Wabup Serang: APBD 2026 untuk Kesejahteraan Masyarakat

 

KAB. SERANG  KONTAK BANTEN  Wakil Bupati Serang, M. Najib Hamas memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang 2026 diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan Najib sat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (28/11/2025).

Diketahui, pada Kamis (27/11/2025) kemarin DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang akhirnya menyepakati APBD 2026. Di mana, postur APBD Kabupaten Serang 2026 ditetapkan sebeaar Rp3,29 triliun.

Dikatakan Najib, APBD 2026 dibatasi pada skala prioritas sesuai dengan kekuatan fiskal pemerintah daerah.

“Untuk itu perlu penguatan semua pihak, baik dari OPD maupun DPRD. Dan skala prioritas itu harus sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Serang,” kata Najib.

Najib menilai, jika tidak dibatasi skala prioritas, maka banyak program-program yang akan berjalan setengah-setengah.

“Kekuatan fiskal (kita terbatas). Kalau mengakomodir keinginan semua banyak sekali. Makanya hatus ada skala prioritas. Itu yang harus jadi perhatian bersama,” ucapnya.

Untuk itu, lanjut Najib, yang harus dilakukan Pemkab Serang ke depan adalah menggenjot pendapatan dan menarik banyak investasi ke Kabupaten Serang.

“Contoh (pendapatan) BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, red), pajak bagi hasil objek tanah. Kalau target kita tinggi, tapi proses transaksi di luar kendali,” ungkapnya.

“Soal investasi, banyak yang harus dipersiapkan. Misalkan investasi itu tahun depan, lahannya kita siapkan di tahun ini. Jadi kita akan maskimalkan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat,” sambungnya.

Di sisi lain, Najib memastikan, program-program yang tidak langsung menyentuh masyarakat akan diefisiensi.

“Kita sudah efisiensi kegiatan-kegiatan yang tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat,” ujar Najib.

Diketahui, pasca ditetapkan, APBD Kabupaten Serang 2026 terlebih dahulu dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten selama 14 hari sebelum bisa digunakan.

Read More

Sekda Cilegon Tekankan Pentingnya Kedisiplinan Bagi ASN di HUT Korpri ke-54

KOTA Cilegon kontak banten   Pemkot Cilegon memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-54 tingkat Kota Cilegon dengan menggelar apel pagi bersama. Apel tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Cilegon Maman Mauludin di Halaman Kantor Wali Kota Cilegon, Jumat 28 November 2025.

Dalam amanatnya, Maman menyampaikan bahwa tahun ini peringatan HUT Korpri tingkat Kota Cilegon dilaksanakan secara serentak di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pelaksanaan terpisah ini dilakukan untuk memastikan seluruh aparatur dapat mengikuti momentum peringatan secara lebih fokus dan efektif.

 Meski digelar di tiap-tiap dinas, semangat peringatan tetap terpadu melalui tema nasional, Membangun Sistem Perlindungan dan Kesejahteraan ASN untuk Pelayanan Publik yang Berkelanjutan,” ungkapnya.

 Maman menekankan pentingnya kedisiplinan sebagai pondasi utama bagi aparatur sipil negara (ASN) . “Kedisiplinan bukan hanya soal hadir tepat waktu atau mematuhi aturan, tetapi merupakan cerminan komitmen ASN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

 Maman menekankan filosofi berdirinya Korpri sebagai organisasi yang menaungi ASN dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. “ASN harus memahami mengapa Korpri dibentuk. Korpri hadir sebagai wadah untuk menjaga marwah profesi, memperkuat integritas, serta memastikan ASN mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang layak,” tambahnya.

 Melalui peringatan HUT Korpri ke-54 ini, Maman berharap para ASN dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan berkelanjutan. “Momentum ini harus menjadi pengingat bahwa setiap ASN memegang peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” tutupnya.

Read More

Korban Meninggal Dunia Bencana Sumut Naik 2 Kali Lipat

JAKARTA KONTAK BANTEN  Korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera Utara (Sumut) meningkat dua kali lipat per hari ini, Jumat, 28 November 2025. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari, dalam jumpa pers virtual yang disiarkan kanal Youtube BNPB Indonesia, Jumat, 28 November 2025.

Dia menjelaskan, dari beberapa kabupaten yang terdampak banjir dan tanah longsor, Tapanuli Tengah menjadi wilayah yang paling banyak memakan korban.

"Update data dari Bupati Tapanuli Tengah kemarin sore, di Tapanuli Tengah ada 34 jiwa meninggal dunia dan 33 orang masih dinyatakan hilang," ujar Abdul Muhari.

Sementara di Tapanuli Selatan, korban jiwa mencapai 13 orang dan 3 orang masih dinyatakan. Kemudian di Pakpak Bharat ada 1 korban meninggal dunia, dan Tapanuli Utara 3 korban meninggal dunia serta 5 orang belum ditemukan.

"Sebelumnya kami juga menyesuaikan angka korban jiwa dari pemerintah daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Lima korban yang sebelumnya disampaikan ini dikoreksi oleh pemerintah daerah, angkanya menjadi 4 korban meninggal dunia dan 4 hilang," sambungnya.

Lebih lanjut, Abdul Muhari memastikan jumlah korban meninggal dunia dan hilang masih mengalami perubahan, sebab pendataan masih dilakukan BNPB bersama jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan juga stakeholder terkait yang terlibat dalam Tim SAR.

"Ada korban hilang yang sebelumnya mungkin tercatat sebagai korban jiwa meninggal dunia ternyata yang bersangkutan masih hidup, dan ini kemudian kami koreksi," katanya.

"Sehingga secara total kumulatif Sumatera Utara di Tapanuli Tengah itu ada 34 meninggal dunia, Tapanuli Selatan ada 13, Pakpak Bharat 1, Tapanuli Utara 5 dan Humbang Hasundutan ada 4," tutup Abdul Muhari.

Read More

Ira Puspadewi Dkk Akhirnya Hirup Udara Bebas

 

Mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi; Direktur Komersial dan Pelayanan ASDP Muhammad Yusuf Hadi; mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP Harry Muhammad Adhi Caksono keluar dari Rutan KPK.

JAKARTA KONTAK BANTEN Mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi dan dua mantan direksi ASDP resmi menghirup udara bebas dari Rutan KPK, Jakarta, Jumat, 28 November 2025. Pantauan Ira bersama Direktur Komersial dan Pelayanan ASDP Muhammad Yusuf Hadi, dan mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP Harry Muhammad Adhi Caksono keluar dari Rutan KPK sekitar pukul 17.15 WIB.Mereka pun disambut hangat keluarga masing-masing yang telah menunggu sejak pagi.

Keluarnya ketiga mantan direksi ASDP itu merupakan tindak lanjut atas surat Keputusan Presiden (Keppres) terkait rehabilitasi yang sudah diterima KPK pada pagi tadi.Sementara itu, perkara korupsi terkait proses kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh ASDP dinyatakan inkracht oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis, 27 November 2025.

Ira Puspadewi sebelumnya divonis 4,5 tahun penjara. Sedangkan M Yusuf Hadi dan Harry masing-masing divonis 4 tahun penjara

Read More

Prabowo Dukung Guru Tegas Didik Murid yang Kurang Ajar

Presiden Prabowo Subianto di Puncak Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Jumat, 28 November 202

JAKARTA KONTAK BANTEN   Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungannya kepada para guru untuk bersikap tegas dalam mendidik murid, terutama ketika menghadapi perilaku tidak sopan atau kurang ajar di lingkungan sekolah. Pesan itu disampaikan Prabowo dalam Puncak Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Jumat, 28 November 2025.

Prabowo mengatakan, ketegasan guru merupakan bagian penting dalam membentuk karakter anak. Ia mencontohkan masa kecilnya yang juga ditempa oleh guru-guru yang disiplin.

“Tapi memang kalau guru-guru saya dulu enggak tegas, enggak keras sama saya, saya enggak bisa berdiri di sini,” ujar Prabowo di hadapan ratusan ribu guru yang hadir di GBK.

Kepada orang tua, Prabowo meminta agar tidak mudah menyalahkan guru yang menegur atau mendisiplinkan murid.

“Jadi hai orang tua di mana-mana, kalau guru itu keras jangan-jangan anakmu yang nakal. Bener? Kalau anak nakal terus dibiarkan nakal, dia enggak bisa jadi orang baik,” katanya.

Ia juga menyoroti fenomena murid yang bersikap kurang ajar terhadap guru. Prabowo kemudian mengisahkan pengalamannya saat masih menjabat Menteri Pertahanan, ketika sebuah sekolah di bawah Kemenhan melaporkan murid yang bertindak tidak sopan.

“Ada yang banting pintu, langsung kepala sekolah memberhentikan anak itu. Tahu-tahu kepala sekolahnya agak grogi karena yang diberhentikan itu anak Jenderal,” cerita Prabowo.

Kepala sekolah itu kemudian melapor kepadanya. Prabowo menegaskan bahwa jabatan orang tua tidak boleh menjadi alasan bagi anak untuk berlaku sombong atau tak sopan.

“Kalau bapaknya orang besar, anaknya harus lebih sopan, lebih baik, jangan kurang ajar. Kalau bapaknya tokoh, bapaknya Jenderal, bapaknya pemimpin, anaknya harus lebih sopan lebih baik lebih tertib,” tegasnya.

Di akhir pidato, Prabowo meminta Mendikdasmen serta seluruh pemimpin sekolah agar tidak ragu mendukung ketegasan guru dalam mendidik.

“Menteri Pendidikan enggak usah ragu-ragu, guru-guru harus kita dukung. Guru-guru adalah masa depan Indonesia. Makanya semua anak Indonesia saya selalu minta cintai orang tua hormati guru,” pungkasnya

Read More

Mendikdasmen Apresiasi Kehadiran Presiden Prabowo di HGN 2025, Bukti Cinta Pendidikan

JAKARTA KONTAK BANTEN  Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Puncak Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 yang digelar di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Jumat, 28 November 2025.  Menurutnya, kehadiran Presiden Prabowo dalam dua tahun berturut-turut mencerminkan komitmen kuat Prabowo terhadap dunia pendidikan dan kesejahteraan guru.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang senantiasa hadir membersamai kita. Baik pada peringatan Hari Guru Nasional tahun 2024, maupun Hari Guru Nasional tahun 2025,” ujar Mu'ti disambut tepuk tangan hadirin.

Ia menegaskan, kehadiran Presiden menunjukkan kedekatan serta kesungguhan dalam mewujudkan pendidikan sebagai pilar peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

“Hal demikian menunjukkan bagaimana kecintaan beliau, kedekatan dan komitmen beliau dalam mewujudkan pendidikan sebagai sarana utama membangun kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan, dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang bermartabat,” lanjutnya.

Mu'ti menjelaskan, HGN 2025 mengusung tema “Guru Hebat, Indonesia Kuat”, melanjutkan tema tahun sebelumnya sebagai bentuk konsistensi pemerintah dalam memajukan profesi guru. 

Ia memaparkan sejumlah capaian program peningkatan kesejahteraan guru yang telah berjalan sejak 2024. Mulai dari kenaikan tunjangan guru non-ASN menjadi 2 juta, Tunjangan guru ASN sebesar gaji pokok, hingga kebijakan bonus ditransfer langsung kepada guru. 

"Alhamdulillah Bapak Presiden, program-program Bapak sudah kami terjemahkan dan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.

Di hadapan Presiden dan Menteri Keuangan, Mu'ti juga menyampaikan perkembangan program Pendidikan Profesi Guru (PPG), di mana tahun ini telah mencapai 808.865 penerima manfaat. 

"Alhamdulillah juga sudah terlaksana dengan sebaik-baiknya. Guru-guru yang sudah mengikuti PPG pada tahun ini, kami harapkan pada tahun depan sudah dapat menerima sertifikasi," kata Mu'ti.

Read More

TOK ! APBD Kota Tangerang 2026 Disetujui Rp 5,53 Triliun

 TANGERANG KONTAK BANTEN DPRD dan Pemkot Tangerang menyetujui APBD 2026 sebesar Rp5,5 triliun. Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi Alam, menyampaikan bahwa anggaran ini dialokasikan untuk kebutuhan pelayanan masyarakat serta operasional OPD dan pegawai.

Rusdi menegaskan DPRD mendorong peningkatan kesejahteraan PPPK penuh waktu. Pada 2026, gaji PPPK naik 10 persen, melanjutkan kenaikan 15 persen sebelumnya. Dengan demikian, total kenaikan mencapai 25 persen sehingga gaji P3K setara bahkan melampaui saat masih berstatus THL.

Beberapa prioritas anggaran lainnya meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi, dan pengembangan SDM sesuai RPJMD. DPRD juga mempertahankan program pendidikan seperti BOP untuk sekolah swasta dan program Tangerang Cerdas. Untuk pemberdayaan ekonomi, disiapkan bantuan modal Rp20 juta bagi masyarakat miskin ekstrem. Anggaran UHC, PBI, dan jaminan kesehatan tetap dipertahankan sebagai layanan dasar.

Wali Kota Tangerang, Sachrudin, menegaskan penyusunan APBD 2026 telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah, mulai dari peningkatan daya saing SDM, ekonomi berkeadilan, infrastruktur inklusif, hingga penguatan tata kelola pemerintahan.

Ia merinci, Pendapatan Daerah 2026 sebesar Rp5,13 triliun, terdiri dari PAD Rp3,20 triliun dan Pendapatan Transfer Rp1,92 triliun. Adapun Belanja Daerah mencapai Rp5,53 triliun untuk urusan wajib pelayanan dasar, urusan non-dasar, urusan pilihan, dan kebutuhan pemerintahan lainnya.

Sachrudin menegaskan seluruh program pembangunan memiliki urgensi karena langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Orientasi pembangunan tetap berpihak pada kesejahteraan warga, baik secara ekonomi maupun sosial.Setelah disetujui, Raperda APBD 2026 akan dievaluasi Pemerintah Provinsi Banten sebelum ditetapkan sebagai Perda. Wali Kota juga mengapresiasi kerja sama DPRD dan berharap APBD 2026 dapat mempercepat pembangunan serta memberi manfaat luas bagi masyarakat Kota Tangerang

Read More

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Serang Naik

 

KOTA SERANG  KONTAK BANTEN Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang mencatat 123 pengaduan layanan perlindungan sepanjang 2025. Dari jumlah tersebut, 65 laporan merupakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, naik dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 60 kasus.

Kepala DP3AKB Kota Serang, Anthon Gunawan, menegaskan bahwa peningkatan laporan tidak bisa serta-merta diartikan sebagai bertambahnya kasus, melainkan meningkatnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melapor.

“Kita bersyukur ketika angkanya naik, artinya semakin banyak yang berani melapor. Tahun lalu ada 60, sekarang 65. Dengan keberanian masyarakat, itu sudah kemajuan,” ujarnya, Kamis (27/11/2025).

Anthon menjelaskan bahwa bentuk kekerasan yang paling sering dilaporkan meliputi kekerasan fisik, seksual, dan psikologis. Anak masih menjadi kelompok korban terbesar. Secara wilayah, Kecamatan Serang mencatat jumlah laporan tertinggi.

“Jumlah penduduknya paling besar, sehingga potensi kasusnya juga lebih tinggi,” ungkapnya.

Sebagai langkah pencegahan, DP3AKB pada tahun ini memusatkan intervensi pada lingkungan pendidikan yang dianggap rawan kasus kekerasan. Sedikitnya 60 sekolah telah disambangi untuk sosialisasi, mulai dari SMP negeri, sekolah swasta, hingga pesantren.

“Karena banyak kasus terjadi pada anak, kami fokus masuk ke sekolah. Semua sekolah kami sasar, baik negeri, swasta, maupun ponpes,” jelasnya.

Selain penguatan di lingkungan sekolah, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) juga telah terbentuk di seluruh kelurahan. Namun, pemanfaatannya dinilai belum optimal.

“PATBM itu sudah ada di tiap kelurahan, tapi memang belum semua masyarakat mengetahui. Kalau laporan masuk ke 112 biasanya cepat ditangani, sementara ke PATBM belum maksimal,” ujarnya.

Dalam rangkaian peringatan Hari Ibu, DP3AKB juga menyalurkan bantuan kepada 20 korban kekerasan berupa paket sembako dan dukungan biaya transportasi.

“Kami ingin memastikan bahwa mereka bukan hanya menjadi korban, tapi juga ada yang peduli,” tuturnya.

Anthon menegaskan komitmen DP3AKB untuk terus memperluas layanan, mempercepat respons penanganan, serta memastikan masyarakat tidak ragu mencari perlindungan ketika mengalami atau menyaksikan kekerasan.

Read More

Komisi VII DPR soroti ekosistem KEK yang belum lengkap dalam RUU Industri

Kota Cilegon,  KONTAK BANTEN   Komisi VII DPR RI menyoroti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia yang belum memiliki ekosistem industri yang lengkap dan masih dibebani tarif utilitas tinggi.

Masalah itu akan menjadi fokus pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri untuk memperkuat daya saing manufaktur nasional, menurut Pimpinan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR-RI Chusnunia.

Chusnunia usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR-RI di PT Krakatau Steel, Kota Cilegon, Kamis, mengatakan banyak KEK yang sudah diberi kemudahan regulasi dan pajak, tetapi belum ditunjang ekosistem kerja yang memadai.

“KEK kita rata-rata baru dari sisi ekosistem, belum terpenuhi. Itu berefek banget terhadap proses produksi dan pertumbuhannya,” ujar dia.

Ia menambahkan bahwa pengusaha di KEK masih menghadapi biaya listrik yang tinggi dan pasokan energi yang belum stabil.

“Bahkan bukan hanya harga, kecukupannya juga kurang. Soal gas dan utilitas lain harus diperhatikan,” katanya.

Menurut dia, lokasi KEK yang jauh dari pelabuhan juga membuat biaya logistik meningkat. Kondisi itu memperlambat arus barang dan mengurangi efisiensi proses produksi.

Oleh karena itu, DPR memasukkan isu efektivitas logistik KEK dalam pembahasan RUU Kawasan Industri.

Masalah utilitas disebut berpengaruh langsung pada daya saing industri nasional. Chusnunia mengatakan beban listrik industri yang tinggi membuat produsen hanya beroperasi pada jam tertentu ketika tarif lebih rendah.

“Jam-jam tertentu harganya lebih tinggi. Jadi mau tidak mau mereka produksi hanya sampai jam 16.00-17.00,” katanya.

Kondisi itu membuat biaya produksi meningkat dan harga produk nasional kurang kompetitif di pasar global.

Ia menegaskan industri tidak boleh dibebani tarif energi yang menghambat kapasitas mereka memenuhi permintaan pasar. “Listrik untu

Selain energi, ia menyinggung persoalan beban administratif seperti perizinan dan persoalan lingkungan sosial yang turut menambah kerumitan industri dalam memenuhi target produksi. Menurutnya, semua aspek itu harus diurai dalam RUU Kawasan Industri.

Komisi VII berkomitmen menjadikan RUU Kawasan Industri sebagai instrumen untuk menata kembali utilitas dasar, lokasi, logistik, dan infrastruktur pendukung KEK agar lebih efisien dan mampu mendongkrak pertumbuhan industri nasional.

Hadir dalam Kunjungan Kerja Spesifik tersebut yakni Chusnunia (FPKB), Bane Raja Manalu (PDIP), Ma’ruf Mubarok (F-Gerindra), Jamal Mirdad (F-Gerindra), Erna Sari Dewi (F-NasDem), dan Izzudin Alqassam Kusuba (FPKS).

k industri jangan justru lebih mahal. Kalau bisa diringankan agar daya saing kita tidak kalah".

Read More

PN Jakarta Pusat Putuskan Sengketa Muktamar X PPP Berlanjut, Eksepsi Mardiono Ditolak

 

JAKARTA  KONTAK BANTEN Pengadilan Negeri Jakarta Pusat resmi menolak eksepsi kewenangan absolut yang diajukan pihak Tergugat dalam sengketa hasil Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Penolakan tersebut tertuang dalam putusan sela perkara Nomor 678/Pdt.Sus-Parpol/2025/PN Jkt.Pst sebagaimana tercatat di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Dengan demikian, gugatan yang diajukan peserta Muktamar, Muhamad Zainul Arifin, akan langsung berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara. Sengketa ini menjadi sorotan nasional lantaran munculnya dua kubu yang sama-sama mengklaim kepemimpinan PPP pasca-muktamar.

 Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai dalil Tergugat terkait ketidakwenangan pengadilan tidak berdasar hukum. Majelis menyatakan bahwa posita dan petitum gugatan jelas menggambarkan adanya perselisihan internal partai, bukan perkara tata usaha negara.

 Sengketa tersebut mencakup keabsahan proses Muktamar X, mekanisme persidangan, metode pemilihan, hingga munculnya dua klaim ketua umum. Mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, perkara ini dikategorikan sebagai sengketa keperdataan internal organisasi.

“Perselisihan mengenai hasil forum permusyawaratan tertinggi partai merupakan ranah perdata internal organisasi,” demikian petikan pertimbangan Majelis yang dibacakan melalui E-Court Mahkamah Agung.

Dengan putusan itu, PN Jakarta Pusat dipastikan memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut.

 Pasca-penolakan eksepsi, Majelis memerintahkan agar perkara memasuki tahap pembuktian. Berdasarkan jadwal SIPP, sidang pembuktian akan digelar pada Selasa, 2 Desember 2025, pukul 13.00 WIB di PN Jakarta Pusat Kelas IA Khusus.

 Pada tahap ini, para pihak akan menghadirkan alat bukti, dokumen, saksi, hingga ahli yang relevan dengan dugaan pelanggaran selama Muktamar X PPP.

 Bionda Johan Anggara SH dari MZA Partners selaku kuasa hukum Zainul Arifin menyatakan apresiasi atas putusan Majelis.

 “Putusan Majelis sudah tepat. Ini murni sengketa internal partai, dan kami siap membuktikan bahwa proses Muktamar X yang mengklaim Tergugat sebagai Ketua Umum PPP terpilih cacat hukum dan tidak sesuai AD/ART,” ujar Bionda.

Ia memastikan pihak Penggugat telah menyiapkan rangkaian bukti, kronologi detail, serta sejumlah saksi dan ahli yang akan memperkuat gugatan.

 Dualisme kepemimpinan PPP muncul usai Muktamar X yang dinilai tidak berjalan sesuai prosedur oleh sebagian peserta. Meskipun Mahkamah Partai PPP sempat menerbitkan surat keterangan terkait kepengurusan, perselisihan internal tetap memanas hingga akhirnya menggulir ke ranah pengadilan.

 Putusan sela ini membuka jalan bagi pemeriksaan substantif yang berpotensi menentukan arah kepemimpinan PPP ke depan. Putusan akhir perkara diprediksi memiliki dampak penting, terutama menjelang agenda politik nasional yang membutuhkan kejelasan legalitas kepengurusan partai.

 Hingga berita ini diumumkan, belum ada pernyataan resmi dari Mahkamah Partai maupun DPP PPP dari kedua kubu terkait putusan sela PN Jakarta Pusat.

Read More

Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan penanganan bencana di Sumatera

Bantuan segera didistribusikan ke korban banjir di Pulau Sumatra. Foto : Ist

 

JAKARTA  KONTAK BANTEN  Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan penanganan bencana di Sumatera dengan mengerahkan empat pesawat pengangkut bantuan yang diberangkatkan melalui Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (28/11). Pesawat tersebut terdiri dari tiga Hercules dan satu Airbus A400M.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengatakan seluruh unsur pemerintah bergerak cepat sejak awal kejadian di bawah arahan langsung Presiden.

 “Sejak hari pertama terjadinya bencana, Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada kami, tim PMK, untuk langsung bergerak dibantu TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Untuk masa tanggap darurat, tenda-tenda pengungsian, makanan, dan kebutuhan harian sudah dikirim,” kata Pratikno, Jumat (28/11/2025).

 Senada dengan itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa penerbangan bantuan menggunakan empat pesawat tersebut dilakukan atas instruksi Presiden yang disampaikan pada Kamis malam.

 “Pagi ini, sekitar pukul setengah delapan, telah diberangkatkan empat pesawat atas instruksi langsung Bapak Presiden. Tiga pesawat Hercules dan satu pesawat A400 yang baru tiba di Tanah Air awal bulan ini dikirim ke tiga provinsi terdampak,” ujar Teddy.

 esawat-pesawat tersebut membawa bantuan menuju Padang (Sumatera Barat), Bandara Silangit di Sumatera Utara untuk mendukung wilayah Tapanuli, serta Banda Aceh dan Lhokseumawe di Aceh Utara sebagai titik terdekat menuju lokasi terdampak.

 Teddy menegaskan pengiriman tersebut merupakan kelanjutan dari langkah pemerintah yang telah dilakukan sejak hari pertama bencana.

 Atas izin Bapak Presiden dan instruksi langsung beliau, seluruh tim pagi ini kembali diberangkatkan. Sejak 25 November, Bapak Presiden sudah menginstruksikan Menko PMK untuk mengoordinasikan penanganan bencana secara langsung,” ujarnya.

 Selain memberi arahan kepada kementerian dan lembaga, Prabowo juga disebut telah berkomunikasi dengan kepala daerah di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh untuk memastikan kebutuhan lapangan terpenuhi secara cepat.

 Adapun bantuan yang dikirim hari ini meliputi sekitar 150 tenda pengungsian, 64 perahu karet, genset untuk kebutuhan listrik darurat, sekitar 100 alat komunikasi untuk pemulihan jaringan, makanan siap saji, serta tim medis TNI dan Kementerian Kesehatan berikut obat-obatan.

 “Yang penting semua bantuan segera terbang ke lokasi dan menjangkau daerah terdalam,” kata Teddy

Read More

Wabup Iing Menilai Keterbatasan Bukan Penghalang

 

Wabup Pandeglang Iing Andri Supriadi sedang menyapa para tamu di acara Sosialisasi Kemitraan Inovasi Lintas Sektor, di Aula BPKD Pandeglang, Kamis (27/11).

PANDEGLANG  KONTAK BANTEN Sebagai upaya memperkuat kemitraan lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, menggelar Sosialisasi Kemitraan Inovasi Lintas Sektor, di Aula Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang, Kamis (27/11)

Wakil Bupati (Wabup) Pandeglang, Iing Andri Supriadi menyatakan, apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. “Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini, tentu saja kemitraan inovasi lintas sektor ini bagian dari kerja bersama dalam meningkatkan layanan dasar, menekan angka kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran, serta mendorong transformasi ekonomi,” kata Wabup Iing.

 Ia menegaskan, bahwa potensi besar Pandeglang tidak akan berkembang tanpa inovasi dan kolaborasi. “Setiap keterbatasan bukan penghalang, tetapi dijadikan bahan untuk berpikir lebih kreatif dan inovatif,” tegasnya.

 Ia menambahkan Pemkab Pandeglang memiliki tiga komitmen utama. “Kami berkomitmen mengedepankan keterbukaan, kolaborasi, dan akselerasi program melalui quick wins dan indikator keberhasilan yang jelas,” tandasnya.

 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pandeglang, Sutoto menyatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi pemerintah bersama dunia usaha, perguruan tinggi, dan komunitas. 

 “Kami ingin memastikan kemitraan ini terintegrasi ke dalam perencanaan dan penganggaran RPJMD 2025–2029, dengan menargetkan terbentuknya daftar inisiatif lintas sektor, serta tumbuhnya jejaring inovasi daerah yang berkelanjutan,” katanya.

Read More

Ketum PBNU Gus Yahya Dan Sekjen PBNU Gus Ipul Gantian Sowan Ke Lirboyo

 

JAWA TIMUR KONTAK BANTEN - Konflik internal di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) semakin memanas. Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) bergantian sowan ke Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, untuk minta nasihat para kiai.

Gus Yahya sowan ke Lirboyo pada Kamis (27/11/2025). Dia didampingi Wakil Ketua Umum PBNU KH Amin Said Husni dan sejumlah pe ngurus. Ia bertemu dengan KH Anwar Manshur dan KH Abdullah Kafabihi Mahrus. 

 “Kami berharap doa dan arahan para masyayikh agar situasi internal tetap teduh dan organisasi dapat berjalan dengan baik,” ujar Gus Yahya usai pertemuan. 

 Menurut KH Amin, dalam pertemuan itu, Gus Yahya juga melaporkan hasil rapat koordinasi bersama pengurus wilayah NU se-Indonesia kepada para pengasuh Lirboyo. 

 “Intinya, seluruh PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) berharap segera ada islah,” katanya. 

 Pertemuan berlangsung sekitar dua jam. Para kiai Lirboyo disebut prihatin atas dinamika yang terjadi di PBNU. KH Anwar Manshur berpesan agar roda organisasi dijalankan sesuai AD/ART dan peraturan yang berlaku.

 Dua hari sebelumnya, pada Selasa (25/11/2025), Gus Ipul juga telah sowan ke Ponpes Lirboyo bersama Bendahara Umum PBNU Gus Gudfan. Keduanya bertemu dengan KH Anwar Manshur dan KH Abdullah Kafabihi Mahrus. “Kami meminta doa agar persoalan yang dihadapi PBNU segera menemukan titik terang dan solusi terbaik,” ujar Gus Ipul. 

 Pasca kedatangan dua tokoh PBNU itu, para masyayikh Lirboyo mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh alumni yang kini mengemban amanah sebagai pengurus NU di berbagai tingkatan. Imbauan dibacakan juru bicara KH Athoillah Anwar, Gus Muid. 

 Dalam imbauan tersebut, para alumni diminta tetap netral dan tidak terlibat dalam perpecahan sikap. “Tidak bergabung dengan kelompok mana pun, serta tidak ikut perdebatan yang dapat memperuncing suasana,” kata Gus Muid. 

 Para masyayikh meminta para alumni fokus menjalankan amanah, program kerja, pelayanan umat, menjaga marwah jam’iyyah, ukhuwah nahdliyah, dan adab bermedia sosial. Mereka berharap imbauan ini dapat memperkuat ketenangan di tengah dinamika organisasi. 

 “Kami berharap seluruh alumni menjaga keteduhan dan menyikapi dinamika ini dengan bijak serta penuh kedewasaan,” ujar Gus Muid. 

 Sementara, Katib Syuriyah PBNU KH Sarmidi Husna mengatakan, konflik internal PBNU akan ditangani melalui sidang Majelis Tahkim yang dipimpin sembilan kiai senior. “Kalau nanti di Majelis Tahkim ada pengajuan keberatan, akan disampaikan. Jika tidak ada keberatan, ya kita tetap berjalan,” katanya.

 Sembilan kiai tersebut yaitu KH Mustafa Bisri, KH Miftachul Akhyar, KH Anwar Iskandar, KH Afifuddin Muhajir, Prof KH Machasin, KH Yahya Cholil Staquf, KH Ahmad Said Asrori, Prof KH Muhammad Nuh, dan KH Fuad Nurhasan. Majelis Tahkim disebut Kiai Sarmidi juga merupakan proses menuju islah. 

 Sejumlah kiai sepuh mulai menyam­paikan pandangan. Rais Syuriyah PWNU Jawa Tengah yang juga Pengasuh Ponpes Bugen Al-Itqon Semarang, KH Ubaidillah Shodaqoh, menilai dinamika tersebut merupakan hal biasa dalam organisasi. Ia menegaskan tidak berpihak ke kelompok mana pun. 

 “Itu dinamika jam‘iyah. Ada persoalan, ya diselesaikan di PBNU. Ada mekanismenya. Semua sudah adem-adem kok,” ujarnya. 

 Ketua Umum Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) sekaligus Ketua PP Pergunu KH Asep Saifuddin Chalim menyebut krisis ini harus menjadi momentum evaluasi agar NU kembali fokus pada mandat utamanya. 

 “Kami mendoakan NU segera berbenah, kembali tulus mengawal Islam rahmatan lil alamin dan meningkatkan kesejahteraan umat,” ujarnya. 

 Sementara, Menteri Agama KH Nasaruddin Umar turut merespons konflik yang terjadi di PBNU. “Kita harapkan yang terbaik,” ujar Menag di UIN Jakarta. 

 Gejolak internal PBNU dipicu surat dari Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar yang meminta Gus Yahya mundur. Surat itu merupakan hasil rapat Harian Syuriah PBNU di Hotel Aston City, Jakarta, pada Kamis (20/11/2025). 

 Syuriyah menilai Gus Yahya mela­kukan tiga pelanggaran yang dikate­gorikan sebagai “dosa besar”, yaitu mengundang narasumber jaringan zionisme internasional, Peter Berkowitz, dalam Akademi Kepemimpinan Nasional NU. 

 Gus Yahya juga dinilai Memberi “karpet merah” kepada pihak yang dianggap bertentangan dengan nilai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyyah. Kemudian, dugaan tata kelola keuangan yang dinilai bermasalah secara syariat dan membahayakan badan hukum NU. 

 Rais Aam kemudian menerbitkan surat yang menyatakan Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, dengan pencabutan kewenangan berlaku mulai 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Untuk sementara, kendali organisasi berada di tangan Rais Aam. 

 us Yahya merespons dengan me­ngumpulkan seluruh PWNU se-Indonesia di Surabaya dan menggelar Silaturahmi Alim Ulama di Gedung PBNU, Jakarta. Dalam forum itu disepakati bahwa Gus Yahya tidak mundur karena masa jabatannya masih tersisa satu tahun. 

 Gus Yahya menegaskan surat pencopotan dirinya tidak sah dan cacat prosedur. Ia menyebut pemecatan hanya bisa dilakukan melalui Muktamar, bukan lewat keputusan Syuriyah.

Read More

Pembahasan UMK 2026 Tunggu Regulasi Dari Pusat

 

SERPONG KONTAK BANTEN Pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Tangerang Selatan (Tangsel) untuk tahun 2026 hingga kini belum dapat dilakukan. Hal ini lantaran Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel masih menuggu regulasi resmi dari pemerintah pusat terkait UMK. 

 Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangsel, Endang menjelaskan, bahwa regulasi tersebut menjadi dasar utama dalam proses perhitungan dan pembahasan UMK. Tanpa adanya dasar hukum yang jelas, Dewan Pengupahan Kota (Depeko) tidak bisa melakukan rapat pembahasan secara resmi. “Belum dibahas, kami sedang menunggu regulasi dari pusat,” ujar Endang. 

 Endang mengatakan, bahwa pembahasan UMK biasanya mulai dilakukan pada triwulan IV, tepatnya sekitar November. Pada periode tersebut, stakeholder terkait seperti pemerintah daerah, serikat pekerja, dan perwakilan pengusaha mulai duduk bersama membahas formulasi upah.

  Namun, tahun ini situasinya berbeda. Hingga mendekati akhir November, formulasi dasar penghitungan UMK dari pemerintah pusat belum juga dirilis. Hal ini membuat seluruh proses pembahasan di tingkat daerah ikut tertunda. “Seharusnya sekarang-sekarang ini, sebelum akhir November, pembahasan sudah berjalan,” tuturnya.

 Ia menambahkan, bahwa tanpa acuan resmi, penetapan UMK tidak bisa dilakukan karena harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

 antinya, setelah regulasi dikeluarkan, pembahasan UMK 2026 Tangsel akan dilakukan secara intensif oleh seluruh anggota Dewan Pengupahan Kota. Forum tersebut akan menggelar serangkaian rapat selama sekitar dua pekan untuk mencapai kesepakatan bersama terkait besaran UMK.

  Endang menerangkan, bahwa daerah juga masih menunggu penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) oleh Pemerintah Provinsi Banten. “Kita juga menunggu dari provinsi menetapkan UMP. Kan mekanismenya regulasi keluar, provinsi menetapkan, baru daerah melakukan pembahasan,” ujarnya.

 Terkait kemungkinan adanya kenaikan UMK Tangsel pada tahun 2026, Endang belum bisa memberikan kepastian. Ia menyebutkan, bahwa keputusan akhir sepenuhnya bergantung pada kondisi ekonomi dan mempertimbangkan formula yang akan ditetapkan pemerintah pusat.

 Meski begitu, jika melihat tren beberapa tahun terakhir, UMK Tangerang Selatan selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pengecualian hanya terjadi pada masa pandemi Covid-19 ketika kondisi ekonomi nasional melemah dan sejumlah daerah menahan kenaikan upah.

  “Biasanya sih naik, biasanya. Tergantung situasi. Kecuali kemarin pas waktu Covid. Tergantung kondisi ekonomi,” pungkasnya.

Read More

Peringati Hari PGRI Ke 80 , Guru Pondok Aren

 

PONDOK AREN  KONTAK BANTEN Peringatan Hari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-80 di Pondok Aren menjadi pengingat bagi para pendidik bahwa peran guru tidak hanya sebatas menyampaikan materi, tetapi juga menanamkan karakter pada peserta didik. Di tengah derasnya arus teknologi, Pemerintah Kota Tangerang Selatan menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai moral di sekolah.

Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie menyampaikan, pendidikan karakter harus tetap berjalan seiring dengan peningkatan metode pembelajaran. Menurutnya, teknologi boleh berkembang, tetapi nilai-nilai dasar harus tetap dijaga.

 “Saya ingin anak-anak bukan hanya mengerti matematika atau ilmu pengetahuan, tapi juga tahu bagaimana menghormati orang tua, sopan santun, dan memiliki karakter yang baik,” ujar Benyamin, Kamis (27/11).

 Benyamin juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung para guru, termasuk melalui pengangkatan mayoritas guru menjadi PPPK.

 “Sebagian besar guru kita sudah menjadi PPPK. Ini apresiasi kami. Teruslah mengabdi dan berjuang. Saya tahu pengorbanan guru tidak kecil,” kata Benyamin.

 Ia menambahkan, Pemkot Tangsel akan terus mendorong peningkatan kualitas pembelajaran, mulai dari penambahan modul, pengayaan metode belajar, hingga penguatan pendidikan karakter di setiap jenjang.

 Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangsel, Deden Deni, menyoroti tantangan perkembangan teknologi yang turut memengaruhi perilaku dan karakter anak. Ia menilai guru harus memiliki kepekaan lebih untuk mengimbanginya.

 “Guru harus lebih sensitif, lebih peka. Teknologi membawa dampak langsung pada anak, makanya guru juga harus melek teknologi,” jelasnya.

 Menurut Deden, kesadaran akan perubahan ini harus dibarengi dengan peningkatan kompetensi dan kemampuan adaptasi guru.

 “Tantangannya luar biasa. Guru harus bisa beradaptasi dan terus meningkatkan kompetensinya,” tegasnya.

Read More

Berikut Nama Eselon II di Lingkungan Pemkab Lebak Yang di Rotasi

 

LEBAK KONTAK BANTEN  – Bupati Lebak Moch Hasbi Asyidiki Jayabaya merotasi 22 sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak.

Ke 22 pejabat tersebut yang secara resmi dilantik dan diambil sumpah di Pendopo Pemkab Lebak, Kamis (27/11/2025).

Dalam amanatnya, Hasbi Asyidiki Jayabaya mengatakan, rotasi jabatan merupakan hal yang lumrah dan esensial dalam organisasi pemerintahan.

“Rotasi ini adalah bagian dari evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi untuk menempatkan figur yang tepat di posisi yang tepat (the right man on the right place). Saya berharap, para pejabat yang baru dilantik segera membangun konektivitas, hilangkan ego sentrik, dan yang terpenting mampu menciptakan inovasi dalam memimpin unit kerjanya,” kata Hasbi.

Ia mengungkapkan, rotasi ini diharapkan dapat memperkuat implementasi visi pembangunan Kabupaten Lebak. Terutama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan pelayanan publik yang unggul berbasis teknologi.

“Di manapun kita ditugaskan, apapun posisi kita, semuanya harus turut mendukung, menyukseskan tercapainya kinerja pemerintah,” ujarnya.

Berikut daftar pejabat eselon II yang dirotasi :

1. Rahmat Yuniar Kepala Dinas Pertanian jabatan sebelumnya Kepala Dinas Peternakan

2. Octavianto Arief Ahmad Kepala Dispora, sebelumnya menjabat Kepala DPMD

3. Dedi Lukman Kepala Disnaker, sebelumnya staf ahli bupati bidang kebudayaan

4. Imam Rismahayadin Kepala Disketapang, sebelumnya Disbudpar

5. Robet Chandra Staf ahli Bidang Ekbang dan Keuangan, sebelumnya Kepala Dinas Perpustakaan

6. Irvan Suyatuvika Kepala DLH, sebelumnya DPUPR

7. Lina Budhiarti Kepala Dinas KB, sebelumnya Sekretaris DPRD

8. Doddy Irawan Kepala Disdik, sebelumnya Bapenda

9. Eka Darma Putra Kepala Dinkes, sebelumnya Dinsos

10. Iwan Sutikno Kepala Dinas Perkim, sebelumnya Kepala DLH

11. Rully Edward Kepala Disperindag, sebelumnya Kepala Dishub

12. Rahmat Asda 2 Ekonomi dan Pembangunan, sebelumnya Kepala Distan

13. Febby Hardian Kurniawan Kepala Dinas Peternakan, jabatan sebelumnya Asda III

14. Yosep Mohammad Holis Kepala Disbudpar, sebelumnya Kepala Bapperida

15. Lingga Sagara Kepala DPMPTSP sebelumnya Kepala Perkim

16. Rahmat Asda II, sebelumnya Kepala Dinas Pertanian

17. Yadi Basari Kasatpol PP, sebelumnya Kepala DPMPTSP

18. Sukanta Kepala BPBD, jabatan sebelumnya Kepala Kesbangpol

19. Budhi Mulyanto Sekretaris DPRD Lebak, jabatan sebelumnya Direktur RSUD Adjidarmo

20. Dartim staf ahli bidang Pemerintahan hukum dan politik, jabatan sebelumnya Kepala Satpol PP

21. Eka Prasetiawan Kepala Perpusda, jabatan sebelumnya Kepala BKPSDM

22. Hari Setiono Kepala Badan Kesbangpol, jabatan sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan.

Read More

INI Tuntutan Buruh Saat Demo Kantor Bupati Serang

 

KAB SERANG KONTAK BANTEN Ribuan buruh yang tergabung dalam ASPSB Kabupaten Serang menggelar aksi unjuk rasa di pendopo Bupati Serang, Kamis 27 November 2025.

Mereka menuntut kenaikan upah 12 persen untuk tahun 2026.Tuntutan itu mengacu pada hasil survei kebutuhan hidup layak yang dilakukan serikat buruh.Massa aksi tiba di lokasi sekitar pukul 13.30 WIB.

Mereka datang dengan enam mobil komando dan membawa spanduk tuntutan.Setibanya di gerbang pendopo, buruh langsung membentuk barisan.Mereka memblokade jalan di depan kantor bupati.

Massa kemudian menyampaikan orasi secara bergantian.Sekretaris ASPSB Kabupaten Serang, Arizal Peni, menilai pemerintah lalai menjalankan kewajiban.Ia menyebut pemerintah belum menyiapkan regulasi penetapan kenaikan upah.“Seharusnya 20 November sudah ada formula upah. Sampai hari ini belum ada,” kata Arizal.ASPSB lalu melakukan survei kebutuhan hidup layak secara mandiri.

Survei itu dilakukan langsung ke pasar-pasar.Hasilnya, buruh membutuhkan kenaikan upah 12 persen pada 2026.“Tanpa kenaikan itu, buruh belum bisa hidup layak,” tegasnya.Ketua ASPSB Kabupaten Serang, Asep Saefullah, menyebut buruh ingin hidup sejahtera.Ia menilai kondisi saat ini belum mencerminkan kehidupan yang layak.Ia menilai pemerintah masih menerapkan formula upah murah.“Formula itu tidak menjawab kebutuhan buruh,” ujarnya.Menurut Asep, perhitungan upah harus berdasarkan tiga aspek.Aspek itu meliputi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan inflasi.

Ia menilai hasil survei KHL selama ini sering diabaikan.“Pemerintah selalu membangkang dari hasil survei,” pungkasnya.

Read More

Bupati Dewi Tekankan Pentingnya Transformasi Digital

 

Pandeglang  KONTAK BANTEN Pesatnya perkembangan teknologi digital menuntut Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk semakin adaptif dan mampu mengikuti arus transformasi digital. Hal tersebut disampaikan Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani saat membuka Seminar Hybrid di Oproom Setda Pandeglang, Kamis (27/11).

Dalam sambutannya, Bupati Dewi menegaskan bahwa pemahaman teknologi digital bukan lagi pilihan, tetapi sudah menjadi kewajiban bagi ASN di era modern.

“Semua layanan saat ini berbasis aplikasi. Karena itu, saya meminta seluruh ASN di Pandeglang mampu menerapkan transformasi digital dalam bekerja,” tegasnya.

Menurut Bupati Dewi, peningkatan kapasitas ASN dalam bidang digital sangat penting untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif. Ia berharap para ASN yang mengikuti seminar dapat benar-benar mempraktikkan ilmu yang diterima.

“Hari ini dapat ilmunya, semoga ke depan menjadi ASN yang terbaik. Sebab tuntutan transparansi publik semakin tinggi,” ungkapnya.

Bupati Dewi juga menekankan bahwa ASN harus menjadi motor penggerak transformasi digital di Kabupaten Pandeglang, sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan akurat.

“ASN adalah ujung tombak pelayanan. Jika ASN menguasai teknologi digital, maka percepatan pembangunan dan kualitas layanan akan semakin meningkat,” jelasnya.

Meski demikian, Bupati Dewi mengingatkan agar ASN tetap bijak dalam memanfaatkan teknologi digital.

“Kita harus tetap menjaga etika dan berintegritas dalam memanfaatkan transformasi digital,” pungkasnya.

Seminar Hybrid tersebut diikuti ratusan ASN dari berbagai OPD, baik secara langsung maupun daring, dengan fokus pembahasan pada integritas, literasi keamanan, informasi, dan keuangan. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat digitalisasi birokrasi di Kabupaten Pandeglang. (**)

Read More

13 Ribu Botol Miras Dimusnahkan, Termasuk Minuman Beralkohol 0 Persen

 TANGSEL—Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memusnahkan 13.970 botol minuman keras (miras) hasil operasi penertiban yang dilakukan sejak awal tahun 2025 hingga November. Pemusnahan tersebut dipimpin langsung oleh Walikota Tangsel, Benyamin Davnie di kawasan Setu, Rabu (26/11).

Benyamin mengatakan bahwa pemusnahan itu sebagai bentuk penegasan komitmen pemerintah dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) yang melarang peredaran minuman beralkohol di wilayah Tangsel.

“Sesuai dengan perda kita, perda Tangerang Selatan. Di Tangerang Selatan itu minuman beralkohol 0 persen dilarang, tidak boleh. Jadi setiap minuman beralkohol yang berapa persen pun itu tidak boleh,” ujarnya.

Menurut Benyamin, seluruh minuman beralkohol, termasuk yang kadar alkoholnya 0 persen dilarang beredar. Karena itu, ribuan botol yang dimusnahkan merupakan miras dengan kadar alkohol tinggi, sebagian diperkirakan lebih dari 40 persen.

“Ini yang disita ini tentunya yang lebih dari 40 persen kali ya, ini sebanyak 13.970 botol hasil operasi dari awal tahun 2025 sampai dengan hari ini,” katanya.

Soal lokasi operasi yang dilakukan, kata dia, menyasar tempat yang berkedok sebagai warung hingga toko jamu.

“Ya dari warung-warung yang tidak resmi ya, kalau dari warung-warung yang resmi yang berizin hukum nggak ada, mereka udah tau aturan itu. Tapi warung-warung yang tidak resmi, toko-toko yang tidak resmi yang ngumpet-ngumpetlah ngejualnya,” ungkap dia.

Selain penyitaan miras, Pemkot Tangsel juga melakukan penyidikan terhadap pelanggaran perda melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP. Dalam beberapa operasi, Satpol PP turut bekerja sama dengan BNN, terutama jika ditemukan indikasi peredaran narkoba.

Ketika ditanya soal potensi kerugian negara akibat masuknya miras ilegal, Benyamin mengaku tidak menghitung nilai kerugian tersebut. Fokus utama pemerintah adalah menertibkan peredaran barang terlarang tersebut.

Terkait kemungkinan perubahan Perda minuman beralkohol, Benyamin membuka ruang bahwa setiap perda pada prinsipnya bisa direvisi. Namun ia menegaskan bahwa perubahan akan sangat bergantung pada situasi, kebutuhan, serta aspirasi masyarakat.

“Kalau perubahan perda prinsipnya bisa aja, tapi tergantung situasi dan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Kepala Satpol PP Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Oki Rudianto menyampaikan bahwa selama operasi berlangsung, wilayah paling banyak didapati peredaran miras berada di Kecamatan Pondok Aren.

“Di wilayah Pondok Aren dekat Gopli itu yang paling banyak. Ada sekitar 5.600 botol. Ini dari hasil beberapa tempat termasuk warung sembako, ada juga dari tempat hiburan,” sebutnya.

Oki menambahkan, untuk memberikan efek jera para pelanggar Perda, mereka diberikan sanksi tipiring hingga ada yang harus didenda Rp5 juta.

“Kemarin ada yang kita Tipiringkan, dan dia mendapatkan sanksi denda Rp5 juta ditetapkan hakim pengadilan Tangerang. Ada sekitar lima pelaku yang dilakukan penangkapan,” pungkasnya.

Read More

Banjir bandang di Malalak Sumbar, dua orang ditemukan meninggal

Warga berada di depan rumah yang terdampak longsor di Toboh Tangah, Nagari Malalak Timur, Agam, Sumatera Barat, Kamis (27/11/2025).

  Padang, Sumatera KONTAK BANTEN  Badan SAR Nasional (Basarnas) Kota Padang, Sumatera Barat menyatakan dua korban banjir bandang di Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

"Ada dua korban ditemukan tim gabungan dari Basarnas, BPBD Agam, Brimob, TNI dan lainnya," kata Koordinator Lapangan Basarnas Padang Atta Priyono di Lubuk Basung, Kamis

Ia mengatakan saat ini tim gabungan masih melakukan pencarian korban terseret banjir bandang yang diperkirakan cukup banyak dan berkemungkinan lebih dari puluhan orang.

Basarnas Padang masih melakukan pendataan jumlah korban yang terseret banjir bandang bersama pemerintah nagari setempat.

"Pemerintah nagari (desa) mendatangi warga satu persatu, karena akses komunikasi terputus," katanya.

Ia menambahkan di lokasi banjir bandang cukup banyak terdapat rumah warga. Tiba-tiba banjir bandang melanda daerah itu saat hujan cukup tinggi, Rabu (26/11) sore.

Saat ini ada sekitar 135 kepala keluarga yang telah mengungsi ke daerah lebih aman di lima titik.

"Mereka mengungsi di lokasi tersebut semenjak Rabu (26/11) malam," katanya.

Ia mengakui telah menurunkan lima personil Basarnas Padang untuk melakukan pendataan berapa jumlah korban yang hilang dan total warga terdampak usai mendapatkan laporan banjir bandang, Rabu (26/11) malam

Pada Kamis (27/11) pukul 03.00 WIB, mengerahkan 10 orang tim gabungan ke lokasi untuk melakukan pencarian korban.

Setelah itu, mengerahkan mobil ambulans milik Palang Merah Indonesia (PMI) Agam beserta anggota sebanyak empat orang

"Ada 18 orang tim rescue yang kita kerahkan ke lokasi dan membentuk posko utama. Komunikasi ke lokasi banjir cukup sulit," katanya.

Posko utama tersebut berada sekitar dua kilometer dari lokasi banjir bandang dan jalan menuju lokasi terputus, sehingga tidak bisa menggunakan kendaraan ke titik.

Read More

Sejumlah warga Lebak terima bantuan sosial dari Bapanas

Masyarakat Kabupaten Lebak, Banten, menerima bantuan sosial (bansos) berupa beras dan minyak goreng dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) guna meringankan beban ekonomi keluarga.

 Lebak KONTAK BANTEN - Sejumlah warga Kabupaten Lebak, Banten, menerima bantuan sosial (bansos) berupa beras dan minyak goreng dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) guna meringankan beban ekonomi keluarga.

"Kami merasa senang menerima bansos itu, karena dapat memenuhi ketersediaan pangan," kata Ujang (45) warga Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, Kamis.

Program bantuan sosial didistribusikan di Kantor Desa Pajagan Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak.

Pendistribusian program bansos berupa beras sebanyak 20 kilogram dan minyak goreng sebanyak empat liter, sehingga dapat meringankan beban ekonomi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Saat ini, ujar dia, harga kebutuhan pangan, khususnya beras medium cukup mahal berkisar Rp12.700 sampai Rp13.500 per kilogram.

"Kami sangat terbantu adanya bantuan beras dan minyak goreng itu, sehingga bisa memenuhi konsumsi pangan bersama dua anak dan seorang isteri untuk tiga pekan ke depan," katanya.

Begitu juga Enah (60), warga Cimarga Kabupaten Lebak mengaku dirinya mendapatkan bantuan beras sebanyak 20 kilogram dan minyak goreng empat liter dari pemerintah untuk memenuhi ketersediaan pangan bagi masyarakat miskin.

Sebab, kata dia, dirinya tahun ini kali pertama mendapatkan bantuan beras dan minyak goreng.

"Kami merasa bersyukur menerima bantuan beras dan minyak goreng, sehingga dapat memenuhi ketersediaan pangan keluarga hingga satu bulan ke depan," katanya

Kepala Bidang Distribusi dan Sumberdaya Pangan Diskatapang Kabupaten Lebak Benu Dwiyana mengatakan masyarakat yang mendapatkan bansos berupa beras dan minyak goreng tersebut sebanyak 123.645 keluarga penerima manfaat (KPM).

Penyaluran bantuan yang ditetapkan Bapanas untuk dua bulan (Oktober-November 2025) sebanyak 20 kilogram dan minyak goreng empat liter (per KPM).

Mereka yang memperoleh bantuan pangan tersebut, untuk KPM yang masuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Penyaluran paket bantuan pangan itu, salah satu kegiatan untuk mengantisipasi inflasi dan menstabilkan harga pangan di pasaran.

Selain itu, juga mengantisipasi kerawanan pangan khususnya bagi masyarakat miskin dan yang berpenghasilan rendah.

"Kami berharap harga pangan di pasaran relatif stabil sehingga dapat meningkatkan daya beli ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah," katanya.

Read More

KPK respons pengacara Ira Puspadewi soal pembebasan pada Kamis

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

JAKARTA KONTAK BANTEN   Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pengacara dari terdakwa kasus dugaan korupsi dalam proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tahun 2019-2022 Ira Puspadewi, Soesilo Aribowo, yang memperkirakan kliennya baru bisa bebas pada Kamis, 27 November 2025.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya hingga Rabu (26/11) malam masih menunggu salinan Keputusan Presiden tentang Pemberian Rehabilitasi untuk ketiga terdakwa tersebut.

“Kami menunggu surat keputusan itu dikirimkan ke KPK sebagai dasar nanti untuk melakukan proses tindak lanjutnya atas keputusan rehabilitasi oleh Pak Presiden,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut dia mengatakan KPK akan memproses secara administratif bila telah menerima salinan Keppres tersebut.

“Jadi, ada beberapa tahapan. Tentunya ada proses-proses administrasi yang kami perlu lakukan,” katanya.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dalam akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP tahun 2019–2022.

Empat tersangka tersebut adalah Direktur Utama PT ASDP periode 2017–2024 Ira Puspadewi, Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP periode 2019–2024 Muhammad Yusuf Hadi, Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP periode 2020–2024 Harry Muhammad Adhi Caksono, dan pemilik PT JN bernama Adjie.

Setelah itu, KPK melimpahkan berkas perkara untuk tiga tersangka dari PT ASDP ke jaksa penuntut umum.

Pada 6 November 2025, terdakwa Ira Puspadewi dalam persidangan mengatakan tidak terima disebut merugikan negara.

Ira meyakini akuisisi tersebut tidak merugikan negara, tetapi menguntungkan karena mendapatkan 53 kapal dengan izin operasi.

Pada 20 November 2025, majelis hakim memvonis Ira selama 4 tahun dan 6 bulan penjara, sementara Yusuf dan Harry dijatuhi pidana 4 tahun penjara. Mereka divonis merugikan keuangan negara senilai Rp1,25 triliun.

Walaupun demikian, Hakim Ketua Sunoto sempat menyatakan perbedaan pendapat atau dissenting opinion dengan memandang perbuatan ketiga terdakwa bukan tindak pidana korupsi.

Pada 25 November 2025, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengumumkan Presiden Prabowo memberikan rehabilitasi kepada Ira Puspadewi dan dua terdakwa kasus tersebut.

Pada 26 November 2025, pengacara Ira Puspadewi, Soesilo Aribowo memperkirakan kliennya baru bisa bebas pada Kamis, 27 November 2025.

Read More

Kebakaran Gedung Pencakar Langit Hong Kong: Puluhan Tewas

HONGKONG  Sedikitnya 36 orang dilaporkan tewas, sementara 279 lainnya masih hilang dalam insiden hebat yang melanda sebuah kompleks perumahan di distrik Tai Po, New Territories, Hong Kong pada Rabu, 26 November 2025 waktu setempat. Dikutip dari 9News, Kamis 27 November 2025, api mulai berkobar pada Rabu sore dari perancah eksternal di sebuah menara setinggi 32 lantai sebelum merambat dengan cepat ke bagian dalam bangunan dan gedung-gedung di sekitarnya. Kondisi berangin diduga memperburuk penyebaran api. Saat malam tiba, kobaran api besar terlihat keluar dari jendela, sementara asap pekat menyelimuti kawasan.

Hingga Kamis pagi, petugas berhasil memadamkan api di tiga gedung, namun empat gedung lainnya masih menunjukkan titik api. Kepala Eksekutif Hong Kong John Lee mengatakan bahwa polisi dan pemadam kebakaran telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki penyebab kebakaran, termasuk kemungkinan unsur kriminal.

“Karena suhu ekstrem di dalam beberapa gedung, kami belum bisa menjangkau penghuni yang terjebak,” kata Derek Armstrong Chan, Wakil Direktur Operasi Dinas Pemadam Kebakaran.

Lebih dari 900 warga dievakuasi ke tempat penampungan sementara. Kompleks Wang Fuk Court sendiri memiliki delapan blok dengan hampir 2.000 unit apartemen dan menampung sekitar 4.800 penduduk.

Sebanyak 128 truk pemadam dan 57 ambulans dikerahkan untuk memadamkan api dan mengevakuasi korban. Seorang petugas pemadam kebakaran berusia 37 tahun turut menjadi korban tewas, sementara satu lainnya mengalami kelelahan akibat suhu tinggi. Presiden China Xi Jinping menyampaikan belasungkawa dan menyerukan upaya maksimal untuk meminimalkan korban.

Kebakaran ini menjadi yang paling mematikan sejak 1996, ketika 41 orang meninggal dalam kebakaran sebuah gedung komersial di Kowloon. Hingga saat ini sudah ada tiga orang laki-laki yang ditetapkan sebagai tersangka dalam insiden tersebut

Read More

DPR Dukung Prabowo Setop Operasional Bandara Ilegal di Morowali

 

 

JAKARTA KONTAK BANTEN   Keberadaan bandara di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, kembali menjadi sorotan publik.  Bandara yang dibangun pada era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu dinilai ilegal karena beroperasi tanpa kehadiran otoritas negara, termasuk tanpa petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa area tersebut berjalan layaknya “negara dalam negara”.

Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, angkat bicara soal fenomena tersebut. Ia menilai bahwa praktik seperti itu menunjukkan adanya kekuasaan privat yang mengatasi kewenangan negara.

“Apa artinya negara dalam negara, Bung? Apa yang dihentikan? Negara dalam negara itu artinya ada segelintir orang atau ada golongan (private jurisdiksi) di luar organ resmi negara yang tidak tunduk pada aturan dan hukum negara bahkan mengendalikan negara,” tegas Benny lewat akun X miliknya, Kamis, 27 November 2025.

Ia menambahkan, situasi ini menjadi semakin serius ketika fasilitas seperti bandara dapat menerima penerbangan langsung dari luar negeri tanpa pengawasan resmi.

“Bayangkan pesawat mereka bisa terbang langsung dari LN dan mendarat di bandara swasta di Morowali ini. Private jurisdiksi bikin otoritas negara bertekuk lutut di hadapan mereka. Negara gagal. Negara lumpuh. Luar biasa,” lanjutnya.

Benny menegaskan bahwa praktik semacam ini tidak boleh dibiarkan terus berlangsung. Ia menyerukan dukungan penuh kepada pemerintah untuk mengembalikan supremasi negara sesuai amanat konstitusi.

“Mari kita total dukung Presiden untuk hentikan praktik bernegara seperti ini, mengembalikan eksistensi negara seturut kehendak konstitusi kita. Jurisdiksi private harus tunduk pada otoritas negara. Bukan sebaliknya,” tutup Benny

Read More