Ribuan Guru Madrasah Tuntut Kesetaraan: Mendapat Kuota Diangkat Jadi PPPK

 

 

JAKARTA KONTAK BANTEN Ribuan guru madrasah menuntut kesetaraan status kepegawaian dengan guru sekolah negeri melalui pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Tuntutan itu disuarakan dalam aksi di kawasan Monas dan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (30/10) dan audiensi dengan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro di Istana.

Dalam pertemuan di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Ketua Umum Pengurus Besar Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI) Heri Purnama meminta komitmen politik pemerintah dalam penyelesaian status ribuan guru madrasah yang masih berstatus honorer.

“Hari ini harus ada political will dari Pak Presiden untuk masa depan guru-guru madrasah. Beranikah pemerintah mengangkat mereka menjadi PPPK atau ASN dan ditempatkan di madrasah awal?” ujar Heri seusai audiensi.

Menurut Heri, ketimpangan perlakuan sudah berlangsung lama. Ia menegaskan bahwa dasar hukum guru madrasah dan guru sekolah umum sama, tetapi akses pengangkatan berbeda.

“Puluhan tahun yang lalu, komunitas guru madrasah ini lebih besar jumlah honorernya ketimbang negerinya. Dan jumlah ini bertahan sampai hari ini. Kami tidak menemukan sisi lain untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru madrasah,” ucapnya Dasar hukumnya sama, undang-undang guru dan dosen, tapi perlakuannya berbeda. Tidak ada kuota PPPK atau ASN untuk guru madrasah swasta,” paparnya lagi.

Heri mengaku memahami ketidakhadiran Presiden Prabowo Subianto yang sedang menghadiri KTT APEC di Korea Selatan, tetapi menegaskan harapan tindak lanjut cepat. “Kita akan lihat komitmen dari Pak Wamen. Dalam waktu satu minggu ke depan, ada kabar gembira, kabar manis untuk kami yang tetap istikamah membangun generasi berakhlak,” ujarnya.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pihaknya menghimpun seluruh aspirasi dan akan menyampaikannya kepada Presiden.

“Bukan tidak mau menemui, tapi memang Pak Presiden sedang tidak ada di tempat. Aspirasi teman-teman akan kami sampaikan,” kata Juri.

Ia mengakui pengangkatan guru madrasah menjadi PPPK masih menjadi pekerjaan rumah. “Kebijakan ini terus bergulir secara bertahap. Tidak bisa selesai sekaligus karena banyak persoalan di bidang pendidikan.”

Selain PGMNI, hadir pula perwakilan Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM), Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), dan Gerakan Nasional Antidiskriminasi Guru. Perwakilan Gerakan Nasional Antidiskriminasi Guru, Muhammad Zein, menyatakan perlunya afirmasi khusus.

“Ketika sekolah-sekolah negeri honorer diangkat PPPK, maka guru madrasah swasta mestinya juga punya hak yang sama. Itu satu-satunya tuntutan kami,” ujarnya.

Ia menambahkan banyak guru sudah berusia di atas 30, 40, bahkan 50 tahun. “Tanpa PPPK, berarti masih terjadi diskriminasi antara sekolah dengan madrasah.”

Di kawasan Monas dan Patung Kuda, massa membawa spanduk “Guru Berhak PPPK” dan “Stop Diskriminasi Guru Swasta”. Yel-yel “Guru Berhak Sejahtera!” terdengar dari mobil komando.

Mayoritas peserta mengenakan pakaian putih dan kopiah, disertai sejumlah seragam organisasi. Polisi menurunkan 1.597 personel, memasang barikade besi, dan menutup Jalan Medan Merdeka Selatan. Arus lalu lintas dialihkan ke Jalan H. Agus Salim.

Heri menyebut aksi tersebut puncak dari rangkaian upaya dialog dengan DPR, Kementerian Agama, Kementerian PAN-RB, dan Badan Legislasi. Selain pengangkatan menjadi PPPK/ASN, guru menuntut penerbitan SK PPPK bagi guru bersertifikasi tanpa diskriminasi.

“Kami mendidik anak-anak bangsa, membina akhlak di daerah. Kami ingin diakui dan diberi ruang kesejahteraan setara guru negeri. Sudah puluhan tahun kami menunggu,” ujar Heri.

Pemerintah sebelumnya telah mengangkat lebih dari satu juta tenaga honorer, terutama guru sekolah negeri, melalui skema PPPK dalam tiga tahun terakhir. Namun, perwakilan guru madrasah menilai skema afirmasi belum menyentuh madrasah swasta secara merata.

Read More

Presiden Prabowo sebut Indonesia kehilangan 8 miliar dolar karena judol

 

 

JAKARTA KONTAK BANTEN  Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan Indonesia diperkirakan kehilangan 8 milliar dolar AS setiap tahunnya akibat aliran dana keluar melalui perjudian daring (judi online/judol).

Dalam APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) sesi ke-2 di Gyeongju, Korea Selatan, Sabtu, Prabowo menyoroti pentingnya kerja sama internasional dalam menekan kejahatan lintas batas seperti penyelundupan, korupsi, perdagangan narkotika, dan perjudian daring yang merugikan ekonomi nasional.

"Diperkirakan Indonesia kehilangan sekitar 8 miliar dolar Amerika setiap tahun akibat aliran dana keluar yang disebabkan oleh perjudian daring," kata Presiden Prabowo dalam keterangan resmi.Dalam sambutannya, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa penguasaan teknologi menjadi kunci bagi kemajuan bangsa dan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi erat di kawasan Asia Pasifik.

Presiden menekankan komitmen pemerintah untuk memperkuat pendidikan dan keterampilan digital bagi masyarakat.

“Kami ingin berpartisipasi dalam semua inisiatif APEC yang bertujuan meningkatkan kapasitas di bidang teknologi dan pendidikan. Kami juga ingin memberdayakan usaha kecil serta memperkuat sistem kesehatan kami dalam menghadapi perubahan demografi," kata Prabowo

Adapun sebelum sesi kedua AELM KTT APEC 2025 berlangsung, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan posisi di barisan depan tepat di samping Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung selaku tuan rumah dan ketua Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (KTT APEC) 2025 pada sesi foto bersama saat hari ke-2 KTT APEC di Gyeongju, Sabtu.

Dalam sesi foto bersama itu, Presiden Lee yang mengisi posisi tengah di barisan depan, diapit oleh Presiden Prabowo dan Presiden China Xi Jinping. Di sebelah Presiden Prabowo ada Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon.

Sementara itu, di sebelah Presiden Xi, ada Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, dan beberapa pemimpin negara anggota lainnya.

Dalam prosesi itu, seluruh pemimpin negara anggota APEC yang berfoto mengenakan kain dari bahan pakaian tradisional Korea, hanbok, berwarna hijau mint, yang dikalungkan di bagian pundak. Presiden Lee, sebelum sesi foto berlangsung, sempat membantu Presiden Prabowo merapikan kain yang dikenakan.

Presiden Prabowo menghadiri KTT APEC 2025 di Gyeongju pada 31 Oktober–1 November, didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Read More

PPATK Endus 51 Ribu ASN Ditingkat Pusat Dan Daerah Main Judi Online

 

 

JAKARTA KONTAK BANTEN  - Hasil deteksi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut sebanyak 51.611 kalangan Aparatur Sipil Negara atau ASN di tingkat pusat dan daerah menjadi pemain judi online alias judol, membuat heboh.

Jumlah itu bagian dari data jumlah pemain judol yang telah terekam sebanyak 9,78 juta orang pada 2024, dengan total deposit Rp 51,3 triliun. Jumlah pemain judol itu mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2023 sebanyak 3,79 juta orang.

 “Ironisnya, sekitar 51.611 pemain judi online diidentifikasi berasal dari ASN, baik di Pemerintah Pusat maupun daerah,” kata Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono, Kamis (30/10/2025).

 Dijelaskannya, data pelaku judol yang didapat PPATK ini merupakan bagian dari Operasi Lebah Madu yang tengah digagas PPATK. Operasi Lebah Madu digulirkan dalam rangka memperkuat sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, judi online, dan meningkatkan penerimaan negara.

 Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan, permasalahan judi online di kalangan ASN ini sebagai sebuah musibah. Tetapi, kata dia, ada faktor lain yang membuat hal ini terjadi, seperti ketidakmampuan dalam mengatur uang.

 “Secara pendidikan, mereka sudah lulus S1, tapi dalam mengelola uang, mereka belum paham apa-apa,” ujar Mardani kepada Redaksi, Jumat (31/10/2025).

 Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha menilai, persoalan bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan sebagai indikator lemahnya literasi digital, kontrol diri, serta rapuhnya pengawasan internal.

 Menurut dia, keterlibatan ASN dalam judol memperlihatkan adanya kekosongan nilai dan tekanan psikologis dalam sistem birokrasi.

 “Penyelesaian persoalan ini tidak cukup dengan sanksi administratif, tetapi juga membutuhkan pembinaan mental, literasi digital, dan penguatan etika profesi berbasis integritas digital,” ujar Pratama kepada Redaksi, Jumat (31/10/2025).

 Untuk mengetahui lebih dalam pandangan Mardani Ali Sera mengenai hasil temuan PPATK bahwa puluhan ribu ASN terjerat judi online, berikut wawancaranya.

 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendeteksi fenomena ASN main judol. Apa pandangan Anda?

 Pertama, ini musibah. Kedua, ini menunjukkan kualitas pendidikan, khususnya literasi keuangan masih bermasalah. Bisa jadi seseorang sudah lulus S1, tapi dalam hal mengelola uang dia belum paham apa-apa. Uang itu bukan sekadar angka, tapi juga soal psikologi manusia. Ada buku The Psychology of Money, yang menjelaskan bagaimana uang bisa membuat orang serakah, ceroboh, atau kehilangan kendali. Kalau literasi keuangan lemah, siapa pun, bukan hanya kalangan bawah, tapi juga menengah dan atas, bisa jadi korban.

 Para pelaku ini kan sudah jadi ASN. Apa langkah yang sebaiknya dilakukan Pemerintah?

 Kalau ikut teori supply and demand, sekarang supply pemain tinggi, demand-nya juga besar. Saya pernah ke Kamboja, dulu sebelum Covid-19, hanya ada sekitar 3.000 orang Indonesia di sana, sekarang 130 ribu. Mayoritasnya pekerja judi online karena di sana masih legal. Bahkan banyak juga dari China, Malaysia, dan Thailand. Artinya, pelaku industri ini sangat agresif. Mereka mengiming-imingi, bahkan membungkus judi dalam bentuk game agar menimbulkan ketagihan. Karena itu, perlu penegakan hukum yang kuat di sisi demand-nya. Judi di Indonesia itu kriminal, jadi ASN harus diingatkan risikonya. Sosialisasi dan edukasi dijalankan, baru sanksi ditegakkan.

 

Penindakan hukum saja tidak cukup?

 

Betul. Sepandai-pandainya polisi, maling lebih pandai. Pelaku judi online ini juga begitu. Mereka bermetamorfosis, kadang memakai influencer yang tidak tahu apa-apa, atau membuat landing page palsu. Karena itu, petugas siber kita harus lebih cerdas. Selain itu, edukasi masyarakat juga penting, baik ASN, kelas menengah, maupun penerima bantuan sosial. Kemarin saya dapat data dari PPATK, ada puluhan ribu rekening penerima bansos yang juga tercatat bermain judi online. Sudah miskin, main judi lagi, kasihan. Jadi mereka korban. Kalau langsung dihukum, jatuh miskin, efek sosialnya makin berat: kriminalitas naik, perceraian meningkat, negara rugi.

 

Apakah ada solusi lain untuk mencegah maupun mengurangi judi online ini?

 

RT dan RW bisa menjadi garda terdepan dalam deteksi dini. Mereka tahu siapa di lingkungannya yang terlibat atau mulai terpengaruh. Jadi pemberantasan harus menyeluruh, dari hulu ke hilir. Judi online ini mirip narkoba, uangnya besar, pelakunya punya kemampuan mengendalikan, bahkan kadang menyuap aparat. Kalau penanganannya tidak menyeluruh, ya bocor di sana-sini.

 

Soal sanksi, Anda tadi sempat bilang jangan langsung dipecat agar tidak menimbulkan kemiskinan baru. Tapi, sejauh mana toleransi yang wajar diberikan?

 

Saya kira tetap harus ada tahapan. Misalnya SP1, SP2, SP3, lalu pemecatan. Kasih waktu tiga bulan antara peringatan. Pertama, skorsing atau penurunan jabatan, kedua, penurunan jabatan lagi, dan ketiga baru pemecatan. Hukum tetap harus ditegakkan, tapi dengan proporsionalitas agar ada efek jera sekaligus ruang untuk memperbaiki diri.

 

Artinya, judol ini sudah seperti candu, mirip narkoba ya?

 

Saya setuju. Beberapa pelaku memang tidak mampu mengendalikan diri. Ini bukan sekadar soal hukum, tapi juga penyakit psikologis. Karena itu, perlu ada pendekatan rehabilitasi seperti di kasus narkoba. Edukasi dan pendampingan harus dijalankan agar mereka sadar dan pulih. Jadi bukan hanya bebas dari hukumannya, tapi juga bebas dari candunya, bebas judi online, bebas narkoba.

Read More

Bank Banten Kantongi Laba Rp10,70 Miliar di Kuartal III 2025, Melonjak 43,34 Persen

 

Ilustrasi: Pelayanan Bank Banten.

 

JAKARTA KONTAK BANTEN  PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk atau Bank Banten menutup kuartal III 2025 dengan kinerja yang semakin solid. Hingga akhir September 2025, bank daerah kebanggaan masyarakat Banten ini berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp10,70 miliar, melonjak 43,34 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp7,46 miliar.

Direktur Utama Bank Banten, Muhammad Busthami mengatakan, pencapaian kinerja positif hingga kuartal III 2025 berkat dukungan seluruh pihak. Hasil ini juga akan menjadi tambahan energi untuk terus memperkuat peran perseroan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dan motor penggerak ekonomi di Provinsi Banten.

“Alhamdulillah, capaian positif hingga kuartal III 2025 ini merupakan hasil kerja keras seluruh Banteners, serta dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Banten selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP), Pemerintah Daerah se-Banten, para nasabah, dan masyarakat,” ujar Busthami kepada Infobanknews, 30 Oktober 2025..

Mengutip laporan keuangan perseroan per 29 Oktober 2025, kinerja positif Bank Banten ditopang oleh pertumbuhan signifikan di sisi penyaluran kredit dan pendapatan bunga bersih.

Per September 2025, pendapatan bunga bersih Bank Banten mencapai Rp147,36 miliar, naik 14,69 persen dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp128,48 miliar.

Peningkatan tersebut sejalan dengan ekspansi kredit yang lebih agresif. Bank Banten berhasil menyalurkan kredit hingga Rp4,45 triliun, tumbuh 22,01 persen dari posisi September 2024 sebesar Rp3,64 triliun. Pertumbuhan kredit ini jauh di atas rata-rata industri perbankan nasional yang berada di level 7,20 persen menurut data Bank Indonesia (BI).

Dari sisi kualitas aset, Bank Banten menunjukkan perbaikan nyata. Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) gross berhasil ditekan dari 9,86 persen per September 2024 menjadi 5,53 persen di September 2025, sedangkan NPL net turun tipis menjadi 1,72 persen dari 1,83 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Untuk penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Banten tumbuh solid mencapai Rp6,54 triliun atau naik 27 persen secara tahunan, jauh melampaui rata-rata pertumbuhan DPK industri perbankan nasional yang hanya 8,4 persen (data BI, September 2025).

Jika dirinci, pertumbuhan DPK tersebut didorong oleh deposito yang melonjak 30,52 persen menjadi Rp4,19 triliun per September 2025. Sedangkan tabungan dan giro masing-masing tumbuh 28,96 persen dan 18,79 persen. Adapun rasio dana murah terhadap total DPK mencapai 35,86 persen per September 2025.

Dari sisi rasio keuangan, efisiensi dan profitabilitas juga menunjukkan tren positif. Return on Asset (ROA) naik menjadi 0,17 persen, sedangkan Return on Equity (ROE) meningkat menjadi 1,09 persen.

Meski Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sedikit naik dari 95,09 persen di September 2024 menjadi 97,72 persen pada September 2025, Cost to Income Ratio (CIR) justru membaik tajam dari 105,26 persen menjadi 85,27 persen, menandakan efisiensi operasional yang semakin baik.

Sementara itu, Loan to Deposit Ratio (LDR) tercatat pada level 67,98 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun lalu (70,76 persen). Hal ini mencerminkan manajemen likuiditas yang lebih konservatif di tengah kondisi ekonomi yang dinamis.

Menutup kuartal III 2025, total aset Bank Banten tercatat sebesar Rp9,50 triliun, tumbuh 24,15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp7,65 triliun.

Perkuat Layanan Digital

Untuk menggenjot kinerja, Busthami menambahkan, Bank Banten akan terus memperkuat layanan digital, memperluas jangkauan layanan, dan meningkatkan tata kelola yang baik untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan.

“Kami optimistis tren positif ini akan berlanjut hingga akhir tahun, seiring dengan fokus kami dalam meningkatkan efisiensi, memperkuat permodalan, dan memperluas jangkauan nasabah. Bank Banten akan terus berbenah untuk tumbuh lebih sehat, dan berdaya saing,” tutupnya.

Read More

Sambut Nataru, Garuda Indonesia Turunkan Harga Tiket

 

Jajaran direksi Garuda Indonesia. (Foto: istimewa)

TANGERANG KONTAK BANTEN Garuda Indonesia bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan sejumlah strategi untuk memastikan layanan menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Untuk memastikan mobilitas masyarakat tidak terkendala selama musim libur akhir tahun, Garuda Infonesia akan meningkatkan kapasitas penerbangan, hingga menurunkan tarif tiket domestik kelas ekonomi.

Kebijakan itu diambil dalam rapat antara Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bersama manajemen Garuda Indonesia di Tangerang beberapa hari lalu.

“Kami menyiapkan kebijakan dan strategi agar seluruh aspek dapat berjalan optimal dan berpihak pada masyarakat,” kata Dudy dalam keterangan resmi, Jum’at, 31 Oktober 2025.

Adapun penurunan tarif diberlakukan untuk penerbangan 22 Desember 2025–10 Januari 2026, dengan periode pembelian 22 Oktober 2025–10 Januari 2026.

Kebijakan ini, lanjut Dudy, diambil untuk menjaga konektivitas antardaerah serta memastikan harga tiket tetap terjangkau saat permintaan meningkat.

Sebagai informasi, pemerintah resmi menurunkan tarif tiket pesawat sebesar 13-14 persen pada periode angkutan Natal 2025 dan tahun baru 2026. Hal itu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan langkah strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada semester II 2025, dengan fokus pada peningkatan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat.

Sementara, Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan mengatakan, selain diskon tarif, Garuda Indonesia akan menambah jadwal extra flight dan mengoperasikan pesawat berkapasitas lebih besar.

Standar keselamatan dan ground handling juga akan diperketat, termasuk kesiapan SOP kondisi darurat serta pengawasan layanan oleh seluruh direktorat teknis Kemenhub.

Kemenhub berharap kebijakan dan strategi yang diambil ini dapat diterapkan konsisten oleh Garuda Indonesia dan seluruh maskapai penerbangan selama periode Nataru (Natal dan Tahun Baru)

Read More

Purbaya Sidak Bukan Untuk Intervensi, Memastikan APBN Berjalan Optimal

 

 

JAKARTA KONTAK BANTEN - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukannya ke sejumlah kementerian/lembaga (K/L) dan BUMN bukan bentuk intervensi kebijakan. Tujuan utamanya hanya satu, yaitu memastikan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berjalan optimal.

Sejak menggantikan Sri Mulyani, Purbaya dikenal dengan gaya kepemimpinan tegas dan sering turun langsung ke lapangan. Sejumlah instansi telah disambangi tanpa pemberitahuan, antara lain PT BNI, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hingga Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

 "Bukan untuk mengganggu kebijakan masing-masing kementerian atau lembaga. Kita ingin memastikan apakah uang yang sudah dialokasikan dipakai maksimal sehingga berdampak maksimal pula bagi ekonomi dan kesejahteraan rakyat," ujar Purbaya dikutip dari kanal YouTube Kementerian Keuangan, Jumat (31/10/2025)

 Purbaya menekankan, APBN bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan representasi harapan masyarakat. Ia memberi waktu hingga akhir Oktober bagi instansi yang serapan anggarannya rendah untuk memperbaiki kinerja.

 Jika tidak, dana akan dialihkan ke program lain yang lebih siap dijalankan. "Agar setiap rupiah dari APBN benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat," tegasnya.

 Selain kementerian dan lembaga, Purbaya menyoroti sejumlah pemerintah daerah yang dinilai belum optimal mengelola anggaran. Ia bahkan berencana melakukan kunjungan langsung untuk memberikan pembinaan.

 “Mungkin kita akan ajarkan bagaimana mengelola anggaran dan membelanjakannya dengan baik,” katanya.

 Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Sugiyono Madelan mengatakan, jika ingin memastikan efektivitas penggunaan APBN, pengawasannya harus dilakukan sejak awal tahun.  “Menjelang akhir tahun biasanya anggaran pasti diserap demi menghindari Sisa Anggaran Lebih (SAL),” ujarnya  Jumat (31/10/2025).

 Menurut Sugiyono, tantangan terbesar justru terletak pada rasionalitas fiskal, yakni keseimbangan antara penerimaan negara, kebutuhan belanja, dan realisasi program politik Presiden Prabowo Subianto. Sugiyono menyarankan, Purbaya mencari solusi yang lebih struktural agar pendapatan negara dan program prioritas presiden bisa berjalan berimbang.

 “Kemampuan menjelaskan arah kebijakan fiskal akan mengurangi resistensi di lapangan,” tambahnya.

 Sementara itu, Pengamat Komunikasi Politik Hendri Satrio menilai langkah Purbaya melakukan sidak bukan hal yang keliru selama berada dalam lingkup kewenangannya. “Kalau datang ke Bea Cukai atau Direktorat Jenderal Pajak, itu masih di bawah Kementerian Keuangan, jadi wajar,” ujar Hendri.

 Menurutnya, masalah baru akan muncul apabila sidak dilakukan ke instansi di luar ranah Kemenkeu. “Tapi, selama tujuannya baik, yakni memantau serapan anggaran, tidak ada yang perlu dipersoalkan,” katanya.

 Langkah Purbaya, tambah Hendri, dapat dimaknai sebagai bentuk pengawasan langsung agar kinerja birokrasi tetap disiplin dan penggunaan anggaran negara lebih akuntabel.

Read More

Gubernur Banten jamin warga miskin tetap dilayani meski DTSEN berubah

 

Gubernur Banten, Andra Soni (Kemeja putih) ,Ketika Berbincang dengan pasien RSUD Banten

 

LEBAK KONTAK BANTEN  – Gubernur Banten, Andra Soni, memastikan masyarakat tidak mampu yang masuk dalam kategori Desil 1 hingga Desil 7 tetap mendapatkan jaminan pembiayaan layanan kesehatan di seluruh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Pembiayaan tersebut dapat dilakukan melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) maupun program BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai langsung oleh APBD Provinsi Banten.

Kebijakan ini disampaikan Andra Soni saat menerima aspirasi masyarakat Kecamatan Malingping terkait kendala penggunaan layanan kesehatan menggunakan SKTM dan BPJS-PBI akibat klasifikasi data DTSEN yang menempatkan sebagian warga pada Desil 6–10. Aspirasi itu disampaikan saat kunjungan kerja Gubernur ke RSUD Malingping, Kabupaten Lebak, Rabu (29/10/2025).

Menanggapi hal tersebut, Gubernur langsung memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk memastikan setiap masyarakat berhak mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan administrasi.

“Tugas kita adalah melayani. Rumah sakit ini dibangun untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau ada yang sakit dan belum punya BPJS, tetap kita layani terlebih dahulu tanpa menunggu kelengkapan administrasi,” tegas Andra Soni.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menanyakan langsung kualitas pelayanan RSUD Malingping kepada pasien dan keluarga. Warga menilai tenaga kesehatan telah memberikan pelayanan yang ramah dan baik, namun mereka berharap penambahan fasilitas tempat tidur karena sering penuh ketika jumlah pasien meningkat.

“Secara umum rumah sakit ini sangat ramai. Ini satu-satunya rumah sakit yang dekat dengan beberapa wilayah, bahkan ada pasien dari Pandeglang. Artinya, fasilitas harus ditingkatkan, jumlah dokter ditambah, dan ruang perawatan dibuat lebih layak serta manusiawi. Kita fasilitasi agar kenyamanan pelayanan semakin baik,” ujar Andra.

Dengan kebijakan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat Desil 1 hingga 7 ini, Andra Soni menegaskan komitmen Pemprov Banten untuk menjamin layanan kesehatan yang mudah dijangkau dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi masyarakat tidak mampu.

“Kita pastikan masyarakat tidak mampu tetap mendapatkan layanan kesehatan tanpa terkendala administrasi. Karena kesehatan adalah hak setiap warga,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti, menjelaskan bahwa munculnya klasifikasi baru DTSEN dari Kementerian Sosial berdampak pada banyaknya masyarakat yang keluar dari daftar penerima BPJS-PBI APBN, sehingga sebagian warga kesulitan mengakses layanan kesehatan.

“Solusinya dari Pak Gubernur tadi, bagi masyarakat Desil 1 sampai Desil 7 yang memerlukan layanan kesehatan di empat rumah sakit milik Pemprov Banten akan kita akomodasi pembiayaannya melalui BPJS-PBI APBD Provinsi Banten,” jelas Ati.

Ia menambahkan, Pemprov Banten juga telah merencanakan penambahan kuota 50 ribu penerima manfaat BPJS-PBI pada tahun 2025, sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, agar daerah dengan kemampuan fiskal tinggi memenuhi kewajiban pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin minimal 21 persen dari kebutuhan wilayahnya.

Adapun RSUD Malingping saat ini memiliki 124 tempat tidur dan berstatus rumah sakit tipe C. Dengan meningkatnya kebutuhan layanan, Dinas Kesehatan berencana menambah kapasitas rawat inap serta ruang operasi—yang saat ini baru tersedia tiga ruang.

Dinas juga telah menyiapkan lahan pengembangan dan akan mengusulkan penambahan bangunan dalam rencana penguatan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah selatan Banten.

Read More

Ekpedisi Menarik Gunung Selasih yang Terkait Cerita Kerajaan Saunggalah

 

 

Gunung Selasih memiliki beberapa keunikan sehingga layak untuk didaki sampai ke puncaknya yang memiliki ketinggian 1.188 meter di atas permukaan laut (mdpl).

 

BANDUNG KONTAK BANTEN - Deretan gunung berada di kawasan tenggara Kota Bandung, antara lain Gunung Mandalawangi, Gunung Pangradinan, Gunung Masigit, Gunung Buleud, Gunung Selasih, Gunung Kasur, Gunung Tikukur, Pasir Jugul, dan Gunung Pulus. Mungkin hanya Gunung Mandalawangi dan Gunung Pangradinan yang cukup populer dan lumayan sering dikunjungi para pendaki.

Mengulik salah satunya, Gunung Selasih memiliki beberapa keunikan sehingga layak untuk didaki sampai ke puncaknya. Gunung Selasih berada di wilayah administratif Desa Karangtunggal, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung.

 

apabila ditarik garis lurus, jaraknya sekitar 29 kilometer ke arah tenggara dari pusat Kota Bandung. Untuk sampai kaki Gunung Selasih dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat, yakni sekitar 1,5 jam. 

Puncak Gunung Selasih memiliki ketinggian 1.188 meter di atas permukaan laut (mdpl), menurut peta Rupa Bumi Indonesia (RBI). Masih banyak hal mengenai Gunung Selasih selain lokasi maupun ketinggiannya. Berikut enam fakta menarik Gunung Selasih yang dirangkum Tim Lifestyle Liputan6.com dari berbagai sumber. 

1. Terkait dengan Kerajaan Saunggalah

Di Kawasan Wisata Karang Gantungan, terdapat tembok prasasti yang menceritakan secara singkat sejarah tempat ini. Diceritakan bahwa situs ini berkaitan dengan Kerajaan Saunggalah. Tetapi tidak dijelaskan secara detail apakah Kerajaan Saunggalah ini yang ada hubungannya dengan Ciung Wanara atau kerajaan berbeda yang berdiri di sekitar lokasi. 

2. Asal-usul Nama

Nama Gunung Selasih diambil dari nama seorang putri. Dalam legenda asal-usul Majalaya, terdapat penggalan cerita tentang seorang putri yang bernama Putri Sela Asih. 

Dinamakan demikian, lantarn sebagai bayi perempuan dia ditemukan di antara sela-sela pohon oleh seorang pimpinan rombongan penjahat bernama Ki Dasta. Singkat cerita putri tersebut jatuh cinta dengan seorang pangeran, namun tidak direstui, hingga kasur mereka sebagai tempat malam pengantin berubah jadi Gunung Selasih. 

Dalam versi lain, Gunung Selasih bukanlah jelmaan seorang putri. Dikisahkan, Putri Selasih adalah anak dari penguasa Kerajaan Saunggalah, yaitu Dewi Nimbang Waringin, yang dititipkan kepada Embah Karang.

3. Kawasan Wisata Jadi Cagar Budaya

Wisata Karang Gantungan, sebagai tempat Gunung Selasih sudah ditetapkan sebagai situs cagar budaya oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Sekarang ini yang menjadi juru peliharanya adalah Abah Cece Bukhory yang tinggal di Desa Salamungkal. Ia menggantikan para pendahulunya, Eyang Anom (Alm.), Wa Punduh Eunyon (Alm.) dan Eyang Karnata (Alm.).

4. Jalur Pendakian

Untuk mencapai puncak Gunung Selasih, ada dua jalur yang sering digunakan, yaitu jalur Legokpego dengan melintasi lereng Gunung Kasur dan jalur Karang Gantungan di Dusun Pasir Tumenggung, Kampung Salamungkal, Cilodong. Jalur kedua lebih direkomendasikan, sebab titik awal pendakiannya lebih mudah ditemukan.

Dari Kota Bandung, untuk menuju lokasi Wisata Karang Gantungan, kita bisa mengarahkan kendaraan melewati jalan Ciwastra-Margacinta, terus menuju Sapan dan masuk ke jalan raya Cicalengka-Majalaya, kemudian menuju Jalan raya Cilodong di Kecamatan Paseh. Bisa juga pendaki melintasi Jalan Terusan Buahbatu menuju Bojongsoang, kemudian Jalan Laswi Ciparay-Majalaya, sebelum mengarah ke Jalan Cilodong.

Di Jalan Cilodong, Anda akan melewati Kampung Pasirpanjang, Salamungkal, Bingkur, dan Pasir Tumenggung. Adapun gerbang Wisata Karang Gantungan berada di Dusun Pasir Tumenggung. Jika ingin memanfaatkan bantuan petunjuk daring, kita bisa mengetikkan kata “Wisata Karang Gantungan Majalaya" yang merupakan titik awal pendakian.

5. Terdapat Hutan Keramat

Wisata Karang Gantungan dengan ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut, sehingga membuat pendakian terasa tak terlalu berat. Selisih garis ketinggian dengan puncak sekitar 288 mdpl saja.

Dari Kawasan Wisata Karang Gantungan, ada dua jalan setapak yang bisa kita pilih. Jalan di sebelah kanan, yang ada gapura dan tembok prasasti, membawa kita menuju kawasan hutan keramat Karang Gantungan, sementara jalan lurus berbatu langsung mengantar kita menuju puncak gunung.

6. Banyak Sekawanan Monyet

Keunikan Karang Gantungan adalah populasi kawanan monyet yang sangat banyak. Jadi jangan kaget bila tiba-tiba dari semak atau dari atas pohon, monyet-monyet bermunculan. Konon monyet-monyet ini adalah para penunggu sejak dahulu, yang ada kaitannya dengan kisah legenda situs ini.

 

 

Read More

Jadwal Pertandingan BRI Super League Hari Ini, Sabtu 1 November 2025

 

 

JAKARTA KONTAK BANTEN   BRI Super League 2025/2026 kembali menghadirkan pertandingan menarik pada Sabtu (1-11-2025).

Dua laga seru akan dipertandingkan sebagai bagian dari pekan ke-11 kompetisi yang sangat dinanti oleh para penggemar sepak bola.

Pertandingan pertama akan mempertemukan Bhayangkara FC melawan Persita Tangerang. Laga ini akan berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung.

Kedua tim memiliki motivasi tinggi untuk meraih poin penuh demi memperbaiki posisi di klasemen.

Selanjutnya, pada malam harinya, Bali United akan berhadapan dengan Persib Bandung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.

Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat kedua tim memiliki sejarah rivalitas yang kuat dan merupakan duel 'tim juara'.

Jadi, jangan lewatkan aksi seru dari tim-tim terbaik Indonesia!

Berikut ini informasi jadwal pertandingan BRI Super League 2025/26, Sabtu (1-11-2025)

Jadwal Pertandingan BRI Super League

Sabtu, 1 November 2025

Bhayangkara Presisi Lampung FC vs Persita Tangerang

Stadion: PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung

Kick-off: 15.30 WIB

Live: Indosiar

Live streaming: Vidio

 Bali United vs Persib Bandung

Stadion: I Wayan Dipta, Gianyar

Kick-off: 19.00 WIB

 

Read More

DPRD Banten Dorong Pemkab Serang Perbarui Data Kemiskinan

 

Wakil Bupati Serang M. Najib Hamas menerima perwakilan DPRD Banten saat reses di Pendopo Pemkab Serang.

 

KAB. SERANG  KONTAK BANTEN  DPRD Banten mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang untuk melakukan pembaruan data kemiskinan. Hal itu menyusul adanya rencana pemerintah pusat untuk menggelontorkan bantusan tunai langsung dan tidak langsung.

Hal itu disampaikan Ishak, Anggota DPRD Banten dari Faksi PAN sekaligus Ketua Tim Reses DPRD Banten di Pendopo Pemkab Serang, Jumat (31/10/2025).

Disampaikan Ishak, Presiden Prabowo Subianto berencana menggelontorkan bantuan langsung tunai dan non tunai. Namun, dari sisi data masih menjadi persoalan mendasar, khususnya di masyarakat.

“Kami mendapat masukan dan aspirasi dari masyarakat, soal pembaruan data. Karena ada warga yang sudah keluar dari kemiskinan masih dapat (bantuan),” kata Ishak.

Untuk itu, DPRD Banten mendorong Pemkab Serang segera memperbaharuai data tersebut.

“Karena kita kan nggak punya kewenangan, itu yang punya kabupaten/kota makanya kami minta disegerakan,” katanya.

Selain persoalan kemiskinan, lanjut Ishak, perdolan infratsruktur dan kesehatan juga menjadi aspirasi masyarakat.

“Soal jalan lingkungan, kesehatan masyarakat di Kabupaten Serang bisa terpenuhi. Karena reses ini masyarakat nggak milih-milih ini komisi mana. Makanya harus ada sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Ishak juga mensosialisakan program-program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

“Di Provinsi itu ada program Bang Andra (Bangun Jalan Desa Sejahtera-red). Di Kabupaten Serang ada delapan titik tahun ini yang dibangun baik yang sudah teralisasi maupun yang akan dikerjakan,” katanya.

“Mudah-mudahan tahun depan program Bang Andra di Kabupaten Serang bisa bertambah,” tambahnya.

Read More

Kejari Serang Tetapkan Tersangka Baru di Kasus Korupsi BUMD PT SBM

 

KOTA SERANG  KONTAK BANTEN  – Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang kembali menetapkan satu orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Serang Berkah Mandiri (SBM).

Tersangka baru kini berinisial IGN CKR resmi ditahan pada Kamis (30/10/2025).

“Pada hari ini tim penyidik Kejari Serang telah melakukan penahanan terhadap tersangka berinisial IGN CKR. Penetapan ini merupakan hasil pengembangan dari perkara sebelumnya, yaitu dugaan korupsi pengelolaan PT Serang Berkah Mandiri sejak tahun 2019 hingga 2025,” ujar Plt Kasi Intel Kejari Serang, Meryon Hariputra.

Menurut Meryon, IGN CKR merupakan direktur dari sebuah perusahaan berinisial ITA yang menjalin kerja sama dengan PT SBM pada tahun 2019.

Kata dia, kerja sama tersebut meliputi sektor pengelolaan pelabuhan, kapal, dan sewa lahan dengan nilai kontrak mencapai Rp800 juta.

“Pada tahun 2023 kontrak itu diputus. Namun, direktur perusahaan tersebut sempat menyetorkan uang ke PT SBM sebanyak dua kali, yaitu Rp900 juta dan Rp200 juta. Di tahun yang sama, uang tersebut justru ditarik kembali oleh Direktur PT SBM terdahulu, IS, lalu diserahkan secara tunai kepada tersangka CKR,” jelas Meryon.

Dari hasil penyelidikan, kata dia, total kerugian keuangan negara akibat pengelolaan PT SBM yang telah terverifikasi mencapai Rp5,8 miliar.

Sementara, tersangka CKR diduga menikmati hasil korupsi sebesar Rp1,61 miliar.

“Uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara keuangan. Ia kini telah ditahan di Rutan Serang untuk 20 hari ke depan,” sambungnya.

Lokasi kerja sama antara PT SBM dan perusahaan ITA diketahui berada di Pulau Ampel, Desa Margasari.

Meryon menambahkan, penyidik masih terus mendalami peran sejumlah pihak lain yang diduga terlibat.Terkait kemungkinan adanya tersangka baru, kita tunggu perkembangan hasil penyidikan selanjutnya,” ucapnya.

Diketahui sebelumnya, kasus dugaan korupsi ini merupakan lanjutan dari perkara yang sebelumnya menjerat Isbandi Ardiwinata Mahmud, mantan Direktur Utama PT Serang Berkah Mandiri.

Dengan begitu, kasus tersebut menjadi salah satu deretan panjang persoalan hukum di tubuh BUMD milik Pemerintah Kabupaten Serang itu.

 

Read More

Diskominfo Tangerang Gandeng BPS dan Matana University Tingkatkan Literasi Statistik

 

 

 

TANGERANG KONTAK BANTEN  Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap pentingnya pengelolaan data yang berkualitas, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tangerang bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang serta Matana University dalam penyelenggaraan Gerakan Literasi Statistik.

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk nyata pembinaan statistik sektoral yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan kemampuan perangkat daerah dalam membaca, memahami, serta memanfaatkan data sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Gerakan Literasi Statistik menjadi langkah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas data sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Melalui kegiatan ini, para peserta yang terdiri dari perwakilan berbagai perangkat daerah dibekali dengan pengetahuan dasar mengenai konsep statistik, teknik pengumpulan data, hingga cara menginterpretasikan data agar dapat menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan mudah dipahami.

Kepala Bidang Statistik Sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang, Dra. Budi Lestari, M.Si, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor ini menjadi wujud komitmen bersama dalam membangun tata kelola data yang lebih baik di Kabupaten Tangerang.

“Dengan dukungan akademisi dan pembina data, diharapkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral terus meningkat,” ujar Budi Lestari.

Sementara itu, BPS Kabupaten Tangerang dan Matana University turut memberikan dukungan melalui pendampingan teknis dan akademis agar penerapan literasi statistik tidak hanya berhenti pada tataran teori, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata dalam kegiatan pemerintahan sehari-hari. Kolaborasi ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga statistik, dan dunia pendidikan dalam menciptakan ekosistem data yang kuat dan berkelanjutan.

Langkah kolaboratif ini sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat ekosistem Satu Data Kabupaten Tangerang, yang bertujuan mewujudkan integrasi dan konsistensi data lintas sektor. Melalui Satu Data, diharapkan seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat mengacu pada sumber data yang sama, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan terukur.

Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, Diskominfo Kabupaten Tangerang bersama BPS dan Matana University optimistis bahwa peningkatan literasi statistik akan menjadi langkah penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berbasis data dan informasi yang valid menuju Kabupaten Tangerang yang semakin cerdas, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

Read More

Wali Kota Serang Lantik 269 Pejabat di Pasar Kepandean ini Pesan Walikota

 

KOTA SERANG KONTAK BANTEN – Sebanyak 269 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang resmi dilantik oleh Wali Kota Serang, Budi Rustandi, pada Jumat (31/10/2025).

Menariknya, prosesi pelantikan kali ini digelar di Pasar Kepandean, salah satu kawasan yang tengah ditata sebagai bagian dari program revitalisasi pasar rakyat di Kota Serang.

Wali Kota Serang, Budi Rustandi, menjelaskan bahwa pemilihan lokasi pelantikan di pasar merupakan upaya untuk memperkenalkan hasil penataan pasar kepada para pejabat sekaligus mengingatkan pentingnya peran ekonomi kerakyatan.

“Saya ingin para pejabat mengenal langsung pasar yang kita tata ini. Selain itu, sekalian biar mereka berinteraksi dan berbelanja di sini,” ujar Budi.

Dalam arahannya, Budi menegaskan agar seluruh pejabat yang baru dilantik mampu bekerja lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Saya tekankan, mereka harus betul-betul bekerja membantu saya dan warga Kota Serang. Tahun depan kita sudah menerapkan sistem merit, jadi yang tidak menunjukkan kinerja baik akan dievaluasi,” tegasnya.

Budi juga menyampaikan bahwa penerapan manajemen talenta berbasis kinerja akan menjadi landasan utama dalam penempatan jabatan ke depan. Ia menegaskan, kepala daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengevaluasi dan mengganti pejabat yang tidak menunjukkan performa optimal.

Selain itu, dirinya memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk puskesmas, guna memastikan kedisiplinan dan produktivitas ASN.

“BKD harus aktif melakukan sidak, bukan hanya saat ada pelanggaran. Ini bagian dari terapi agar ASN bekerja lebih maksimal,” ujar Budi.

Sementara itu, Plt Kepala BKPSDM Kota Serang, Murni, menjelaskan bahwa pelantikan kali ini mencakup 69 pejabat administrator, 162 pejabat pengawas, dan 38 pejabat fungsional.

Menurutnya, jumlah awal yang diusulkan mencapai 300 orang, namun sebagian belum dapat dilantik karena masih menunggu persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Beberapa jabatan belum bisa dilantik karena masih menunggu perteknya, terutama dari bidang kependudukan dan catatan sipil,” terang Murni.

Ia juga menambahkan bahwa pelantikan lanjutan akan segera dilakukan setelah seluruh persetujuan teknis diterima.

Selain itu, Murni menuturkan bahwa arahan Wali Kota agar pejabat mencari potensi pendapatan sejalan dengan upaya Pemkot memperkuat kondisi fiskal daerah.

“Kita tahu di awal tahun sempat ada pengurangan pendapatan sekitar Rp186 miliar. Dengan pejabat baru yang lebih kreatif dan produktif, kita harapkan PAD Kota Serang bisa meningkat,” ungkapnya.

Pelantikan di Pasar Kepandean tersebut menjadi simbol komitmen Pemkot Serang untuk menghadirkan birokrasi yang dekat dengan masyarakat, adaptif terhadap perubahan, dan berorientasi pada hasil.

Read More

Program Magang Kerja Tingkatkan Kompetensi dan Daya Saing Anak Muda

 

 

JAKARTA KONTAK BANTEN   Langkah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang meluncurkan program Magang Nasional dengan insentif setara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) diikuti Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta. Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengapresiasi Program Magang Pra Kerja yang dirancang untuk memberikan kesempatan bagi para lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) selama enam bulan.

Tujuannya agar peserta magang punya pengalaman kerja di perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Peserta magang juga akan menerima uang saku sebesar Rp2,5 juta per bulan selama masa jalani program magang.

“Memang angka pengangguran di Jakarta sudah melampaui batas toleransi 3 persen. Hari ini kita sudah di angka 6,4 persen dan ini perlu solusi bersama,” ujar Khoirudin lewat keterangan resminya, Jumat, 31 Oktober 2025.

Legislator PKS itu menilai, program tersebut sangat bagus sebagai langkah strategis dalam menekan angka pengangguran di ibukota. Program magang juga dapat menjadi jembatan bagi para lulusan muda untuk memasuki dunia kerja.

“Siapa tahu dari magang ada yang betul-betul bagus dan langsung diterima kerja. Ini bentuk nyata persiapan kita dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan,” ungkap Khoirudin.

Selain itu, ia juga mendorong Disnakertransgi untuk terus berinovasi dalam menyiapkan calon tenaga kerja yang siap bersaing di pasar kerja.

Program Magang Pra Kerja bisa menjadi salah satu solusi nyata dalam meningkatkan kompetensi generasi muda Jakarta. Sekaligus menekan angka pengangguran.

“Ke depan, kita juga perlu menyiapkan cara lain untuk membuka lapangan kerja baru, termasuk mendorong masyarakat agar bisa menciptakan lapangan kerja sendiri,” pungkas Khoirudin.

Read More

Wabup Amir Ajak Anggota DPRD Banten Membangun Lebak

 

Wabup Lebak Amir Hamzah sedang menerima kunjungan kerja Anggota DPRD Banten, di ruang kerjanya, Kamis (30/10).

 

LEBAK  KONTAK BANTEN  Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Lebak Amir Hamzah, mengajak Anggota DPRD Banten bersinergi untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Lebak. Hal itu disampaikan saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Anggota DPRD Banten Dapil Lebak, di Ruang Kerja Wabup Lebak, Kamis (30/10).

Pada kesempatan itu, Wabup Amir memaparkan program kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, baik di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan bahkan soal pemekaran Cilangkahan.

 Untuk mewujudkan itu semua menurut Wabup Amir, perlu adanya sinergitas antara eksekutif dengan legislatif khususnya DPRD Provinsi Banten. Sebab tegas dia, kondisi saat ini Pemkab Lebak terbatas dalam mewujudkan pembangunan.

 “Sinergitas antara eksekutif dan legislatif seperti ini lah yang harus kita bangun, mengingat pemerintah sendiri memiliki keterbatasan dalam membangun Kabupaten Lebak,” katanya.

 Wabup juga mengungkapkan tentang persoalan tidak ada industri yang mengelola padi di wilayah Kabupaten Lebak. Maka dari itulah, dia mengajak kepada para Anggota DPRD Lebak untuk mencari solusi supaya berdiri industri gabah di Lebak.

 Dia juga mengungkapkan, persoalan 

Ternyata satu-satunya harta berharga yang kita miliki padi, tidak dikelola industrinya di kita (Lebak).

 “Dari data yang kita miliki produksi gabah kita itu melimpah, tapi itu produksi gabah ternyata 90 persen di bawa keluar Lebak, 10 persen diolah di Lebak. Kalau 90 persen gabah yang keluar itu bisa kita tahan, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Lebak. Makanya harus berdiri di Lebak,” tandasnya.

 Sementara, salah seorang Anggota DPRD Provinsi Banten Daerah Pemilihan (Dapil) Lebak, H. Oong mengatakan, kedatangan ia bersama jajaran Anggota DPRD Banten lainnya, dalam rangka menyerap aspirasi dan membahas persoalan yang ada di Lebak.

 “Kami membahas terkait persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Lebak. Tentu saja berbagai persoalan yang ada, harus segera dituntaskan bersama-sama,” katanya.

 Dia juga memastikan, bakal terus bersinergi dengan Pemkab Lebak. Apalagi katanya, ada dorongan dari masyarakat agar pihaknya membangun sinergitas dengan Pemkab Lebak.

 “Anggota Dewan berasal dari Dapil-nya masing-masing ini, punya aspirasi dari warganya, dan memohon kepada kami adanya sinergi antara Pemkab Lebak dengan DPRD Provinsi Banten,” tandas H. Oong.

 Untuk diketahui, turut hadir pada kegiatan itu, Asisten Daerah (Asda) Pembangunan dan Perekonomian Sekertariat Daerah (Setda) Lebak, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Kepala Bagian Kesra Setda Lebak, serta perwakilan anggota DPRD Provinsi Banten.

Read More

Catatan Redaksi Waspadai Kemiskinan Sistimik ?

 

 

Kemiskinan merupakan fenomena yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sosial. Ia merupakan pembawaan dan sangat tergantung dari karakter masyarakat, keluarga, dan watak manusia. Karena itu, selalu dijumpai kemiskinan di tengah-tengah masyarakat.

 

Ada yang menyebutkan bahwa di Banten saat ini tidak ada yang miskin. Gelontoran pariwisata yang menjadin penopang kehidupan sosial ekonomi di Tanah Jawara  dinilai sebagai faktor utama yang menjadi pendorong kesejahteraan.

 

Akan tetapi, seperti yang diutarakan di atas, kemiskinan itu pembawaan yang sangat tergantung dari karakter masyarakat dan lingkungan alamnya. Maka sesungguhnya kemiskinan tetap dijumpai di Banten . Tidak hanya di daerah pegunungan tengah dijumpai kemiskinan itu, bahkan di lokasi-lokasi industri pariwisata yang paling pesat pun masih dijumpai. Bahkan, sangat ironis. Silakan jalan-jalan ke daerah Bukit dan tempat pariwisata di  Provinsi Banten

 

Dengan demikian yang paling mungkin dilakukan pemerintah sebagai pembuat kebijakan adalah menekan jumlah kemiskinan. Cara inilah bentuk rasionalitas pemerintah untuk kebijakan politik yang dilakukan. Jadi, kalau Gubernur Banten  hendak menekan kemiskinan sampai titik kisaran satu persen, karena itulah kebijakan yang paling mungkin dapat dilakukan.

 

Akan tetapi, yang harus diperhatikan bahwa dalam konteks kemiskinan, teori dan pola pemahaman tentang kemiskinan tersebut sering menjebak. Akibatnya, antara fakta dengan teori dan pemahaman sering kali tidak nyambung dan mengejutkan. Batasan kemiskinan sering  kabur. Misalnya secara sederhana, masyarakat miskin adalah mereka yang mempunyai rumah dengan lantai dan tembok dari tanah.

 

Mungkin mereka itu miskin tetapi bisa jadi mereka yang memiliki rumah seperti itu disiplin membersihkan rumah sehingga terhindar dari penyakit. Dengan definisi seperti itu, mereka yang mempunyai gubuk terbuat dari bata dan lantai dari bata dengan ukuran 6 x 5 meter misalnya, tidak masuk orang miskin. Padahal, itulah satu-satunya lahan yang dimiliki.

Termasuk juga mereka yang mempunyai atau menempati tempat tinggal di perumahan yang sangat sederhana. Banyak dari mereka yang tinggal di tempat ini berlokasi di kota dan pola hidupnya sangat semrawut.

 

Pengukuran kemiskinan dengan memakai asupan gizi dan kalori per hari, merupakan cara yang baik untuk melihat kondisi kemiskinan masyarakat. Miskin dapat disebabkan oleh kekurangan asupan gizi dan kalori sehingga masyarakat tidak dapat beraktivitas secara maksimal.

 

Maka diasumsikan jika asupan ini mencukupi, masyarakat akan dapat bekerja dengan baik dan dengan demikian akan mampu menghilangkan kemiskinannya secara mandiri. Kelemahannya, cara ini rumit dan kontinuitasnya kurang terjamin. Belum tentu asupan gizi tersebut berlangsung konstan setiap hari bahkan setiap minggu. Demikian juga dengan pengukuran kemiskinan yang didasarkan pada penghasilan bulanan.

 

Dengan demikian, yang diperlukan sekarang adalah justru kontinuitas observasi dan survei kemiskinan oleh cabang pemerintahan yang paling bawah, yang paling bersentuhan dengan masyarakat. Survei tahunan terhadap kemiskinan perlu dilakukan oleh pemerintah, diumumkan secara terbuka dan dengan itulah dibuat kebijakan-kebijakan baru terhadap daerah yang disurvei.

 

Dengan cara seperti ini akan dapat “diobati” masyarakat atau keluarga yang tetap miskin, tergelincir menjadi miskin atau bertambah miskin. Sebaliknya akan didapatkan model untuk menekan dan mencegah kemiskinan apabila dilihat anggota masyarakat yang telah mampu meningkatkan kesejahteraannya.

Di Provinsi Banten, secara geografis relatif mudah melakukan survei ini karena jarak antardesa tidak terlalu jauh dari pusat pemerintahan dan juga sarana untuk mencapai rumah-rumah penduduk tersebut tidak terlalu jauh. Bandingkan dengan tempat-tempat lain di luar Provinsi Banten yang posisi geografisnya sangat jauh dari pusat pemerintahan.

Ada hal lain yang perlu diperhatikan, yang jauh lebih berbahaya dari kemiskinan itu sendiri, yaitu pemiskinan. di provinsi Banten, pemiskinan inilah yang harus diwaspadai. Kemiskinan adalah sebuah keadaan, kondisi di mana seseorang atau keluarga yang hidupnya berada di bawah kondisi layak menurut ukuran yang sudah ada. Tetapi pemiskinan adalah sebuah proses yang dalam hal ini adalah proses menuju miskin yang dapat dilihat dan dirasakan secara langsung atau tidak langsung.

 

Bahkan, pemiskinan ini dapat berlangsung secara sistematis, dapat digerakkan oleh tangan dan pikiran yang tidak kelihatan. Pemiskinan yang tidak dirasakan merupakan kondisi yang paling berbahaya.

 

Kemiskinan merupakan kondisi nyata yang bukan tidak mungkin telah memunculkan kesadaran kepada mereka yang miskin. Dengan adanya kesadaran, akan mudah melakukan pemberantasan kemiskinan dan mudah mengedukasi orang untuk beranjak dari kemiskinan. Akan tetapi, orang yang mengalami pemiskinan tidak mempunyai perasaan seperti itu sehingga susah sekali untuk menyadarkannya. Mereka merasa selalu mampu dengan sumber daya yang dimiliki. Padahal di sekitar dan melekat padanya, proses pemiskinan justru sedang terjdi. Ini banyak dan mungkin masif terjadi di Banten

Penurunan jabatan pegawai pemerintah yang kedapatan korupsi dan penyitaan harta kekayaannya, tidak sekadar  sebagai bentuk penghukuman tetapi merupakan proses untuk memiskinkannya secara sistematis. Dan secara global, negara-negara yang mendapat bantuan dana dengan syarat lunak dari lembaga donor, bisa jadi juga sebuah proses pemiskinan yang tidak kelihatan karena lembaga ini berwenang mengatur pembangunan di negara bersangkutan.

Secara mikro, kita harus hati-hati juga menerima kredit apa pun yang murah dengan berbagai syarat karena berpotensi menguras sumber daya yang kita miliki. Ini merupakan proses pemiskinan tidak kelihatan.

Yang paling mengkhawatirkan adalah  penjualan tanah yang kini seolah menjadi kebiasaan. Dalam konteks pembelajaran “kaya-miskin”, hasil penjualan tanah ini benar-benar menipu. Perasaan kaya mempunyai uang tetapi sesungguhnya sumber daya utama dalam keluarga itu hilang.

Tanah bukan saja memberi penghasilan tetapi justru dapat memberi pijakan bagi manusia untuk berpikir dan mengembangkan nalar. Inilah sumber utama kehidupan itu. Penjualan tanah merupakan proses pemiskinan yang sangat kentara tetapi sangat tidak dirasakan oleh masyarakat.

Berkaitan dengan tanah tersebut, ada dua hal yang juga menjadi sumber pemiskinan sosial. Yang pertama adalah pembiaran tanah lahan. Di sebagian (besar) daerah  banyak terlihat sawah dan ladang terbengkalai. Kondisinya sudah mirip belantara. Pembiaran ini adalah proses pemiskinan yang memengaruhi sikap, dan selanjutnya keturunan.

Sikap akan berubah menjadi pesimis dan akhirnya berkeinginan menjual tanah. Jika tanah terjual, sumber daya keturunan pasti berkurang. Padahal, apabila tanah diolah dengan manajemen modern, akan mempunyai pendapatan yang jauh lebih besar dibanding pegawai hotel.

Yang kedua adalah gengsi untuk bekerja mengelola tanah. Gengsi ini membuat tanah jadi terbengkalai dan dari situlah kemudian memunculkan tanah yang terbengkalai tersebut.

Jangan dilupakan, upacara besar-besaran yang hanya memamerkan simbol tanpa tahu maknanya, juga adalah proses pemiskinan.  Sejak saat ini, masyarakat harus rajin mencari makna ritual dan berani memutuskan untuk menyederhanakan ritual. Dana, tenaga, waktu yang dihabiskan untuk ritual adalah komponen pemiskinan yang paling nyata di sana.

Maka, jika ingin menekan kemiskinan pemiskinan inilah yang harus dibenahi terlebih dahulu. Dihapus! Tanpa itu, pada masa depan akan banyak terjadi kemiskinan 

Oleh: dr. M. Amin (direktur Poverty Care)

Read More

Seperti Disapa Ayah Sendiri, Pekerja Migran Terharu Bertemu Prabowo Di Korsel

 

Presiden Prabowo Subianto menyapa para pekerja migran di Korsel. (Foto: Tim Media Presiden)

KOREA KONTAK BANTEN  Suasana haru dan penuh kehangatan menyelimuti pertemuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Gyeongju, Korea Selatan. Dalam kesempatan itu, banyak pekerja migran mengaku tersentuh oleh perhatian dan sikap ramah Presiden, yang mereka anggap seperti sosok ayah di tanah perantauan.

Salah satu pekerja migran, Martinus Andi Irawan, menceritakan rasa bangga dan harunya bisa bertemu langsung dengan Presiden Prabowo, yang tengah berada di Korea Selatan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025.

Martinus, pria asal Jawa Timur yang telah bekerja di industri manufaktur kapal sejak 2018, mengatakan bahwa Presiden Prabowo menunjukkan perhatian yang tulus kepada para PMI. “Bapak Presiden tadi sempat bertanya sudah berapa lama saya bekerja di Korea, keluarga tinggal di mana, dan apakah saya betah di sini,” tutur Martinus, Kamis (30/10/2025).

Menurut Martinus, perhatian itu terasa sangat personal dan penuh empati. Ia bahkan merasa seolah sedang disapa oleh sosok ayah sendiri.
“Saya sangat terkesan dengan pertanyaan Bapak Presiden. Beliau seperti sosok seorang bapak bagi kami. Kami memang merindukan ayah,” ucapnya dengan mata berkaca-kaca.

Ia menilai, kehadiran Presiden Prabowo menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap para pekerja migran yang berjuang di luar negeri. Martinus menyebut momen tersebut sebagai pengalaman berharga yang akan selalu ia kenang.

“Saya merasa bangga, karena ini kesempatan yang sangat langka bisa menyapa langsung Bapak Presiden,” ujarnya.

Lebih lanjut, Martinus berharap Indonesia ke depan dapat menjadi negara industri yang kuat seperti Korea Selatan, agar masyarakat bisa bekerja dan sejahtera di negeri sendiri. “Harapan saya, semoga bangsa kita bisa menjadi bangsa industri seperti Korea,” pungkasnya.

Kehadiran Presiden Prabowo di Korea Selatan dalam forum KTT APEC 2025 juga menjadi simbol komitmen Indonesia memperkuat kerja sama ekonomi, industri, dan kesejahteraan rakyat, termasuk bagi jutaan warga Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Read More

Biaya Haji 2026 Rata-rata Turun Rp 2 Juta

 

 

JAKARTA KONTAK BANTEN - Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang mengatakan terdapat penurunan rata-rata biaya haji sekitar Rp 2 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Rp 87.409.366 yang disepakati itu turun rata-rata sebesar Rp 2 juta dari BPIH yang ditetapkan Kementerian Haji dan Umrah untuk tahun 2026. Sebelumnya, yakni sebesar Rp 89.410.259 per calon jemaah haji.

Kemudian, dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung calon jemaah sebesar Rp 54.194.366 turun Rp 1.237.385 dari Bipih 2025 yang sebesar Rp 55.431.751 per orang.

 Sementara itu, subsidi yang ditanggung BPIH untuk biaya haji 2026 juga turun sebesar Rp 763.508 dari nilai manfaat tahun 2025 sebesar Rp 33.978.508 ke Rp 33.215.000 pada 2026. Oleh karena itu, biaya haji 2026, rata-rata turun sebesar Rp 2 juta per orang.

 Marwan menegaskan penurunan biaya tidak akan mengurangi kualitas layanan. “Penurunan biaya ini tidak akan mengurangi standar pelayanan kepada jamaah,” ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

 Ia menambahkan, Komisi VIII dan Pemerintah telah memastikan seluruh aspek pelayanan tetap terjaga, mulai dari pemondokan, konsumsi, transportasi darat dan udara, hingga layanan di Tanah Suci.

 Marwan mengapresiasi kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mencatatkan surplus sekitar Rp 149 miliar. Surplus tersebut dinilai menjadi cadangan penting untuk menopang keberlanjutan subsidi nilai manfaat bagi jamaah.

 Setelah penetapan BPIH 2026, jamaah akan melunasi biaya sebesar Rp 54,19 juta dikurangi setoran awal Rp 25 juta dan saldo virtual account sekitar Rp 2,7 juta. Dengan demikian, pelunasan yang harus dibayarkan jamaah diperkirakan sekitar Rp 26,49 juta. Jamaah juga akan menerima pengembalian biaya hidup (living cost) sebesar Rp 3,3 juta sehingga biaya riil yang dibayarkan menjadi sekitar Rp 23,19 juta.

Dengan efisiensi dan pengelolaan keuangan yang baik, jamaah justru mendapat keringanan,” kata Marwan.

 Senada, Anggota Komisi VIII DPR, Muhammad Husni juga memastikan jika pelayanan kepada jamaah haji Indonesia tidak akan berkurang meskipun biaya haji turun. “Kita akan mengawasi pelayanan kepada jemaah,” ujar dia.

 Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Ahmad Zaky Zakaria mempertanyakan pelayanan terhadap jemaah akan berkurang. Sebab, biaya yang dikurangi adalah biaya Masyair.

 Masyair adalah biaya layanan selama puncak ibadah haji di tiga lokasi penting: Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). “Biaya Masyair itu dari Saudi Riyals (SAR) 2.700 tahun 2025 menjadi SAR 2.300,” ungkap Zaky.

 Pengurangan biaya Masyair ini sangat mengkhawatirkan karena menjadi puncaknya haji.

 Untuk melihat lebih jauh bagaimana pandangan Ahmad Zaky Zakaria terkait penurunan biaya haji sebesar Rp 2 juta, berikut wawancaranya.

 Kemarin, DPR dan Pemerintah sepakat menurunkan biaya haji sebesar 2 juta rupiah per jemaah. Apa pendapat Anda?

 Penurunan biaya ini menurut analisa kami itu disebabkan beberapa hal: Pertama, menurunnya biaya Masyair dari SAR 2.700 tahun 2025 menjadi SAR 2.300 tahun 2026. Kedua, rencana penurunan jumlah hari otomatis mengurangi biaya ca­tering. Dan ketiga, biaya-biaya yang tidak diperlukan.

 Menurut Anda, apakah penurunan biaya Masyair itu layak atau tidak?

 Kami mendengar saat ini biaya Masyair Indonesia sebesar SAR 2300 adalah biaya Masyair termurah sedu­nia, bahkan negara-negara Afrika pun biaya Masyair-nya lebih mahal dari Indonesia.

 Memangnya kenapa kalau biaya Masyair lebih murah?

 Tentu hal ini mengkhawatirkan, apakah ini disebabkan karena pelayanan lebih kurang atau karena jamaah kita paling banyak.

 Apakah penurunan biaya haji ini akan berdampak terhadap pelayanan haji?

 Harus bisa dipastikan bahwa penu­runan biaya Masyair (Armuzna) tidak mengurangi layanan, karena sangat beresiko sekali kalau turunnya pelayanan dipuncak haji, karena kesuksesan haji ditentukan dari kesuksesan penyelenggaran selama di Armuzna di tanggal 8-13 Dzulhijjah. Karena penyelenggaran haji di Makkah dan Madinah relatif tidak ada masalah.

 Menurut Anda, seharusnya jangan biaya Masyair yang dikurangi, ya?

 Iya. Ke depan kalau Pemerintah masih mau menurunkan biaya haji, semestinya jangan komponen biaya Masyair (Armuzna) yang dikurangi.

 Biaya apa saja. Bisa Anda jelaskan?

 Seperti di sektor penempatan/per­hotelan haji Makkah dan Madinah (yang sejak dulu yang paling riskan dalam hal bidding harga dan potensi mark up), tender catering selama haji, negosiasi ulang harga tiket penerbangan (minyak bumi terus menurun) dan yang paling signifikan sejauh mana BPKH bisa berinvestasi lebih baik sehingga bisa menaikan nilai manfaat dari pengelolaan dana haji.

Read More