 |
Presiden AS Donald Trump dan Presiden RI Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden) |
PRESIDEN Prabowo di Dampingi Menteri Bahlil dan Sekretaris Kabinet
Letkol Teddy Bertolak ke Washington DC di Tengah Transforma
si tatanan
global saat ini yang tengah menempuh jalur yang sangat tidak
konvensional seiring dengan persiapan Rapat Perdana Board of Peace (BoP)
yang dijadwalkan berlangsung di Washington DC pada 19 Februari 2026.
Inisiatif yang diarsiteki oleh Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump,
muncul sebagai respons radikal terhadap apa yang dianggap sebagai
kegagalan sistemik diplomasi tradisional dalam menyelesaikan konflik
berkepanjangan di Jalur Gaza. Namun, di balik janji efisiensi dan stabilitas, kehadiran BoP membawa
gelombang kecemasan yang mendalam mengenai masa depan multilateralisme
dan prinsip kedaulatan negara.
Bagi Indonesia, keterlibatan
aktif dalam struktur ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto
menandai ambisi strategis untuk menempatkan Jakarta di episentrum
penyelesaian krisis global, meskipun langkah tersebut memicu perdebatan
sengit mengenai biaya finansial, risiko keamanan pasukan, dan potensi
pengikisan prinsip politik luar negeri bebas-aktif.Board of Peace secara formal didirikan melalui penandatanganan Piagam di
Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos pada 22 Januari 2026. Meskipun
landasan hukum awalnya merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan PBB
2803/2025 yang memberikan mandat transisional untuk rekonstruksi Gaza,
BoP dalam perkembangannya telah bermutasi menjadi sebuah entitas yang
jauh lebih luas dan independen dari sistem multilateral konvensional.
Analisis
terhadap piagamnya menunjukkan bahwa lembaga ini mengadopsi model
korporasi yang sangat terpusat, di mana kekuasaan tertinggi berada di
tangan Ketua (Chairman), yang dijabat secara absolut oleh Donald
J. Trump. Anatomi dan tata Kelola BoP ini bergeser ke model korporasi global.
Struktur
BoP dirancang untuk bekerja dengan agilitas tinggi, memintas kebuntuan
birokrasi yang sering menghambat misi perdamaian PBB, namun efisiensi
ini dibayar dengan hilangnya mekanisme pemeriksaan dan keseimbangan
(checks and balances).
Berdasarkan Piagam BoP, Ketua memiliki
kewenangan tunggal untuk mengundang anggota, memveto keputusan dewan,
dan memegang kontrol atas seluruh entitas, termasuk National Committee
for the Administration of Gaza (NCAG).
Partisipasi negara
anggota bersifat mutlak ("all-or-nothing"), di mana piagam melarang
adanya reservasi atau pengecualian terhadap pasal-pasal tertentu,
memaksa negara anggota untuk tunduk sepenuhnya pada visi Ketua. Model
tata kelola ini menciptakan apa yang oleh beberapa pengamat hukum
internasional disebut sebagai "pengadilan kekaisaran" (imperial court)
daripada organisasi internasional yang demokratis.
Status Trump
sebagai Ketua bukan melekat pada jabatannya sebagai Presiden AS,
melainkan posisi personal yang tetap berlaku meskipun ia tidak lagi
menjabat sebagai presiden, kecuali ia mengundurkan diri secara
sukarela.
Hal ini menciptakan preseden di mana seorang individu
dapat mengendalikan sumber daya internasional dan mandat keamanan di
luar kerangka akuntabilitas publik nasional maupun internasional.
Personalisasi Diplomasi Global dan Dominasi Tangan Donald Trump
Publik
global menaruh perhatian besar pada ambisi Trump untuk mendefinisikan
ulang arsitektur keamanan pasca Perang Dunia II sesuai dengan visinya
sendiri, yang sering kali bersifat "America First" namun dikemas dalam
narasi perdamaian global.
Dominasi ini memicu kekhawatiran bahwa
BoP akan menjadi instrumen untuk mempersonalisasi diplomasi global, di
mana perdamaian diperlakukan sebagai komoditas transaksional.
Para
kritikus, terutama dari kalangan diplomat Eropa, menuduh Trump
menggunakan BoP untuk meminggirkan PBB dan menciptakan tatanan dunia
baru yang hanya berpihak pada sekutu dekat Washington.
Kekhawatiran
ini diperkuat oleh pengambilalihan fasilitas United States Institute of
Peace (USIP) di Washington, yang kini secara sepihak dinamakan Donald
J. Trump U.S. Institute of Peace.
Langkah ini dilakukan melalui
serangkaian tindakan eksekutif yang memecat hampir seluruh staf ahli dan
pimpinan lembaga tersebut untuk digantikan oleh loyalis Trump.
Meskipun
tindakan ini sedang dalam proses litigasi di pengadilan federal,
administrasi Trump tetap meluncurkan logo BoP yang menggunakan citra
bangunan USIP, menandakan niat untuk menjadikan fasilitas tersebut
sebagai markas permanen BoP.
Transformasi USIP menjadi instrumen
pribadi Trump menunjukkan pergeseran dari lembaga riset perdamaian
independen menjadi pusat operasional bagi kebijakan luar negeri yang
transaksional.
Simbolisme ini sangat kuat, lokasi rapat perdana
pada 19 Februari 2026 sengaja dipilih di bangunan tersebut untuk
memvalidasi kendali Trump atas narasi perdamaian Amerika dan global.
Bagi
banyak sekutu tradisional AS di Eropa, seperti Perancis dan Jerman,
langkah-langkah ini dianggap sebagai pengabaian terhadap sistem berbasis
aturan (rule-based order) dan transisi menuju "kekuasaan melalui hukum"
(rule by law) daripada supremasi hukum.
Strategi "New Gaza": Visi Ekonomi dan Transformasi Fisik Wilayah
Target
jangka pendek dari Board of Peace adalah implementasi fase kedua dari
rencana perdamaian Gaza, yang mencakup demiliterisasi total Hamas dan
transisi kekuasaan kepada NCAG.
Namun, inti dari rencana ini
adalah "Master Plan" yang dipresentasikan oleh Jared Kushner di Davos,
yang membayangkan Gaza sebagai "Riviera Timur Tengah".
Visi ini
mentransformasi wilayah yang hancur akibat perang menjadi hub ekonomi
pasar bebas yang berfokus pada pariwisata mewah, teknologi, dan industri
canggih.
Sementara disisi lain pemerintah Indonesia melalui
Kementerian luar negeri telah menyampaikan sikapnya bahwa Indonesia
tidak akan terlibat dalam demiliterisasi gaza dan misi tempur.
Mandat
Indonesia bersifat kemanusiaan, dengan focus pada perlindungan warga
sipil, bantuan kemanusiaan dan Kesehatan, rekonstruksi, serta pelatihan
dan penguatan kapasitas polisi palestina
Meskipun rencana yang
disampaikan Jared Kushner ini menjanjikan kemakmuran ekonomi dengan
proyeksi PDB mencapai 10 miliar dolar AS pada 2035, terdapat kritik
tajam mengenai hilangnya ruang hidup tradisional rakyat Palestina.
Rencana
Kushner secara eksplisit menyebutkan penghapusan kota-kota di Gaza
Utara seperti Beit Lahia dan Jabalia untuk digantikan dengan zona
industri dan pertanian.
Selain itu, perumahan yang direncanakan
memiliki kepadatan yang lebih tinggi dengan ruang terbuka yang lebih
sempit dibandingkan sebelum perang, memicu tuduhan adanya "gentrifikasi
konflik" yang memarjinalkan penduduk asli demi kepentingan investor.
Proyeksi
pembangunan fisik ini juga mencakup pembangunan 170 hingga 180 menara
mewah di sepanjang pantai Mediterania, yang digambarkan dalam citra yang
dihasilkan AI sebagai kompleks resor yang menyerupai Dubai atau
Singapura.
Namun, rencana tersebut tidak menjelaskan bagaimana
kepemilikan tanah warga Palestina akan diakomodasi atau apakah mereka
yang kehilangan rumah akan memiliki akses ke properti baru yang mahal
tersebut.
Ketidakhadiran perwakilan Palestina dalam perancangan
master plan ini memperkuat persepsi bahwa Gaza sedang diperlakukan
sebagai real estat kosong yang siap dikembangkan oleh kepentingan luar.
Hal
ini harus menjadi perhatian dan konsens Presiden Prabowo, bahwa dalam
rapat perdana Board of Peace, Indonesia harus mengusulkan, mendorong dan
memastikan Palestina menjadi anggota Board of Peace dengan hak yang
sama dengan negara anggota lainnya. Palestina penting dilibatkan menjadi
anggota Board of Peace karena beberapa alasan, Pertama Adalah soal
Keadilan dan Kesetaraan.
Palestina memiliki hak yang sama untuk
berpartisipasi dalam proses perdamaian dan pengambilan keputusan yang
mempengaruhi nasib mereka.
Kedua tentang Pengakuan
Internasional, Keanggotaan Palestina di Board of Peace akan menjadi
pengakuan internasional atas hak-hak mereka dan memperkuat posisi mereka
dalam negosiasi dengan Israel.
Ketiga Adalah soal Pengaruh
dalam Proses Perdamaian, Sebagai anggota Board of Peace, Palestina akan
memiliki suara dan pengaruh dalam proses perdamaian, sehingga dapat
memastikan bahwa kepentingan mereka diwakili dan dilindungi.
Keempat
Meningkatkan Legitimasi, Keanggotaan Palestina di Board of Peace akan
meningkatkan legitimasi proses perdamaian dan memperkuat dukungan
internasional untuk solusi dua negara.
Kelima Adalah Mendorong
Dialog dan Kerjasama, Keanggotaan Palestina di Board of Peace dapat
mendorong dialog dan kerjasama antara Palestina dengan masyarakat
internasional.
Perlu diingat bahwa keanggotaan Palestina di
Board of Peace harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan,
kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.
Dinamika Poros Teluk: Dampak Rivalitas Arab Saudi dan UEA terhadap BoP
Masa
depan Board of Peace sangat dipengaruhi oleh stabilitas aliansi antara
Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA), yang saat ini berada pada titik
terendah akibat persaingan pengaruh di berbagai teater konflik
regional.
Rivalitas ini menciptakan tantangan bagi Trump dalam
menjaga kohesi BoP, mengingat kedua negara adalah donor potensial utama
yang diharapkan menanggung sebagian besar biaya rekonstruksi Gaza yang
diperkirakan mencapai 25 miliar dolar AS hingga 50 miliar dolar AS.
Ketegangan
militer telah pecah di wilayah Hadramawt dan Al-Mahra, Yaman, di mana
pasukan dukungan Saudi melalui Presidential Leadership Council (PLC)
baru-baru ini menggeser milisi dukungan UEA dari Southern Transitional
Council (STC).
Konflik ini memuncak pada Januari 2026 dengan
pembubaran STC dan pengusiran pengaruh formal UEA dari wilayah
perbatasan Saudi, sebuah langkah yang dianggap oleh Riyadh sebagai
perlindungan terhadap integritas teritorial dan keamanan maritimnya.
Persaingan
serupa terjadi di Sudan, di mana Saudi mendukung Angkatan Bersenjata
Sudan (SAF) sementara UEA dituduh memasok senjata kepada milisi Rapid
Support Forces (RSF), menciptakan fragmentasi kekuasaan yang memperburuk
krisis kemanusiaan.
Dalam konteks Board of Peace, UEA tampil
lebih proaktif dengan mendukung inisiatif Trump dan merancang rencana
pembangunan kompleks perumahan di wilayah yang masih diduduki militer
Israel.
Sebaliknya, Arab Saudi bersikap lebih berhati-hati,
menuntut agar kontribusi finansialnya dilindungi dari ketidakpastian
politik AS dan memastikan bahwa proses perdamaian tidak hanya menjadi
kedok bagi pengusiran etnis.
Perbedaan ini membuat Washington
harus memainkan peran sebagai wasit di antara dua mitra terpentingnya di
Teluk, yang kegagalannya dapat mengancam aliran dana yang dibutuhkan
untuk mewujudkan "New Gaza".
Agenda Rapat Perdana di Washington: Langkah Menuju Operasionalisasi
Rapat
perdana pada 19 Februari 2026 di Washington dirancang untuk mengamankan
dua pilar utama bagi keberlangsungan BoP yaitu pendanaan massal dan
kesiapan pasukan lapangan.
Pertemuan ini akan dihadiri oleh
setidaknya 21 kepala negara dan anggota Executive Board untuk membahas
finalisasi aturan pelibatan bagi International Stabilization Force
(ISF).
Agenda utama yang akan dibahas meliputi:
1. Dana
Rekonstruksi: Trump diperkirakan akan mengumumkan komitmen miliaran
dolar dari negara-negara anggota untuk membiayai tahap awal pembangunan
"New Rafah", dengan penekanan pada investasi swasta sebagai penggerak
utama.
2. Operasionalisasi ISF: Penetapan komando terpusat bagi
pasukan internasional yang akan ditempatkan di Gaza untuk menggantikan
IDF di zona-zona tertentu dan melatih kepolisian Palestina yang baru.
3.
Finalisasi Mandat NCAG: Memberikan wewenang administratif penuh kepada
komite technokrat Palestina untuk mengelola urusan sipil harian,
meskipun komite ini saat ini masih mengalami hambatan operasional untuk
masuk ke wilayah Gaza.
4. Penandatanganan Kesepakatan Bilateral:
Termasuk penandatanganan Agreement of Reciprocal Tariff (ART) antara
Indonesia dan Amerika Serikat yang telah lama dinegosiasikan, yang akan
menurunkan hambatan perdagangan secara signifikan bagi kedua negara.
Rapat
ini juga menjadi ajang bagi Trump untuk menunjukkan bahwa BoP memiliki
legitimasi internasional yang luas, meskipun sebagian besar negara Uni
Eropa dan sekutu Barat lainnya tetap absen atau hanya mengirimkan
perwakilan tingkat rendah.
Lokasi pertemuan di USIP yang baru
diganti namanya juga akan menjadi pernyataan simbolis tentang
berakhirnya era institusi perdamaian tradisional yang didanai pemerintah
demi model organisasi internasional yang digerakkan oleh kepemimpinan
personal dan modal swasta.
Posisi Indonesia: Antara Ambisi Kepemimpinan dan Dilema Konstitusional
Keterlibatan
Indonesia dalam Board of Peace merupakan salah satu keputusan paling
berisiko dalam kebijakan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Dengan
berkomitmen mengirimkan hingga 8.000 pasukan TNI dan iuran sebesar 1
miliar dolar AS, Prabowo berusaha memastikan bahwa suara negara Muslim
terbesar di dunia memiliki bobot dalam menentukan masa depan Palestina.
Langkah ini dilihat sebagai upaya untuk mencegah dominasi sepihak Israel dan AS dalam mengelola pasca-konflik Gaza.
Namun,
di dalam negeri, keputusan ini memicu resistensi luas. Organisasi
seperti MUI, Muhammadiyah, YLBHI, KontraS, dan Imparsial menilai
keanggotaan dalam BoP melanggar Pembukaan UUD 1945 karena memberikan
legitimasi kepada lembaga yang dikendalikan secara personal oleh Trump
dan mengabaikan representasi politik rakyat Palestina sendiri.
Munculnya
petisi dari 9.000 cendekiawan Muslim menunjukkan adanya jurang pemisah
antara ambisi diplomatik pemerintah dan sentimen akar rumput yang
melihat BoP sebagai instrumen neo- kolonialisme.
Menteri
Pertahanan dan Panglima TNI telah mulai melakukan skrining terhadap
pasukan yang akan dikirim, dengan fokus pada pengalaman operasi
kemanusiaan dan kemampuan konstruksi guna mendukung pembangunan kembali
infrastruktur dasar di Gaza.
Meskipun demikian, kekhawatiran
mengenai siapa yang akan menanggung biaya operasional pasukan di
lapangan tetap menjadi pertanyaan besar di DPR, mengingat PBB biasanya
memberikan kompensasi bagi pasukan perdamaian, sementara BoP menuntut
kontribusi mandiri dari negara pengirim.
Persoalan Iuran 17 Triliun: Efek APBN dan Transparansi
Komitmen finansial sebesar Rp16,7 hingga Rp17 triliun merupakan beban yang sangat signifikan bagi anggaran negara Indonesia.
Menteri
Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengindikasikan bahwa dana ini akan
bersumber dari APBN, dengan kemungkinan besar diambil dari alokasi
anggaran Kementerian Pertahanan, yang berarti pengurangan sekitar 9
persen dari total belanja pertahanan nasional.
Kritik dari
masyarakat sipil menyoroti bahwa uang tersebut seharusnya digunakan
untuk sektor-sektor mendesak seperti rehabilitasi bencana di Sumatera
Utara dan penguatan jaringan pengaman sosial.
Sebagai mitigasi
terhadap tekanan publik, Presiden Prabowo telah memberikan klarifikasi
bahwa pembayaran 1 miliar dolar AS tersebut bukan merupakan "biaya
masuk" wajib, melainkan komitmen untuk dana rekonstruksi yang bersifat
sukarela.
Namun, Piagam BoP secara jelas menyatakan bahwa status
keanggotaan permanen bergantung pada kontribusi tersebut, menciptakan
ketidakpastian mengenai posisi Indonesia jika pembayaran tidak dilakukan
sesuai jadwal.
Pemerintah juga sedang menjajaki skema pembiayaan
alternatif melalui keterlibatan sektor swasta dan badan usaha milik
negara (BUMN), meskipun transparansi mengenai bagaimana dana ini akan
dikelola oleh entitas yang dipimpin Trump tetap menjadi titik lemah
dalam narasi pemerintah.
Navigasi Indonesia di Tengah Ketidakpastian Global
Board
of Peace merupakan eksperimen geopolitik yang berani sekaligus
berbahaya, menandai pergeseran dari multilateralisme inklusif menuju
tatanan transaksional yang dipimpin oleh figur kuat.
Bagi dunia,
ini adalah pengujian apakah perdamaian dapat "dibeli" melalui
pembangunan ekonomi yang agresif namun mengabaikan proses politik yang
inklusif.
Bagi Indonesia, keanggotaan dalam BoP adalah pedang
bermata dua yang menuntut keseimbangan antara realisme ekonomi dan
idealisme konstitusional.
Rapat perdana di Washington akan
menjadi indikator kunci apakah BoP akan berfungsi sebagai fasilitator
akselerasi kemerdekaan Palestina yang berdaulat atau sekadar menjadi
administrator dari sebuah wilayah yang diduduki secara ekonomi.
Presiden
Prabowo Subianto memikul tanggung jawab besar untuk membuktikan bahwa
kontribusi Rp17 triliun dan ribuan pasukan TNI tidak hanya berakhir
sebagai penyokong agenda pribadi Donald Trump, melainkan benar-benar
memberikan kontribusi bagi terciptanya perdamaian yang adil sesuai
dengan amanat konstitusi Republik Indonesia.
Keberhasilan
Indonesia dalam menuntut peran aktif teknokrat Palestina dan menolak
penghapusan identitas wilayah melalui narasi pembangunan akan menentukan
apakah keterlibatan ini adalah jalan menuju harapan baru atau awal dari
ketergantungan geopolitik yang lebih dalam.
Jika Board of Peace
tidak efektif dalam mempercepat kemerdekaan Palestina, Presiden Prabowo
Subianto memiliki beberapa opsi strategis. Pertama, Indonesia dapat
menarik diri dari Board of Peace jika arah institusi tersebut menyimpang
dari prinsip kemerdekaan Palestina atau tidak sejalan dengan solusi dua
negara. Ini adalah langkah politik yang strategis untuk menunjukkan
komitmen Indonesia terhadap perjuangan Palestina.
Kedua,
Presiden Prabowo dapat memperkuat kerja sama dengan negara-negara Islam
dan Timur Presiden untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui
jalur diplomasi dan kerja sama internasional. Ini dapat mencakup upaya
meningkatkan kesadaran internasional tentang isu Palestina dan mencari
dukungan dari negara- negara lain.
Ketiga, Indonesia dapat
meningkatkan kontribusinya dalam misi perdamaian dan kemanusiaan di
Palestina, seperti pengiriman pasukan perdamaian atau bantuan
kemanusiaan, sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap perdamaian
dunia.
Keempat, Presiden Prabowo dapat menggunakan posisi
Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia untuk
memperkuat kerja sama dengan negara-negara Islam dan meningkatkan
dukungan internasional untuk perjuangan Palestina.
Dengan
demikian, Presiden Prabowo memiliki berbagai opsi strategis untuk
memperjuangkan kemerdekaan Palestina jika Board of Peace tidak efektif.
Penutup
Keberangkatan Presiden Prabowo Subianto ke Washington DC merupakan momen yang sarat simbol dan kalkulasi politik yang kompleks.
Dalam
lawatan ini, Prabowo membawa dua agenda besar yang tampak berjalan
paralel namun sesungguhnya saling terkait, menandatangani kesepakatan
dagang dengan Presiden Donald Trump dan menghadiri KTT perdana Board of
Peace (BoP) yang juga diprakarsai oleh Trump.
Pertanyaan besar
yang mengemuka di publik bukan hanya tentang apa yang akan dijual
Prabowo, tetapi juga apakah ia pulang membawa hasil konkret atau sekadar
legitimasi politik di panggung global.
Dari sisi ekonomi, apa
yang "dijual" Prabowo cukup jelas. Pemerintah Indonesia, melalui rapat
terbatas di Hambalang sehari sebelum keberangkatan, telah mematok target
yang sangat konkret yaitu menandatangani Reciprocal Trade Agreement
(ART) atau perjanjian dagang timbal balik dengan AS. Ini adalah buah
dari negosiasi yang telah berlangsung sejak 2025.
Menteri
Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan telah menyebutkan
adanya penurunan tarif ekspor Indonesia dari 32 persen menjadi 19
persen. Ini bukan sekadar seremoni.
Prabowo menegaskan bahwa
setiap posisi tawar yang diambil harus mampu meningkatkan produktivitas
industri dalam negeri dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok
global.
Jadi, secara pragmatis, yang "dijual" Prabowo di
Washington adalah stabilitas ekonomi dan pasar Indonesia, dengan imbalan
berupa akses pasar yang lebih luas dan investasi yang diharapkan bisa
segera dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Misi ini jelas bukan
panggung politik semata, melainkan kebutuhan riil untuk menjaga
pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Pertanyaan
kritis muncul pada agenda kedua, Rencana Menghadiri Rapat Perdana Board
of Peace. Apakah kehadiran Prabowo di dewan yang dipimpin Trump ini
adalah sebuah misi perdamaian yang tulus, atau hanya langkah untuk
mendapatkan legitimasi politik di mata internasional? Opini publik
awalnyaa sangat skeptis.
Banyak pengamat dan organisasi Islam di
Indonesia menolak keterlibatan Indonesia dalam BoP. Mereka
memandang inisiatif ini sebagai bentuk "neokolonialisme" versi baru,
di mana negara-negara kaya "membeli" kursi di dewan perdamaian dengan
mahar 1 miliar dolar AS untuk menjadi anggota tetap, mirip dengan "Dewan
Keamanan versi bayaran".
Ketiadaan perwakilan Palestina di dewan
ini juga memicu kecurigaan bahwa BoP lebih condong untuk mengakomodasi
kepentingan Israel dan AS, bukan untuk kemerdekaan penuh Palestina.
Namun,
narasi yang coba dibangun Prabowo berbeda. Ia tidak datang sebagai
"pembeli" kursi, melainkan sebagai "suara moral" dari negara Muslim
terbesar di dunia.
Pemerintah menegaskan bahwa keanggotaan
Indonesia bersifat non-permanen dan dapat keluar kapan saja . Lebih dari
itu, Prabowo tidak hanya akan hadir sebagai peserta pasif. Ia berencana
untuk secara vokal memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan pemulihan
Gaza dalam forum tersebut.
Di sinilah letak "drama" diplomasinya.
Prabowo seolah mencoba menjinakkan "macan" (dalam hal ini, inisiatif
Trump yang kontroversial) dari dalam. Dengan bergabung, ia memiliki
akses untuk memengaruhi diskusi tentang tata kelola Gaza pasca-konflik,
yang tidak akan ia dapatkan jika berada di luar dan hanya mengkritik.
Ini
adalah realpolitik, terkadang, untuk menyuarakan perdamaian, Anda harus
duduk satu meja dengan musuh dan mereka yang Anda curigai.
Apa yang Akan Dibawa Pulang Prabowo?
Lalu,
apa yang akan dibawa pulang Prabowo ke Indonesia? Jika semuanya
berjalan sesuai rencana, setidaknya ada tiga "buah" yang bisa dipetik:
1.
Kesepakatan Dagang yang Konkret: Ini adalah "low-hanging fruit" atau
buah yang paling mudah dipetik. Penandatanganan ART akan menjadi
pencapaian nyata yang bisa segera dikomunikasikan ke publik sebagai
bukti keberhasilan diplomasi ekonomi. Ini akan meredam kritik bahwa
kunjungan ini hanya buang-buang waktu dan anggaran.
2. Peran
Global yang Lebih Berat: Komitmen untuk mengirimkan hingga 8.000
personel TNI ke Gaza sebagai bagian dari pasukan stabilisasi
internasional adalah langkah besar. Ini menunjukkan bahwa Indonesia
tidak hanya bicara, tetapi siap bertindak. Jika terwujud, ini akan
menjadi kontribusi perdamaian paling signifikan sejak misi Garuda di
Timur Tengah. Ini adalah "pulang" membawa tanggung jawab, sekaligus
prestise.
2. Legitimasi di Mata Domestik: Ini adalah target yang
paling halus, namun paling krusial. Prabowo perlu membuktikan kepada
publik Indonesia, khususnya kelompok Muslim, bahwa langkahnya bergabung
dengan BoP tidak mengkhianati perjuangan Palestina. Beberapa organisasi
Islam besar mulai melunakkan kritik mereka setelah berdialog dengan
pemerintah, bergeser dari fokus pada kemerdekaan ke isu keamanan dan
kemanusiaan yang lebih luas di Gaza.
Jika Prabowo berhasil
menunjukkan bahwa suaranya didengar di Washington, maka ia akan pulang
dengan membawa legitimasi politik yang kuat bahwa kebijakan luar
negerinya dihormati.
Jadi, apakah ini hanya panggung politik? Tidak sepenuhnya.
Panggung
itu ada, tetapi di atas panggung itulah transaksi dan negosiasi
sesungguhnya terjadi. Prabowo pergi ke AS untuk "menjual" citra
Indonesia sebagai mitra strategis yang stabil dan negara Muslim yang
moderat.
Sebagai imbalannya, ia ingin membawa pulang kontrak
dagang untuk menggerakkan ekonomi dan pengaruh politik untuk ikut
menentukan nasib Gaza dan Kemerdekaan Palestina.
Kunjungan ini
adalah perjalanan di atas tali tipis. Di satu sisi, Prabowo harus
memuaskan Trump sebagai tuan rumah dengan menunjukkan komitmen pada
inisiatif BoP. Di sisi lain, ia harus pulang dengan kepala tegak,
membuktikan bahwa ia tidak menggadaikan prinsip dukungan untuk Palestina
demi keuntungan ekonomi jangka pendek.
Jika ia berhasil
menyeimbangkan keduanya, maka ini bukan sekadar kunjungan kenegaraan
biasa, melainkan masterclass diplomasi di era geopolitik yang semakin
transaksiona*Penulis merupakan Wakil Rektor Universitas Jakarta, Founder Youth
Organization of Islamic Cooperation ( OIC Youth ), dan Ketua Umum DPP
KNPI