Risiko Longsor dan Korban Jiwa, Ombudsman Warning Tambang Ilegal di Banten

 

SERANG  KONTAK BANTEN Ombudsman RI Perwakilan Banten menyoroti tingginya risiko bencana lingkungan akibat aktivitas pertambangan ilegal yang masih marak di sejumlah wilayah Provinsi Banten. Aktivitas tersebut dinilai meninggalkan kerusakan lingkungan serius dan berpotensi mengancam keselamatan masyarakat sekitar.

Ombudsman mengaku menerima laporan terkait bekas galian tambang yang ditinggalkan tanpa pengamanan memadai. Bahkan, di sejumlah lokasi bekas galian tersebut membentuk danau dengan kedalaman tertentu yang disebut telah menelan korban jiwa.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten, Fadli Afriadi, mengatakan persoalan tambang ilegal akan menjadi salah satu fokus pengawasan lembaganya pada tahun 2026 mendatang.

“Tahun ini kami menerima satu laporan terkait bekas galian tambang. Kami turun langsung ke lokasi, bekasnya memang sudah ada dan sebagian ditutup. Namun karena aktivitasnya ilegal, menjadi pertanyaan besar: siapa yang bertanggung jawab?” ujar Fadli, Jumat (19/12/2025).

Menurut Fadli, perbedaan mendasar antara tambang legal dan ilegal terletak pada kewajiban reklamasi. Tambang yang berizin masih memiliki tanggung jawab untuk memulihkan kondisi lingkungan pasca-operasi, sementara tambang ilegal justru meninggalkan kerusakan tanpa ada upaya pemulihan sama sekali.

Selain bekas galian, Ombudsman juga menyoroti aktivitas pemapasan bukit dan tebing yang menyisakan permukiman warga di sekitarnya. Kondisi tersebut dinilai sangat berisiko memicu longsor, terlebih di tengah perubahan iklim dan meningkatnya intensitas curah hujan ekstrem.

“Itu baru satu titik yang kami pantau. Kami belum mengecek secara menyeluruh berapa banyak titik di Banten yang kondisinya serupa,” katanya.

Ia menegaskan, berbagai bencana yang terjadi di daerah lain seharusnya menjadi pelajaran penting. Salah satunya banjir bandang yang pernah menelan ratusan korban jiwa di wilayah pagar laut.

Ombudsman menilai pengelolaan pertambangan harus menempatkan negara sebagai pihak yang aktif dalam mitigasi risiko lingkungan. Pemerintah, kata Fadli, tidak bisa lepas tangan hanya dengan alasan aktivitas pertambangan tersebut ilegal.

“Pelajaran dari berbagai bencana itu jelas, mau tidak mau pemerintah harus aktif. Tidak bisa hanya mengatakan ini ilegal lalu pelakunya tidak ada. Dampak ke masyarakat tidak bisa ditampik,” tegasnya.

Untuk itu, Ombudsman mendorong pemerintah melakukan pemetaan wilayah pertambangan ilegal guna menentukan prioritas penanganan. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dengan catatan harus melalui kajian lingkungan yang ketat.

“Kalau memang berbahaya, jangan dilakukan. Tapi jika risikonya bisa dikendalikan, silakan berjalan selama semua persyaratan terpenuhi,” pungkas Fadli.

Read More

Warga Panimbang Resah Langit Berubah Merah Darah, Ini Penjelasan BMKG

 

BANTEN KONTAK BANTEN  Masyarakat di sekitar pesisir Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten merasakan keresahan atas terjadinya fenomena langit berwarna merah darah pada Kamis (28/12/2025) kemarin sore.

Salah seorang warga Kecamatan Panimbang Doni (36) mengaku sempat terkejut saat melihat langit berwarna merah darah usai hujan deras yang melanda sejak hari Rabu (17/12/2025) lalu.

Pasalnya, Doni mengaku, dirinya baru kali pertama melihat langit berwarna merah darah sepanjang hidup di kawasan pesisir Pantai Panimbang.

“Kaget lah, itu kejadian kemarin hari Kamis sekuat jam 6 sore. Itu setelah hujan kan dari kemarinnya. Selama puluhan tahun hidup di Panimbang, baru itu langit merah darah gitu, kalau dari sunset biasanya kekuningan gitu, kalau ini beda banget,” kata Doni, Jumat (19/12/2025).

Dikatakan, Doni, akibat fenomena tersebut, masyarakat di wilayah pesisir Pantai Panimbang tengah dilanda kekhawatiran akan terjadinya bencana usai berubahnya langit menjadi warna merah darah.

“Duh pada cemas orang sini mah, pada takut aja, takutnya itu pertanda bakal ada bencana karena baru pertama terjadi berubah warna merah gitu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah II Hartanto menerangkan, terjadinya langit berwarna merah darah yag terjadi di wilayah pesisir Pantai Panimbang, Kabupaten Pandeglang sebagai fenomena optik atmosfer yang dikenal sebagai hamburan rayleigh (rayleigh scattering).

“Itu kejadian alami. Jadi ada pembiasan cahaya matahari saat matahari berada di posisi rendah atau menjelang terbenam. Dan cahaya matahari harus menempuh jarak lebih jauh melalui atmosfer bumi untuk sampai ke mata,” kata Hartanto dalam keterangannya, Jumat (19/12).

Selain itu, lanjut Hartanto, adanya hamburan spektrum yang menjadikan atmosfer menyaring warna bergelombang pendek sehingga membuat warna dengan gelombang panjang seperti merah dan jingga yang mampu menembus atmosfer dan tertangkap oleh mata manusia.

“Warna merah yang tampak sanga pekar itu biasanya dipengaruhi oleh tingginya konsentrasi uap air atau kelembapan atau adanya partikel aerosol atau debu polutan di udara. Dan mengingat wilayah Banten sedang musim hujan, kandungan uap air di atmosfer cukup jenuh yang memperkuat efek pantulan warna merah pada awan di sekitarnya,” ungkapnya.

Meski begitu, dikatakan Hartanto, masyarakat untuk tidak terlalu khawatir atas fenomena tersebut, namun tetap memantau informasi tentang cuaca yang disampaikan melalui kanal sosial media BMKG.

“Dihimbau masyarakat tetap tenang, jangan panik. Dan kami himbau juga masyarakat tetap pantau informasi cuaca resmi dan terkini melalui platform media sosial kami,” tandasnya.

Read More

Polri Siap Berikan Rasa Aman dalam Momen Nataru 2025-2026

Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (AstamaOps) Komjen Muhammad Fadil Imran (kiri) usai memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian “Lilin 2025” di Lapangan Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 19 Desember 2025. (Foto: Humas Polri)

JAKARTA KONTAK BANTEN   Polri memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam merayakan Natal 2025 serta pergantian Tahun Baru 2026.  Hal itu ditegaskan Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (AstamaOps) Komjen Muhammad Fadil Imran saat Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian “Lilin 2025” di Lapangan Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 19 Desember 2025.

Menurut dia, komitmen itu merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin keamanan spiritual dan sosial masyarakat.

“Operasi ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin kenyamanan spiritual saat beribadah, sekaligus keamanan sosial dalam momen kebersamaan dan perayaan,” ujar Fadil.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini menekankan, kehadiran Polri dalam Operasi Lilin 2025 tidak semata-mata penjagaan, melainkan hadir secara humanis di tengah masyarakat.

“Polri hadir tidak hanya untuk berjaga. Polri hadir untuk membantu, menyapa, dan menyelesaikan masalah. Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan kehadiran polisi yang bisa diandalkan, memanusiakan, dan siap menolong," jelasnya.

Dalam operasi ini, Fadil menyampaikan bahwa Polri tidak bekerja sendiri, melainkan bersinergi dengan seluruh stakeholder terkait dalam pelaksanaan Operasi Lilin 2025.

Sebab, di saat yang bersamaan Polri juga tengah menjalankan Operasi Aman Nusa di wilayah Sumatera pascabencana alam. 

“Tadi malam kami telah memberangkatkan bantuan kemanusiaan, termasuk kendaraan operasional, logistik, ambulans, peralatan medis dari Pusdokkes, serta personel Brimob dan Samapta. Ini adalah misi kemanusiaan yang berkelanjutan, bukan sekali jalan," beber dia.

Selanjutnya, guna mengantisipasi potensi cuaca ekstrem, Polri bersama BMKG dan kementerian terkait di bawah koordinasi Menko PMK sudah membentuk posko bersama untuk memantau kondisi cuaca secara real time.

Terkait lalu lintas, Fadil menyebut terdapat sejumlah titik rawan kemacetan, khususnya di jalur selatan dan wilayah Jawa Timur, termasuk ruas jalan tol. 

Itu sebabnya seluruh skenario rekayasa lalu lintas telah disimulasikan berdasarkan traffic counting dan dikoordinasikan antara Korlantas Polri dan Polda jajaran.

Sementara itu, Direktur Utama Jasa Marga, Rivan Achmad Purwantono memprediksi arus keluar kendaraan selama periode Natal dan Tahun Baru mencapai sekitar 2,9 juta kendaraan.

“Berdasarkan traffic counting, data historis, serta LHR selama 11 bulan terakhir, kami memprediksi arus keluar sekitar 2,9 juta kendaraan,” kata Rivan.

Read More

KPK Benarkan Tangkap Bupati ?

JAKARTA KONTAK BANTEN  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengonfirmasi penangkapan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang. Tak sendirian, Ade dicokok bersama sejumlah orang melalui operasi tangkap tangan (OTT). "Benar, salah satunya (Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang)," ujar Jurubicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat dinihari, 19 Desember 2025.

Ade Kuswara menjadi salah satu dari 10 orang yang diamankan KPK dalam OTT pada Kamis kemarin.

Sumber redaksi menyampaikan Ade Kuswara yang juga menjabat Ketua DPC PDIP Kabupaten Bekasi ditangkap karena terlibat kasus dugaan suap proyek dan pemerasan yang dilakukan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi.

 
Ade sudah digelandang ke Gedung Merah Putih KPK di HR Rasuna Said, Jakarta. Ia digelandang bukan melalui pintu depan gedung karena giat KPK masih berlangsung. Di antaranya mengejar Kajari.

Terkait pendalaman perkara, selain menangkap 10 orang, KPK menyegel sejumlah ruangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Salah satunya ruang kerja Bupati Bekasi. Penyegelan dilakukan untuk mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan OTT.

Read More

KPK Ungkap Lima Modus Korupsi Kepala Daerah ?

JAKARTA KONTAK BANTEN  Direktur Koordinasi Supervisi (Korsup) Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Bahtiar Ujang Purnama gelar rapat koordinasi (Rakor) virtual Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jumat  (19/12/2025 ) siang. Di sini, Bahtiar mengelompokkan sejumlah praktik yang lazim ditemukan pada kasus korupsi kepala daerah, antara lain manajemen ASN yang terkait jual beli jabatan dan pengadaan barang dan jasa.

Rakor yang diikuti Jaksa Agung  ini mengupas lima modus korupsi kepala daerah.  Pertama mengenai penerimaan daerah, diantaranya dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, pendapatan daerah dari pemerintah pusat dan kerjasama dengan pihak ketiga.

Kedua, sambung Bahtiar, adalah menyangkut belanja daerah seperti pada pengadaan barang dan jasa, penempatan dan pengelolaan kas daerah, pelaksanaan hibah, bansos, dan program kegiatan, penempatan modal pemda di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pengelolaan aset.

“Terkait pengadaan barang dan jasa, silahkan cek kembali. Terkadang itu-itu saja pemenang lelangnya, atau benderanya beda tapi orangnya masih sama itu-itu saja, karena memang sudah jadi mafia barang dan jasa.

Ketiga, tentang benturan kepentingan yang menyangkut proses rotasi, mutasi, dan promosi serta rangkap jabatan.

“Saya menyoroti pengangkatan jabatan atau rekrutmen pegawai di daerah, misalnya rekrutmen pegawai non PNS yang digaji lewat APBD. Apakah mereka ini jumlahnya sudah proporsional sesuai analisis kebutuhan tugas masing-masing?. Rekrutmennya seringkali asal-asalan. Saya mohon masalah rekrutmen ini diperhatikan kembali jangan sampai jadi bumerang,” katanya.

Keempat, adalah menyangkut perizinan, diantaranya dalam pemberian rekomendasi dan penerbitan perizinan. Kelima, tentang penyalahgunaan wewenang seperti pengangkatan dan penempatan jabatan tertentu pada orang-orang terdekat, pemerasan saat rotasi, mutasi, dan promosi jabatan, serta gratifikasi yang dilarang.

Bahtiar mengakui jika sistem politik berbiaya tinggi pada pelaksaan Pilkada menjadi faktor pendorong utama kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi seperti untuk mengembalikan pinjaman dari donatur atau promotor. Caranya bisa dengan memberikan banyak kemudahan atau fasilitas kepada donatur atau promotor tersebut.

Sistem politik berbiaya tinggi pada pelaksaan Pilkada menjadi faktor pendorong utama kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi.

Hasil survei KPK menyebutkan, 82,3 persen biaya politik Pilkada berasal dari donatur dan bantuan yang diberikan itu bukannya tanpa imbalan, melainkan ada kepentingan tertentu dibaliknya.

“Sejak 2012 sampai 2025 setidaknya sudah ada delapan kepala daerah kena sama KPK.  bisa stop di angka delapan ini. Saya tegaskan bahwa pada setiap area intervensi atau perbaikan dalam program monitoring centre for prevention (MCP) itu ada tujuannya. Untuk itu, kami harap implementasinya selaras dengan skor capaian,” ujarnya.

Pihaknya juga menegaskan perlunya penguatan lembaga di inspektorat melalui peran aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dalam mencegah praktik korupsi mengingat tugas dan wewenangnya sebagai pintu gerbang pertama dalam melakukan pengawasan

Read More

OTT Bekasi, KPK Ciduk 10 Orang

Ruang kerja Bupati Bekasi disegel KPK.

 JAKARTA KONTAK BANTEN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali unjuk gigi. Sebanyak 10 orang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis malam, 18 Desember 2025. urubicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya operasi senyap tersebut. Menurutnya, tim KPK masih bekerja di lapangan.

"Benar, sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup. Prosesnya masih berjalan," kata Budi kepada wartawan.

Budi menyebut, hingga kini jumlah pihak yang diamankan mencapai sekitar sepuluh orang. Namun, identitas mereka belum diungkap ke publik.

"Sampai saat ini, tim sudah mengamankan kurang lebih sepuluh orang," ujarnya.

Informasi yang dihimpun redaksi, salah satu pihak yang ikut terjaring adalah Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang. KPK juga dikabarkan telah menyegel ruang kerja bupati di Kompleks Perkantoran Pemkab Bekasi.

Tak hanya itu, OTT ini diduga turut menyeret oknum jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Salah satunya disebut-sebut menjabat sebagai Kepala Seksi Intelijen. Namun, beredar kabar pejabat tersebut telah diserahkan ke Kejaksaan Agung.

OTT di Bekasi ini menambah daftar panjang operasi KPK terhadap aparat penegak hukum. Sehari sebelumnya, Rabu kemarin, KPK juga mencokok oknum jaksa di Kejaksaan Tinggi Banten terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya penangkapan terhadap oknum jaksa tersebut. Ia mengatakan, KPK telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung.

“Memang ada pengamanan dan melibatkan oknum jaksa. Koordinasi dengan Kejaksaan Agung sudah dilakukan,” kata Fitroh di Gedung Merah Putih KPK.

Sementara itu, Budi Prasetyo mengungkapkan, dalam OTT di Banten dan Jakarta, KPK mengamankan sembilan orang. Di antaranya satu aparat penegak hukum, dua penasihat hukum, dan enam pihak swasta.

“Selain itu, tim juga menyita barang bukti uang tunai sekitar Rp900 juta,” pungkas Budi.

Berbarengan dengan giat di Bekasi, KPK juga dikabarkan tengah melakukan OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, yang diduga melibatkan oknum jaksa setempat. Namun hingga berita ini diturunkan, KPK belum memberikan keterangan resmi terkait operasi tersebut.

Read More

Update Bencana Sumatera: 1.071 Meninggal, 185 Orang Hilang

JAKARTA KONTA BANTEN   Tim gabungan penanggulangan bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih terus melakukan pencarian korban hilang banjir bandang dan longsor yang terjadi akhir November 2025. "Jumlah nama yang masih dalam daftar pencarian itu berkurang 5, dari 190 secara total kemarin hari ini (masih ada) 185 (orang hilang)," ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari secara virtual dari Aceh, Jumat, 19 Desember 2025.

Abdul Muhari menjelaskan, 5 orang yang awalnya dinyatakan hilang telah ditemukan Tim SAR Gabungan. Namun, beberapa di antaranya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

"Jumlah korban meninggal secara total di tiga provinsi ini bertambah tiga," sambungnya.

Lebih detail, korban meninggal dunia hingga Jumat sore, 19 Desember 2025 tercatat ada 1.071 jiwa, bertambah dari sebelumnya 1.068 jiwa.

BNPB memastikan tim gabungan masih terus melakukan pencarian korban hilang di sejumlah titik. 

"Untuk operasi SAR yang masih berlangsung, Sumatera Utara 4 sektor, Sumatera Barat 5 sektor, dan Aceh itu masih di 6 kabupaten. Sampai hari ini masih ada 27 kabupaten-kota berstatus perpanjangan status tanggap darurat," pungkas Abdul Muhari

Read More

Purbaya Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas Apa?

JAKARTA KONTAK BANTEN   Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 19 Desember 2025. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, terutama terkait kesiapan anggaran pemerintah untuk penanganan bencana.

Purbaya mengatakan Presiden Prabowo meminta klarifikasi atas sejumlah informasi terkait pendanaan bantuan bencana. Menurutnya, anggaran yang tersedia saat ini masih mencukupi.

“Ada informasi yang dicek beliau ke saya dan saya beri informasinya. Saya pikir sudah baik. Antara lain itu (dana bencana),” ujar Purbaya kepada wartawan.

Saat ditanya Presiden terkait ketersediaan dana, Purbaya memastikan tidak ada kendala.

“Dananya ada nggak? Ada. Gitu aja,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, pemerintah telah menyisir anggaran tahun depan sekitar Rp60 triliun. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih memiliki cadangan dana yang cukup.

“Tahun ini kan BNPB punya cadangan sampai Rp1,3 triliun. Dia sudah ngajuin Rp1,6 triliun, masih ada Rp1,3 triliun. Jadi nggak ada masalah untuk pendanaan pembiayaan bencana,” jelasnya.

Menkeu menambahkan bahwa pihaknya masih menunggu pengajuan tambahan dari BNPB. Namun, ia meyakini ketersediaan dana masih mencukupi seiring dengan masuknya tambahan anggaran sebesar Rp1,6 triliun.

"Yang 1,3 triliun masih kita tunggu belum, yang 1,6 triliun sudah masuk. jadi kayanya mereka masih punya uang juga kan sebelumnya berapa ratus miliar, mungkin belum abis. jadi kita sih nunggu begitu ada pengajuan kami langsung cairkan. pemerintah siap uangnya di bank," tandasnya.

Read More

Banjir di empat kecamatan di Pandeglang berangsur surut.

PANDEGLANG KONTAK BANTEN   - Banjir di empat kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Banten berangsur surut dan warga kembali ke rumah untuk melakukan kebersihan sampah yang berserakan dan lumpur.

"Kami minta warga tetap waspada banjir, karena peluang hujan masih berlangsung dalam beberapa hari ke depan," kata Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah-Pemadaman Kebakaran (BPBD-PK) Kabupaten Pandeglang Lilis Sulistiyati di Pandeglang, Jumat.

Masyarakat yang terdampak banjir di empat kecamatan di Kabupaten Pandeglang itu, antara lain Kecamatan Carita, Patia, Labuan dan Jiput.

Banjir yang terjadi di daerah itu, Kamis (18/12) setelah meluap sejumlah aliran sungai akibat hujan lebat disertai angin kencang dan petir.

Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD -PK Pandeglang tercatat rumah yang terdampak banjir 747 rumah dengan 2.988 jiwa tersebar di tujuh desa di empat kecamatan.

Untuk sementara, kata dia, banjir saat ini mulai berangsur surut dan warga kembali ke rumah masing-masing.

"Bencana banjir itu tidak ditemukan korban jiwa maupun luka - luka," katanya.

Sementara Nurhadi, seorang warga Desa Jiput, Pandeglang mengatakan dirinya kini sudah kembali menempati rumah setelah banjir setinggi 50 sentimeter surut.

"Kami bersyukur banjir itu cepat surut, sehingga masyarakat di sini bisa menempatinya," katanya

Read More

OTT Banten, KPK yakini Kejaksaan Agung tindak lanjuti kasus

JAKARTA KONTAK BANTEN  - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini Kejaksaan Agung akan menindaklanjuti operasi tangkap tangan (OTT) di Banten yang berkas kasusnya sudah dilimpahkan sejak Kamis (18/12) malam.

“Tadi malam (Kamis, 18/12) itu menjadi bentuk komitmen dari Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para oknum jaksa,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.

Budi mengatakan KPK juga meyakini bahwa kasus yang melibatkan jaksa bersama penasihat hukum dan ahli bahasa atau penerjemah itu ditindaklanjuti sesuai dengan pemeriksaan awal oleh lembaga antirasuah tersebut.

“Sebagaimana pemeriksaan awal yang sudah dilakukan oleh KPK pada tahap penyelidikan kemarin, atau pasca-dilakukan kegiatan tertangkap tangan,” katanya.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT di Banten dan Jakarta pada 17-18 Desember 2025.

Dalam OTT itu, KPK menangkap seorang jaksa, dua pengacara, dan enam orang pihak swasta. Selain itu, lembaga antirasuah tersebut menyita Rp900 juta.

Kemudian KPK memutuskan melimpahkan berkas perkara terduga tersangka OTT tersebut beserta barang buktinya kepada Kejaksaan Agung.

Read More

Kemenkum Banten pastikan produk hukum daerah berkualitas

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Marsinta Simanjuntak (ketiga kanan) menerima penghargaan legislasi daerah tahun 2025 di jakarta, Jumat (19/12/2025)

KOTA SERANG KONTAK BANTEN  Prestasi membanggakan kembali diraih Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten dengan meraih Pemenang I Penganugerahan Legislasi Daerah Tahun 2025 untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Golongan I.

Penghargaan ini diumumkan dalam kegiatan Sinergitas Pelaksanaan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan di Hotel Bidakara Jakarta, Jumat.

Penghargaan tersebut menjadi pengakuan nasional atas konsistensi dan kualitas kinerja Kanwil Kemenkum Banten dalam mengawal pembentukan produk hukum daerah yang harmonis, sistematis, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Capaian ini sekaligus menegaskan peran strategis Kanwil Kemenkum Banten sebagai mitra pemerintah daerah dalam memastikan regulasi yang disusun tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga implementatif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.alam kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkum Banten diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Marsinta Simanjuntak, bersama Perancang Peraturan Perundang-undangan Kemenkum Banten. Penghargaan ini diberikan setelah melalui penilaian terhadap kinerja pengharmonisasian rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dilakukan secara konsisten dan berkualitas sepanjang tahun 2025.Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan pemerintah daerah atas komitmen dalam meningkatkan mutu legislasi daerah. a menegaskan bahwa penghargaan ini bukan hanya simbol capaian, tetapi juga tanggung jawab untuk terus meningkatkan sinergi, profesionalitas, dan kualitas proses pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah.

"Penghargaan ini bukan sekadar capaian administratif, tetapi refleksi komitmen dan integritas dalam proses pengharmonisasian peraturan perundang-undangan. Kami mendorong agar sinergi antara pemerintah daerah dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum terus diperkuat, sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak hanya taat asas, tetapi juga efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Dirjen PP dalam keterangan resmi yang diterima media.

Melalui capaian Pemenang I Penganugerahan Legislasi Daerah Tahun 2025 ini, Kanwil Kemenkum Banten diharapkan semakin memperkuat perannya dalam mendorong terciptanya regulasi daerah yang berkualitas, berkeadilan, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta tantangan hukum di daerah.

Read More

Banjir Meluas, Ketinggian Air di Desa Idaman Patia Pandeglang Terus Naik

 PANDEGLANG  KONTAK BANTEN  Hujan dengan intensitas tinggi, masih mengguyur wilayah Desa Idaman, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang. Bahkan, sekitar 500 Kepala Keluarga (KK) di 4 Kampung di Desa setempat, rumahnya sudah tergenang semua dengan ketinggian air antara 60 cm – 70 cm.

Kepala Desa (Kades) Idaman, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Ilman menyatakan, saat ini kondisinya masih hujan deras. Debit air terus naik, warga masih berusaha bertahan di rumahnya masing-masing.

“Ijin, kami butuh perhatian khusus dan butuh bantuan personel penyelamatan gabungan, khawatir air terus naik dan hujan belum tentu reda sampai besok,” kata Ilman, Jumat (19/12/2025).

Katanya, bukan hanya permukiman warga yang terendam. Tapi juga, akses jalan baik jalan kampung, jalan desa, termasuk jalan menuju ke kecamatan juga terendam, begitu lahan persawahan masyarakat.

Itu artinya, kata Ilman, ketinggian air sudah sulit dikendalikan. Bahkan, jembatan menuju Kampung Tajur dan beberapa perkampungan lainnya, sudah terendam.

“Ini perlu diantisipasi, paling tidak di standby – kan perahu karet di sini, untuk memudahkan proses evakuasi warga terdampak, jika sewaktu-waktu dibutuhkan,” tandasnya.

Diakuinya, ia sudah berkoordinasi dengan para pihak terkait, termasuk aparatur desa, kecamatan, BPBDPK dan Basarnas, serta relawan kemanusiaan lainnya, yang konsen terhadap kemanusiaan.

Diketahui, banjir juga masih melanda sejumlah wilayah lain di Kabupaten Pandeglang seperti, di Kecamatan Labuan, Carita, Panimbang, Pagelaran dan beberapa wilayah rawan lain.

Read More

Korban Banjir Padarincang Dievakuasi, Personel Polda Banten Fokus Warga Prioritas

Jajaran personel Polda Banten, ikut melakukan evakuasi puluhan korban banjir di Kampung Suka Maju,

KAB  SERANG  KONTAK BANTEN  Jajaran personel Polda Banten, ikut melakukan evakuasi puluhan korban banjir di Kampung Suka Maju, Desa Citasuk, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Evakuasi difokuskan pada warga prioritas seperti lansia, ibu hamil, serta anak-anak. Sebanyak 40 warga, diungsikan di lokasi yang lebih aman

Plh Kabid Humas Polda Banten Meryadi mengatakan, saat ini kondisi banjir di lokasi sudah berangsur surut. Dimana sebelumnya sempat mencapai ketinggian lebih dari 70 cemtimeter. Namun demikian, dirinya menghimbau masyarakar setempat untuk tetap waspada.

“Karena debit air berpotensi kembali meningkat apabila terjadi curah hujan dengan intensitas tinggi,” katanya, Jumat (19/12/2025).

Meryadi juga menegaskan, untuk memastikan situasi tetap kondusif dan penanganan berjalan optimal, Polda Banten menyiagakan personel gabungan dari Satbrimob, Ditsamapta, dan Bidokkes guna membantu evakuasi, serta pelayanan kesehatan bagi pengungsi terdampak banjir.

“Kami juga menyalurkan bantuan makanan siap saji dan makanan tambahan kepada warga terdampak,” jelasnya.

Sementara, RW Desa Citasuk mengungkapkan, masyarakat terdampak masih membutuhkan sejumlah bantuan. Masyarakat terdampak masih membutuhkan sejumlah bantuan, antara lain perlengkapan bayi seperti minyak telon dan popok, kebutuhan bahan pokok, serta pasokan air bersih,” ungkapnya. “Atas nama Kapolda Banten Irjen Pol Hengki, kami menyampaikan bahwa Polri hadir untuk masyarakat. Semoga bantuan personel serta makanan tambahan yang disalurkan dapat meringankan beban para korban banjir,” tutupnya

Read More

Ratusan rumah di tiga kecamatan Kota Serang terendam banjir

 

KOTA SERANG KONTAK BANTEN Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Serang melaporkan ratusan rumah yang tersebar di tiga kecamatan di Kota Serang, Banten, terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi akibat peningkatan debit air sungai.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Kota Serang Diat Hermawan di Serang, Kamis, mengatakan banjir melanda enam titik lokasi yang berada di Kecamatan Kasemen, Cipocok Jaya, dan Walantaka.

"Kondisi terparah terpantau di Kompleks Grand Sutra, Kecamatan Cipocok Jaya, dengan ketinggian air mencapai 80 sentimeter. Di lokasi ini banjir berdampak pada 470 rumah dan 2.483 jiwa," ujar Diat.

Diat menjelaskan genangan air di kawasan Cipocok Jaya tersebut belum surut. Selain itu, banjir di wilayah ini juga merendam Kompleks Untirta Permai, Kelurahan Banjar Agung

Sementara itu, di Kecamatan Walantaka, banjir merendam 150 rumah di Kompleks Grand Sutera, Kelurahan Teritih, dengan ketinggian air 30 hingga 70 sentimeter yang berdampak pada 425 jiwa.

Untuk wilayah Kecamatan Kasemen, genangan setinggi 15 hingga 40 sentimeter terjadi di Lingkungan Rujak Beling dan Kendal, Kelurahan Margaluyu serta Lingkungan Tanggul Jaya, Kelurahan Banten.

"Hasil monitoring kami menunjukkan adanya peningkatan debit air dan arus yang cukup deras di sejumlah sungai, seperti Kali Cibanten, Kali Padma Raya, Kali Nyapah, Kali Banten, dan Kali KSB," katanya.

BPBD Kota Serang telah menerjunkan personel dan peralatan ke lokasi untuk melakukan asesmen serta pendataan warga terdampak. Pihaknya mengimbau masyarakat di wilayah rawan banjir untuk tetap waspada terhadap potensi hujan susulan

Read More

OTT Banten, KPK sita uang Rp900 juta

JAKARTA KONTAK BANTEN   Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan menyita barang bukti uang tunai sejumlah Rp900 juta dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terkait jaksa di Banten dan Jakarta.

“Tim juga mengamankan barang bukti uang dalam bentuk tunai sekitar Rp900 juta,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Budi menjelaskan penyitaan uang ratusan juta itu dilakukan KPK dalam rangkaian penangkapan sembilan orang di dua wilayah tersebut.

Lebih lanjut dia mengatakan sembilan orang yang ditangkap masih diperiksa secara intensif oleh KPK.

“Perkembangannya seperti apa, status hukumnya bagaimana, termasuk kronologi atau konstruksi perkara, nanti kami akan sampaikan secara lengkap pada kesempatan berikutnya,” katanya.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi adanya OTT di Banten. Kemudian Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan salah satu yang ditangkap merupakan jaksa.

“Memang ada pengamanan (OTT, red.). Ada oknum jaksa,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis

Sementara itu, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari lima orang tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

KPK mulai melakukan OTT pada tahun 2025 dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

Kelima, pada 20 Agustus 2025, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu.

Keenam, OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid pada 3 November 2025, yakni mengenai dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

Ketujuh, pada 7 November 2025, KPK menangkap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, terkait kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Harjono Ponorogo, dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Kedelapan, pada 9-10 Desember 2025, KPK menangkap Bupati Lampung Tengah, Lampung, Ardito Wijaya, terkait kasus dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.

Read More

Masyarakat diimbau waspadai cuaca ekstrem dan aktivitas Anak Krakatau

BANTEN KONTAK BANTEN  Polda Banten mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem dan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang saat ini berada pada Level II (Waspada).

Imbauan ini disampaikan untuk memperkuat kesiapsiagaan warga di wilayah rawan terdampak bencana.

Pelaksana tugas Kabidhumas Polda Banten AKBP Meryadi di Kota Serang, Selasa mengatakan kondisi cuaca dapat berubah cepat sehingga informasi resmi perlu terus dipantau.

“BMKG memprakirakan cuaca di wilayah Provinsi Banten pada hari ini didominasi cerah berawan hingga berawan pada pagi hari, namun hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah kecamatan,” ujarnya.

Menurut BMKG, hujan ringan berpotensi seluas pada siang hari di sejumlah kecamatan di Serang, Cilegon, Pandeglang, Lebak hingga Tangerang Selatan. Selain itu, BMKG mencatat kecepatan angin 5–35 km/jam serta kelembapan 60–95 persen yang turut mempengaruhi dinamika cuaca.

Polda Banten juga menyoroti peringatan dini gelombang sedang 1,25–2,5 meter di Perairan Selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan Perairan Selatan Lebak. “Kami mengingatkan warga pesisir, nelayan, dan wisatawan untuk memperhatikan keselamatan,” kata Meryadi.

Selain cuaca, Polda Banten meminta warga memperhatikan informasi PVMBG mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau yang masih menunjukkan kegempaan vulkanik.“PVMBG melaporkan bahwa Gunung Anak Krakatau masih berada pada Level II (Waspada). Asap kawah teramati berwarna putih dengan intensitas tipis,” ungkapnya.

PVMBG merekomendasikan agar masyarakat, pengunjung, wisatawan, dan nelayan tidak mendekati radius 2 km dari kawah aktif sebagai langkah pencegahan dini.

Polda Banten juga menegaskan panduan keselamatan yang dapat dilakukan masyarakat mulai dari memantau informasi BMKG, menyiapkan tas darurat, sampai menunda aktivitas luar ruang saat hujan lebat. “Tetap di dalam rumah kecuali untuk keperluan mendesak. Hindari berteduh di bawah pohon atau tiang saat petir,” imbaunya.

Menurut Meryadi, antisipasi warga akan membantu meminimalkan risiko kecelakaan dan korban jiwa. “Cuaca dapat berubah dengan cepat. Kami mengimbau masyarakat untuk menunda aktivitas di luar rumah yang tidak mendesak saat cuaca buruk,” ujarnya.

Sebagai bagian dari kesiapsiagaan, Polda Banten menyiagakan personel di dua Posko Siaga Bencana yang dilengkapi peralatan Search and Rescue (SAR) untuk mempercepat respons kedaruratan.

“Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Polda Banten terus berkoordinasi dengan BMKG dan PVMBG untuk memastikan informasi yang diterima masyarakat akurat dan terkini,” tutur Meryadi.

Read More

Kejari Kabupaten Tangerang Verifikasi Dugaan Jaksa yang Kena OTT KPK

 

KAB. TANGERANG KONTAK BANTEN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang terus mendalami terkait dugaan keterlibatan jaksanya yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seperti diberitakan, KPK melakukan OTT)l di wilayah Banten terhadap Aparat Penegak Hukum (APH). Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan lima orang.

Berdasarkan informasi beredar, diduga ada jaksa yang bertugas di Kejari Kabupaten Tangerang yang ikut terjaring.

“Saat ini masih mencari tahu kebenaran terkait informasinya, karena di media sosial itu banyak sekali informasinya yang belum resmi,” ujar Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejari Kabupaten Tangerang M. Ilham Maulidi saat dikonfirmasi, Kamis (18/12/2025).

Ilham menegaskan, sejak informasi itu bergulir KPK belum memberikan keterangan resmi dari KPK terkait OTT tersebut. Karena itu, pihaknya belum dapat memastikan kebenaran informasi yang beredar di publik.

“Khususnya untuk kutipan yang KPK juga belum ada press release resmi, maka kami juga secara internal masih mencari tahu dan mengkroscek kebenarannya seperti apa,” tegasnya.

Namun saat ditanya apakah ada jaksa yang tidak masuk kerja pasca mencuatnya informasi tersebut. Ilham tak menjawab secara dengan tegas.

Ia menyebut pihaknya masih fokus mengidentifikasi sosok yang disebut-sebut dalam informasi yang beredar.

“Jadi sampai dengan saat ini kami masih mengkroscek secara internal kebenaran identitasnya. Karena kami juga sampai dengan saat ini belum mengetahui asal-muasalnya apa dan siapa, yang dimaksud dengan inisial itu siapa,” tandasnya.

Read More

Mobilitas Warga Pulih, Jalan KKA Aceh Utara Bener Meriah Kembali Tersambung

 

JAKARTA KONTAK BANTEN  Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memastikan akses Jalan KKA yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah kini kembali dapat dilintasi kendaraan roda empat.

“Jalan KKA yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah kini telah kembali dapat dilintasi kendaraan roda empat,” ujar Seskab Teddy saat dikonfirmasi, Kamis (18/12/2025).

Akses jalan tersebut sebelumnya sempat terputus akibat bencana alam, sehingga menghambat mobilitas warga dan distribusi logistik di wilayah terdampak. Ruas jalan yang dimaksud berada di kawasan Jembatan Weh Paseh, Desa Seni Antara, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah.

Teddy menjelaskan, dibukanya kembali jalur ini menjadi bagian penting dari upaya pemulihan pascabencana di Aceh. Jalan KKA memiliki peran strategis sebagai penghubung utama antarwilayah.

Menurutnya, pemulihan akses jalan tersebut tidak terlepas dari kerja sama seluruh pihak, termasuk petugas di lapangan dan masyarakat setempat.

“Dulu terputus, berkat kerja sama dan kerja keras seluruh petugas bersama warga setempat, kini Aceh Utara dan Bener Meriah kembali tersambung,” kata Teddy.

Kembalinya akses Jalan KKA diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi, kelancaran distribusi kebutuhan pokok, serta aktivitas masyarakat di kedua kabupaten.

Read More

BMKG: Cuaca Ekstrem di Banten Masyarakat Diminta Waspada

 

KAB SERANG  KONTAK BANTEN — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah II mengeluarkan peringatan dini cuaca selama tiga hari, terhitung 18 hingga 20 Desember 2025, untuk wilayah Provinsi Banten. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat, angin kencang, serta risiko bencana hidrometeorologi.

Dalam rilis resminya, BMKG menyebutkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat masih berpeluang terjadi di sejumlah wilayah Banten, yang dapat memicu banjir, banjir bandang, tanah longsor, serta pohon tumbang.

Pada Kamis, 18 Desember 2025, status Waspada hujan sedang hingga lebat meliputi Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak bagian Utara dan Timur, Kabupaten Tangerang bagian Selatan, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Sementara status Siaga hujan lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi di Kabupaten Pandeglang bagian Barat dan Utara serta Kabupaten Serang bagian Barat dan Selatan.

Untuk Jumat, 19 Desember 2025, wilayah yang masuk kategori Waspada meliputi Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, serta Kabupaten Lebak bagian Selatan. Sedangkan status Siaga berpotensi terjadi di Kabupaten Serang bagian Barat dan Selatan serta Kabupaten Pandeglang bagian Utara dan Selatan.

Adapun pada Sabtu, 20 Desember 2025, BMKG menetapkan status Waspada hujan sedang hingga lebat di Kabupaten Lebak bagian Tengah dan Selatan, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kabupaten Pandeglang. Sementara status Siaga hujan lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi di Kabupaten Pandeglang bagian Utara serta Kabupaten Serang bagian Barat dan Selatan.

Selain hujan lebat, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini angin kencang dengan kecepatan lebih dari 45 km/jam. Pada 18 Desember 2025, angin kencang berpotensi terjadi di Kabupaten Pandeglang bagian Barat dan Utara, Kabupaten Lebak bagian Utara, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Sedangkan pada 19 hingga 20 Desember 2025, wilayah terdampak meluas mencakup Kabupaten Pandeglang bagian Barat dan Selatan, Kabupaten Lebak bagian Utara dan Selatan, serta wilayah Serang, Cilegon, dan Tangerang RayBMKG mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di daerah rawan bencana, untuk tetap waspada dan mengikuti perkembangan informasi cuaca dari sumber resmi BMKG. Informasi cuaca detail hingga tingkat kelurahan dan desa dapat diakses melalui laman cuaca.bmkg.go.id.

Read More

Update Banjir di Banten: 10 Desa Masih Terendam

 

Petugas DPUPR Banten dan BPBD Banten membersihkan sumbatan kayu di gorong gorong Jembatan Cipayung-Padarincang, Kamis (18/12/2025). (Dok. BPBD Banten)

KAB SERANG KONTAK BANTEN Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Banten mencatat hingga pagi ini banjir terjadi 10 Desa di wilayah Kabupaten Serang, Lebak, dan Pandeglang. Ketinggian air bervariatif, dari 80-120 CM.

Kepala Pelaksana BPBD Banten, Lutfi Mujahidi mengatakan banjir di Kabupaten Serang terjadi di tiga kecamatan, yaitu Padarincang, Cinangka, dan Gunungsari. Di Padarincang, desa yang terdampak yaitu Desa Citasuk, Desa Padarincang, Desa Batukuwung, dan Dewa Kalumpang.

Di Kecamatan Cinangka, sejauh ini laporan yang masuk baru terjadi di Desa Rancasanggal. Sedangkan di Kecamatan Gunungsari terjadi di Desa Ciherang. Akibat kejadian ini, sebanyak 569 rumah dan 2.125 warga terdampak.

Sedangkan di Pandeglang, banjir terjadi di Kecamatan Patia di Desa Idaman yang terdiri dari Kampung Tajur, Kampung Karang Tengah, Kapung Sindangrahayu, dan Kampung Tongkol. Kemudian di Kecamatan Carita di Desa Banjarmasin dan Desa Carita.

Sedangkan di Lebak banjir diduga karena Sungai Cilemer meluap dan membuat akses Desa Gunungsari ke Desa Kumpay tidak bisa dilalui. Lutfi mengatakan di beberapa daerah juga banjir mulai surut.

“Sementara itu laporan yang masuk, kemungkinan ada keterlambatan Pusdalop, kabupaten/kota lainnya belum melaporkan,” kata Lutfi kepada BantenNews.co.id, Kamis (18/12/2025).

Read More

UU Tipikor Tetap Berlaku, MK Minta DPR dan Pemerintah Lakukan Evaluasi Menyeluruh

 

JAKARTA KONTAK BANTEN – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Meski demikian, MK meminta DPR dan pemerintah untuk mengkaji dan merumuskan ulang regulasi tersebut agar lebih jelas dan komprehensif.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta Pusat, (17/12/2025). Gugatan diajukan oleh Syahril Japarin, Kukuh Kertasafari, dan Nur Alam

“Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan.

Dalam permohonannya, para pemohon mempersoalkan frasa “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Mereka menilai frasa tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

MK menilai permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga ditolak seluruhnya. Namun, Mahkamah berpandangan bahwa DPR dan pemerintah tetap perlu melakukan kajian mendalam untuk menyempurnakan UU Tipikor demi kepastian hukum dan efektivitas pemberantasan korupsi.

Dengan putusan ini, ketentuan dalam UU Tipikor tetap berlaku, sambil menunggu kemungkinan perumusan ulang oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan pertimbangan MK.

Read More

Banjir Rendam 6 Desa di Kabupaten Serang, 2.125 Jiwa Terdampak

KAB SERANG KONTAK BANTEN   Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang melaporkan perkembangan penanganan banjir yang melanda enam desa di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Padarincang, Cinangka, dan Gunungsari, sejak 16 hingga 18 Desember 2025.

Banjir dipicu oleh curah hujan sedang hingga lebat dengan intensitas tinggi yang menyebabkan luapan Sungai Cidanau dan Sungai Cikalumpang. Akibatnya, permukiman warga terendam dengan ketinggian air bervariasi antara 20 hingga 120 sentimeter, serta menghambat akses jalan di sejumlah titik.

Kepala BPBD Kabupaten Serang, Ajat Sudrajat, mengatakan hingga Kamis pagi (18/12/2025) pukul 07.30 WIB, tercatat sebanyak 695 kepala keluarga atau 2.125 jiwa terdampak bencana tersebut. Dari jumlah itu, terdapat 108 lansia dan 133 balita yang masuk dalam kelompok rentan.

“Selain berdampak pada warga, banjir juga merendam 569 rumah, sejumlah fasilitas umum, serta tempat ibadah,” ujar Ajat dalam keterangannya.

Dalam upaya penanganan, BPBD Kabupaten Serang bersama BPBD Provinsi Banten, TNI, Polri, BASARNAS, PMI, Tagana, Dinas Pemadam Kebakaran, relawan, serta unsur masyarakat terus melakukan pemantauan kondisi lapangan, evakuasi warga, kaji cepat, dan koordinasi lintas instansi.

Evakuasi diprioritaskan pada wilayah yang mengalami peningkatan tinggi muka air, khususnya di Desa Rancasanggal, Kecamatan Cinangka. Hingga saat ini, debit air di Desa Citasuk dilaporkan mulai berangsur surut, sementara di Desa Rancasanggal tinggi muka air masih berkisar antara 50 hingga 80 sentimeter.

“Sebagian warga telah melakukan evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman. Pendataan dampak dan kebutuhan warga masih terus kami lakukan,” kata Ajat.

BPBD Kabupaten Serang juga merekomendasikan penetapan Status Siaga Darurat yang dapat ditingkatkan menjadi Tanggap Darurat sesuai hasil analisa di lapangan. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, mengingat potensi hujan dengan intensitas tinggi dan kemungkinan banjir susulan masih dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan.

Read More

Listrik Kembali Menyala, Pemulihan Kelistrikan Aceh Terus Dipercepat PLN

 

JAKARTA KONTAK BANTEN PT PLN (Persero) berhasil pemulihan secara bertahap sistem kelistrikan di Aceh setelah kembali tersambung dengan sistem besar Sumatera. Dengan pulihnya sistem tersebut, pasokan listrik di Kota Banda Aceh kini kembali normal dan menyala pada (17/12/2025) malam.

Memulikan kelistrikan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pemulihan layanan publik pascabencana.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, keberhasilan menstabilkan sistem kelistrikan Aceh menandai kembalinya suplai listrik Banda Aceh ke kondisi normal.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM, kami terus mempercepat upaya pemulihan kelistrikan pascabencana Aceh. Alhamdulillah, sistem kelistrikan Banda Aceh kini telah pulih sepenuhnya,” ujar Darmawan.

Menurutnya, setelah kelistrikan Banda Aceh pulih, PLN terus meningkatkan keandalan sistem guna memastikan pasokan listrik tetap stabil bagi masyarakat.

“Saat ini kami terus memonitor suplai listrik secara menyeluruh, sekaligus memperkuat sistem agar semakin tangguh dan mampu meminimalkan potensi gangguan ke depan,” katanya.

Selain Banda Aceh, PLN secara bertahap juga memulihkan pasokan listrik di wilayah lain, termasuk daerah terdampak banjir dan tanah longsor. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terus dilakukan untuk memastikan pelayanan berjalan optimal.

“Personel kami bersiaga 24 jam di lapangan untuk mempercepat pemulihan dan merespons setiap potensi gangguan,” pungkas Darmawan.

PLN turut menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas dukungan selama proses pemulihan berlangsung dan menegaskan komitmen untuk menyediakan layanan kelistrikan yang andal, aman, dan berkelanjutan.

Read More

Tragedi Keluarga Politikus PKS, Bocah 9 Tahun Tewas di Rumah Mewah

 

Politikus PKS Maman Suherman tengah berduka setelah putranya, Muhammad Axle, ditemukan tewas di dalam rumah keluarga di Kota Cilegon, Banten.

KOTA CIEGON KONTAK BANTEN Tragedi memilukan terjadi di Kota Cilegon, Banten. Seorang bocah laki-laki berusia 9 tahun bernama Muhammad Axle ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumah mewah milik keluarganya di Perumahan BBS 3, Kelurahan Ciwaduk, Selasa (16/12/2025). Korban diketahui merupakan putra dari politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Maman Suherman.

Politikus PKS Maman Suherman tengah berduka setelah putranya, Muhammad Axle, ditemukan tewas di dalam rumah keluarga di Kota Cilegon, Banten.

Bocah berusia 9 tahun itu ditemukan dalam kondisi tengkurap dengan puluhan luka serius di sekujur tubuhnya.

Politikus PKS Maman Suherman menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan awal, aparat kepolisian menduga kuat Muhammad Axle menjadi korban pembunuhan.

Petugas menemukan sejumlah luka akibat kekerasan yang diduga dilakukan menggunakan benda tajam dan benda tumpul, sehingga memperkuat dugaan adanya tindak pidana kekerasan yang berujung pada kematian korban.

Peristiwa tragis tersebut pertama kali terungkap setelah Maman Suherman, yang dikenal sebagai politikus PKS, menerima panggilan telepon dari anak keduanya yang meminta pertolongan. Informasi itu membuat keluarga panik dan segera meminta bantuan.

Mendapat kabar tersebut, Maman Suherman langsung meninggalkan tempat kerjanya di wilayah Ciwandan dan bergegas menuju rumahnya di Cilegon untuk memastikan kondisi anaknya. Namun, setibanya di lokasi, korban sudah ditemukan dalam kondisi kritis dan bersimbah darah.

Setibanya di rumah dan membuka pintu, Maman mendapati putranya sudah tergeletak bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bethsaida Kota Cilegon, namun nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh pihak medis.

Kapolsek Cilegon, Kompol Firman Hamid, menjelaskan bahwa korban dibawa ke rumah sakit menggunakan kendaraan pribadi bersama saksi. Setelah dilakukan pemeriksaan medis, dokter menyatakan korban telah meninggal dunia akibat luka serius.

“Korban mengalami luka akibat tusukan benda tajam. Petugas menerima laporan dari rumah sakit sekitar pukul 15.30 WIB,” ujar Firman, Selasa (16/12).

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Cilegon, AKP Yoga Tama, menyebut polisi masih mendalami motif di balik pembunuhan tersebut. Hingga kini, penyidik belum dapat menyimpulkan latar belakang kejadian.

“Motif pembunuhan belum bisa kami sampaikan karena masih dalam tahap penyelidikan,” kata Yoga, dikutip Kamis (18/12).

Polisi telah memasang garis polisi di lokasi kejadian serta memeriksa sejumlah saksi. Total sementara ada delapan orang saksi, termasuk pihak keluarga dan warga sekitar, yang dimintai keterangan.

Selain itu, polisi juga masih menunggu hasil autopsi untuk memperkuat penyelidikan. Proses visum telah dilakukan, sementara pencarian barang bukti masih berlangsung.

Kasi Humas Polres Cilegon, AKP Sigit Dermawan, mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan menemukan 22 luka pada tubuh korban, terdiri dari 19 luka akibat benda tajam dan 3 luka akibat benda tumpul.

“Luka terdapat di leher dan hampir di seluruh tubuh korban,” jelasnya.

Meski demikian, hingga saat ini polisi belum menemukan senjata yang digunakan pelaku. Aparat memastikan penyelidikan akan terus dilakukan secara intensif untuk mengungkap pelaku dan motif pembunuhan.

Read More

Operasi Senyap KPK di Banten, Lima APH Diamankan dalam OTT

 

JAKARTA KONTAK BANTEN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Provinsi Banten.

Dalam operasi tersebut, lima orang yang diduga merupakan Aparat Penegak Hukum (APH) berhasil diamankan oleh tim KPK.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara penyelidikan tertutup, pada Kamis (18/12/2025).

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada awak media. Ia membenarkan adanya kegiatan penindakan yang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut.

“Benar, ada kegiatan penyelidikan tertutup. Sampai dengan semalam, tim mengamankan sejumlah lima orang di wilayah Banten,” ujar Budi kepada wartawan.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa lima orang yang diamankan saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Proses pendalaman dilakukan untuk mengungkap peran masing-masing pihak, termasuk dugaan tindak pidana korupsi yang melatarbelakangi operasi tersebut.

Namun, KPK belum merinci identitas maupun instansi asal para pihak yang diamankan.

“Saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada para pihak,” tambahnya.

KPK memastikan seluruh proses penegakan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan, akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut kepada publik setelah proses pemeriksaan awal rampung, termasuk kemungkinan penetapan status hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Lembaga antirasuah itu juga menegaskan komitmennya untuk tidak pandang bulu dalam menindak praktik korupsi, termasuk jika melibatkan aparat penegak hukum

Read More

UMP di Tangan Gubernur, Paling Lambat Diketok 24 Desember

 

JAKARTA KONTAK BANTEN Pemerintah memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 naik di seluruh Indonesia. Berbeda dengan tahun lalu, pemerintah pusat tidak lagi menetapkan angka kenaikan secara seragam. Besaran kenaikan upah diserahkan sepenuhnya kepada gubernur melalui mekanisme Dewan Pengupahan Daerah.

Kebijakan ini menggeser kewenangan penetapan upah dari pemerintah pusat ke daerah. Pemerintah pusat hanya menetapkan formula, sementara besaran kenaikan UMP ditentukan gubernur, membuka kemungkinan perbedaan signifikan antarprovinsi.

Kepastian kenaikan UMP 2026 disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan pada Selasa (16/12). PP tersebut menjadi dasar hukum penetapan upah minimum tahun 2026.

“Tentu tidak ada istilahnya upahnya turun,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025).

Dalam PP Pengupahan tersebut, pemerintah menetapkan formula kenaikan upah minimum berupa inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan indeks tertentu (alfa). Rentang nilai alfa ditetapkan antara 0,5 hingga 0,9, lebih tinggi dibanding ketentuan sebelumnya.

Menurut Yassierli, formula itu memastikan UMP tetap mengalami kenaikan karena inflasi selalu menjadi komponen utama dalam perhitungan. Adapun penentuan besaran kenaikan akan dilakukan Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masing-masing wilayah.

“Kami sangat yakin Dewan Pengupahan Daerah punya data, tahu pertumbuhan ekonomi itu tinggi atau tidak, penyebabnya apa, dan sektor penunjangnya,” ujar Yassierli.

Penetapan formula baru tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 Tahun 2023 yang mencabut dan merevisi sejumlah pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk ketentuan pengupahan. MK menegaskan bahwa upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak serta kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah.

Berdasarkan putusan itu, Yassierli menegaskan kenaikan UMP tahun lalu sebesar 6,5% tidak bisa dijadikan patokan untuk penetapan UMP 2026. Menurut dia, kebijakan kenaikan serentak tersebut merupakan kondisi khusus karena putusan MK terbit menjelang akhir tahun.

“Kenaikan 6,5% itu adalah kondisi khusus. Saat itu putusan MK keluar menjelang akhir tahun dan kita tidak punya waktu cukup untuk merumuskan regulasi,” kata Yassierli. “Jadi jangan basisnya itu tahun lalu.”

Dengan formula baru tersebut, besaran kenaikan UMP 2026 dipastikan tidak seragam. Nilai alfa yang dipilih Dewan Pengupahan Daerah akan menentukan besar kecilnya kenaikan di tiap provinsi.

Daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi tidak merata tentu akan berbeda dengan daerah yang pertumbuhannya lebih merata. “Rentang alfa itu memberikan fleksibilitas. Bisa 0,6, 0,7, atau 0,8, tergantung kondisi daerah,” ujar Yassierli.

PP Pengupahan juga mengatur kewajiban gubernur untuk menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Selain itu, gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh gubernur menetapkan upah minimum tahun 2026 paling lambat 24 Desember 2025.

“Penetapan seluruh upah minimum tahun 2026, terutama oleh gubernur sebagai titik sentral, paling lambat tanggal 24 Desember,” kata Tito saat Sosialisasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Tahun 2026 yang digelar secara daring, Rabu (17/12/2025).

Tito menegaskan peran gubernur menjadi kunci dalam penetapan upah minimum karena menjadi pengambil keputusan akhir berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan. Tito juga meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi agar proses penetapan berjalan tertib dan tidak menimbulkan kegaduhan.

Tito menekankan pentingnya komunikasi tripartit antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha. Kementerian Dalam Negeri memastikan akan memantau progres penetapan upah minimum di seluruh 38 provinsi.Prinsipnya adalah keseimbangan, melindungi kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha,” ujarnya.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menegaskan sikapnya menolak PP baru terkait UMP 2026. Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan, penolakan tersebut didasari tidak dilibatkannya buruh dalam diskusi secara intens, ketidakjelasan isi aturan secara rinci, serta adanya definisi kebutuhan hidup layak (KHL) yang dinilai merugikan buruh.

Iqbal juga menyatakan kalangan buruh tetap akan turun kelapangan untuk melakukan unjukrasa. “Saya masih dapat informasi, buruh Banten, DKI, Jawa Barat, tetap mau aksi hari Jumat ke Istana,” ujar dia dalam konferensi pers.

Menurut Iqbal, KSPI telah meminta jajarannya di daerah untuk fokus mengawasi langkah-langkah kepala daerah dalam penetapan UMP. Buruh khawatir gubernur dapat mencoret atau mengubah besaran nilai indeks tertentu yang telah direkomendasikan.“Maka kami minta yang harus dijaga yang harus dituntut ke kantor gubernur,” tegasnya

Read More