkuat kapasitas fiskal daerah serta mempercepat pemerataan pembangunan antarwilayah.

Adapun belanja tidak terduga dialokasikan sekitar Rp52 miliar, yang disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan darurat, termasuk penanganan bencana dan kondisi tidak terprediksi lainnya.

Andra Soni menjelaskan, struktur APBD 2026 disusun untuk memastikan program prioritas dapat berjalan efektif.

Salah satu fokus utama adalah Banten Cerdas melalui penyelenggaraan pendidikan gratis, yang ditujukan untuk memperluas akses dan menjamin kesempatan pendidikan yang setara bagi seluruh anak di Banten.

“Pendidikan gratis ini adalah janji kita, upaya kita untuk memberikan hak yang sama, kesempatan yang sama kepada seluruh anak-anak di Banten untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” katanya.

Selain itu, program Banten Sehat diarahkan pada penguatan layanan kesehatan, termasuk layanan jemput bola seperti mobile clinic.

Program Banten Melayani difokuskan pada reformasi birokrasi, penguatan sistem merit, dan manajemen talenta aparatur sipil negara, sementara pembangunan infrastruktur dasar tetap menjadi penopang utama peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur menegaskan bahwa seluruh kepala OPD bertanggung jawab penuh atas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Evaluasi akan dilakukan secara berkelanjutan dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang melekat pada DIPA masing-masing OPD.

“Segala sesuatu yang sudah direncanakan melalui RPJMD, RKPD, dan APBD harus bisa dieksekusi dengan baik, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel,” ujar Andra.

Ia berharap pengelolaan APBD 2026 dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar pencapaian administratif, sekaligus menjadi fondasi penguatan tata kelola keuangan daerah yang lebih profesional dan berorientasi hasil.

Read More

Imigrasi Serang salurkan sembako ke Ponpes Baitul Qur'an Kramatwatu

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI I Gusti Agung Komang Artawan (tengah) melakukan bakti sosial kepada Ponpes Yayasan Yatim Piatu Baitul Qur'an di Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Kamis (8/1/2026)

SERANG KONTAK BANTEN   Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada Pondok Pesantren Yayasan Yatim Piatu Baitul Qur’an di Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Kamis.

Kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Bakti Imigrasi ke-76 sebagai wujud kepedulian sosial institusi kepada masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan keagamaan.

Bantuan diserahkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang I Gusti Agung Komang Artawan, didampingi perwakilan Kanwil Ditjen Imigrasi Banten Jufierniaty beserta sejumlah pejabat struktural, dan diterima oleh perwakilan pondok pesantren Ustad Arifin bersama pengurus yayasan.

Komang dalam keterangan resminya menyampaikan bahwa bakti sosial tidak hanya menjadi rangkaian peringatan hari jadi, tetapi juga bentuk empati terhadap kondisi masyarakat, termasuk solidaritas bagi warga terdampak bencana di sejumlah wilayah di Sumatera.

“Melalui momentum Hari Bakti Imigrasi ini, kami berupaya hadir dan berbagi manfaat secara langsung kepada masyarakat. Di tengah duka bencana yang melanda saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, kegiatan berbagi ini kami harapkan dapat menjadi pengingat pentingnya semangat solidaritas dan gotong royong,” katanya.

Jufierniaty pada kesempatan yang sama menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Banten yang sedang menjalankan tugas kedinasan lain. Ia juga memohon dukungan doa agar jajaran Imigrasi terus diberi kekuatan dalam menjalankan pelayanan publik.

“Kami memohon doa agar Imigrasi senantiasa diberikan keikhlasan dan kemudahan dalam melayani masyarakat. Semoga kegiatan ini tetap membawa keberkahan, kebersamaan dan kebermanfaatan bagi semua pihak,” ujarnya.

Sementara itu, Ustad Arifin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kepedulian ini. Bantuan sembako sangat bermanfaat bagi para santri dan pengurus pondok dalam menunjang kebutuhan sehari-hari. Semoga menjadi keberkahan dan membawa manfaat,” katanya.

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang berharap penyaluran bantuan sosial dapat terus berlanjut sebagai bagian dari kontribusi institusi dalam mendukung kesejahteraan sosial dan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat di wilayah Banten.

Read More

Barcelona Pesta Gol, Tembus Final Piala Super Spanyol

 TANGERANG KONTAK BANTEN Barcelona melaju ke partai final Piala Super Spanyol setelah membungkam Athletic Club melalui pesta gol 5-0 pada laga semifinal yang digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis (8/1/2026) dini hari WIB.

Kemenangan telak tersebut ditopang performa impresif Raphinha yang menyumbang dua gol. Tiga gol lainnya dicetak Ferran Torres, Fermin Lopez, dan Roony Bardghji.

Hasil ini mengantar Barcelona ke final untuk menantang pemenang laga Real Madrid kontra Atletico Madrid, yang dijadwalkan berlangsung Jumat (9/1) dini hari WIB.

Athletic sejatinya mencoba tampil menekan sejak menit awal. Tim asuhan Ernesto Valverde berusaha menguasai lini tengah dan mengancam lewat situasi bola mati. Namun, rapatnya pertahanan Barcelona membuat setiap peluang Bilbao mentah sebelum berbuah gol.

Peluang terbaik Athletic hadir melalui sepakan jarak jauh Oihan Sancet, tetapi refleks cepat kiper Joan Garcia menggagalkan upaya tersebut. Setelah mampu meredam tekanan, Barcelona mulai mengambil alih jalannya pertandingan.

Keunggulan Blaugrana tercipta pada menit ke-22. Bola muntah di area penalti dimanfaatkan dengan sempurna oleh Ferran Torres untuk membuka keunggulan.

Dominasi Barcelona semakin terasa. Fermin Lopez menggandakan skor usai menerima umpan matang Raphinha, sebelum Roony Bardghji menambah penderitaan Athletic melalui skema serangan balik cepat.

Menjelang turun minum, Raphinha mencetak gol indah yang membuat Barcelona unggul 4-0 di babak pertama. Athletic sempat memiliki peluang memperkecil ketertinggalan, namun tembakan Sancet hanya membentur tiang gawang.

Memasuki babak kedua, Barcelona tetap tampil agresif. Raphinha kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-52, sekaligus memastikan kemenangan mutlak Blaugrana.

Selepas gol kelima, tempo pertandingan menurun. Hansi Flick memanfaatkan keunggulan besar dengan merotasi pemain, memasukkan sejumlah nama muda dan pemain pelapis. Athletic mencoba bangkit, tetapi tidak mampu menembus pertahanan Barcelona.

Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 5-0 tetap bertahan dan memastikan langkah Barcelona ke final dengan penuh kepercayaan diri. (

Read More

Kejari Kabupaten Tangerang Resmi Dipimpin Fajar Gurindro

 TANGERANG KONTAK BANTEN Suasana khidmat menyelimuti Kantor Kejaksaan Tinggi Banten, Kamis (8/1/2026) pagi. Sekira pukul 10.15 WIB, digelar upacara pelantikan, pengambilan sumpah, dan serah terima jabatan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang.

Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang resmi diserahterimakan dari Afrillianna Purba, selaku pejabat lama kepada Fajar Gurindro, sebagai pejabat baru.

Pelantikan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-1734/C/12/2025 tanggal 24 Desember 2025.

Prosesi serah terima jabatan dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Bernadeta Maria Erna Elastiyani.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Ardito Muwardi, serta seluruh jajaran pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Kejaksaan Tinggi Banten.

Rangkaian acara diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Jaksa Agung RI, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan oleh pejabat baru, penandatanganan berita acara serah terima jabatan, serta penandatanganan pakta integritas. Dalam amanatnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang. Ia juga memberikan semangat agar tetap melanjutkan pengabdian terbaik pada penugasan yang baru.

“Terima kasih kepada pejabat yang lama atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat sebagai Kejari Kabupaten Tangerang, serta tetap semangat melanjutkan pengabdiannya di penugasan yang baru,” ujar Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Bernadeta Maria Erna Elastiyan

Kepada pejabat yang baru, Kajati Banten menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas. Dengan semangat baru, ia berharap Dr. Fajar Gurindro dapat melanjutkan program kerja yang telah berjalan, memaksimalkan kinerja yang sudah ada, serta senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan tugas penegakan hukum di wilayah Kabupaten Tangerang.

Sementara itu, usai resmi menerima tongkat komando, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang yang baru, Dr. Fajar Gurindro, menyampaikan harapannya untuk segera memberikan kontribusi nyata dan maksimal dalam penegakan hukum. Ia juga menegaskan komitmennya untuk berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tangerang

Read More

Revitalisasi Sungai di Banten Lama, Pemkot Serang Gandeng Kejaksaan Negeri

 

SERANG – KONTAK BANTEN Pemkot Serang menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang, dalam melakukan eksekusi revitalisasi sejumlah aliran sungai dan kanal di kawasan Banten Lama, Kecamatan Kasemen.

Revitalisasi itu dilakukan, untuk mengembalikan fungsi sungai dan kanal di sekitar kawasan yang selama ini sudah beralihfungsi dan menjadi penyebab banjir yang kerap terjadi di Kota Serang.

Walikota Serang Budi Rustandi mengatakan, dirinya sengaja menggandeng Kejaksaan agar dalam proses revitalusasi itu berjalan lancar dan tidak menimbulkan dampak hukum di kemudian hari.

“Kami ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip-prinsip akuntabilitas,” kata Budi, Kamis (8/1/2026).

Dikatakan Budi, revitalisasi sungai dan kanal Banten Lama merupakan program strategis yang menyentuh banyak aspek, mulai dari lingkungan, tata ruang, hingga pengembangan pariwisata. Oleh karena itu diperlukan pendampingan hukum agar pelaksanaannya berjalan tepat sasaran.

“Revitalisasi ini bukan hanya soal normalisasi sungai, tetapi juga pengembalian fungsi kanal sesuai peruntukannya. Kami menggandeng Kejaksaan agar setiap tahapan perencanaan hingga pelaksanaan memiliki kepastian hukum,” ujar Budi.

Menurutnya, kawasan Banten Lama memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi, sehingga penataan sungai dan kanal harus dilakukan secara terukur, dan berkelanjutan. Selain mengurangi risiko banjir, revitalisasi ini juga diarahkan untuk mempercantik kawasan dan mendukung pengembangan destinasi wisata air.

“Kanal-kanal yang direvitalisasi nantinya akan ditata lebih baik, bahkan ke depan bisa dikembangkan menjadi kawasan wisata, seperti di beberapa negara yang berhasil memanfaatkan kanal sebagai daya tarik pariwisata,” jelasnya.

lebih jauh Budi menjelaskan, pendampingan Kejaksaan, meliputi aspek perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Melalui pendampingan hukum dan pengawasan preventif, penting untuk memastikan proyek revitalisasi berjalan transparan dan akuntabel.

“Ini akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat posisi Banten Lama sebagai kawasan sejarah, religi, dan pariwisata unggulan di Kota Serang,” imbuhnya.

Read More

Survei Membuktikan Pemilih Prabowo-Ganjar-Anies KOMPAK ! Tolak Pilkada Gaya Orba

JAKARTA KONTAK BANTEN  Mayoritas publik menolak Pilkada dilakukan secara tidak langsung melalui DPRD seperti terjadi pada masa Orde Baru (Orba).  Penolakan terungkap dalam hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menunjukkan resistensi kuat masyarakat terhadap rencana yang kini tengah digulirkan partai pendukung utama pemerintahan Presiden Prabowo di DPR itu.

"Pertanyaan kami jelas, apakah responden setuju atau tidak setuju pilkada dipilih DPRD. Mayoritas menolak wacana tersebut," kata Direktur Sigi LSI Denny JA, Ardian Sopa saat memaparkan hasil survei di kantor LSI Denny JA, Jakarta, Rabu 7 Januari 2026.

Ardian merinci survei memotret sebanyak 66,1 persen responden menyatakan kurang setuju hingga tidak setuju sama sekali terhadap usulan Pilkada lewat DPRD. Sementara yang menyatakan cukup setuju atau sangat setuju hanya 28,6 persen, dan sisanya 5,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Menariknya, penolakan tidak hanya datang dari publik secara umum tetapi juga dari mayoritas pemilih Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. LSI mencatat 67,1 persen pemilih Prabowo menolak Pilkada dipilih DPRD. Yang menyatakan setuju hanya 29,9 persen, sementara 3 persen lainnya tidak memberikan jawaban.

“Mayoritas pemilih Prabowo menolak Pilkada tidak langsung. Ini memperlihatkan penolakan lintas basis pemilih,” tegas Ardian.

Survei dilakukan terhadap 1.200 responden menggunakan metodologi multistage random sampling melalui wawancara tatap muka langsung dengan kuesioner. Pengumpulan data dilakukan pada 10–19 Oktober 2025, dan margin of error survei ± 2.9%.

Ardian mengungkap penolakan serupa juga tercermin dari pemilih pasangan calon presiden lainnya. Sebanyak 60,9 persen pemilih Anies Baswedan menyatakan menolak, sementara 77,5 persen pemilih Ganjar Pranowo juga menyampaikan sikap yang sama.

Menurut Ardian, kuatnya penolakan tidak terlepas dari pengalaman demokrasi elektoral sejak 2005. Sebagian besar pemilih saat ini tumbuh dalam kultur pemilihan langsung dan memandang mekanisme tersebut sebagai satu-satunya cara yang sah dan wajar untuk memilih kepala daerah.

"Angka penolakan sudah melewati ambang batas 65 persen. Dalam opini publik, ini berarti dampaknya besar, massif, dan sistemik," pungkas Ardian

Read More

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

JAKARTA KONTAK BANTEN Sejumlah ruang kantor Kementerian Kehutanan (Kemenhut) digeledah penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta, Rabu, 7 Januari 2026 Diduga penggeledahan tersebut berkaitan kasus dugaan korupsi tambang nikel di Kabupaten Konawe Utara. Informasi yang dihimpun, penggeledahan dilakukan di ruang Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan selama sekitar enam jam.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna belum mau membeberkan secara detail penggeledahan dimaksud.

"Belum ada info (lebih lanjut)," kata Anang dikonfirmasi redaksi, Rabu, 7 Januari 2026.

Catatan redaksi, kasus ini pernah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun belakangan, kasus dugaan korupsi tambang di Konawe Utara ini dihentikan atau SP3. Kasus ini sebelumnya ditaksir merugikan negara hingga Rp 2,7 triliun.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyebut langkah KPK melakukan SP3 karena ketidakcukupan bukti.

“SP3 didasari sangkaan Pasal 2 dan Pasal 3 yang tidak cukup bukti karena berdasarkan surat dari BPK, kerugian negaranya tidak bisa dihitung,” kata Budi akhir Desember 2025 lalu.

Read More

Pemkot Serang Terbuka Masukan dari Publik Terkait Kerja Sama Pengelolaan Sampah

 

Sekda Kota Serang, Nanang Saefudin saat menyampaikan keterangan pers usai dialog dengan warga di Kantor Kecamatan Taktakan, Selasa (6/1/2025).

KOTA SERANG KONTAK BANTEN  - Pemerintah Kota (Pemkot) Serang membuka ruang dialog yang terhadap terhadap masyarakat yang ingin menyampaikan saran maupun kritik terhadap kebijakan kerja sama pengelolaan sama dengan Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Ruang dialog publik ini untuk mencari apa saja dampak dari perjanjian kerja sama yang dirasakan oleh masyarakat serta solusi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin mengatakan, pemerintah daerah sangat terbuka akan saran dan masukan dari masyarakat dan jika ada pihak yang kontra terhadap kebijakan itu menjadi hal biasa.

 “Komitmen Wali Kota (Budi Rustandi, red) dan ini perintah Wali Kota agar kami membuka ruang dialog dengan masyarakat. Tentu ruang dialog ini untuk mencari apa saja sih akibat dari perjanjian kerja sama yang dirasakan oleh masyarakat,” ujar Nanang, di Kantor Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Selasa (6/1/2026).

 Dikatakan Nanang, dalam tahap uji coba pengiriman sampah dari Kota Tangsel diakui masih ada yang harus menjadi perhatian dan itu masuk dalam bahan evaluasi. Beberapa persoalan yang disampaikan warga Kecamatan Taktakan adalah soal bau serta ceceran air lindi di sepanjang jalan menuju TPA Cilowong.

 “Terkait lanjut atau tidak (kerja sama pengelolaan sampah, red) itu keputusannya ada di Pak Wali Kota. Namun berdasarkan hasil evaluasi, pengiriman sampah ini untuk sementara kita hentikan dulu,” tukasnya.

 Ketua Satgas Investasi dan Pembangunan Kota Serang, Wahyu Nurjamil menjelaskan, dari hasil pertemuan dengan warga Taktakan disepakati mesti ada hal yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaan kerja sama ini.

 ”Berdasarkan hasil pengawasan dari kami dan juga ada masyarakat yang sukarela ikut juga melakukan pengawasan. Tadi sudah dijelaskan ya, bahwa yang pertama mobil betul baru yang kedua terpal ketika itu jelek langsung diganti baru, air lindi di tampungan itu masih ada yang berceceran ya. Dan yang keempat adalah memastikan bahwa sampah yang dibawa ke Kota Serang itu adalah sampah yang memang baru, bukan dari timbunan,” terang Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Perindustrian dan Perdagangan (DinkopUKMPerindag) Kota Serang ini.

 Masyarakat Sampaikan Masukan

 Nasrullah, salah satu perwakilan warga Kecamatan Taktakan mengatakan, kerja sama pengelolaan sampah dengan Pemkot Tangsel terkesan tergesa-gesa. Menurutnya, jika melihat urgensi pengelolaan sampah sebetulnya bukan Kota Serang, melainkan Pemkot Tangsel.

 “Empat atau lima tahun ke depan mungkin menyetujui (kerja sama pengelolaan sampah, red), karena lihat ini tergesa-gesa. Kalau bicara urgensi, siapa yang urgen? Yang urgen itu Kota Tangsel. Sudah sih mending perbaiki dulu tata kelola TPA Cilowong,” kata Nasrullah.

 Warga lainnya, Saprudin mengatakan, persoalannya sederhana kenyamanan lingkungan adalah harga mati. Ia menyoroti teknis pengangkutan yang dinilai masih kurang rapi, seperti penggunaan terpal usang hingga ceceran air lindi yang aromanya tertinggal di aspal jalanan. “Sampah itu bau, tapi kalau dikelola dengan baik bisa bermanfaat. Saya ingin bersikap bijak, pemerintah juga harus bijak,” kata Saprudin.

Read More

Terima Bantuan Rescue Boat, Bupati: Terima Kasih!

Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah (tengah) saat melihat Rescue Boat bantuan perusahaan di Kabupaten Serang, Senin (5/1/2026)

 KAB SERANG KONTAK BANTEN Pemerintah Kabupaten Serang menerima bantuan sebanyak 5 Rescue Boat dari PT Gani Arta Dwitungga. Bantuan boat evakuasi ini diterima langsung Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah. Boat Rescue diharapkan untuk siaga tanggap darurat banjir di Kabupaten Serang. Penyerahan secara simbolis dari Direktur PT. Gani Arta Dwitunggal, Andi Jaya Prawira kepada Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah di Pendopo Bupati Senin (5/1/2026). 

”Saya secara pribadi dan pemerintah mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya untuk aquatec, yang telah memberikan bantuan sosial berupa 5 rescue boat untuk wilayah kami khususnya Kabupaten Serang,” kata Bupati disela menerima bantuan.  

Bupati Zakiyah menyampaikan  bantuan yang disalurkan AQUTEC PT. Gani Arta Dwitunggal saat ini sangat tepat. ”Karena memang kita sangat membutuhkan bantuan ini, apalagi sekarang wilayah kita sedang ada bencana banjir dan untuk transportasi evakuasi boat ini sangat dibutuhkan,” katanya.

Oleh karenanya, Ratu Zakiyah mengajak untuk perusahaan lain terutama yang berada di wilayah Kabupaten Serang untuk memberikan CSR (Corporate Social Responsibility) atau tanggung jawab sosial perusahaan kepada warga. Khususnya, bagi warga Kabupaten Serang yang menjadi korban banjir saat ini. 

”Supaya kita bisa bergotong royong memberikan kontribusi yang nyata, memberikan bantuan karena saat ini warga kita banyak yang membutuhkan bantuan, baik berupa pangan, sandang maupun yang lainnya. Jadi saya mengucapkan terima kasih dan saya tentu mengajak perusahaan yang ada di wilayah kami, untuk bersama-sama bergotong royong memulihkan wilayah kita yang ssaat ini sedang di landa banjir,"ujar Ratu Zakiyah.

Direktur PT. Gani Arta Dwitunggal Andi Jaya Prawira mengatakan bantuan Rescue Boat untuk menolong warga yang saat ini sedang membutuhkan agar bisa menjangkau daerah-daerah yang sulit di jangkau. Harapannya perahu dan peralatan ini bisa berguna dan juga bisa menjadi persiapan untuk banjir yang mungkin terjadi di masa depan. 

”Alasannya memberikan bantuan wujud kepedulian dan CSR perusahaan kami. Jadi harapannya barang kali bisa berguna apalagi di saat seperti ini memang kita perlu saling tolong menolong dengan yang lain,”ujarnya.

Read More

Presiden Umumkan Swasembada Beras Nasional, Tertinggi Sepanjang Sejarah

BOGOR KONTAK BANTEN  Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan Indonesia resmi mencapai swasembada beras per 31 Desember 2025. Capaian tersebut ditandai dengan Cadangan Beras Pemerintah tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia.

“Alhamdulillah target yang saya berikan kepada tim pangan kita waktu awal pemerintahan saya pimpin adalah empat tahun untuk swasembada pangan. Alhamdulillah, pada 31 Desember 2025, waktu 24.00, bisa kita dengan resmi mengatakan Republik Indonesia swasembada beras," ujar Presiden Prabowo dalam Taklimat Awal Tahun 2026 di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

Presiden menyampaikan capaian tersebut lebih cepat dari target awal yang dicanangkan pada awal masa pemerintahannya. Pernyataan itu kemudian disambut tepuk tangan seluruh peserta taklimat.

Selain swasembada, Presiden mengungkapkan Cadangan Beras Pemerintah saat ini melampaui rekor sebelumnya. Bahkan, stok beras nasional melebihi capaian tertinggi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, stok Cadangan Beras Pemerintah di Bulog mencapai 3,248 juta ton hingga akhir 2025. Angka tersebut memperkuat optimisme keberlanjutan program intervensi pangan pemerintah.

Presiden menegaskan kemandirian pangan merupakan syarat utama bagi kemerdekaan suatu bangsa. “Tidak ada bangsa yang benar-benar merdeka bila tidak mampu menjamin pangan bagi rakyatnya,” kata Presiden.

Menurut Presiden, swasembada pangan menjadi semakin krusial di tengah konflik global dan gangguan rantai pasok dunia. “Bayangkan jika kita masih tergantung impor beras, sementara negara-negara sumber impor kita sedang konflik,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Presiden juga mengapresiasi kerja jajaran Kabinet Merah Putih dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. “Pemimpin sejati bukan yang menunggu perintah, tapi yang memahami arah besar dan berani bertindak,” ucap Presiden.

Read More

Bupati Tangerang Tinjau Proses Pematangan Lahan TPA Jatiwaringin untuk Pembangunan PSEL

 

Kab Tangerang KONTAK BANTEN – Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, meninjau  progres kesiapan pematangan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin yang berlokasi di Kecamatan Mauk, Senin (5/1/2026).

Dalam kunjungannya, Bupati Maesyal Rasyid didampingi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tangerang serta Direktur PDAM Tirta Kerta Raharja. Bupati bersama rombongan melihat langsung progres pematangan dan pemadatan lahan yang menjadi tahapan awal pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis energi tersebut.

“Alhamdulillah, hari ini kami bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Direktur PDAM meninjau TPA Jatiwaringin untuk melihat sejauh mana kesiapan pematangan dan pemadatan lahan yang akan dijadikan lokasi pengolahan sampah menjadi tenaga listrik. Secara keseluruhan progresnya sudah mencapai sekitar 95 persen,” ujar Bupati Maesyal Rasyid.

Dia menjelaskan bahwa pekerjaan yang masih dilakukan adalah pematangan dan pemadatan akhir lahan. Namun demikian, proses tersebut mengalami sedikit terkendala karena kondisi cuaca musim hujan.

“Memang ada sedikit kendala karena faktor cuaca, tetapi kita lihat sudah ada upaya yang sangat baik dari DLH, termasuk penutupan gunungan dan timbunan sampah dengan geomembran. Ini merupakan langkah positif dalam pengelolaan TPA,” ungkapnya.

Dia menambahkan bahwa setelah seluruh proses pematangan dan pemadatan lahan selesai, Pemerintah Kabupaten Tangerang akan segera melaporkan kesiapan tersebut kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sebagai tindak lanjut pembangunan PSEL

Terkait volume pasokan sampah, pihaknya menegaskan bahwa Kabupaten Tangerang memiliki volume sampah yang mencukupi untuk mendukung operasional PSEL nantinya

“Minimal kebutuhan itu sekitar 1.000 ton sampah perhari. Di Kabupaten Tangerang sendiri saat ini sudah mencapai kurang lebih 2.700 ton perhari. Bahkan ke depan akan ada kolaborasi dengan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan,” jelasnya.

Dia berharap, kehadiran PSEL di TPA Jatiwaringin nantinya dapat menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah berkelanjutan sekaligus menghasilkan energi listrik yang ramah lingkungan.

“Harapan kami, pengolahan sampah menjadi tenaga listrik ini dapat berjalan tertib, optimal, dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat serta lingkungan,” ucapnya.

Read More

Wabup Serang Pastikan Longsor Padarincang Tak Berlarut

 

Wakil Bupati Serang M Najib Hamas berbincang dengan warga saat meninjau longsor di Padarincang. (Istimewa)

KAB. SERANG  KONTAK BANTEN Wakil Bupati Serang, M. Najib Hamas memastikan penanganan bencana longsor di Kampung Cibodas, Desa Kadubeureum, Kecamatan Padarincang, cepat tertangani.

Ia juga memastikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang bersama unsur kebencanaan lainnya sudah tiba di lokasi.

Hal ini disampaikan Najib saat meninjau lokasi pengungsian warga sementara, Selasa (6/1/2025) malam.

Najib menyebutkan, penanganan bagi warga yang mengungsi dilakukan dengan cepat, seperti penyediaan makanan siap saji dengan mendirikan dapur umum.

Kemudian untuk penanganan kondisi warga yang memiliki penyakit khusus, kebutuhan asupan gizi bagi bayi dan anak-anak serta kebutuhan lainnya yang mendesak diperlukan.

“Saya sudah mendapatkan laporan adanya longsor ini beberapa menit setelah kejadian, dan saya langsung berkoordinasi dengan Ibu Bupati serta stakeholder terkait,” kata Najib.

Najib juga memastikan, jika warga sudah dilakukan evakuasi oleh Tim Gabungan dari TNI, Kepolisian, BPBD, Muspika, pemerintahan desa, serta relawan lainnya.

“Saya hadir malam ini setelah menyelesaikan beberapa agenda kegiatan kedinasan, untuk memastikan kebutuhan warga segera diatasi,” terangnya.

Sekadar diketahui, bencana tanah longsor di Area Bukit Gapuas terjadi pada Selasa (6/1/2026) sekira pukul 10.30 WIB.

Warga sekitar pun panik dan berlarian menyelamatkan diri untuk mengantisipasi dampaknya sampai ke pemukiman penduduk.

Saat ini, warga sementara mengungsi di Gedung Madrasah Roudhotunnajah, yang berjarak sekitar 500 meter dari pemukiman sebelumnya.

Dari total warga yang dievakuasi, terdapat kelompok rentan yang menjadi prioritas penanganan, terdiri dari 31 lansia, 21 balita, dan 4 ibu hamil, sementara 218 lainnya merupakan kelompok dewasa dan anak-anak.

Dipastikan dalam insiden tersebut tidak menelan korban jiwa yang mana saat ini, para pengungsi berada dalam kondisi aman dan terus mendapatkan pendampingan serta pemantauan dari tim gabungan di lapangan.

Usai meninjau lokasi pengungsian, Najib juga meninjau langsung lokasi terdekat titik longsor dan memastikan tidak ada longsor susulan.

Namun, ia meminta tim gabungan untuk tetap berjaga-jaga di sekitar lokasi untuk memantau kemungkinan longsor susulan terjadi.

Disamping itu sebagai bentuk ikhtiar Najib Hamas mengajak tim gabungan beserta masyarakat berdoa bersama untuk keselamatan dan keamanan dari bencana alam lainnya.

Read More

Mahasiswa Kota Tangerang Tolak Pilkada Lewat DPRD, Nilai Ancam Kedaulatan Rakyat

 TANGERANG  KONTAK BANTEN Wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD menuai penolakan dari kalangan mahasiswa di Kota Tangerang.

Penolakan tersebut disuarakan Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Tangerang dan Forum Aksi Mahasiswa (FAM), yang menilai gagasan itu sebagai kemunduran demokrasi dan ancaman terhadap kedaulatan rakyat.

Ketua DPC GMNI Kota Tangerang, Elwin Mendrofa, menegaskan bahwa pemilihan langsung merupakan wujud konkret kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Menurutnya, mengembalikan Pilkada ke DPRD berarti mencabut hak rakyat memilih pemimpinnya dan menarik Indonesia kembali ke pola politik elitis ala Orde Baru.

“Ini bukan kemajuan, melainkan langkah mundur yang menggerus esensi demokrasi dan mengkhianati semangat Reformasi 1998,” ujar Elwin, Selasa (6/1/25).

Ia juga menilai wacana tersebut berpotensi melanggengkan elitisme politik dan kepentingan kekuasaan, terutama karena diusulkan oleh sejumlah partai politik nasional. Atas dasar itu, GMNI Kota Tangerang menegaskan penolakan dan mendesak pemerintah serta partai politik tetap menjalankan Pilkada langsung.

Penolakan serupa disampaikan Forum Aksi Mahasiswa (FAM) Tangerang. Humas FAM, Fajar Kurniawan, menilai dalih mahalnya biaya politik dan efektivitas pemerintahan sebagai alasan penghapusan Pilkada langsung merupakan narasi lama yang menyesatkan.

“Demokrasi memang tidak murah. Mengurangi partisipasi rakyat demi efisiensi justru merusak substansi demokrasi,” kata Fajar, mengutip pemikiran Robert A. Dahl.

FAM juga menyoroti Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyebut kepala daerah “dipilih secara demokratis”. Menurut mereka, frasa tersebut harus dimaknai sebagai Pilkada langsung, bukan pemilihan elitis melalui DPRD.

“Menghidupkan kembali mekanisme lama berarti membuka ruang kekuasaan yang tertutup dan rawan penyalahgunaan,” tegas Fajar.

Read More

Dihentikan Sementara, Warga Taktakan Tolak Pengiriman Sampah dari Tangsel

 

SERANG  KONTAK BANTEN – Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengiriman sampah ‘periode kedua’, dari Kota Tangerang Selatan (Tangsel) ke TPAS Cilowong, Kota Serang kembali mendapat penolakan keras dari warga.

Penolakan itu dilakukan, dari mulai penghadangan truk-truk pengangkut sampah dari Tangsel, aksi demonstrasi sampai upaya audiensi dari Pemkot Serang yang berakhir deadlock.

Untuk meredam kemarahan warga, Pemkot Serang memberhentikan sementara proses pengiriman sampah dari Tangsel untuk beberapa hari kedepan. Selama proses penghentian itu, Pemkot akan melakukan evaluasi secara menyeluruh, termasuk berbagai masukan dari masyarakat sekitar.

Audiensi dilaksanakan di aula kantor Kecamatan Taktakan, Selasa (6/1/2026). Hadiri pada kesempatan itu Sekda Kota Serang Nanang Saifuddin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang Farach Richi, ketua Satgas percepatan pembangunan Kota Serang Wahyu Nurjamil, Camat Taktakan dan puluhan masyarakat setempat.

Ketua Satgas Percepatan Pembangunan Kota Serang Wahyu Nurjamil mengatakan, melihat situasi yang tegrjadi pihaknya untuk sementara melakukan penghentian pengiriman sampah dari Tangsel. Selain itu, proses pengiriman sampah saat ini masih dalam tahap uji coba.

“Masukan dan saran dari masyarakat yang tadi disampaikan kita jadikan sebagai bahan evaluasi untuk proses PKS-nya kedepan,” katanya.

Menurut Wahyu, berbagai aspirasi dari masyrakat itu akan ia sampaikan seluruhnya kepada Walikota Serang secepatnya. Apapun nanti Keputusan Walikota, itulah yang akan menjadi kebijakan kedepannya.

“Saya belum bisa pastikan apakah PKS ini dilanjut atau dihentikan. Itu kewenangan pak Walikota. Nanti akan saya sampaikan dulu hasil dari audiensi ini,” ujarnya.

Dikatakan Wahyu, ada tiga hal yang akan dilakukan evaluasi, pertama terkait kendaraan pengangkut sampahnya meskipun Sebagian besar baru namun masih ada kendaraan lama yang masih dioperasikan. Kedua terpal penutup dan ketiga tetesan air lindi.

“Bahkan ada beberapa masyarakat juga yang secara sukarela melakukan pengawasan,” ujarnya.

Sekda Kota Serang Nanang Saifuddin mengklaim jika Pemkot Serang berkomitmen untuk membuka dialog yang seluas-luasnya kepada masyarakat berkenaan dengan PKS pengiriman sampah dengan Pemkot Tangsel ini. apalagi dirinya menyadari jika yang yang terdampak langsung dari PKS ini Adalah masyarakat.Yang terpenting bagi kami Adalah hubungan sosial masyarakat jangan sampai rusak karena persoalan PKS ini. ada saling curiga ini sudah dapat sekian, si itu sudah dapat sekian. Saya pastikan belum ada satu rupiah pun anggaran dari Pemkot Tangsel yang masuk, karena ini masih masa uji coba,” jelasnya.

Oleh karena itu, katanya, penting bagi kita semua untuk membuat proses PKS ini secara terbuka dan transparan. Terkait dengan penolakan yang disampaikan oleh masyarakat, Nanang mengaku akan menyampaikannya kepada walikota Serang.

“Nanti kita carikan solusinya satu persatu bersama pak Wali,” ujarnya.

Sementara, Kepala DLH Kota Serang Farach Richi mengklaim jika jumlah air lindi yang jatuh dari kendaraan pengangkut sampah Tangsel itu terus dikontrol secara intensif melalui dua cek poin yang sudah disiapkan, pertama di KM 68 Bogeg dan kedua di Lingkungan Jakung.

Di cek poin itu, katanya, ad atiga hal yang dilakukan pemantauan, pertama kondisi kelaikan truk, penutup atau terpal dan ketiga tetesan air lindi yang sat ini dipersoalkan oleh masyarakat.

Farach memastikan jika sampah yang dikirim dari Tangsel itu merupakan sampah baru, bukan timbunan sehingga bau yang ditimbulkan cukup bisa diminimalisir denan penutup terpal. Jika pun ada air yang menetes, itu dimungkinkan berasal dari sampah yang basah, entah itu karena air hujan atau lainnya.

“Tapi jika dibandingkan dengan PKS tahun sebelumnya, tahun ini jauh lebih baik. Sampah yang dikirim juga bukan timbunan sehingga minim menimbulkan bau,” pungkasnya

Read More

Longsor Susulan Terjadi di Padarincang, Warga Diminta Segera Mengungsi ke Tempat Aman

 

Warga bencana tanah longsor di Kecamatan Padarincang mengungsi

KAB. SERANG  KONTAK BANTEN Penanganan bencana tanah longsor di Kecamatan Padarincang terus dilakukan secara intensif oleh pemerintah daerah dan unsur terkait. Wakil Bupati Serang bersama Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Banten, Kalaksa BPBD Kabupaten Serang, serta unsur TNI-Polri dan relawan meninjau langsung lokasi terdampak sekaligus menyalurkan bantuan logistik kepada warga di posko pengungsian Desa Kadubeureum, Kecamatan Padarincang.

Dalam peninjauan tersebut, rombongan memastikan kondisi para pengungsi serta ketersediaan logistik di posko. Berdasarkan data sementara, mayoritas pengungsi merupakan ibu-ibu dan anak-anak. Sementara itu, warga yang masuk dalam kategori rentan telah dievakuasi ke lokasi yang lebih aman.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Serang, Ajat Sudrajat, mengatakan bahwa tim gabungan masih terus melakukan pemantauan secara berkala di sekitar lokasi kejadian untuk mengantisipasi potensi bencana lanjutan.

“Kami bersama unsur terkait masih melakukan pemantauan intensif di lokasi. Kondisi tanah masih labil sehingga potensi longsor susulan masih ada,” ujar Ajat dalam keterangannya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan terbaru, pada pukul 00.05 WIB telah terjadi longsor susulan di sekitar titik bencana. Menyikapi kondisi tersebut, BPBD mengimbau masyarakat yang berada di sekitar atau dekat dengan titik longsor agar segera mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman.

“Kami mengimbau warga untuk tetap waspada dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama,” tegasnya.

BPBD Kabupaten Serang juga terus berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Banten serta instansi terkait guna memastikan proses evakuasi, distribusi bantuan, dan penanganan darurat berjalan optimal, sembari menunggu kondisi cuaca dan tanah kembali stabil.

Read More

Tumpukan Sampah Masih Ditemukan, Pemkot Tangsel Evaluasi Status Tanggap Darurat

 

TANGSEL KONTAK BANTEN  Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan masih melakukan evaluasi akhir terkait status tanggap darurat sampah yang berakhir pada Senin, 5 Januari 2026. Keputusan mengenai perpanjangan status tersebut akan ditentukan berdasarkan hasil penilaian sejumlah pejabat terkait.

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan, evaluasi melibatkan Asisten Daerah II, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Kepala Bagian Hukum Pemkot Tangsel.

“Masih akan dievaluasi oleh Asisten Daerah II, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Kepala Bagian Hukum,” kata Benyamin, Selasa (6/1/2026).

Menurut Benyamin, evaluasi dilakukan untuk menilai kondisi pengelolaan sampah di lapangan sekaligus mengukur efektivitas langkah-langkah yang telah dijalankan selama masa tanggap darurat.

“Apakah sudah selesai atau masih perlu diperpanjang, akan disesuaikan dengan kondisi terakhir,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan Tubagus Asep Nurdin menyampaikan bahwa opsi perpanjangan status tanggap darurat masih terbuka. Pasalnya, di sejumlah wilayah masih ditemukan tumpukan sampah yang membutuhkan penanganan ekstra.

“Selama di lapangan masih terdapat tumpukan sampah yang memerlukan penanganan khusus, opsi perpanjangan tetap terbuka,” kata Tubagus.

Ia menjelaskan, Pemkot Tangsel tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan status tanggap darurat sampah selama dua pekan terakhir. Evaluasi tersebut mencakup kondisi riil di lapangan, khususnya sisa tumpukan sampah di titik-titik krusial dan ruas jalan utama, serta kecepatan pengangkutan harian.

Selain itu, kapasitas operasional seperti kesiapan armada, jumlah ritasi pengangkutan, serta ketersediaan petugas kebersihan juga menjadi bahan pertimbangan. Dampak penumpukan sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, termasuk keluhan warga, bau, dan gangguan aktivitas di sekitar lokasi terdampak, turut diperhitungkan.

Pemkot Tangerang Selatan juga mengevaluasi keberlanjutan kerja sama pengelolaan sampah dengan daerah lain, termasuk kesiapan lokasi pembuangan dan sistem pengelolaan lanjutan. Faktor kebutuhan kewenangan tambahan untuk mempercepat pengambilan keputusan dan mobilisasi sumber daya turut menjadi indikator penilaian.

“Seluruh aspek tersebut menjadi dasar objektif untuk menentukan apakah status tanggap darurat perlu diperpanjang atau penanganan dapat dilanjutkan melalui mekanisme normal dengan pengawasan ketat,” ujar Tubagus.

Hingga Selasa sore, tumpukan sampah masih terlihat di sejumlah titik di wilayah Kota Tangerang Selatan.

Read More