KBRI Tehran Imbau WNI Tingkatkan Kewaspadaan di Iran

 Tehran - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tehran, Iran, mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) di Iran. Imbauan tersebut diunggah melalui akun Instagram @indonesiaintehran terkait dengan perkembangan situasi dalam negeri dan kawasan.

Imbauan ini disampaikan untuk meningkatkan kewaspadaan dan memastikan keselamatan warga Indonesia selama berada di wilayah tersebut. Dalam surat imbauannya, KBRI menekankan pentingnya setiap WNI menjaga keselamatan diri sendiri dan keluarga saat melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Kedutaan meminta warga untuk tetap waspada, namun tidak panik, serta meminimalkan risiko dalam situasi yang mungkin tidak menentu. Selain itu, KBRI Tehran mendorong agar WNI menjaga komunikasi secara intensif dengan pihak kedutaan.

Warga diminta untuk menginformasikan kondisi diri dan keberadaan mereka kepada KBRI. Hal tersebut bertujuan agar koordinasi dapat berjalan lancar, terutama bila situasi darurat terjadi.

Imbauan tersebut juga menekankan pentingnya menghindari kerumunan dan daerah rawan, serta membatasi pergerakan seminimal mungkin. Langkah ini dimaksudkan untuk meminimalkan potensi terjebak dalam situasi berisiko atau insiden yang tidak diinginkan.

KBRI juga mengingatkan warga untuk menyimpan barang berharga dan dokumen penting di tempat yang aman. Warga diimbau memastikan telah memproses laporan diri dan keluarganya kepada KBRI sebagai bagian dari langkah keamanan dan pemantauan.

Kedutaan menekankan agar WNI selalu mengikuti perkembangan situasi keamanan setempat melalui sumber informasi resmi dan terpercaya. Pihak KBRI juga meminta warga untuk mematuhi arahan otoritas terkait agar keselamatan diri dan keluarga tetap terjaga

Read More

PKS Dorong Percepatan Pembangunan Hunian Tetap Korban Banjir di Lebak

BANTEN KONTAK BANTEN   DPRD Banten mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi penyintas banjir bandang di Kampung Cigobang, Desa Banjarsari, Kecamatan Lebakgedong, Kabupaten Lebak, yang hingga kini masih bertahan di hunian sementara.

Dorongan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Banten, Gembong Rudiansyah.
Ia mengaku prihatin karena para korban banjir bandang masih belum menempati hunian tetap meski bencana terjadi hampir lima tahun lalu. Ia menegaskan DPRD Banten akan mengawal agar pembangunan huntap segera direalisasikan.

“Kita mendorong agar pembangunan hunian tetap ini bisa segera dilaksanakan. Rencananya memang akan ditangani oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pada 2026,” ujar Gembong, Jumat 16 Januari 2026.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Lebak, saat ini diminta menyelesaikan aspek administrasi sebagai syarat pembangunan huntap oleh pemerintah pusat.

“Tadi dilaporkan progres administrasi sudah hampir selesai, mungkin tinggal sekitar 15 persen lagi. Kalau ini tuntas, pembangunan huntap bisa segera dimulai,” katanya.

Menurut Gembong, keterlambatan pembangunan huntap selama ini disebabkan oleh persoalan status lahan. Lahan yang sebelumnya milik Perhutani baru bisa digunakan setelah proses hibah diselesaikan.

“Persoalan lahan sekarang sudah clear. Perhutani sudah menghibahkan dan lahannya siap menampung seluruh warga terdampak,” jelasnya.

Meski demikian, ia mengakui besaran anggaran pembangunan huntap dari pemerintah pusat hingga kini belum diumumkan secara resmi. Karena itu, DPRD Banten berencana memfasilitasi pertemuan lintas instansi guna memastikan kepastian pembangunan.

“Kami akan dorong pertemuan dengan kementerian terkait, Pemprov Banten, dan Pemkab Lebak. Jangan sampai daerah sudah siap, tapi realisasinya masih tertahan di pusat,” tegas Gembong.

DPRD Banten berharap percepatan pembangunan hunian tetap dapat segera memberikan kepastian dan keadilan bagi para penyintas banjir bandang Lebakgedong.

Read More

Masjid Kasepuhan Tangerang Raya Diresmikan, Ribuan Jamaah Tumpah Ruah di Cilongok

 

TANGERANG  KONTAK BANTEN  Ribuan jamaah tumpah ruah memadati kawasan Kompleks Al-Istiqlaliyyah, Cilongok, Kecamatan Pasar Kemis, Kamis malam (15/1/2026). Mereka hadir untuk memperingati Isra Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW sekaligus menyaksikan peresmian Masjid Kasepuhan Tangerang Raya Al-Istiqlaliyyah.

Suasana khidmat terasa sejak awal acara. Peresmian masjid dihadiri langsung oleh Gubernur Banten dan Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid, serta para Paduka Yang Mulia raja dan sultan Nusantara yang tergabung dalam Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN). Nuansa religius berpadu dengan nilai-nilai budaya yang kental sepanjang rangkaian kegiatan.

Dalam sambutannya, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menegaskan bahwa peringatan Isra Mi’raj dan peresmian Masjid Kasepuhan Tangerang Raya bukan sekadar seremoni keagamaan, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali nilai-nilai spiritual dan persatuan.

“Masjid ini bukan sekadar bangunan fisik yang megah, melainkan rumah suci tempat sujud, pusat persaudaraan, serta mercusuar nilai-nilai keimanan dan peradaban. Dari masjid inilah diharapkan lahir doa-doa yang menguatkan dan langkah-langkah kebaikan bagi masyarakat,” ujar Maesyal Rasyid.

Ia menambahkan, keberadaan Masjid Kasepuhan Tangerang Raya diharapkan menjadi pusat ibadah, dakwah, dan pembinaan umat, sekaligus memperkuat harmoni sosial di tengah masyarakat Kabupaten Tangerang.

“Mari kita makmurkan masjid ini bersama-sama. Semoga dari tempat ini tumbuh masyarakat yang berakhlak mulia, rukun, dan Kabupaten Tangerang senantiasa diberkahi Allah SWT,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Tangerang juga menerima penganugerahan pin kehormatan dari Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN). Penganugerahan itu merupakan bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya, adat, serta persatuan bangsa.

Acara peresmian Masjid Kasepuhan Tangerang Raya turut dihadiri pimpinan Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyyah, Abuya Tohawi Romli (Abah Entoh), unsur Forkopimda Kabupaten Tangerang, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, santri, serta jamaah dari berbagai wilayah di Tangerang Raya

Read More

Tiga Kampus di Tangerang Tolak Pilkada Dipilih DPRD

 TANGERANG  KONTAK BANTEN — Gelombang penolakan terhadap wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung atau dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terus bergulir. Kali ini, penolakan datang dari gabungan mahasiswa tiga kampus di Kota Tangerang, yakni STISNU, Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), dan Universitas Yuppenyek.

Puluhan mahasiswa dari ketiga kampus tersebut menggelar aksi unjuk rasa di depan Pusat Pemerintahan (Puspem) Kota Tangerang, Kamis (15/1/2026). Mereka menyuarakan penolakan terhadap rencana perubahan mekanisme Pilkada yang dinilai berpotensi menggerus kedaulatan rakyat.

Koordinator Lapangan aksi, Aditya Nugraha, menegaskan bahwa pihaknya secara tegas menolak skema Pilkada yang ditentukan oleh DPRD. Menurutnya, mekanisme tersebut berisiko meminimalkan partisipasi publik dan mencederai prinsip-prinsip demokrasi.

“Karena apa? Keterlibatan masyarakat sangat minim ketika peraturan itu disahkan. Padahal, dalam Pilkada, peran masyarakat sangat penting,” ujar Aditya di sela-sela aksi.

Ia menilai suara rakyat bukan sekadar formalitas dalam demokrasi elektoral, melainkan bentuk kontrol sosial terhadap pemimpin yang dipilih. Ketika hak tersebut dihilangkan, kata dia, maka ruang kritik dan pengawasan publik akan semakin menyempit.

Aditya juga menyoroti kondisi sosial yang masih dihadapi masyarakat, khususnya di Kota Tangerang. Ia menyebut, meskipun kepala daerah saat ini dipilih secara langsung oleh rakyat, masih banyak warga yang kesulitan mengakses pendidikan dan pekerjaan.

“Pemimpin yang dipilih langsung saja masih banyak yang tidak memiliki nilai kerakyatan. Kita lihat, masih banyak masyarakat yang tidak bisa sekolah dan tidak punya pekerjaan. Apalagi jika nanti kepala daerah dipilih oleh DPRD. Kita tidak tahu mereka berasal dari mana dan kepentingan apa yang mereka bawa,” tegasnya.

Terkait alasan efisiensi anggaran yang kerap dijadikan dalih perubahan sistem Pilkada, Aditya menilai argumen tersebut tidak berdasar. Menurutnya, jika pemerintah benar-benar ingin melakukan penghematan, evaluasi seharusnya diarahkan pada program-program lain yang menyedot anggaran besar.

“Kalau alasannya biaya Pilkada terlalu besar, itu tidak masuk akal. Yang seharusnya dievaluasi adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah berani menggelontorkan anggaran hingga Rp335 triliun dari APBN 2026 untuk program tersebut,” katanya.

Lebih lanjut, Aditya menegaskan bahwa aliansinya menghendaki Pilkada tetap dilaksanakan secara langsung dengan melibatkan masyarakat luas dalam proses demokrasi.

“Kami ingin Pilkada tetap seperti biasa, melibatkan masyarakat dalam memilih kepala daerah maupun presiden. Kedaulatan rakyat itu sangat penting dan suara rakyat harus menjadi pertimbangan utama,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, para mahasiswa mendesak Pemerintah Kota dan DPRD Kota Tangerang untuk berani menyatakan sikap menolak wacana Pilkada tidak langsung. Mereka juga menegaskan akan terus melakukan perlawanan apabila usulan tersebut tetap dipaksakan.

“Kami tidak akan diam. Kami akan terus menyuarakan hal ini agar masyarakat Kota Tangerang tahu bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD itu mencederai demokrasi dan menghilangkan kedaulatan rakyat,” pungkas Aditya.

Read More

Libur Isra Miraj: Ganjil-Genap di Jakarta Tak Berlaku Hari Ini, Kendaraan Bebas Melintas

 

JAKARTA KONTAK BANTEN- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meniadakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap pada Jumat, 16 Januari 2026. Peniadaan ini dilakukan seiring dengan peringatan Hari Libur Nasional Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah.

“Iya, besok libur nasional maka kebijakan Ganjil Genap ditiadakan," ujar Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dikonfirmasi, Kamis (15/1/2026). 

 Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1497 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, Nomor 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026.

 Dengan adanya penetapan Isra Miraj sebagai hari libur nasional, maka kebijakan ganjil genap secara otomatis tidak diberlakukan di wilayah DKI Jakarta.

 Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menjelaskan bahwa peniadaan ganjil genap telah sesuai dengan regulasi daerah yang berlaku. Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019.

 Pergub DKI Jakarta No 88 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (3): Pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu dan HARI LIBUR NASIONAL yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

 Meski kebijakan ganjil genap ditiadakan, Dishub DKI Jakarta tetap mengingatkan masyarakat agar menjaga ketertiban dan keselamatan selama berkendara, terutama di tengah potensi peningkatan volume kendaraan saat hari libur.

“Diimbau kepada #TemanDishub untuk selalu tertib berkendara dan mengutamakan keselamatan di jalan," tulis keterangan tersebut.

Read More

Pemprov Banten Masih Tunggu Arahan Pusat Soal Penguatan Status Ibu Kota

 

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda) Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Furqon saat diwawancarai wartawan

SERANG  KONTAK BANTEN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten masih menunggu keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penguatan status Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten.

Penegasan secara administratif tersebut dinilai penting, meskipun secara de facto pusat pemerintahan Provinsi Banten telah lama berada di Kota Serang.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda) Setda Provinsi Banten, Furqon, mengatakan kajian penetapan Kota Serang sebagai ibu kota provinsi telah disusun oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Serang dan dikirimkan ke Kemendagri sekitar satu bulan lalu.

“Kajian dari Kota Serang sudah kami kirimkan ke Kemendagri. Selanjutnya akan dibahas, lalu akan ada peraturan tersendiri yang menyatakan ibu kota Provinsi Banten berada di Kota Serang,” kata Furqon, Kamis (15/1/2026).

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten disebutkan bahwa ibu kota Provinsi Banten berada di Serang. Namun, saat aturan tersebut disahkan, administrasi Kota Serang belum terbentuk.

Kota Serang baru berdiri sebagai daerah otonom delapan tahun setelah Provinsi Banten resmi dibentuk.

Menurut Furqon, penguatan status ibu kota tidak akan dilakukan melalui revisi undang-undang pembentukan provinsi. Pemerintah pusat, kata dia, kemungkinan akan menetapkannya melalui peraturan pemerintah.

“Kalau tidak salah, biasanya bentuk aturannya peraturan pemerintah. Tidak akan merevisi undang-undangnya, tetapi ada penunjukan khusus bahwa ibu kota Provinsi Banten berada di Kota Serang,” jelasnya.

Ia menambahkan, pembentukan Kota Serang sejak awal memang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Provinsi Banten. Salah satu pertimbangannya adalah kebutuhan akan daerah otonom yang secara administratif menjadi ibu kota provinsi.

“Dulu disebutnya Serang saja karena Kota Serang belum terbentuk. Sekarang ini dilakukan penguatan dari kondisi tersebut,” ujarnya.

Terkait dampak belum adanya penetapan administratif terhadap jalannya pemerintahan, Furqon menilai hal itu tidak terlalu berpengaruh. Selama ini, aktivitas pemerintahan provinsi tetap berjalan normal di Kota Serang.

“Saya belum tahu ke depan, setelah peraturan pemerintah itu terbit, apakah akan ada pengaruh lain. Yang pasti, posisinya akan lebih kuat, baik secara de facto maupun de jure, bahwa ibu kota Provinsi Banten berada di Kota Serang,” tuturnya.

Read More

Tak Berizin dan Tanpa Kontribusi, Walikota Cilegon Klaim Siap Tutup Tambang Ilegal

 

KOTA CILEGON KONTAK BANTEN  – Walikota Cilegon, Robinsar mengklaim Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon komitmen bakal menutup seluruh aktivitas tambang ilegal yang masih beroperasi di wilayahnya. Langkah tegas tersebut mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Banten.

Penegasan itu disampaikan Robinsar usai melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah. Salah satu agenda pertemuan tersebut membahas persoalan pertambangan di Kota Cilegon.

Robinsar mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Banten melalui tim bidang mineral telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan terhadap aktivitas pertambangan, khususnya tambang yang diduga tidak memiliki izin resmi.

“Alhamdulillah, tim dari provinsi sudah turun langsung untuk mengecek tambang-tambang yang diduga ilegal. Untuk yang tidak berizin, jelas harus ditertibkan,” ujar Robinsar, Rabu (14/1/2026).

Ia menegaskan, aktivitas pertambangan tanpa izin tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Sebaliknya, keberadaan tambang ilegal justru menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar.

“Kalau tidak punya izin, berarti itu ilegal. Tidak ada kontribusi pendapatan, malah merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. Jadi tidak ada alasan untuk dipertahankan,” tegasnya.

Terkait langkah penutupan, Robinsar menyatakan kesiapan penuh Pemerintah Kota Cilegon untuk mendukung kebijakan tersebut, meski kewenangan pertambangan berada di tingkat provinsi. Ia optimistis Pemerintah Provinsi Banten akan bertindak tegas terhadap seluruh tambang yang tidak legal.

“Untuk tambang yang tidak legal, tentu siap ditutup. Itu kewenangan Pemprov, dan saya yakin Pemerintah Provinsi Banten mendukung penuh langkah penertiban ini,” katanya.

Selain penertiban tambang ilegal, Pemerintah Kota Cilegon juga akan menginisiasi program penanaman pohon, reboisasi, dan penghijauan dalam waktu dekat. Program tersebut diproyeksikan sebagai langkah jangka panjang pengendalian banjir sekaligus upaya menghadapi dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.

Read More

Catatan Redaksi Makna Isra Miraj, Sejarah dan Relevansinya di Zaman Sekarang

Isra Mi'raj adalah salah satu peristiwa monumental dalam sejarah Islam yang menyimpan makna spiritual yang mendalam bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dalam sebuah malam yang penuh berkah, Nabi Muhammad Shallallaahu 'Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem, sebelum melanjutkan perjalanan ke langit hingga Sidratul Muntaha. Di sanalah, beliau menerima perintah agung untuk melaksanakan salat lima waktu.

Perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan juga sebuah perjalanan spiritual yang menunjukkan kebesaran dan kasih sayang Allah kepada Rasul-Nya. Isra Mi'raj menjadi simbol kedekatan antara manusia dan Tuhannya melalui ibadah salat. Dalam momen yang penuh makna ini, umat Islam diajarkan tentang arti ketaatan, keimanan, dan kesabaran dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan.

Lebih dari itu, Isra Mi'raj juga menegaskan bahwa setelah masa-masa sulit, Allah akan senantiasa memberikan penghiburan dan kekuatan kepada hamba-Nya yang beriman. Oleh karena itu, tak heran jika peringatan Isra Mi'raj setiap tahun menjadi momentum penting untuk merenungkan kembali spiritualitas dan memperkuat keimanan kita. Mari kita sambut peristiwa agung ini dengan penuh rasa syukur dan keikhlasan!

3. Tujuan dan Hikmah Isra Miraj

Isra Mi'raj bukan sekadar perjalanan luar biasa, melainkan sebuah peristiwa monumental yang sarat dengan makna spiritual dan moral bagi umat Islam. Salah satu hikmah yang paling mendalam adalah penetapan salat lima waktu, yang menjadi tiang penyangga ibadah dalam Islam. Salat bukan hanya sekadar kewajiban ritual; ia merupakan latihan disiplin, pembersihan hati, dan pengingat akan kehadiran Allah dalam setiap langkah kehidupan kita.

Selain itu, peristiwa ini menegaskan pentingnya keimanan terhadap hal-hal ghaib, mengajak umat untuk mempercayai kebesaran Allah yang melampaui batas akal manusia. Seperti sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq yang tanpa ragu menerima kisah Isra Mi'raj, peristiwa ini menjadi ujian iman bagi umat Islam untuk tidak hanya percaya pada yang terlihat, tetapi juga pada kekuatan Allah yang tak terjangkau oleh pandangan mata

4. Makna Salat dalam Kehidupan

Salat lima waktu bukan sekadar kewajiban, melainkan sebuah warisan agung dari peristiwa Isra Mi'raj yang menegaskan betapa pentingnya hubungan spiritual antara manusia dan Allah SWT. Dalam pandangan Imam al-Munawi, salat diibaratkan sebagai mi'raj bagi setiap orang beriman, di mana mereka dapat secara langsung mengungkapkan segala keluh kesah kepada Sang Pencipta tanpa ada penghalang.

Setiap gerakan rukuk dan sujud bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga simbol kerendahan hati dan ketundukan total di hadapan-Nya. Lebih dari itu, salat mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan diri, mengatur waktu dengan bijak, dan menumbuhkan ketenangan dalam menjalani liku-liku kehidupan sehari-hari.

5. Relevansi Isra Miraj di Era Modern

Meskipun peristiwa Isra Mi'raj terjadi lebih dari 14 abad yang lalu, pesan-pesan yang terkandung di dalamnya tetap hidup dan relevan di tengah kesibukan dunia modern saat ini. Salat lima waktu, misalnya, mengajarkan umat Islam tentang pentingnya disiplin waktu, memberikan jeda di tengah hiruk-pikuk kehidupan.

Selain itu, nilai-nilai spiritual yang diajarkan mengingatkan kita untuk menjaga keseimbangan antara urusan duniawi dan akhirat. Praktik wudhu pun menekankan pentingnya kebersihan fisik dan spiritual, yang sangat dibutuhkan di era yang penuh tekanan ini.

Dalam kesibukan sehari-hari, salat menjadi momen berharga untuk introspeksi dan refleksi diri, membantu menenangkan pikiran, meredakan stres, dan mengarahkan kembali fokus hidup kita pada hal-hal yang bermakna serta diridhai oleh Allah SWT

6. Pelajaran dan Nilai Moral dari Isra Miraj

Dari momen agung Isra Mi'raj, umat Islam diingatkan akan pelajaran berharga yang bisa diambil. Pertama, keimanan yang kokoh adalah kunci untuk menghadapi berbagai ujian hidup, seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW yang tetap tegar dalam dakwah meski di tengah kesulitan. Kedua, peristiwa ini mengajarkan bahwa setiap tantangan pasti diiringi dengan pertolongan Allah SWT.

Selain itu, makna "mi'raj" yang berarti "naik" melambangkan perjalanan spiritual manusia menuju puncak kedewasaan. Dalam liku-liku kehidupan, setiap individu pasti mengalami pasang surut, namun dengan iman dan keteguhan hati, kita bisa mencapai tingkat spiritual yang lebih tinggi. Isra Mi'raj menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus belajar, beribadah, dan memperbaiki diri demi meraih ridha Allah SWT.

7. Kapan Isra Miraj 2026 Diperingati?

Tanggal 27 Rajab dalam kalender Hijriah diperingati sebagai Isra Mi'raj, yang pada tahun ini jatuh pada hari Jumat, 16 Januari 2026, menurut Kalender Hijriah Indonesia dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. Momen istimewa ini menjadi kesempatan emas bagi umat Islam untuk memperdalam kualitas ibadah dan menguatkan spiritualitas mereka.

Peringatan Isra Mi'raj biasanya dimeriahkan dengan beragam kegiatan keagamaan, mulai dari pengajian, ceramah, hingga doa bersama. Selain mengenang peristiwa agung ini, tujuan utamanya adalah untuk menghidupkan kembali semangat beribadah dan menumbuhkan rasa cinta yang mendalam kepada Rasulullah SAW.

Read More

Gubernur Andra Soni Tegaskan Banten Siap Jadi Tuan Rumah PON

BANTEN KONTAK BANTEN  Gubernur Banten Andra Soni, menerima kunjungan kehormatan dari dua legenda tenis meja Indonesia, Ling Ling Agustin dan Evi Sumendap, di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Selasa (13/1/2026) kemarim.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari apresiasi pemerintah pusat terhadap atlet, manajemen finansial masa tua, hingga pengembangan prestasi olahraga di Provinsi Banten.Ling Ling Agustin dan Evi Sumendap merupakan atlet nasional berprestasi yang pernah mengharumkan nama bangsa di kancah internasional, di antaranya pada ajang SEA Games 1980 dan Olimpiade Barcelona 1992.

​”Alhamdulillah, hari ini saya mendapatkan kunjungan kehormatan dari idola saya. Mereka adalah legenda olahraga Indonesia, seorang Olimpian yang pernah bertanding membawa nama bangsa,” ungkap Gubernur Andra Soni.

​Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menjelaskan bahwa kedua legenda olahraga ini membawa kabar baik terkait perhatian pemerintah pusat. Keduanya menyampaikan informasi mengenai penghargaan berupa rumah bagi atlet berprestasi dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Lokasi hunian tersebut diketahui berada di wilayah Kasemen, Kota Serang.

​Selain membahas apresiasi materiil, diskusi juga berkembang ke arah literasi keuangan bagi para atlet.

“Kami berdiskusi tentang bagaimana atlet mengelola keuangannya. Tujuannya agar prestasi yang diraih saat masa produktif dapat dikelola dengan baik, sehingga tetap bermanfaat dan menjamin kesejahteraan di masa tua,” jelas Andra Soni.

​Potensi Banten sebagai Lumbung Atlet

​Gubernur menyambut positif keinginan Ling Ling dan Evi Sumendap untuk berkontribusi membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam pembinaan cabang olahraga tenis meja. Menurut Andra Soni, masukan dan dukungan dari pelaku sejarah olahraga nasional sangat krusial bagi kemajuan daerah.

​Ia juga menyoroti banyaknya atlet dan mantan atlet nasional yang memilih berdomisili di Provinsi Banten. Hal ini menjadi modal sosial yang besar bagi pengembangan olahraga daerah.

​”Banyak mantan atlet tinggal di daerah Banten. Selain Ling Ling dan Evi, ada Ismu. Kemudian di cabang bulu tangkis ada Candra Wijaya, Tontowi Ahmad, dan Hendra Setiawan,” tambahnya.

​Sementara itu, Ling Ling Agustin menyatakan dukungannya terhadap visi Gubernur dalam membangun olahraga yang tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini mencakup pembinaan mental sportivitas dan keadilan dalam ekosistem olahraga.

​Secara khusus, Ling Ling juga mendukung wacana dan keinginan Gubernur agar Provinsi Banten siap menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) di masa mendatang.

​”Insya Allah, kita semua para legenda olahraga yang tinggal di Banten mendukung keinginan Pak Gubernur,” ujar Ling Ling.

​Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Banten, Ahmad Syaukani, menambahkan bahwa kehadiran kedua legenda tersebut memberikan motivasi baru bagi pengembangan prestasi daerah. Keduanya telah menyatakan kesiapan untuk menyumbangkan tenaga dan pengalaman demi kemajuan tenis meja Banten.

​”Terkait mantan atlet nasional yang bermukim di Banten, kami akan mengatur agenda silaturahmi lanjutan. Hal ini dilakukan untuk menggalang dukungan serta sinergi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga di Provinsi Banten secara menyeluruh,” pungkas Ahmad Syaukani.

Read More

Iran Tegaskan Tak Akan Tinggal Diam Hadapi Ancaman Amerika Serikat

 JAKARTA KONTAK BANTEN Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menegaskan bahwa Teheran tidak akan tinggal diam menghadapi retorika ancaman yang dilontarkan Amerika Serikat. Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, dalam percakapan telepon dengan Kepala Divisi Keamanan Internasional Kementerian Luar Negeri Swiss, Gabriel Luechinger.

“Meskipun Iran memandang pendekatan positif Swiss sebagai hal yang perlu, Iran tidak akan tinggal diam menghadapi retorika ancaman AS,” ujar Larijani, seperti dikutip kantor berita Tasnim, Kamis (15/1/2026).

Dalam percakapan tersebut, Larijani juga memuji peran konstruktif Swiss yang dinilai konsisten membantu meredakan ketegangan serta berkontribusi dalam penyelesaian berbagai krisis internasional sebelumnya.

Situasi di Iran sendiri tengah memanas sejak akhir Desember 2025, ketika gelombang aksi protes merebak di sejumlah wilayah. Demonstrasi dipicu kekhawatiran publik atas melonjaknya inflasi akibat melemahnya nilai tukar mata uang lokal, rial Iran.

Aksi unjuk rasa semakin intensif sejak 8 Januari 2026, menyusul seruan dari Reza Pahlavi, putra Shah Iran yang digulingkan pada Revolusi 1979. Pada hari yang sama, pemerintah Iran dilaporkan memblokir akses internet di sejumlah wilayah.

Di beberapa kota, demonstrasi berujung bentrokan dengan aparat keamanan. Para pengunjuk rasa meneriakkan slogan-slogan kritik terhadap pemerintah, sementara laporan media menyebutkan adanya korban di pihak demonstran maupun aparat keamanan.
Sementara itu, sebagaimana dikutip dari Antara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada akhir Desember lalu menyatakan akan mendukung serangan baru terhadap Iran jika Teheran melanjutkan pengembangan program rudal dan nuklirnya.

Di tengah gelombang protes yang masih berlangsung, Trump kembali melontarkan ancaman akan melakukan serangan besar apabila demonstran dibunuh. Ia juga menyatakan siap mendukung rakyat Iran jika situasi memburuk.

Read More

ASDP Buka Akses Penyeberangan Baru, Mobilitas Masyarakat Kian Terhubung

JAKARTA KONTAK BANTEN  PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menghadirkan akses transportasi laut baru bagi masyarakat kepulauan melalui pengoperasian lintasan penyeberangan Banggai–Paisulamo–Dungkean. Lintasan perintis ini mulai beroperasi sejak Selasa (13/1/2026) dan diharapkan memperkuat mobilitas warga sekaligus mendukung pergerakan logistik antarpulau di Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah.

Penyeberangan tersebut dilayani oleh KMP Teluk Tolo dengan jadwal teratur. Kehadiran lintasan ini menjadi solusi atas keterbatasan akses transportasi yang selama ini dirasakan masyarakat, sekaligus membuka ruang pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata.

Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, menegaskan bahwa pengoperasian lintasan perintis ini merupakan bagian dari peran ASDP dalam memastikan konektivitas wilayah kepulauan tetap terjaga.

“Lintasan perintis ini kami operasikan untuk memastikan mobilitas masyarakat dan distribusi logistik berjalan seimbang. Akses yang terbuka akan mempercepat pergerakan orang, memperlancar pengiriman hasil produksi, serta memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat setempat,” ujar Heru.

Dukungan juga disampaikan oleh Wakil Bupati Banggai Laut, Ablit H. Iyas. Ia menilai kehadiran penyeberangan terjadwal sangat penting bagi masyarakat kepulauan yang selama ini bergantung pada sarana transportasi terbatas.

“Keberadaan lintasan penyeberangan ini sangat membantu masyarakat. Selain memudahkan mobilitas warga, layanan ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banggai Laut,” ungkap Ablit.

Pada tahap awal operasional, lintasan Banggai–Paisulamo–Dungkean beroperasi dua kali dalam sepekan, setiap Selasa dan Kamis. Kapal berangkat dari Pelabuhan Banggai pada pagi hari dan kembali pada sore hari, sehingga memberikan kepastian waktu perjalanan bagi penumpang maupun pengangkutan barang.

KMP Teluk Tolo memiliki kapasitas angkut penumpang dan kendaraan yang memadai untuk mendukung distribusi kebutuhan pokok serta hasil pertanian dan perikanan. Dengan kapasitas tersebut, lintasan ini juga diharapkan dapat mendorong pengembangan potensi pariwisata daerah.

Melalui layanan penyeberangan perintis ini, ASDP menegaskan komitmennya dalam menghadirkan transportasi publik yang andal dan inklusif, sekaligus memperkuat konektivitas dan pembangunan berkelanjutan di wilayah kepulauan.

Read More

Menag: Isra Mikraj Momentum Bangkit, Merawat Alam dan Merajut Toleransi

JAKARTA KONTAK BANTEN  Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW tahun 1447 Hijriah (H)/2026 Masehi (M) tidak hanya menjadi momentum spiritual bagi umat Islam, tetapi juga ruang refleksi kebangsaan di tengah ujian yang dihadapi masyarakat akibat berbagai bencana alam.

Dari Masjid Istiqlal, Jakarta, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak umat untuk memaknai peristiwa agung tersebut sebagai dorongan untuk bangkit, memperkuat kepedulian terhadap lingkungan, serta meneguhkan toleransi antarumat beragama.

Nasaruddin menjelaskan, tema peringatan Isra Mi’raj tahun ini sengaja mengangkat ekoteologi, yakni kesadaran keagamaan yang berpadu dengan tanggung jawab menjaga alam. Menurutnya, tema ini sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini.

“Inti dari peringatan Isra Mi’raj kali ini kita mengambil tema ekoteologi, karena ini sangat timely. Kita memperingati Isra Mi’raj dalam situasi masyarakat kita yang sedang diuji,” ujar Nasaruddin ditemui INDOPOSCO usai memberikan tausiyah Isra Mi’raj 1447 H/2026 M di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (15/1/2026) malam.

Ia menegaskan bahwa bencana dan kesulitan yang dialami masyarakat seharusnya tidak dipahami sebagai hukuman, melainkan sebagai proses pembelajaran dan penguatan iman.

“Kita yakinkan kepada mereka yang terdampak bencana bahwa ini adalah ujian. Dan di mana ada ujian, di situ ada kenaikan kelas. Jadi Allah akan menaikkan kelas kita, masyarakat kita,” katanya.

Menurut Menag, di balik setiap cobaan selalu tersimpan hikmah yang sering kali tidak dapat langsung dipahami manusia.

“Makanya itu kita jangan salah paham terhadap cobaan, sebab cobaan itu di baliknya ada sesuatu yang tidak kita bisa perkirakan,” lanjutnya.

Nasaruddin juga menaruh harapan besar agar peringatan Isra Mi’raj yang digelar di Masjid Istiqlal dapat diakses dan dimaknai luas oleh masyarakat.

“Yang paling penting juga hari ini kita memperingati Isra Mi’raj di Masjid Istiqlal. Diharapkan masyarakat banyak sekali yang bisa mengakses pesan dari Isra Mi’raj ini,” tuturnya.

Selain pesan keagamaan, Menag menekankan pentingnya seruan Menteri Lingkungan Hidup dalam acara tersebut agar menjadi pengingat kolektif akan tanggung jawab manusia terhadap alam.

“Pesan-pesan yang sangat penting dari Pak Menteri Lingkungan Hidup tadi itu bisa menambah kesadaran kita terhadap betapa pentingnya memelihara dan merawat lingkungan hidup kita sendiri,” tutur Nasaruddin.

Dalam konteks kebangsaan, Nasaruddin menilai pesan Isra Mi’raj sangat relevan untuk memperkuat persatuan dan toleransi beragama. Ia menegaskan bahwa semua agama memiliki bahasa moral yang sama dalam menjaga kehidupan.

“Bahasa agama itu sangat universal. Semua agama sepakat bahwa semakin sehat sebuah lingkungan hidup, maka semakin sehat umat beragama kita,” ujarnya.

Ia pun mengajak seluruh umat beragama untuk memulai toleransi dari tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

“Kesadaran bersama antara umat beragama adalah menyadarkan umatnya agar kita menghemat air, menghemat listrik, menghemat apa pun. Kita jangan melakukan sesuatu yang mubazir, karena yang mubazir itu temannya setan,” tegasnya.

Lebih jauh, Nasaruddin menjelaskan bahwa toleransi bukan berarti menghapus perbedaan, melainkan menghormatinya sebagai anugerah.

“Toleransi itu bukan berarti menyamakan yang harus berbeda, atau sebaliknya membedakan yang harus sama. Toleransi itu biarlah yang berbeda itu berbeda, dan biarlah yang sama itu tetap sama,” terangnya.

Ia menekankan bahwa perbedaan tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menjauh.

“Yang penting perbedaan itu tidak membuat kita berjarak satu sama lain. Perbedaan itu indah, konfigurasi itu indah. Indonesia ini adalah lukisan Tuhan (karya indah Tuhan yang tersusun dari keberagaman), tidak boleh diacak-acak oleh siapa pun,” tambahnya.

Peringatan Isra Mi’raj tahun ini pun tidak hanya mengajak umat menengadah ke langit melalui doa, tetapi juga menjejak ke bumi dengan kepedulian terhadap sesama dan alam. Dari Masjid Istiqlal, pesan itu bergema, ujian adalah jalan menuju kedewasaan, lingkungan adalah titipan Tuhan, dan persatuan adalah fondasi masa depan bangsa.

Read More

KPK: Penggeledahan Kantor DJP Kemenkeu Fokus pada Dua Direktorat

JAKARTA KONTAK BANTEN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan penggeledahan Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) pada Selasa (13/1/2026) ini berfokus pada dua direktorat.

“Penggeledahan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak tepatnya di Direktorat Peraturan Perpajakan, dan juga di Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, seperti dilansir ANTARA, Selasa (13/1/2026).

Budi mengatakan penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada DJP Kemenkeu periode 2021-2026.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pertama di tahun 2026 selama 9–10 Januari 2026, dan menangkap delapan orang.

KPK pada 9 Januari 2026 menyatakan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pengaturan pajak di sektor pertambangan.

Pada 11 Januari 2026, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dari OTT tersebut. Mereka adalah Kepala KPP Madya Jakut Dwi Budi (DWB), Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakut Agus Syaifudin (AGS), Tim Penilai di KPP Madya Jakut Askob Bahtiar (ASB), konsultan pajak Abdul Kadim Sahbudin (ABD), serta Staf PT Wanatiara Persada Edy Yulianto (EY).

Edy Yulianto diduga menjadi pihak pemberi suap pegawai KPP Madya Jakut sebesar Rp4 miliar untuk menurunkan biaya pembayaran kekurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) periode pajak tahun 2023, yakni semula sekitar Rp75 miliar kemudian diubah menjadi Rp15,7 miliar

Read More

Pulihkan Kerugian Negara, Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset

JAKARTA KONTAK BANTEN  Komisi III DPR RI mulai membahas pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana sebagai upaya memperkuat penegakan hukum dan memaksimalkan pemberantasan kejahatan yang bermotif keuntungan finansial.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati mengatakan RUU tersebut dirancang untuk menjerat hasil kejahatan dari berbagai tindak pidana, termasuk korupsi, terorisme, narkotika, serta tindak pidana lain yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

“Rapat kami nyatakan terbuka untuk umum,” ujar Sari saat membuka rapat pembahasan RUU Perampasan Aset di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (15/1/2026)

Pembahasan awal RUU tersebut dilakukan bersama Badan Keahlian DPR RI guna mendengarkan laporan proses penyusunan naskah akademik yang menjadi dasar perumusan regulasi.

Menurut Sari, penegakan hukum ke depan tidak boleh hanya berorientasi pada pemidanaan penjara terhadap pelaku, tetapi juga harus mampu memulihkan kerugian negara melalui mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana.

“Bagaimana aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada negara menjadi bagian penting dari upaya penegakan hukum yang berkeadilan,” jelasnya.

Dalam proses pembentukan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana, Komisi III DPR RI memastikan akan membuka ruang partisipasi publik secara luas agar regulasi yang dihasilkan memiliki legitimasi dan akuntabilitas.

Selain itu, Sari juga menyampaikan bahwa Komisi III DPR RI akan mulai membahas pembentukan RUU tentang Hukum Acara Perdata (Haper) yang pembahasannya dilakukan secara terpisah.

Sebelumnya, Badan Legislasi DPR RI telah menetapkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. RUU tersebut direncanakan dibahas oleh Komisi III DPR RI sebagai komisi yang membidangi penegakan hukum

Read More

Buka Latsar CPNS 2026, Wagub DKI Ingatkan Peran ASN di Kota Global

JAKARTA KONTAK BANTEN   Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan pentingnya kejujuran, keadilan, dan disiplin bagi calon aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Pesan tersebut disampaikan saat membuka Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2026 di Gedung Teknis, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat.

Rano mengingatkan para CPNS agar mensyukuri kesempatan menjadi bagian dari birokrasi di Ibu Kota, yang menurutnya menuntut integritas dan tanggung jawab tinggi dalam pelayanan publik.

Pelaksanaan Latsar CPNS 2026 ini digelar secara hybrid dan diikuti sebanyak 1.280 peserta. Mereka terdiri dari CPNS golongan III angkatan 186 hingga 208 serta CPNS golongan II angkatan 41 hingga 49 di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Dalam arahannya, Rano juga menekankan pentingnya penguatan identitas budaya, nasionalisme, serta pemahaman terhadap nilai-nilai Panca Prasetya Korpri yang harus diimplementasikan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

“Jakarta saat ini tidak hanya berkembang secara fisik melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga tengah bertransformasi menjadi kota global,” katanya kepada wartawan Kamis (15/1/2026).

Menurutnya, perubahan tersebut menuntut aparatur pemerintahan yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada keadilan sosial.

“Sebesar apa pun sebuah kota, ia akan rapuh jika manusianya kehilangan arah,” ujar Rano.

Karena itu, Rano menegaskan bahwa pembangunan tidak cukup dimaknai sebagai pertumbuhan gedung dan fasilitas, melainkan juga harus ditopang oleh karakter kuat dari para pengelola pemerintahan.

Peran tersebut, lanjut Rano, diharapkan dapat dijalankan para CPNS Pemprov DKI Jakarta yang mengikuti Latsar, sehingga ke depan mereka tidak hanya loyal kepada negara dan konstitusi, tetapi juga menjunjung kejujuran, menjaga martabat ASN, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

“Itulah lima simpul moral yang menentukan apakah saudara hanya menjadi pegawai atau benar-benar menjadi abdi negara,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI Jakarta Dyan Airlangga menjelaskan, dari total 1.280 CPNS, sebanyak 920 orang merupakan CPNS golongan III dan 360 orang CPNS golongan II.

Menurut Dyan, pelatihan dasar ini dirancang untuk membentuk karakter aparatur yang berintegritas serta menginternalisasi nilai inti ASN BerAKHLAK guna mendukung employer branding ASN, yakni Bangga Melayani Bangsa.

Ia merinci, Latsar CPNS golongan III angkatan 186 hingga 208 akan berlangsung pada 19 Januari hingga 2 Juli 2026. Adapun Latsar CPNS golongan II angkatan 41 hingga 49 dijadwalkan mulai 5 Maret hingga 16 Juli 2026.

Pembelajaran mandiri dan e-learning dilaksanakan dari domisili masing-masing peserta, sedangkan pembelajaran klasikal dipusatkan di The Tavia Riverside Resort, Cipayung, Bogor, Jawa Barat.

Read More

Wagub: Revitalisasi Sekolah Langkah Strategis Tingkatkan Mutu Pendidikan

 

CIPUTAT TIMUR KONTAK BANTEN -Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah menegaskan bahwa revitalisasi sarana dan prasarana sekolah merupakan langkah strategis untuk menyiapkan generasi penerus yang sukses di masa depan. Revitalisasi ini tidak hanya memperbaiki fisik bangunan, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mampu meningkatkan mutu pendidikan.

Hal tersebut disampaikan Wagub Dimyati usai menghadiri Peresmian Revitalisasi Satuan Pendidikan Wujudkan Sekolah Aman dan Nyaman se-Tangerang Raya yang dipimpin langsung Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti. Acara berlangsung di SD Ruhama Labschool Uhamka, Cireundeu, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Rabu (14/1).

 “Hari ini kita menyaksikan peresmian revitalisasi sarana dan prasarana sekolah oleh Mendikdasmen. Terlebih, pengerjaannya dilakukan secara swakelola oleh sekolah dan komite. Hal ini menumbuhkan sense of belonging atau rasa memiliki, sehingga kualitas hasilnya menjadi lebih baik,” ujar Dimyati.

 Menurut Dimyati, program revitalisasi sekolah harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan karena berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Banten. Melalui fasilitas yang memadai, guru diharapkan dapat mengajar dengan lebih profesional, bijaksana, dan penuh perhatian. Di sisi lain, peserta didik dapat belajar dalam suasana yang kondusif, yang turut mendukung pembentukan karakter spiritual dan perilaku positif.

 “Melalui revitalisasi ini, diharapkan anak-anak menjadi lebih cerdas dan gurunya semakin bermutu. Lingkungan sekolah menjadi lebih aman, nyaman, dan selamat. Intinya, upaya ini bertujuan menjadikan anak-anak sukses di masa depan,” tambahnya.

 Mendikdasmen, Abdul Mu’ti memaparkan data terkait program revitalisasi pendidikan. Untuk wilayah Tangerang Raya yang meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel), penerima bantuan tahun ini mencapai 96 sekolah dengan total nilai bantuan sebesar Rp105 miliar. Dengan rincian sekolah meliputi; 3 PAUD, 23 SD, 13 SMP, 30 SMA, 21 SMK, 2 SLB, dan 4 PKBM.

  Sementara, secara keseluruhan di Provinsi Banten, revitalisasi pada tahun 2025 mencapai Rp 380 miliar dengan total 323 sekolah. Di antaranya terdiri dari 15 PAUD, 107 SD, 75 SMP, 52 SMA, 60 SMK, 8 SLB, 1 SKB, serta 5 PKBM.

 Abdul Mu’ti menjelaskan, bahwa revitalisasi ini merupakan realisasi program hasil cepat (quick win) Presiden Prabowo Subianto. Secara nasional, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 16,9 triliun untuk 16.171 satuan pendidikan.

 “Secara bertahap diharapkan selesai pada akhir Januari 2026. Dengan revitalisasi, kita dapat memiliki sarana dan prasarana yang bermutu untuk pembelajaran yang berkualitas,” paparnya.

 Untuk tahun 2026, Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa DPR RI telah menyetujui revitalisasi lanjutan untuk sekitar 11.700 satuan pendidikan dengan anggaran sekitar Rp11 triliun. Presiden juga menargetkan penambahan hingga total 71 ribu satuan pendidikan yang diharapkan rampung pada tahun 2029.

 Menutup kegiatan tersebut, Bunda PAUD sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni berharap program ini memberikan dampak nyata. Ia mengajak seluruh ekosistem pendidikan untuk berkolaborasi menjaga fasilitas yang telah dibangun.

 “Menjadikan sekolah aman dan nyaman adalah tanggung jawab bersama. Saya mengajak peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, serta ramah anak,” pungkas Tinawati.

Read More

Setelah PAN, Golkar dan PKB Tolak Usulan E-Voting Pemilu

 

JAKARTA KONTAK BANTEN  – Setelah PAN, Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menolak usulan PDI Perjuangan (PDIP) terkait penerapan e-voting dalam Pemilu.

Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji meragukan e-voting mampu menekan politik uang. Ia menilai penerapan teknologi justru berpotensi menimbulkan persoalan baru jika tidak diaudit secara ketat. Menurutnya, sistem e-rekap saja sudah menuai polemik, apalagi e-voting yang menentukan hasil pemilihan.

 “Penyelenggaraan Pemilu tidak hanya soal efisiensi biaya, tetapi juga kualitas demokrasi dan kesejahteraan rakyat,” ujar Sarmuji, Rabu (14/1/2026).

 Sikap serupa disampaikan PKB. Ketua DPP PKB Daniel Johan menilai e-voting membutuhkan kesiapan infrastruktur, keamanan, regulasi, dan kepercayaan publik yang matang. Saat ini, mekanisme e-voting secara nasional dinilai belum siap diterapkan.

 Meski demikian, PKB menegaskan bahwa setiap opsi yang dikaji harus bertujuan menyempurnakan demokrasi, bukan justru menjadi kemunduran.

 Sebelumnya, PAN juga menolak e-voting dengan alasan rawan kejahatan siber, sulit diaudit, dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik. PDIP sendiri mengusulkan e-voting sebagai upaya menekan tingginya biaya politik Pilkada

Read More

Sempat Tertutup Longsor, Jalur arah Bayah–Cilograng Sudah Bisa Dilintas

LEBAK KONTAK BANTEN Jalan Nasional III, arah Bayah–Cilograng dan Pelabuhan Ratu, sudah dibuka. Kendaraan bisa melintasinya lagi, setelah sebelumnya tertutup tanah longsor yang terjadi pada Kamis pagi, 15 Januari 2026.

Tanah longsor terjadi sekitar tadi pagi pukul 08.00 WIB, saat hujan turun deras tanpa henti. Curah hujan tinggi diduga menjadi penyebab utama pergerakan tanah di titik rawan longsor tersebut.

Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Lebak langsung dikerahkan untuk membantu proses evakuasi material longsor. Mereka dibantu warga dan instansi terkait membersihkan jalan agar cepat dapat dilewati kembali.

Rian Nopriandi, petugas Damkar Lebak, menjelaskan proses pembersihan berjalan intens sejak awal kejadian.

“Longsor terjadi sekitar pukul 08.00 WIB saat hujan sedang deras-derasnya. Kami langsung gerak cepat bersama warga untuk evakuasi material,” ujar Rian Kamis, 15 Januari 2026.

Rian menambahkan, proses pembersihan jalan dapat diselesaikan sekitar pukul 10.30 WIB. Berkat kerja cepat tim gabungan, jalur kini kembali normal dan kendaraan bisa melintas.

“Alhamdulillah, jalan sudah bisa dilalui. Semua kendaraan sudah dapat lewat dengan aman,” katanya.

BPBD Kabupaten Lebak mencatat, daerah Bayah hingga Cilograng termasuk wilayah berisiko longsor ketika cuaca ekstrem.

Bencana tanah longsor sering terjadi di kawasan perbukitan pada musim hujan.

Penanganan dini dinilai penting untuk mengantisipasi dampak lebih luas.

Warga juga diminta waspada terhadap potensi longsor susulan karena cuaca diperkirakan masih belum stabil dalam beberapa hari ke depan.

Koordinasi antarlembaga dan dukungan masyarakat dinilai kunci dalam menjaga keselamatan masyarakat.

Read More

Dengan Komitmen, Presiden Prabowo Buktikan Swasembada Pangan

Presiden Prabowo Subianto di Karawang, Rabu, 7 Januari 2026 (Foto: Youtube Sekretariat Presiden)

JAKARTA KONTAK BANTEN  Pada 7 Januari 2026 Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan nasional Tahun 2025. Presiden Prabowo memandang bahwa pencapaian swasembada beras hanya dalam waktu satu tahun merupakan bukti kerja keras kabinetnya dan para pembantunya. 

Aktivis 98 Resolution Network melalui salah satu pemrakarsanya, Eli Salomo Sinaga, menegaskan bahwa apa yang disampaikan Presiden Prabowo adalah jawaban atas janji politiknya untuk mencapai kemandirian pangan.

"98 Resolution Network menilai komitmen kuat Presiden Prabowo dalam mewujudkan swasembada telah dibuktikan melalui sejumlah kebijakan," ujar Eli dalam keterangan tertulis, Rabu 14 Januari 2026. 

Kebijakan itu, kata Eli, mulai diterbitkannya Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 73/Kpts./OT.050/M/02/2025 Tentang Satuan Tugas Swasembada Pangan. 

Menurutnya, strategi utama dalam mencapai swasembada adalah peningkatan produksi dengan optimalisasi seluruh sumber daya lahan yang tersedia dan dukungan sumber daya manusia yang kompeten.

Eli memandang, berbagai terobosan kebijakan yang bersifat regulatif telah dibuat untuk mengatasi hambatan regulatif yang selama ini dipandang menghambat produksi pangan nasional. 

“Terobosan kebijakan cukup optimal dalam merencanakan, mengkoordinasikan, memastikan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi menyeluruh atas pencapaian program swasembada pangan,” katanya.

Dia meyakini, dengan komitmen kuat Presiden Prabowo kebijakan impor pangan yang mencekik leher kaum petani akan dapat diatasi. 

"Indonesia bisa kembali berdiri di atas kaki sendiri," tandasnya.

Read More

Dukung Penataan Ibu Kota, PMI Kabupaten Serang Resmi Serahkan Aset Kantor ke Pemkot Serang

KOTA SERANG KONTAK BANTEN  Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Serang secara resmi menyerahkan aset berupa gedung kantor yang selama ini ditempati kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Serang.

Langkah ini menjadi momentum penting dalam upaya penataan aset dan percepatan pembangunan di Ibu Kota Provinsi Banten.

Prosesi penyerahan ditandai dengan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aset oleh Ketua PMI Kabupaten Serang, Fahmi Hakim, dan Wali Kota Serang, Budi Rustandi.

Acara berlangsung khidmat di Aula Setda Lantai 2 Pemkot Serang, Senin 12 Januari 2026.

Lokasi Kantor PMI Kabupaten Serang sendiri berada di tengah Kota tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Serang, Banten.

Ketua PMI Kabupaten Serang, Fahmi Hakim, dalam sambutannya menegaskan bahwa penyerahan aset ini adalah bentuk dukungan nyata terhadap kemajuan Kota Serang.

Menurutnya, perubahan adalah sebuah keniscayaan yang harus dihadapi dengan jiwa besar demi kepentingan manajemen pemerintahan yang lebih baik.

“Suka tidak suka kita harus menghadapi perubahan dan kita sebagai orang yang berjiwa besar harus terbuka menerima perubahan tersebut dalam konteks hari ini adalah perubahan terjadi dalam urusan aset negara,” katanya.

Dalam hal ini perubahan yang dimaksud, menurut Fahmi Hakim adalah peuyerahan aset PMI Kabupaten Serang sebagai konsekuensi dari pemecahan dan konsekuensi Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi Banten.

“Sebagai Ketua PMI Kabupaten Serang saya menyatakan setuju bahwa urusan aset menjadi bagian penting sebagai instrumen manajemen pemerintah agar bisa optimal dan progresif,” ujar Fahmi.

Fahmi menyadari bahwa saat ini Kota Serang tengah berbenah secara signifikan.

Oleh karena itu, aset-aset yang berada di wilayah kota selayaknya diserahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah.

“Semoga penyerahan aset PMI Kabupaten Serang ke Pemerintah Kota Serang ini menjadi pemantik agar aset-aset yang lain juga secara ikhlas diserahkan,” katanya.

“Karena untuk membangun sebuah daerah harus memperhatikan tiga hal yaitu adaptif, kreatif, dan kolaboratif,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, Fahmi Hakim berharap dengan adanya penyerahan aset PMI Kabupaten Serang ini bisa digunakan oleh Pemerintah Kota Serang dalam rangka menumbuh kembangkan pertumbuhan ekonomi.

“Terutama dalam rangka menumbuh kembangkan investasi dan juga bisa menjadi bagian dari pendapatan dalam rangka membangun Kota Serang,” katanya.

Disisi lain, Wali Kota Serang, Budi Rustandi, menyambut baik langkah strategis yang diambil oleh PMI Kabupaten Serang.

Ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan yang diberikan dalam rangka penataan kota.

“Alhamdulillah dengan dukungan dari Ketua PMI Kabupaten, ini salah satu bentuk dukungan beliau ketika melihat Kota Serang sekarang lagi percepatan pembangunan. Walaupun satu aset, tapi sangat berarti bagi kami,” ungkap Budi Rustandi.

Wali Kota menjelaskan bahwa aset yang diserahkan tersebut memiliki peran krusial dalam rencana penataan wilayah, khususnya di kawasan depan stadion yang selama ini terlihat biasa saja.

Dengan adanya penyerahan ini, Pemkot dapat segera melakukan aksi penataan agar wajah kota menjadi lebih luar biasa.

“Semoga aset yang diserahkan hari ini menjadi awal daripada pemulihan aset-aset yang lain,” katanya.

“Kami berharap pemerintah kabupaten bisa mengikuti apa yang kami lakukan hari ini untuk bersinergi dan berkolaborasi,” harap Budi.

Melalui penyerahan aset ini, Pemkot Serang berkomitmen untuk memanfaatkannya semaksimal mungkin demi pelayanan publik dan menjadikan Kota Serang sebagai daerah yang ramah lingkungan serta menarik bagi wisatawan.

“Walaupun satu aset tapi sangat berati bagi kami. Dan tentunya ini momen yang sangat luar biasa dan bahagia di hari Senin. Yang penuh harapan ketika aset ini diserahkan kepada kami,” katanya mengakhiri.

Read More

Jazuli Juwaini Kunjungi dan Salurkan Bantuan Langsung kepada Korban Banjir Serang

KOTA SERANG KONTAK BANTEN   Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Banten II, Jazuli Juwaini, turun langsung mengunjungi dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir di sejumlah titik wilayah Kabupaten Serang dan Kota Serang, menyusul banjir yang terjadi akibat curah hujan tinggi dan kondisi infrastruktur yang rawan.

Dalam kunjungannya, Jazuli Juwaini menyambangi permukiman warga yang terendam banjir, berdialog langsung dengan masyarakat terdampak, ketua lingkungan, serta aparat pemerintah setempat. Ia juga berkoordinasi dengan Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah, yang di saat bersamaan turun di lokasi, guna memastikan penanganan darurat berjalan optimal dan kebutuhan warga dapat terpenuhi.

“Curah hujan yang tinggi ditambah kondisi infrastruktur di beberapa wilayah menyebabkan banjir sulit dihindari. Kehadiran kami di lapangan untuk memastikan warga tidak sendirian menghadapi musibah ini,” ujar Jazuli.

Jazuli menegaskan, berbagai keluhan dan kebutuhan warga yang ditemuinya akan segera disampaikan kepada pihak-pihak terkait, baik di tingkat daerah maupun pusat, agar langkah mitigasi dan penanganan banjir dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

Selain menyalurkan bantuan langsung kepada warga terdampak, Jazuli juga mengapresiasi respons cepat pemerintah kabupaten dan kota melalui BPBD yang telah melakukan berbagai upaya penanganan, seperti pemasangan pompa penyedot air, evakuasi warga, penyediaan logistik dan kebutuhan dasar, serta pendirian tempat-tempat penampungan sementara.

“Saya mengapresiasi kolaborasi dan kerja cepat pemerintah daerah bersama BPBD dan seluruh unsur terkait. Ini bukti kehadiran negara di tengah masyarakat saat menghadapi musibah,” katanya.

Secara khusus, Jazuli Juwaini meminta kepada pemerintah baik kabupaten/kota, provinsi dan pusat yang terkait untuk bersama mengatasi penyebab banjir, diantaranya dengan melakukan normalisasi sungai yang sering meluap akibat curah hujan yang tinggi. Selain itu pentingnya edukasi kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan saluran air.

Jazuli Juwaini menekankan bahwa dalam situasi bencana, seluruh elemen bangsa harus saling bekerja sama dan bergotong royong untuk meringankan beban masyarakat terdampak. Ia berharap penanganan banjir dapat terus ditingkatkan, baik dari sisi respons darurat maupun upaya pencegahan jangka panjang agar kejadian serupa dapat diminimalisir di masa mendatang.

Read More

Bupati PANDEGLANG Dewi: Keselamatan Masyarakat Prioritas Utama

 PANDEGLANG  KONTAK BANTEN  Untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak banjir tercukupi, Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani turun langsung mengunjungi warga Kecamatan Patia, Selasa (13/1/2026).

Kehadiran Bupati di lokasi banjir, juga merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang dalam memastikan kondisi serta kebutuhan masyarakat terdampak, dapat tertangani dengan baik.

Di sela-sela kunjungannya, Bupati Dewi menyampaikan keprihatinannya atas musibah banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang.

Ia menegaskan, Pemerintah Daerah bergerak cepat bersama seluruh perangkat daerah, TNI, Polri, serta relawan kemanusiaan untuk membantu warga terdampak.

“Kami hadir langsung di tengah masyarakat, untuk memastikan kondisi warga terdampak banjir. Pemerintah Daerah tidak tinggal diam, kami terus berupaya memberikan bantuan dan penanganan secepat mungkin, agar beban masyarakat bisa berkurang,” ujar Bupati Dewi, Selasa (13/1/2026).

Menurutnya, keselamatan dan kesehatan warga menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana.

Bupati juga menginstruksikan, agar seluruh OPD terkait sigap dalam memberikan pelayanan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil.

“Saya minta kepada seluruh perangkat daerah, untuk terus siaga, pastikan kebutuhan dasar warga seperti makanan, air bersih, layanan kesehatan, dan tempat pengungsian terpenuhi dengan baik. Jangan sampai ada warga yang terlewat dari perhatian,” tegasnya.

Bupati Dewi juga, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada mengingat potensi cuaca ekstrem masih bisa terjadi. Ia meminta warga, agar mengikuti arahan petugas di lapangan dan segera melapor jika kondisi air kembali meningkat.

“Kita harus saling menjaga dan saling mengingatkan. Jika terjadi peningkatan debit air, segera laporkan kepada petugas agar dapat segera ditangani. Keselamatan masyarakat adalah yang utama,” tambahnya.

Sementara, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kabupaten Pandeglang, Riza Ahmad Kurmiawan, menjelaskan banjir disebabkan oleh curah hujan dengan intensitas cukup tinggi di sejumlah wilayah, sehingga menyebabkan debit air sungai meningkat dan meluap ke permukiman warga.

“Untuk saat ini, ketinggian air bervariatif, mulai dari 20 sentimeter hingga 100 sentimeter, tergantung kondisi dan kontur tanah wilayah terdampak,” jelasnya.

Ia menyampaikan, banjir di Kecamatan Patia dan Pagelaran, disebabkan oleh luapan Sungai Cilemer.

Di Kecamatan Sumur, banjir terjadi akibat luapan Sungai Cikaret di Desa Sumberjaya dan Sungai Dayeuh di Desa Kertajaya. Sementara di Kecamatan Sobang, banjir berasal dari luapan Sungai Cilatak, Ciliman, Cikadueun, serta beberapa anak sungai lainnya.

“Hingga saat ini, banjir melanda 11 kecamatan yang mencakup 32 desa dan 61 kampung, dengan jumlah terdampak sementara sebanyak 6.737 Kepala Keluarga atau 25.908 jiwa,” pungkasnya.

Read More

Banjir Landa Banten, Andra: Perkuat Koordinasi Lintas Lembaga

 SERANG KONTAK BANTEN Gubernur Banten Andra Soni memaparkan bahwa penanganan banjir di Provinsi Banten harus dilakukan secara bertahap dan menyeluruh. Salah satunya, kata dia, adalah dengan penguatan koordinasi lintas lembaga.

Menurutnya, banjir yang melanda hampir seluruh daerah di Banten merupakan dampak kombinasi antara curah hujan eksrim 

Andra menyampaikan, fenomena hidrometeorologi dengan intensitas hujan tinggi tidak hanya terjadi di Banten, tetapi juga hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi tersebut, kata dia, menjadi pengingat penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi, terutama dalam pembenahan sistem drainase dan aliran sungai.

“Hidrometeorologi ini terjadi hampir di seluruh Indonesia. Curah hujan sangat tinggi. Ini mengingatkan kita bahwa drainase, terutama drainase perkotaan, harus mulai kita benahi dan itu tidak bisa sendiri, harus kita koordinasikan,” kata Andra.

Ia menjelaskan, koordinasi harus dilakukan dengan pemerintah kabupaten dan kota, balai-balai teknis, hingga instansi yang memiliki kewenangan di kawasan konservasi.

Salah satu wilayah yang menjadi fokus perhatian adalah Padarincang, Kabupaten Serang, yang kerap mengalami banjir berulang setiap kali hujan turun.

“Di Padarincang itu hujan sedikit saja sudah banjir. Kita sudah berkoordinasi dengan Balai Besar dan Balai Konservasi Alam terkait Rawa Danau. Sekarang sudah mulai dilakukan pengerjaan-pengerjaan kecil,” jelasnya.

Menurut Andra, penanganan banjir tidak cukup hanya dengan respons darurat, tetapi harus dibarengi dengan program berkelanjutan yang menyentuh akar persoalan.

Oleh karena itu, Pemprov Banten terus mendorong adanya program khusus untuk mengatasi banjir yang berulang di wilayah-wilayah rawan. Koordinasi serupa juga dilakukan untuk penanganan banjir di Kota Cilegon.

Andra mengungkapkan, banjir di wilayah industri tersebut terjadi hampir setiap tahun, namun kali ini ketinggian air meningkat signifikan.

“Biasanya banjir setinggi betis, sekarang bisa sampai dada bahkan setinggi orang dewasa. Selain cuaca, ada perubahan fungsi sungai dan aliran sungai yang harus kita benahi bersama. Maka, secara bertahap dan menyeluruh kita lakukan pembenahan, mulai dari normalisasi sungai, penguatan koordinasi lintas lembaga, hingga penertiban aktivitas yang merusak lingkungan,” ungkapnya.

Sementara, untuk upaya jangka pendek, Andra menyampaikan, Pemprov Banten akan melakukan normalisasi sungai dan danau sesuai dengan kemampuan yang ada. Proses normalisasi juga akan dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan balai yang menangani infrastruktur sumber daya air.

“Yang bisa kita lakukan sekarang adalah normalisasi. Danau dilakukan pengerukan, sungai-sungai yang mengarah ke danau juga kita normalisasi,” katanya.

Namun demikian, Andra menegaskan bahwa sebagian wilayah yang ditangani masuk dalam kawasan konservasi, sehingga seluruh langkah harus dilakukan melalui koordinasi dan kesepakatan bersama.

“Karena ini wilayah konservasi, tentu kita harus bersama-sama dengan balai. Tidak bisa sepihak,” tegasnya.

Selain normalisasi, Andra menyebut penertiban aktivitas yang merusak lingkungan juga menjadi bagian dari strategi pengendalian banjir. Ia menekankan pentingnya koordinasi dalam penindakan tambang ilegal yang berada di sekitar daerah aliran sungai.

“Salah satu yang terus kita koordinasikan adalah penindakan terhadap tambang-tambang ilegal di sekitar lokasi banjir,” ujarnya.

Ke depan, Pemprov Banten juga menyiapkan langkah jangka menengah dengan penguatan sarana pendukung, termasuk rencana pengadaan alat berat seperti ekskavator amfibi agar normalisasi sungai dapat dilakukan lebih optimal saat musim kemarau.

“Saya berharap nanti kita bisa membeli alat seperti ekskavator amfibi, supaya di musim kering kita bisa pelan-pelan melakukan normalisasi sungai,” kata Andra.

Ia menegaskan, seluruh upaya tersebut membutuhkan konsistensi dan sinergi antarlembaga agar dampak banjir dapat ditekan secara signifikan.

“Ini harus kita tangani bersama. Kalau tidak kita mulai sekarang dan tidak kita koordinasikan dengan baik, dampaknya ke depan akan jauh lebih besar,” tandasnya.

Read More