Stasiun Rangkasbitung terapkan alur baru penumpang KA lokal

 RANGKAS BITUNG KONTAK BANTEN  - Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Jakarta, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, bersama operator menyosialisasikan penerapan alur baru penumpang kereta api (KA) lokal di Stasiun Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten.

Kepala BTP Kelas I Jakarta Ferdian Suryo Adhi Pramono, melalui zoom meeting di Serang, Rabu, mengatakan bahwa penataan area layanan KA lokal tersebut dirancang untuk memberikan ruang gerak yang lebih nyaman bagi para pelaku usaha mikro.

"Ini memastikan mobilitas harian dalam membawa hasil bumi dapat dilakukan secara aman dan terfasilitasi," kata Ferdian.

Menurut Ferdian, para pelaku usaha mikro yang memanfaatkan moda transportasi ini untuk distribusi logistik memerlukan akses yang tertib.

Oleh karena itu, skema alur baru diselaraskan dengan fasilitas modern stasiun guna mengefisienkan pergerakan, terutama pada jam-jam sibuk.

Layanan KA Petani-Pedagang ini diharapkan terus menjadi solusi transportasi yang efisien dengan tarif terjangkau untuk mendistribusikan produk pertanian dari wilayah Lebak ke pusat perdagangan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Provinsi Banten.

Secara teknis operasional, BTP Jakarta telah mengatur pembagian jalur yang lebih teratur di Stasiun Rangkasbitung.

Jalur 2 kini dikhususkan untuk KA Lokal (termasuk KA Merak-Rangkasbitung), jalur 3 untuk kereta barang, jalur 4 dan 5 untuk operasional KRL, serta jalur 6 hingga 9 disiapkan sebagai area parkir kereta.

"Pengembangan Stasiun Rangkasbitung sendiri dilakukan untuk mengakomodasi lonjakan pengguna jasa, dengan kapasitas pelayanan yang meningkat signifikan menjadi 83.000 penumpang per hari dari sebelumnya 26.000 penumpang," katanya.

Hingga saat ini, progres pembangunan fisik fasilitas inti stasiun tercatat telah mencapai 95,84 persen. Fasilitas yang meliputi 7 lift, 5 eskalator, 15 gate tiket otomatis, serta fasilitas ramah disabilitas ini ditargetkan beroperasi penuh pada akhir 2025.

BTP Jakarta bersama PT KAI dan PT KCI pun gencar menyosialisasikan perubahan alur ini agar penumpang, khususnya para petani dan pedagang, dapat beradaptasi dengan akses masuk dan keluar stasiun yang baru demi kenyamanan bersama.

Read More

DPRD dan Pemkot Serang matangkan solusi dampak lingkungan PSEL

KOTA SERANG KONTAK BANTEN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, Banten, mematangkan skema solusi konkret untuk menangani dampak sosial dan lingkungan yang mungkin timbul dari pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Ketua Komisi III DPRD Kota Serang, Heni Sulastri, di Serang, Jumat, mengakui adanya keluhan terkait penurunan produktivitas lahan pertanian warga di sekitar TPA Cilowong akibat pencemaran air lindi. Oleh karena itu, perbaikan manajemen pengelolaan limbah menjadi syarat mutlak dalam proyek ini.

"Masalah pencemaran lahan pertanian sudah kami bicarakan. Solusi nya mencakup perbaikan pengelolaan air lindi dan maksimalisasi alat berat agar tidak lagi merugikan petani," kata Heni.

Terkait lahan warga yang sudah tercemar, Heni menyebutkan bahwa opsi pembebasan lahan atau ganti rugi telah masuk dalam pembahasan, meski keputusannya belum final.

"Kami bahas satu per satu, prinsipnya DLH harus memastikan kejadian (gagal panen) tidak terulang," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang, Farach Richi, menawarkan solusi melalui skema Kompensasi Dampak Negatif (KDN) dan penggunaan teknologi.

Menurutnya, teknologi PSEL yang akan diterapkan nanti didesain untuk meminimalisir dampak lingkungan secara signifikan dibandingkan sistem open dumping.

Sebagai solusi sosial jangka pendek, Farach menyebutkan adanya alokasi dana khusus bagi masyarakat terdampak dalam bentuk fasilitas umum.

"Ada KDN untuk masyarakat sekitar, bentuknya seperti bantuan sarana ibadah hingga pengadaan ambulans untuk warga," pungkasnya.

Read More

Tujuh korban kebakaran ruko di Kemayoran Jakpus teridentifikasi

Konferensi pers terkait kasus kebakaran rumah toko (ruko) Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat, yang digelar di Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) RS Bhayangkara tingkat I Pusdokkes Polri, Rabu (10/12/2025).

JAKARTA KONTAK BANTEN  Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, mengidentifikasi tujuh korban kebakaran rumah toko (Ruko) Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Rabu.

"Dari sidang rekonsiliasi pada siang ini, kami berhasil mengidentifikasi tiga jenazah," kata Kepala RS Polri Kramat Jati Brigjen Pol Prima Heru Yulihartono di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Sementara itu, Karodokpol Pusdokkes Polri Brigjen Nyoman Eddy Purnama Wirawan mengungkapkan tujuh korban telah teridentifikasi setelah dilakukan sidang rekonsiliasi bersama tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri.

Tujuh korban yang teridentifikasi itu, yakni:

1. Pariyem (31), perempuan, dikenali dari sidik jari dan catatan medis.

2. Ninda Tan (32), perempuan, teridentifikasi melalui sidik jari, catatan medis dan properti.

3. Muhammad Ariel Budiman (24), laki-laki, dipastikan identitasnya berdasarkan sidik jari, pemeriksaan gigi, data medis dan properti.

4. Mochamad Apriyana (40), laki-laki, dipastikan identitasnya berdasarkan sidik jari, data medis dan properti.

5. Della Yohana Simanjuntak (22), perempuan, dipastikan identitasnya berdasarkan sidik jari, pemeriksaan gigi, data medis dan properti.

6. Nazaellya Tsabita Nurazisha (27), perempuan, dipastikan identitasnya berdasarkan sidik jari, pemeriksaan gigi, data medis dan properti.

7. Athiniyah Isnaini Rasyidah (18), perempuan, dipastikan identitasnya berdasarkan sidik jari, data medis dan properti.

Dengan demikian, total korban yang telah teridentifikasi sebanyak 10 jenazah dari 22 jenazah yang diterima oleh RS Polri.

Sebelumnya, Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, telah mengidentifikasi tiga korban kebakaran ruko tersebut pada Selasa (9/12).

"Dari sidang rekonsiliasi malam ini, kami berhasil mengidentifikasi tiga jenazah," kata Kepala RS Polri Kramat Jati Brigjen Polisi Prima Heru Yulihartono di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (9/12) malam.

Karodokpol Pusdokkes Polri Brigjen Nyoman Eddy Purnama Wirawan mengungkapkan tiga korban tersebut teridentifikasi setelah dilakukan sidang rekonsiliasi bersama tim DVI Polri.

Tiga korban yang teridentifikasi itu, yakni:

1. Rufaidha Lathiifunnisa (22), dikenali dari sidik jari, catatan medis dan properti pribadi.

2. Novia Nurwana (28), teridentifikasi melalui sidik jari, pemeriksaan gigi, data medis dan properti.

3. Yoga Valdier Yaseer (28), dipastikan identitasnya berdasarkan sidik jari, pemeriksaan gigi, data medis dan properti.

Read More

Wabup Iing Sebut Investasi Ilmu Bermanfaat untuk Dunia dan Akhirat

Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, saat menghadiri Kick Off Dies Natalis ke-XXXVII STAI Syekh Manshur, Rabu (10/12/2025).(Istimewa)

 

PANDEGLANG  KONTAK BANTEN Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, mengajak seluruh pelajar untuk bersungguh-sungguh dalam menimba ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu formal. Menurutnya, investasi terbaik adalah ilmu pengetahuan yang memberi manfaat tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat.

“Saya harap seluruh siswa dan siswi benar-benar serius dalam belajar, baik dalam bidang ilmu agama maupun ilmu formal. Sebab, investasi yang paling besar adalah ilmu yang mampu mengangkat martabat dan derajat manusia, baik di dunia maupun di akhirat,” ujar Wabup Iing saat membuka Kick Off Dies Natalis ke-XXXVII Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syekh Manshur dan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat SMA, SMK, MA, serta pondok pesantren se-Kabupaten Pandeglang, di Kampus STAI Syekh Manshur, Rabu (10/12/2025).

 Ia menyampaikan, kegiatan tersebut sejalan dengan program kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang dalam membina generasi muda agar memiliki akhlakul karimah dan karakter religius.

 “Ini bukan sekadar perlombaan, tetapi juga sarana untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, karena Pandeglang dikenal sebagai daerah dengan julukan Kota Sejuta Santri dan Seribu Ulama,” ungkap Iing, melalui siaran pers yang diterima

Lebih lanjut, Wabup Iing menekankan pentingnya terus menggaungkan syiar Islam melalui kegiatan MTQ agar identitas Pandeglang sebagai daerah religius tidak menjadi slogan semata.

 “Mari kita terus aplikasikan syiar Islam dengan mencintai Alquran, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, hingga ke kampung-kampung,” pungkasnya.

 Sementara itu, Ketua Yayasan STAI Syekh Manshur, Kosasih menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan memiliki kemampuan yang baik dalam bidang keagamaan, khususnya pemahaman dan pengamalan Alquran.

 “Melalui kegiatan ini, kami ingin mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kuat secara spiritual dan akhlak,” tuturnya.

Read More

Wagub Banten: Jabatan Harus Bermanfaat untuk Masyarakat

 

KOTA SERANG  KONTAK BANTEN  Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menegaskan bahwa jabatan publik merupakan amanah yang harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara pisah sambut Komandan Korem (Danrem) 064/Maulana Yusuf di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (9/12/2025).

 Dalam acara tersebut, jabatan Danrem 064/MY diserahterimakan dari Mayjen TNI Edi Saputra kepada Brigjen TNI Daru Cahyadi Soeprapto. Dimyati menilai pergantian kepemimpinan sebagai hal wajar dalam organisasi, namun esensi jabatan tetaplah pengabdian.

 “Atas nama Pemprov dan masyarakat Banten, kami mengapresiasi dedikasi Mayjen TNI Edi Saputra. Selamat bertugas di tempat yang baru,” ujarnya.

Dimyati juga menyambut Brigjen TNI Daru yang kembali bertugas di Banten setelah sebelumnya pernah menjabat Danyonif 320/Badak Putih pada 2015–2016.

 Mayjen TNI Edi Saputra menyebut keberhasilan tugasnya di Banten tak lepas dari soliditas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk pelaksanaan latihan gabungan kebencanaan bersama Timor Leste, Australia, dan Amerika Serikat di Kabupaten Lebak.

 Sementara itu, Brigjen TNI Daru berharap sinergi Forkopimda, tokoh masyarakat, dan ulama di Banten terus terjaga demi stabilitas daerah.

Read More

Real Madrid datang ke laga ini usai mengalami kekalahan 0-2 dari Celta Vigo

 

SPANYOL  KONTAK BANTEN  Laga big match tersaji di lanjutan fase grup Liga Champions 2025/2026 saat Real Madrid menjamu Manchester City di Stadion Santiago Bernabéu, Kamis (11/12/2025) pukul 03.00 WIB.

Real Madrid datang ke laga ini usai mengalami kekalahan 0-2 dari Celta Vigo. Namun, pasukan Xabi Alonso tetap menunjukkan performa solid di kancah Eropa. Los Blancos hanya sekali menelan kekalahan musim ini, yakni saat takluk tipis 0-1 di markas Liverpool.

 Selebihnya, Madrid tampil impresif dengan empat kemenangan dan kini bercokol di peringkat kelima klasemen sementara, terpaut tiga poin dari Arsenal di puncak tabel.

 Di kubu tamu, Manchester City juga datang dengan motivasi tinggi. Tim asuhan Pep Guardiola baru saja meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sunderland, sekaligus mengembalikan tren positif mereka. Meski begitu, City sempat menelan kekalahan pertamanya di Liga Champions setelah tumbang 0-2 dari Bayer Leverkusen.

 Sejauh ini, The Citizens telah mengoleksi tiga kemenangan, satu hasil imbang saat menghadapi AS Monaco, serta satu kekalahan. Dengan perolehan 10 poin, City kini menempati peringkat kesembilan dan membidik kemenangan demi menembus delapan besar agar bisa langsung melaju ke babak 16 besar tanpa melalui fase play-off.

 Pertemuan dua raksasa Eropa ini diprediksi berlangsung sengit, mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan poin penuh demi memperbaiki posisi mereka di klasemen.

Read More

DPRD Ingatkan Kebut Serapan Anggaran Akhir Tahun

 

TANGERANG KONTAK BANTEN Menjelang penutupan tahun anggaran, DPRD Kota Tangerang mulai mencermati kinerja serapan belanja pemerintah daerah. Wakil Ketua III DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo, mengingatkan agar realisasi anggaran tahun 2025 tidak merosot dibanding capaian tahun sebelumnya. Ia menegaskan bahwa serapan anggaran bukan sekadar rutinitas teknis, tetapi indikator penting kualitas birokrasi dalam mengelola keuangan publik.

“Serapan anggaran tahun 2024 itu kalau tidak salah di angka 94,31 persen. Harapannya tahun ini minimal sama, atau justru lebih baik,” kata Arief dalam pernyataannya, Selasa (9/12/2025).

Menurut Arief, APBD mencerminkan kemampuan pemerintah menjalankan program prioritas dan pelayanan publik. Karena itu, selain capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), serapan anggaran menjadi tolok ukur efektivitas perangkat daerah dalam mengeksekusi program.

Namun ia menilai, capaian sementara di 2025 masih jauh dari ideal. Hingga akhir November, serapan belanja baru berada pada kisaran 72 persen. Dengan sisa waktu satu bulan, Pemerintah Kota Tangerang dinilai memiliki pekerjaan besar untuk mengejar target.

“Ini memang perlu perhatian serius. November dan Desember adalah bulan penentu. Masih ada PR besar untuk mengejar realisasi anggaran agar tidak lebih rendah dari tahun lalu,” ujarnya.

Arief menjelaskan bahwa pembahasan serapan anggaran tidak bisa dilepaskan dari fenomena Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang hampir setiap tahun menjadi sorotan. Silpa sering dipandang sebagai cerminan lemahnya perencanaan, namun menurut Arief tidak selalu harus dinilai negatif.

“Kita harus menjaga tingkat penyerapan, iya. Tapi di sisi lain, keberadaan Silpa juga bisa menjadi instrumen untuk menjaga keberlanjutan anggaran pada awal tahun berikutnya,” katanya.

Ia menuturkan, pada awal tahun anggaran, pendapatan daerah biasanya belum masuk secara maksimal. Padahal, roda pelayanan publik tidak boleh berhenti. Belanja wajib seperti gaji ASN, insentif kader posyandu, operasional RT/RW, hingga belanja dasar lainnya tetap harus berjalan.

“Di awal tahun itu pemasukan daerah masih terbatas. Tapi belanja publik tetap harus aman. Jadi Silpa—sepanjang dikelola proporsional—dapat menopang kebutuhan awal tahun agar layanan publik tidak tersendat,” jelasnya.

Karena itu, Arief menilai pemerintah daerah harus menjaga keseimbangan antara optimalisasi serapan belanja dan ketersediaan anggaran untuk awal tahun. Terlalu rendah serapan menunjukkan kinerja buruk, namun ketiadaan ruang fiskal awal tahun juga berisiko menghambat keberlanjutan layanan publik.

“Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran harus memastikan keseimbangan ini,” tegasnya.

DPRD mendorong Pemerintah Kota Tangerang memperkuat koordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah untuk mempercepat realisasi program tanpa mengorbankan kualitas. Evaluasi teknis, percepatan administrasi, hingga pengawasan belanja diminta ditingkatkan agar serapan tidak stagnan.

“Harapannya serapan 2025 tidak hanya menyamai capaian 94 persen tahun lalu, tapi juga meningkat sehingga menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan kita semakin matang,” kata Arief.

Ia menegaskan bahwa kinerja keuangan yang baik bukan hanya soal memenuhi angka target, tetapi memastikan anggaran benar-benar berdampak pada masyarakat.

“Pada akhirnya, indikator terbaik adalah pelayanan publik yang berjalan tanpa jeda,” pungkasnya.

Read More

Wabup Iing: Seluruh Dapur SPPG Harus Memenuhi Standar BGN

 

PANDEGLANG  KONTAK BANTEN Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai berjalan di sejumlah sekolah di Kabupaten Pandeglang. Saat memantau pendistribusian MBG di SMPN 1 Pandeglang, Wakil Bupati (Wabup) Pandeglang Iing Andri Supriadi menyebut, program tersebut sebagai langkah nyata untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan cerdas.

“Program ini untuk mencerdaskan kehidupan putra-putri Indonesia, yang sehat dan cerdas, dalam menyongsong Generasi Emas 2045. Kita nikmati dan syukuri, apa yang digagas Bapak Prabowo, karena ini untuk kebaikan kita semua,” ujar Wabup Iing, saat meninjau pendistribusian MBG, Selasa (9/12/2025).

Menurutnya, keberhasilan program MBG sangat bergantung pada kualitas dan standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebagai penyedia makanan. Ia menegaskan, setiap dapur SPPG harus memenuhi standar Badan Gizi Nasional (BGN).

“Kami terus memantau, agar dapur SPPG sesuai standar. Yang paling utama, setiap dapur harus ada ahli gizi,” tegasnya.

Selain itu, Wabup Iing juga mengingatkan agar makanan tidak disimpan terlalu lama di dalam wadah, untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan.

“Kami terus memonitor setiap SPPG di Pandeglang. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini tidak ada kasus yang terjadi,” tambahnya.

Sementara, Kepala SMPN 1 Pandeglang Ruli Purnama, menyampaikan program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi siswa, tetapi juga meningkatkan tingkat kehadiran.

“Dari sekitar 1.000 siswa, biasanya tingkat ketidakhadiran bisa mencapai sekitar 30 orang. Namun sejak ada program MBG, hampir 100 persen siswa hadir setiap harinya,” tandasnya

Read More

Banten Belum Bebas Korupsi, Pengamat Minta Sistem Pengawasan Ditingkatkan

 

SERANG – Di hari peringatan anti korupsi sedunia, yang jatuh pada 9 Desember, pengamat kebijakan publik Ikhsan Ahmad menilai, Provinsi Banten belum bebas dari perilaku tindak pidana korupsi. Bahkan, aksi tersebut kian massif hingga lingkungan pemerintahan terkecil.

Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) ini menilai, lemahnya pengawasan menjadi salah satu pintu maraknya aksi korupsi.

Oleh karena itu, Pemprov Banten harus bisa melakukan pengawasan secara optimal guna mencegah tindakan tersebut.

Aksi korupsi di Banten, yang tidak lagi menjadi rahasia umum ada pada pemotongan bantuan sosial (Bansos), meskipun dibalut dengan keikhlasan dari masyarakat penerima sebagai pengganti uang bensin.

Namun, secara aturan hal itu tidak dibenarkan, dan masuk dalam kategori tindak kriminalitas.

Sedangkan, aksi korupsi skala besar yang biasa dilakukan pejabat pemerintahan ada pada pembagian jatah pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur.

Dalam kegiatan itu, selalu ada fee proyek antara 20 sampai 30 persen. Hal itu tentu berdampak terhadap kualitas pembangunan yang tidak bisa bertahan lama.

Sedangkan aksi korupsi yang halus, terjadi dalam pengambilan kebijakan, dimana setiap keputusan atau kebijakan yang diberlakukan, selalu diselipkan uang pelicin yang biasanya dilakukan oleh pemilik modal. Belum jenis atau praktik korupsi lainnya.

Sekelumit contoh itu, menjadi gambaran belum selesainya Provinsi Banten dengan persoalan korupsi. Anehnya, tindakan yang bisa dilihat dengan mata itu justru aman dan seolah tidak tersentuh oleh hukum. Meskipun, banyak aduan dan laporan disampaikan oleh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan.

Ikhsan menilai, Pemprov Banten harus bisa mengambil tindakan tegas guna mencegah aksi korupsi terjadi di lingkungan pemerintahan. Paling tidak, ada upaya pencegahan agar uang negara tidak masuk kekantong segelintir orang atau golongan, melainkan bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat.

“Korupsi di Banten, seperti halnya di banyak daerah lain, masih menjadi tantangan besar. Meski ada upaya untuk menanggulangi, seperti penguatan sistem pengawasan dan transparansi, korupsi tetap terjadi di berbagai sektor pemerintahan,” katanya, Selasa (9/12/2025).

Ikhsan menilai, meski Banten belum sepenuhnya bebas dari praktik tersebut, meskipun sudah ada beberapa perbaikan dalam hal penegakan hukum. Seperti, mulai adanya transparansi pengelolaan anggaran oleh Pemprov Banten.

“Tolok ukur yang bisa digunakan untuk menilai kemajuan adalah tingkat transparansi dalam anggaran daerah, frekuensi kasus yang diungkap oleh aparat penegak hukum, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana publik,” tambahnya.

Dia menilai, ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya tindakan korupsi di Pemprov Banten. Selain dari kekuasan kebijakan dan penganggaran, adanya kelonggaran pengawasan mejadi persoalan krusial yang harus segera dibenahi.

“Potensi terjadinya korupsi di Banten bisa muncul dari berbagai sumber, salah satunya adalah kebijakan yang tidak transparan atau penganggaran yang tidak akuntabel,” ujarnya.

“Misalnya, perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang rentan terhadap penyalahgunaan, baik itu dalam proyek-proyek infrastruktur maupun distribusi bantuan sosial,” timpalnya.

Selain itu, kata dia, selama ini terjadi pembiaran atas sedikit celah dalam regulasi di semua instansi pemerintahan di Banten. Hal itu, kata dia, dimanfaatkan oleh pegawai atau oknum tidak berkepentingan untuk mengeruk keuangan daerah.

“Keberadaan regulasi yang lemah atau tidak jelas juga membuka celah bagi praktik korupsi. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk meminimalisir potensi tersebut,” ungkapnya.

Ikhsan mengatakan, sejauh ini Pemprov Banten terus berbenah untuk mengatasi persoalan korupsi, meskipun belum sepenuhnya berjalan. Oleh karena itu, dia menyarankan agar Gubernur Banten segera mengoptimalkan pembenahan.

“Terkait keseriusan Pemprov Banten dalam menangani korupsi, meski sudah ada beberapa upaya yang patut diapresiasi, seperti peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan penerapan sistem e-budgeting, namun masih banyak yang perlu dilakukan,” tuturnya.

Ikhsan mengatakan, semua sektor dilingkungan pemerintahan berpotensi besar melakukan tindakan korupsi, baik eksekutif maupun legislatif. Besarnya alokasi anggaran menjadi daya tarik tersendiri untuk memperkaya diri maupun golongan atau kelompok.

“Tidak hanya eksekutif, legislatif dan sektor lain juga memiliki potensi yang besar untuk melakukan korupsi, tergantung pada mekanisme kontrol yang ada,” tandasnya.

“Dalam hal ini, peran APH sangat penting, tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa kadang-kadang ada ketidaksesuaian antara kebijakan dan praktik penegakan hukum di lapangan, yang seringkali memperlambat penindakan,” sambungnya.

Menurut Ikhsan, salah satu hal baik yang bisa dilakukan Pemprov Banten dalam mengatasi persoalan korupsi, yaitu dengan menjaga konsistensi dalam melakukan pengawasan terhadap regulasi keuangan dan kebijakan.

“Pemerintah perlu lebih berani mengatasi masalah ini dengan lebih konsisten dan tidak terbentur oleh kebijakan-kebijakan yang justru melemahkan upaya pemberantasan

Ditempat berbeda, Pemprov Banten melakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya pencegahan. Penandatangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) itu dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemrpov Banten Deden Apriandhi Hartawan.

Kerja sama ini berfokus pada pelaksanaan percontohan pembelajaran elektronik atau e-learning bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) berintegritas.

Sekda Pemprov Banten Deden Apriandhi Hartawan menegaskan, kerja sama yang dilakukan Pemprov Banten merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam membangun budaya birokrasi yang bersih.

“ASN harus terus meningkatkan kapasitas, disiplin, dan integritas agar pelayanan publik semakin bersih dan profesional,” cetusnya.Penguatan integritas ASN sangat krusial untuk mewujudkan visi pembangunan Gubernur Banten Andra Soni, dan Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah yang bertajuk Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi,” tutupnya

Read More

Cegah Korupsi, Wabup Najib : 8 Area Ini Harus Dijaga

 SERANG  KONTAK BANTEN  Wakil Bupati (Wabup) Serang M. Najib Hamas, menyebutkan ada 8 area di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang yang harus dijaga, agar tidak ada celah korupsi. Karena selain menyakiti hati masyarakat, korupsi juga bisa merusak tatanan pelayanan pemerintahan di Kabupaten Serang.

Pernyataan tersebut, diungkapkan oleh M. Najib Hamas bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia), Selasa (9/12/2025).

Kata Najib, sesuai semangat kepemimpinan Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, Harkodia ini merupakan motivasi untuk semua agar fokus melayani masyarakat dan bekerja keras semaksimal mungkin, menutup celah terjadinya potensi korupsi di semua lini.

“Kita mengapresiasi dan bangga dengan apa yang disampaikan oleh Bupati pada saat pelantikan 7 Mei yang lalu, bahwa kepemimpinan beliau itu tidak ada jual beli jabatan, beliau minta kepada seluruh pejabat fokus melayani masyarakat,” katanya, Selasa (9/12/2025).

Najib menuturkan, korupsi tidak hanya sekedar menyakitkan hati warga masyarakat, tetapi tindakan korupsi bisa menunda manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat dan bisa merasakan layanan tatanan pemerintah Kabupaten Serang.

Najib mengungkapkan, searah dengan evaluasi dari KPK, terkait dengan indeks korupsi yang dipublikasikan oleh KPK ada 8 area pintu yang harus dijaga bersama. Pertama terkait dengan pengadaan barang dan jasa dimana antisipasinya yaitu pihaknya sudah mulai mengupgrade pola pengadaan barang dan jasa sesuai juknis dari LKPP.

Kemudian yang kedua adalah layanan perizinan. “Perizinan ini dipastikan, yang tidak dimandatori oleh undang – undang perpajakan maka tidak ada pungutan terkait dengan perizinan, tetapi kalau misalkan yang dimanfaatkan maka disesuaikan dengan juknis undang undang perpajakan,” tuturnya.

Ketiga adalah, pelayanan sosial yang meliputi pendidikan, administrasi kependudukan dan kesehatan. Diharapkan semua pegawai agar bagaimana memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui optimalisasi dan intensifikasi pelayanan.

“Karena mereka itu adalah fronline, etalase yang langsung bisa dilihat, didengar dan dirasakan oleh masyarakat berkenaan dengan standar pelayanan minimal,” ujarnya.

Najib juga mengingatkan kepada para pegawai di lingkungan Pemkab Serang, untuk tidak memanfaatkan waktu kerja untuk kepentingan pribadi yang tidak sejalan dengan pelayanan masyarakat. (

Read More

Kebakaran Gedung Terra Drone di Jakpus, 17 Orang Diduga Tewas

 

Petugas sedang mengevakuasi korban kebakaran di Gedung Terra Drone di Jalan Letjen Suprapto No. 17, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Foto : Ist

JAKARTA — Kebakaran hebat melanda gedung perkantoran milik Terra Drone di Jalan Letjen Suprapto No. 17, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025). Insiden ini diduga menewaskan 17 orang, sementara sejumlah korban lainnya mengalami luka-luka.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan api pertama kali muncul dari lantai satu gedung. Sumber kebakaran sementara diduga berasal dari baterai drone yang terbakar.

“Api menjalar sangat cepat dari lantai satu hingga merambat ke lantai dua, tiga, hingga lantai enam,” ujarnya.

 Hingga saat ini, petugas pemadam kebakaran masih melakukan proses pendinginan dan penyisiran untuk memastikan tidak ada korban lain yang masih terjebak di dalam gedung.

Read More

Waduh, 48.815 warga di Kabupaten Tangerang idap diabetes

 

Rata-rata usia kebanyakan yang terjangkit, yang terkena diabetes itu paling banyak usianya di atas 40 tahun

TANGERANG KONTAK BANTEN Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang, Banten, melaporkan sebanyak 48.815 warga di daerah itu mengidap penyakit diabetes melitus dengan kelompok usia 40 tahun.

Kepala Dinkes Kabupaten Tangerang Hendra Tarmizi di Tangerang, Selasa, mengatakan dari 48 ribu lebih kasus diabetes melitus ini terdapat jumlah kematian hingga angka 60 orang sepanjang tahun ini.

"Rata-rata usia kebanyakan yang terjangkit, yang terkena diabetes itu paling banyak usianya di atas 40 tahun," ucapnya.

Ia mengatakan jumlah kasus diabetes yang terjadi di Kabupaten Tangerang ini mengalami peningkatan sebesar 494 kasus bila dibanding dengan tahun sebelumnya, dengan 48.321 kasus diabetes pada tahun 2024 dimana 32 orang diantaranya meninggal.

"Dari total kasus, 70 persen diantaranya merupakan individu dengan usia rentan," ucapnya.Hendra juga menerangkan penyebab diabetes itu paling banyak dipicu oleh faktor keturunan dan pola hidup yang tidak sehat, seperti mengonsumsi makanan atau minuman dengan kadar gula yang tinggi.

"Jadi nggak banyak gerak, makan manis-manis terlalu banyak, termasuk konsumsi alkohol juga bisa menyebabkan diabetes karena gulanya tinggi," ujarnya.

Ia mengatakan diabetes merupakan penyakit tidak menular yang paling rentan menimbulkan komplikasi dan mematikan.

"Komplikasi yang pertama itu bisa stroke, kemudian serangan jantung, kemudian kebutaan karena saraf matanya rusak. Kemudian juga bisa menyebabkan luka yang nggak sembuh-sembuh," tuturnya.

Oleh Karena itu pihaknya mengimbau agar masyarakat memulai menjalani hidup sehat secara konsisten dan rutin melakukan pengecekan kesehatan.

"Untuk pencegahan itu Kementerian Kesehatan sudah mulai melakukan Cek Kesehatan Gratis (CKG) itu dan masyarakat bisa memanfaatkan program itu," kata Kepala Dinkes Kabupaten Tangerang Hendra Tarmizi.

Read More

Dugaan Kerugian Negara Mencapai Rp 2,1 triliun

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim. Foto : Ist

JAKARTA  KONTAK BANTEN Kejaksaan Agung resmi melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.Perkara ini terkait dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook dan layanan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek dengan total kerugian negara mencapai Rp 2,1 triliun.

 Pelimpahan berkas dilakukan pada Senin, 8 Desember 2025, oleh jaksa penuntut umum. Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Riono Budisantoso, menyatakan bahwa proses penyidikan dan penuntutan telah dilakukan secara profesional dan berbasis alat bukti yang kuat.

 “Hari ini kami secara resmi melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat,” ujar Riono dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan.

 Empat Terdakwa dalam Perkara

Surat dakwaan ditujukan kepada empat terdakwa, yakni:

1. Nadiem Makarim

 

2. SW, Direktur SD Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek periode 2020–2021

 

3. MUL, Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020

 

4. IBAM, konsultan perencanaan infrastruktur TIK manajemen sumber daya sekolah

 

Perkara ini mencakup pengadaan perangkat TIK berupa Chromebook dan CDM pada kurun waktu 2019–2022. Penyidik menemukan sejumlah alat bukti yang menguatkan dugaan keterlibatan para terdakwa sejak tahap penyusunan kajian teknis hingga proses pengadaan.

 

Dugaan Pengarahan Spesifikasi

Riono mengungkapkan bahwa hasil penyidikan menunjukkan Nadiem Makarim diduga memerintahkan perubahan hasil kajian teknis. Semula, tim teknis menyimpulkan bahwa spesifikasi pengadaan TIK tidak boleh mengarah pada sistem operasi tertentu.

 Namun, kajian tersebut kemudian diubah agar merekomendasikan Chrome OS, yang berujung pada pengadaan perangkat Chromebook.

 Pengadaan Chromebook sebelumnya pernah dilakukan pada 2018, namun dinilai tidak berhasil. Meski demikian, program serupa kembali dijalankan pada tahun 2020–2022 tanpa dasar teknis yang dinilai objektif.

 Rincian Kerugian Negara

Berdasarkan hasil audit, ditemukan:

Dugaan kemahalan harga Chromebook sebesar Rp 1,56 triliun

Pengadaan CDM yang dianggap tidak diperlukan senilai Rp 621,38 miliar

 Total dugaan kerugian negara pun mencapai lebih dari Rp 2,1 triliun.

 

Jurist Tan Masih Buron

 

Terkait mantan staf khusus berinisial JT, Kejaksaan Agung menyatakan masih menunggu red notice dari Interpol di Lyon, Prancis. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarif Sulaeman Nahdi, menegaskan bahwa persidangan tetap berjalan dan tidak dilakukan secara in absentia.

 

Bantahan Pihak Nadiem

 

Kuasa hukum Nadiem Makarim, Dody Abdulkadir, menyatakan siap menghadapi persidangan dan membuktikan bahwa kebijakan penggunaan Chrome OS justru menghemat keuangan negara sekitar Rp 1,2 triliun dibandingkan penggunaan perangkat berbasis Windows.

 

Menurutnya, program tersebut membantu menjaga keberlangsungan proses pembelajaran selama pandemi Covid-19 serta mendorong transformasi digital pendidikan, termasuk perubahan sistem evaluasi nasional.

 

Pihak terdakwa berencana menghadirkan saksi meringankan dan sedikitnya lima ahli, antara lain ahli teknologi, komunikasi, administrasi negara, dan hukum pidana, serta bukti berupa rekaman percakapan grup WhatsApp.

Read More

Kolaborasi Kantor Pos–Kelurahan, Penyaluran BLTS Kesra di Tangsel Berjalan Tertib

Warga penerima Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesra 2025 di Kota Tangerang Selatan. Foto : Ist

 

SERPONG  KONTAK BANTEN Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesra 2025 di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) berlangsung lancar berkat sinergi antara PT Pos Indonesia (Persero) dan pemerintah kelurahan. Sejak pagi, warga tampak memadati sejumlah titik layanan, terutama Kelurahan Pakulonan, Serpong Utara, serta Kantor Pos Pondok Aren.

 Warga datang dengan membawa surat undangan dari pengurus RT. Petugas Kantor Pos mengatur jalur antrean secara sistematis berdasarkan daftar penerima yang telah diverifikasi pihak kelurahan. Tangsel menjadi salah satu daerah fokus penyaluran BLTS Kesra 2025 dari Kementerian Sosial RI bagi keluarga rentan pada desil 2 hingga 4.

 Di Serpong Utara, layanan penyaluran dilakukan melalui dua skema, yakni pengambilan langsung di kantor pos dan layanan di titik komunitas/kelurahan.

 Skema ini diterapkan untuk memangkas jarak tempuh warga sekaligus menghindari penumpukan massa.

 Lurah Pakulonan, Dwi Santoso, menyatakan pihaknya telah menyiapkan seluruh kebutuhan teknis untuk mendukung kelancaran penyaluran. Ia juga mengapresiasi koordinasi intensif dengan Kantor Pos menjelang hari pelaksanaan.

 “Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas penyaluran bantuan melalui kantor pos. Kolaborasi ini sangat membantu masyarakat,” katanya.

 Dwi menambahkan, dua petugas pos diterjunkan khusus di titik komunitas Pakulonan guna mempercepat pelayanan. Pihak kelurahan juga menyusun jadwal berdasarkan wilayah RW.

 “Kami atur jadwal dari RW ke RW. Alhamdulillah, prosesnya berjalan tertib dan lancar,” ujarnya.

 

Meski sempat terjadi lonjakan kedatangan warga akibat tingginya antusiasme, situasi tetap terkendali. Warga tetap antusias meski lokasi kelurahan berada cukup jauh dari akses jalan utama.

 Dalam kesempatan tersebut, Dwi juga mengingatkan agar bantuan digunakan secara bijak, terutama untuk kebutuhan dasar seperti bahan pangan dan pendidikan anak. Ia secara tegas mengimbau masyarakat untuk tidak menyalahgunakan bantuan, terutama pada praktik judi daring.

 Di sisi lain, penyaluran bertepatan dengan peluncuran program Koperasi Merah Putih, yang membuat sebagian warga langsung memanfaatkan bantuan untuk membeli kebutuhan pokok.

 Koordinator Cabang Pos Pondok Aren, Sujana, menjelaskan bahwa total sasaran penerima di wilayahnya mencapai sekitar 8.700 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 11 kelurahan, dengan masa penyaluran direncanakan selama tujuh hari.

 “Pada 27 November lalu saja, kami berhasil menyalurkan bantuan kepada lebih dari 1.100 KPM dalam satu hari,” ungkapnya.

 Sujana menambahkan, mekanisme penyaluran dirancang untuk mencegah penumpukan warga. Undangan disebarkan sepekan sebelumnya dan jadwal dibagi per kelurahan. Jika jumlah penerima melebihi kapasitas, layanan dipecah menjadi sesi pagi dan siang.

 Apabila tingkat serapan telah mencapai 80 persen, jadwal akan langsung dipercepat menuju kelurahan berikutnya. Ia berharap Pos Indonesia tetap mendapat kepercayaan sebagai mitra utama penyaluran bantuan pemerintah.

 Sejumlah warga penerima bantuan mengaku sangat terbantu. Ayu Astuti, karyawan swasta asal Pondok Betung, menilai pelayanan di kantor pos berlangsung cepat dan teratur.

 “Saya hanya membawa KTP dan KK. Prosesnya cepat dan rapi,” tuturnya. Bantuan tersebut akan ia gunakan untuk kebutuhan anaknya.

 Hal senada diungkapkan Eri Susilawati, ibu rumah tangga dari Kampung Wates. Ia menyebut bantuan senilai Rp900.000 sangat berarti untuk biaya pendidikan dan keperluan sehari-hari.

 “Pelayanannya sangat memuaskan. Terima kasih untuk pemerintah dan petugas kantor pos,” katanya.

 Sementara itu, Nasrudin, pandai besi dari Kampung Marga Jaya, berencana menggunakan dana bantuan untuk melunasi pinjaman dan membeli bahan baku usahanya. Ia mengapresiasi pelayanan petugas yang dinilai cepat dan ramah.

 Penerima lainnya, Syahril, pekerja asal Pondok Betung, mengatakan bantuan akan difokuskan untuk kebutuhan anak-anaknya. Ia berharap program perlindungan sosial dari pemerintah terus diperluas.

 Penyaluran BLTS Kesra di Tangerang Selatan menjadi contoh kuat bagaimana koordinasi antara kelurahan dan Kantor Pos mampu memastikan bantuan pemerintah tersampaikan tepat waktu dan tepat sasaran. Bagi ribuan keluarga, bantuan ini menjadi penopang penting dalam memenuhi kebutuhan pokok, mendukung pendidikan anak, hingga memperkuat usaha kecil.

 BLTS Kesra bukan sekadar bantuan tunai, melainkan bentuk nyata kehadiran negara hingga ke tingkat komunitas masyarakat.

Read More

Ombudsman Temukan Sejumlah Kendala Program Sekolah Gratis

Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten memaparkan sejumlah temuan dan kendala pelaksanaan Program Sekolah Gratis (PSG), termasuk persoalan sarana prasarana, pendanaan, dan administrasi sekolah swasta, dalam media gathering di Aston Serang Hotel & Convention Center, Senin (8/12/2025). (Dok. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten)

SERANG KONTAK BANTEN Ombudsman RI Provinsi Banten membeberkan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Program Sekolah Gratis (PSG) di sekolah swasta. Berbagai temuan itu disampaikan dalam kegiatan media gathering “Peran Serta Pers Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik” di Serang, Senin (8/12/2025).

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, Fadli Afriadi, menyebut masih terjadi ketimpangan sarana dan prasarana di sekolah swasta. Berdasarkan hasil kuesioner dan tinjauan lapangan, sebanyak 75,6 persen sekolah swasta dinilai belum memiliki sarana pendukung pembelajaran yang lengkap dan 24,4 persen sekolah swasta yang sarana prasarananya tergolong memadai.

"Temuan lainnya adalah keterbatasan akses sekolah swasta terhadap sistem Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Kondisi ini menyebabkan sekolah tidak mengetahui secara pasti jumlah calon siswa yang memilih sekolah mereka," kata dia.

Ombudsman juga mencatat belum adanya Petunjuk Teknis (juknis) sebagai turunan dari Pergub Nomor 15 Tahun 2025. Sekolah hanya menerima paparan sosialisasi tanpa pedoman tertulis sehingga pelaksanaan di lapangan tidak seragam.

"Dalam aspek pendanaan, Ombudsman menemukan tiga kendala utama dalam pencairan dana PSG, yakni perbedaan pemahaman komponen biaya, pencairan yang tidak serentak, serta periodisasi pencairan yang tidak dilakukan setiap bulan. Hal ini berdampak langsung pada kelangsungan operasional sekolah," ujarnya.

Masalah lain yang mencuat adalah tunggakan biaya pendidikan dan penahanan ijazah. Sebanyak 55,1 persen sekolah swasta masih memiliki piutang SPP dengan rata-rata mencapai Rp136 juta per sekolah, sedangkan 41 persen di antaranya masih menahan ijazah lulusan.

"Selain itu, siswa non-Kartu Keluarga (KK) Banten juga belum ter-cover dalam pendanaan PSG, khususnya di wilayah perbatasan Banten dengan Jawa Barat dan DKI Jakarta. Persoalan ini dinilai berpotensi meningkatkan angka putus sekolah," kata Fadli.

Sebagai langkah perbaikan, Ombudsman memberikan delapan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Banten, mulai dari percepatan penyusunan juknis, integrasi sekolah swasta dalam sistem SPMB, pencairan dana rutin setiap bulan, hingga pemberian bantuan sarana prasarana.

"Kamis berharap seluruh temuan ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Ombudsman berkomitmen terus melakukan pengawasan demi terwujudnya layanan pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan di Provinsi Banten," katanya

Read More

Alumni STM Hasanudin Angkatan 94 Rapat Persiapan Reuni

SERANG KONTAK BANTEN  Pertemuan yang berangsung di Rumah EPI Entol Angkatan 94 STM Hasanudin Kota Serang ia   menyampaikan bahwa reuni bukan hanya sekedar ceremony, tetapi juga memiliki makna, hasil, dan output yang dapat dihasilkan. “Kami berharap alumni dapat berperan untuk mensupport dalam mendapatkan jaringan Acara Yang berangsung sederhana ini cukup membuat rasa Kangen terhadap Angkatan 94 Terobati acara tersebut berangsung di kediaman Epi Entol di daerah Menes di Hadiri Oleh diki Epi Entol jajang Fahmi Asep Dadi Tb Fuad  Membahas Persiapan Reuni lintas Alumni Walaupun sampai berita di turunkan belum terbentuk susunan Panitia ( TIM AlUMNI )

Read More

Menjalin Kebersamaan, untuk tujuan yang baik !

 Sebagai seorang aktivis dakwah, sudah merupakan tuntutan untuk terjun langsung di masyarakat luas agar dapat menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dalam berinteraksi dengan masyarakat tersebut, membentuk kebersamaan menjadi salah satu unsur pengikat hati kepada orang lain sehingga dakwah tersampaikan dengan tiada paksaan tetapi dengan keterikatan hati.

Namun dalam membentuk dan mengelola kebersamaan tersebut haruslah penuh dengan kehati-hatian agar kebersamaan yang terbentuk dapat menjadi sarana mengalirnya hidayah, bukan sebagai jalan menjerumuskan pada kesengsaraan akhirat. Sebabnya, meski kebersamaan terasa memberikan banyak kesenangan atau keuntungan duniawi, ternyata kebersamaan pada umumnya menimbulkan kerugian di akhirat. Terlihat dari berbagai hal buruk atau perbuatan dosa yang dapat berawal dari sebuah kebersamaan seperti tawuran antar kelompok/geng remaja, ‘geng motor’ dan sebagainya.

Sebuah kisah dalam Al Qur’an memberikan pelajaran bagi umat manusia betapa kebersamaan itu amat tipis batasnya dengan pintu permasalahan. Dalam Al Qur’an dikisahkan kekerabatan atau kebersamaan antara Thalud dan Daud yang notabene merupakan orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jala. Saat terjadi peperangan melawan Jalud, Thalud lah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin dari kaumnya melawan kebengisan Jalud dan pasukannya. Namun usai kemenangan peperangan tersebut, Daud lah yang kemudian dipilih oleh kaum tersebut untuk dijadikan pemimpin mereka. Hal ini kemudian menjadikan rasa dengki pada diri Thalud terhadap Daud, meskipun pada akhirnya Thalud mengakui kesalahan tersebut. Kisah ini memperingatkan manusia bahwasanya di antara orang-orang yang dekat dengan Allah pun masih dapat terjadi sebuah masalah dalam kebersamaan mereka.

Dalam AL Qur’an surat Al Kahfi ayat 28, Allah bahkan mentaujih Rasulullah SAW agar bersabar dalam kebersamaan dengan orang-orang yang baik. Kembali Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwa dengan siapapun kita menjalin kebersamaan, tentu untuk tujuan yang baik, maka tetap harus dikelola. Rasulullah SAW yang bersama orang baik saja diperintahkan untuk bersabar, tentu di masyarakat luas saat ini yang heterogen perangainya kita harus bersabar pula.

Untuk mengelola kebersamaan tersebut agar kita dapat menjadi jalan hidayah bagi orang-orang yang kita bersamai maka hal utama yang harus kita jalankan adalah perbaikan dalam diri sendiri agar siap menjadi sarana hidayah Allah bagi banyak orang.

Pertama, perbaikan diri dimulai dengan menyadari bahwa datangnya hidayah hanya dari Allah Azza wa Jala semata dan kita hanya menjadi ‘talang’ mengalirnya hidayah Allah tersebut kepada orang lain. Dengan begitu maka semangat yang mendasari kita dalam mengelola sebuah kebersamaan menjadi semangat yang ikhlas.

Kedua, setelah kita benahi semangat kita maka kita benahi akhlak dan tambah amalan ibadah kita. Karena pada dasarnya, keteladanan lah hal yang paling diperhatikan oleh masyarakat yang membuat mereka merubah dirinya sendiri tanpa paksaan dengan mencontoh si teladan. Meminjam istilah Ustadz Salim A Fillah dalam bukunya ‘Menyimak Kicau Merajut Makna’, Aklah adalah perjuangan yang manis; memamerkan ibadah kepada Allah semata, lalu menampilkan hasilnya pada sesama sebagai akhlak mulia.

Ketiga, agar tidak tersesat di tengah mengelola kebersamaan maka haruslah selalu berkaca dan mengikuti para Nabi dan Rasul dalam bertindak. Karena sudah diterangkan dalam Al Qur’an surat AL Ahzab ayat 21 bahwasanya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagi kita.

Keempat, merefleksi diri agar kita senantiasa tahu kesalahan baik yang sudah kita ketahui maupun yang diketahui orang lain namun belum kita ketahui. Sehingga lewat refleksi dapat kita perbaiki diri kita sebagai dan kita mampu menjadi sarana hidayah Allah bagi orang lain di sekitar kita.

Terakhir, setelah menjadi pribadi yang shalih maka mulailah kita saling nasihat menasihati dalam kebenaran untuk menjadikan hidayah Allah itu mengalir pada diri kita dan pada orang-orang yang kita bersamai.

Sudah barang tentu menjadi kewajiban bagi tiap insan untuk membawa perbaikan di masyarakat. Oleh karena itu mari bersama-sama bergerak dan memulai langkah perbaikan dari diri masing-masing. Jika tidak, maka kita termasuk orang yang merugi.

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.” (Al ‘Ashr: 1-3).

Read More

Prabowo Bermalam di Aceh, Intensif Monitor Percepatan Penanganan Bencana

Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

ACEH KONTAK BANTEN  Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani bencana dengan bermalam di Aceh dan memimpin langsung rapat percepatan penanganan pada Minggu, 7 Desember 2025.  Rapat berlangsung hingga larut malam dan dihadiri para gubernur, bupati, serta jajaran kementerian dan aparat terkait.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus hadir di garis depan untuk memastikan seluruh kebutuhan warga terdampak bencana terpenuhi secara cepat dan tepat. Ia juga mengingatkan pentingnya kekompakan lintas lembaga agar penanganan berjalan efektif.

“Kita pernah mengalami musibah yang besar, cobaan-cobaan besar. Tapi kita dengan kerja sama, dengan kekompakan, kita mampu menghadapinya,” ujar Prabowo dalam arahannya.

Dalam kunjungannya sebelum rapat, Presiden meninjau langsung lokasi terdampak dan menyapa para petugas yang bekerja tanpa henti. Ia mengaku melihat sendiri bagaimana aparat di lapangan terus beroperasi meski telah bekerja berhari-hari.

“Saya lihat sendiri di lapangan, saya tanya prajurit-prajurit, ada yang sudah 7 hari, 8 hari bekerja. Terima kasih,” kata Prabowo.

Prabowo menegaskan akan terus melakukan koordinasi langsung dari daerah-daerah terdampak demi mempercepat pengambilan keputusan.

“Saya akan terus monitor. Mungkin tiap beberapa hari, saya akan datang terus ke semua daerah. Saya bukannya hanya mau memberi moril, saya hanya mau tahu, dengar langsung apa yang dibutuhkan, sehingga bisa ada keputusan cepat. Jadi mungkin ratas-ratas kita nanti di daerah-daerah,” ujarnya.

Ia menekankan, setiap kunjungan lapangan dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar tersalurkan.

“Jangan sampai ada yang dibutuhkan rakyat tidak sampai," kata Kepala Negara.

Dalam rapat itu, Prabowo memberi perhatian khusus pada pemenuhan kebutuhan vital warga terdampak, terutama obat-obatan dan pakaian.

“Obat-obatan harus segera, prioritas. Segala kebutuhan bisa segera saja ya. Obat-obatan itu, kemudian pakaian,” tegasnya.

Ia mendorong agar penyediaan pakaian menjadi program khusus yang memberdayakan industri garmen dan tekstil nasional. 

“Bikin proyek khusus pakaian ini dikirim ke daerah-daerah, dihitung. Ini juga bisa boost untuk industri garmen kita, industri tekstil kita,” ujar Prabowo.

Read More

Tiba di Islamabad, Prabowo Disambut Presiden dan PM Pakistan

 

Presiden Pakistan Asif Ali Zardari, Presiden Prabowo Subianto, serta Perdana Menteri Muhammad Shehbaz Sharif di Pangkalan Udara Nur Khan, Senin, 8 Desember 2025 (Foto: Instagram @pakinindonesia)

JAKARTA KONTAK BANTEN Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Islamabad dan langsung mendapat sambutan hangat dari Presiden Pakistan Asif Ali Zardari serta Perdana Menteri Muhammad Shehbaz Sharif di Pangkalan Udara Nur Khan, Senin, 8 Desember 2025. Momen penyambutan itu dibagikan Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta melalui akun Instagram resmi @pakinindonesia.

“Selamat datang di Pakistan. Presiden Asif Ali Zardari, didampingi Perdana Menteri Muhammad Shehbaz Sharif, menerima Presiden Prabowo Subianto dari Republik Indonesia saat tiba di Pangkalan Udara Nur Khan,” tulis pihak Kedutaan Besar Pakistan.

Dalam foto yang diunggah, Presiden Prabowo tampak mengenakan setelan jas hitam dan peci hitam. Ia berjalan diapit Presiden Zardari dan PM Shehbaz Sharif, melewati barisan pasukan jajar kehormatan.

Kunjungan resmi ini akan berlangsung pada 8-9 Desember 2025 dan merupakan lawatan pertama Presiden Prabowo ke Pakistan. 

Menurut laporan Kementerian Luar Negeri Pakistan, Prabowo hadir memenuhi undangan langsung dari PM Shehbaz Sharif. Selain itu kunjungan Presiden RI juga bertepatan dengan 75 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara Pakistan dan Indonesia.

Selama berada di Islamabad, Presiden Prabowo dijadwalkan bertemu PM Shehbaz Sharif serta Presiden Asif Ali Zardari. Ia juga akan melakukan pertemuan dengan Kepala Staf Angkatan Darat dan Kepala Pertahanan Pakistan, Field Marshal Syed Asim Munir.

Dalam rangkaian agenda tersebut, kedua negara diperkirakan membahas penguatan hubungan bilateral, mulai dari perdagangan, investasi, pertahanan, kesehatan, teknologi informasi, iklim, hingga pendidikan dan budaya. 

Beberapa Nota Kesepahaman (MoU) juga diperkirakan akan ditandatangani

Read More

Amankan Nataru, Satpol PP Kota Tangerang Kerahkan 150 Personel

 

TANGERANG KONTAK BANTEN Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang mulai merapatkan barisan. Berbagai persiapan kian dimatangkan, termasuk pembentukan posko pengamanan hingga penempatan ratusan personel di titik-titik vital. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Satpol PP Kota Tangerang, Agapito Dearaujo, saat ditemui di studion Benteng Reborn, Senin (8/12/2025).

Agapito mengatakan pengamanan Nataru tahun ini tetap mengedepankan pola koordinasi lintas instansi, di bawah komando Polres Metro Tangerang Kota. “Seperti biasa, nanti kita melaksanakan rapat koordinasi. Itu di bawah kendali kepolisian, dan kita berkolaborasi serta bersinergi,” ujarnya.

Menurut dia, sejumlah posko akan kembali dioperasikan di beberapa titik keramaian. Mulai dari posko utama di Tangcity, rest area tertentu, hingga posko-posko tambahan di lokasi yang diprediksi menjadi pusat mobilitas masyarakat. “Termasuk di beberapa gereja, yang memang harus dipompa untuk persiapan Natalnya. Begitu juga Tahun Baru,” kata Agapito.

Dalam setiap posko, Satpol PP akan menurunkan personel untuk mendukung operasi pengamanan. Mereka akan bergabung dengan unsur Dinas Perhubungan, pemadam kebakaran, kepolisian, TNI Kodim, serta sejumlah organisasi masyarakat yang dilibatkan. “Kita support personel, lima personel setiap posko. Dishub, PKP, kepolisian, TNI, maupun ormas semua berkolaborasi untuk pengamanan Nataru,” ucapnya.

Secara keseluruhan, sekitar 150 personel Satpol PP akan diterjunkan selama masa pengamanan akhir tahun. Jumlah tersebut dikerahkan untuk memastikan situasi tetap kondusif, terutama di zona yang rawan terjadi pelanggaran atau pergerakan massa.

Read More

Wisatawan di Banten diminta waspadai cuaca ekstrem

 

KOTA SERANG KONTAK BANTEN Pemerintah Provinsi Banten meminta wisatawan yang berlibur selama Natal dan tahun baru meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem di wilayah pantai dan kawasan wisata serta mengikuti informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan sejumlah kabar miring mengenai risiko wisata pantai harus disikapi dengan sumber informasi resmi, dan meminta BMKG menyajikan data yang akurat dan mudah diakses publik.

“Pertama kita punya BMKG, sebuah lembaga resmi yang bisa menyampaikan tentang perkiraan cuaca dan kondisi cuaca. Jadi, saya berharap BMKG bisa memberikan informasi yang valid, sehingga bisa menjadi rujukan daripada seluruh masyarakat Banten maupun luar Banten yang ingin datang ke Provinsi Banten,” ujarnya di Serang, Senin.

Bernadeta menegaskan bahwa pidana kerja sosial akan diarahkan pada kegiatan yang dibutuhkan lingkungan, seperti pembersihan fasilitas publik dan lokasi-lokasi yang rawan sampah.

“Misalnya membersihkan masjid, membersihkan tempat ibadah, menyapu jalan kemudian juga kaitannya dengan kebersihan lingkungan,” katanya.

Ia menyebut durasi pelaksanaan kerja sosial akan mengikuti putusan pengadilan dalam setiap perkara. “Nanti kita melihat keputusan pengadilannya, kemudian akan diterakan di situ berapa lama seseorang itu harus melakukan kerja sosial,” ujarnya.

Gubernur Banten Andra Soni menilai implementasi aturan baru tersebut menjadi momentum perubahan paradigma pemidanaan yang lebih humanis dan efisien. Menurut dia, KUHP lama masih berorientasi pada hukuman penjara dengan konsekuensi biaya tinggi.

“Ini satu perubahan paradigma. Undang-undang yang lama digunakan sejak zaman kolonial, di mana orientasinya langsung hukuman itu adalah penjara dan biaya tinggi,” kata Andra.

Ia menambahkan, pidana kerja sosial ditetapkan melalui putusan pengadilan sehingga tetap memenuhi prinsip keadilan hukum. “Diputuskan oleh pengadilan, bukan ditetapkan oleh Ibu atau Bapak Jaksa. Tapi ditetapkan di keputusan pengadilan terkait hukuman pidana kerja sosial,” ucap dia.

Pemprov Banten siap mendukung Kejaksaan melalui kerja sama organisasi perangkat daerah seperti Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan untuk menyediakan ruang kegiatan bagi warga yang dijatuhi sanksi tersebut.

“Kerja sama ini sebagai dasar untuk perjanjian kerja samanya nanti. Ini MoU dengan dinas-dinas terkait,” kata Andra.

Ia berharap kebijakan baru dalam KUHP mampu memperkuat kepatuhan hukum masyarakat sekaligus memberi nilai manfaat bagi publik. “Mudah-mudahan paradigma baru ini bisa membawa Indonesia, membawa Banten bisa lebih baik lagi dan membuat masyarakat kita lebih taat hukum,” ujarnya.

Read More

Polres Serang tertibkan truk tambang parkir di bahu jalan

Petugas kepolisian saat melakukan penertiban di jalan Raya Cirabit, Kabupaten Serang, Banten, Senin (8/12/2025). (ANTARA/HO-Polres Serang)

KOTA SERANG KONTAK BANTEN   Kepolisian Resor (Polres) Serang, Provinsi Banten, menertibkan truk angkutan pertambangan yang nekat memarkirkan kendaraan di bahu jalan Raya Cirabit, Kabupaten Serang, guna mencegah kemacetan dan risiko kecelakaan lalu lintas.

Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Serang, AKP Fery Oktaviari Pratama, di Serang, Senin, mengatakan pihaknya menemukan banyak truk berhenti sembarangan di tepi jalan saat menunggu jam operasional.

"Petugas menekankan agar pengendara tidak memarkir kan kendaraan di bahu jalan. Hal ini mengingat masih banyaknya truk yang berhenti sembarangan sehingga berpotensi menimbulkan kemacetan serta meningkatkan risiko kecelakaan," ujar Fery.

Ia menegaskan, personel gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Muspika yang berjaga di Posko Terpadu melakukan penyekatan ketat mulai pukul 05.00 hingga 22.00 WIB. Jika ditemukan truk yang parkir atau mengetem di bahu jalan, petugas langsung mengambil tindakan tegas.

"Kalau ditemukan ada yang parkir sembarangan, langsung kami minta kembali ke lokasi penambangan. Ini penting untuk menghindari kemacetan dan potensi kecelakaan," katanya.

Langkah ini merupakan bagian dari penegakan Keputusan Gubernur Banten Nomor 567 Tahun 2025 tentang jam operasional kendaraan tambang. Sesuai aturan tersebut, truk tambang hanya diperbolehkan melintas pada pukul 22.00 WIB hingga 05.00 WIB.

Fery mengimbau para sopir truk dan kendaraan sumbu tiga untuk mematuhi aturan tersebut demi keselamatan bersama. Tidak ada toleransi bagi kendaraan yang melintas atau memadati bahu jalan di luar jam yang ditentukan.

"Kami melaksanakan penyekatan ini sebagai tindak lanjut keputusan gubernur. Jika kedapatan melintas di luar jam tersebut, kami minta putar balik," pungkasnya.

Read More

Waspada Cuaca Ekstrem Jelang Libur Nataru 2025

 

JAKARTA KONTAK BANTEN Menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengingatkan potensi gangguan keselamatan pelayaran akibat cuaca ekstrem.

Gelombang tinggi, angin kencang, dan hujan deras diperkirakan melanda sejumlah perairan Indonesia, saat jutaan warga melakukan perjalanan pulang kampung dengan kapal laut.

Dari survei pergerakan masyarakat selama Nataru, sekitar 2,62 juta orang diprediksi akan memilih kapal sebagai moda transportasi. Menyikapi hal ini, Dudy menekankan kesiapsiagaan penuh jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta seluruh unit operasional untuk meminimalkan risiko kecelakaan.

“Siaga 24 jam, tanpa kompromi,” tegasnya saat membuka Rapat Kerja dan Rapat Koordinasi Angkutan Laut Nataru 2025/2026 di Jakarta, Minggu (7/12/2025).

Peringatan Menhub muncul di tengah catatan kelam sejumlah kecelakaan pelayaran tahun ini. KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali, sementara KM Barcelona VA terbakar di perairan Talise, Sulawesi Utara.Dudy menilai insiden-insiden tersebut sebagai alarm keras: pengawasan keselamatan tidak boleh setengah hati. Ia meminta ramp check kapal diperketat, pengawasan muatan berlebih ditingkatkan, serta kesiapsiagaan tim SAR dan pengamanan pelayaran dioptimalkan.

Selain itu, informasi cuaca dari BMKG harus tersampaikan secara cepat dan real-time. “Kapal yang tidak memenuhi standar, tidak boleh berlayar,” tegas Menhub.

Di sisi lain, Kemenhub sedang menapaki fase transisi penting: pemindahan kewenangan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Menurut Dudy, langkah ini memperluas peran Perhubungan Laut dalam menjaga konektivitas antar-pulau.

Digitalisasi layanan melalui MaritimHub juga menjadi sorotan, termasuk untuk perizinan kerja keruk, pengelolaan barang berbahaya, sertifikasi navigasi, hingga registrasi fasilitas kesehatan pelaut. Menhub menekankan, digitalisasi harus menyederhanakan layanan dan meningkatkan transparansi, bukan menambah beban administratif.

“Keselamatan adalah fondasi, pelayanan adalah wajah kita,” kata Dudy

Berdasarkan prediksi Kemenhub, sekitar 119,5 juta orang akan bepergian selama libur Nataru 2025/2026, baik dalam maupun luar negeri. Survei menunjukkan 42,01 persen penduduk Indonesia akan melakukan perjalanan, meningkat dari 39,30 persen tahun sebelumnya.

Dalam pemilihan moda transportasi, mobil pribadi menjadi pilihan utama, dipilih 42,78 persen atau 51,12 juta orang. Berikutnya, sepeda motor 18,41 persen (22 juta orang); bus 8,17 persen (9,76 juta orang); mobil sewa 7,43 persen (8,87 juta orang); dan mobil travel 6,39 persen (7,64 juta orang).

Moda lainnya adalah pesawat 3,57 persen (4,27 juta orang); kereta api jarak jauh 3,29 persen (3,94 juta orang); kapal penyeberangan 3,14 persen (3,75 juta orang); kapal laut 2,20 persen (2,62 juta orang); serta commuter line 1,93 persen (2,30 juta orang).

Read More

Jembatan Pasirnangka, Ambruk Truk Nyaris Masuk Jurang

PANDEGLANG  KONTAK BANTEN Mengejutkan, jembatan Pasirnangka, Desa Kramatjaya, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, yang terlihat kokoh, ternyata dibagian bawahnya rapuh.

Terbukti, jembatan dengan panjang 16 meter dan lebar 5 meter itu, ambruk total saat dilintasi truk bermuatan kayu atau hasil hutan rakyat, Senin. (8/12/2025). Diketahui, jembatan tersebut merupakan penghubung empat desa di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang.

Ke-empat desa itu yakni, Desa Kramatjaya, Desa Cibadak, Desa Tugu dan Desa Rancapinang. Sekaligus, merupakan jalur aktif untuk memudahkan aktivitas atau mobilitas warga.

Sekretaris Desa (Sekdes) Kramatjaya, Apandi mengatakan, kondisi Jembatan Pasirnangka, Desa Kramatjaya, Kecamatan Cimanggu, sudah lama rapuh dan akhirnya kini ambruk total.

“Sebelumnya sudah ada kerusakan, cukup parah. Jembatan beton sudah bolong, kemudian ditopang balok kayu,” katanya Senin (8/12/2025).

Pada saat jembatan ambruk, ujarnya, posisi truk bermuatan kayu itu masih berada di tengah jembatan. Sehingga, membuat truk tak bisa melanjutkan perjalannya.

“Truknya tersangkut, untung nggak jatuh ke jurang. Muatannya berantakan bersamaan dengan ambruknya jembatan. Beruntung tidak ada korban, hanya saja warga secara bersama-sama mengevakuasi truk dengan menurunkan muara kayu,” tuturnya.

“Jembatan itu alternatif menuju Desa Mangku Alam. Sebelum Mangku Alam, di situ ada gerbang masuk Desa Kramatjaya. Bagi warga yang mau ke Desa Cibadak, bisa melalui Kampung Nagrog,” paparnya.

Jauh hari sebelum ambruk, ujarnya lagi, dari pihak desa sudah mengusulkan perbaikan kepada pemerintah. Baik pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat

Read More