Pemprov Banten Janji Evaluasi Seluruh BUMD

 

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi memberikan keterangan kepada awak media

 

SERANG KONTAK BANTEN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berjanji akan melakukan evaluasi total kepada seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pasca Plt Dirut PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM), Yoga Utama ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan korupsi.

Sekda Banten Deden Apriandhi mengatakan PT ABM menjadi momentum untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh BUMD di bawah Pemprov Banten.

Menurut dia, beberapa BUMD memang tidak berkembang seperti yang diharapkan sejak didirikan.

“Karena memang jujur bisa kami katakan bahwa belum semua BUMD ini berjalan sesuai harapan saat pendiriannya apalagi beberapa sudah terbukti terjerat kasus hukum,” kata Deden, Selasa (25/11/2025).

Evaluasi yang dimaksud Deden meliputi persoalan audit, kajian kinerja sampai perombakan komisari dan direksi. Selain PT ABM, ia juga menyebut beberapa BUMD yang juga dievaluasi adalah PT Banten Global Development (BGD) dan Bank Banten.

“Kalau ada tikus di lumbung, jangan bakar lumbungnya. Itu prinsip kami. Ada yang bermasalah, ya kita bersihkan, bukan dibubarkan,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, Kejati Banten telah menetapkan Plt Direktur Utama PT ABM, Yoga Utama dan Direktur PT Karyacipta Agromandiri Nusantara, Andreas Andrianto Wijaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi minyak curah yang rugikan keuangan daerah sebesar Rp20,4 miliar.

kasus ini bermula pada 28 Februari 2025, ketika Yoga bekerja sama dengan perusahaan milik Andreas untuk pembelian minyak goreng curah senilai Rp20,4 miliar. Transaksi dilakukan menggunakan skema Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan dicairkan pada 27 Maret 2025 di BRI Cabang Bintaro.

Namun setelah dana cair, minyak goreng curah sebanyak 1.200 ton tersebut tidak pernah diterima oleh PT ABM alias fiktif, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp20,4 miliar.

Read More

Ratusan Siswa SMPN 6 Kota Serang Kasih Kado Unik Pada Hari Guru Nasional

 

Ratusan siswa SMPN 6 Kota Serang saat memperingata Hari Guru Nasional. (Istimewa)

 

KOTA SERANG  KONTAK BANTEN Peringatan Hari Guru Nasional di SMPN 6 Kota Serang, Selasa, 25 November 2025, berlangsung dengan cara yang tidak biasa. Para guru dikejutkan oleh aksi polisi dan sejumlah siswa yang berpura-pura melakukan penangkapan terhadap pelajar yang disebut sebagai pelaku tawuran lengkap dengan skenario membawa senjata tajam dan hukuman di tengah lapangan.

Aksi tersebut ternyata merupakan kejutan yang telah disiapkan siswa untuk para guru pada momen Hari Guru Nasional. Seluruh rangkaian acara dimulai dengan upacara bendera, dilanjutkan penampilan paduan suara guru, flashmob oleh guru dan mahasiswa PLPH, lomba menyanyi antarkelompok guru, serta berbagai penampilan siswa, mulai dari menyanyi, menari, membaca puisi, hingga cosplay karakter guru-guru SMPN 6 Kota Serang. Kejutan berupa skenario tawuran itu menjadi momen berbeda yang belum pernah dilakukan pada peringatan sebelumnya.

Fikri, guru yang menjadi satu-satunya pihak sekolah yang mengetahui dan membantu perencanaan aksi tersebut, menegaskan bahwa ide prank sepenuhnya berasal dari para siswa.

“Ide prank itu murni dari siswa. Saya hanya membantu mengarahkan. Untuk mengundang polsek, itu saran dari saya karena ingin mencoba sesuatu yang baru. Pihak polsek pun mendukung penuh untuk memeriahkan acara ini. Kebetulan sekolah kami juga dekat dengan polsek,” ujar Fikri.

Ia berharap kejutan itu menumbuhkan rasa kasih sayang, hormat, dan kebanggaan siswa kepada para guru. Menurutnya, hampir 80 persen siswa yang terlibat dalam skenario merupakan anak-anak yang memiliki catatan khusus di sekolah, sehingga tema tawuran menjadi konsep yang relevan dan menarik bagi mereka.

Kejutan itu berhasil membuat para guru panik sekaligus sedih karena mengira terjadi insiden serius pada hari istimewa mereka. Kepala SMPN 6 Kota Serang, Mundakir, mengaku tidak mengetahui rencana tersebut.

“Begitu melihat polisi dan anak-anak datang, saya sangat sedih sampai meneteskan air mata. Kenapa di hari ulang tahun guru anak-anak berbuat seperti itu? Tapi setelah tahu itu kejutan, saya bangga dengan kreativitas mereka,” ucapnya.

Mundakir juga mengajak para guru di SMPN 6 Kota Serang maupun di Banten untuk terus menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dan lebih dekat dengan siswa.

“Ayo kita berbenah, lebih dekat lagi kepada anak-anak dengan proses pembelajaran yang menyenangkan sehingga tujuan-tujuannya bisa tercapai. Caranya adalah dekat dengan anak, belajar dengan menyenangkan,” tutupnya

Read More

Kemenhut Siapkan Operasi Besar, Ratusan Tambang Ilegal di Banten Terancam Ditutup Total

 

ILUTRASI

 

KOTA SERANG  KONTAK BANTEN Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memastikan akan menertibkan aktivitas tambang ilegal di sejumlah wilayah Provinsi Banten. Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan bersama Pemprov Banten pada Rabu (26/11/2025).

Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Ditjen Gakkum Kemenhut, Rudianto Saragih Napitu, menyatakan bahwa operasi akan menyasar tambang-tambang ilegal yang berada di dalam maupun sekitar kawasan hutan, termasuk Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS).

“Kami membahas rencana penertiban tambang ilegal di wilayah Provinsi Banten, termasuk yang berada di kawasan hutan Halimun-Salak,” ujar Rudi.

Ia mengungkapkan bahwa pemetaan terhadap titik-titik tambang ilegal telah dilakukan. Terdapat tiga lokasi di wilayah Banten dan enam lainnya di perbatasan Banten dengan Jawa Barat.

Saat ditanya mengenai waktu pelaksanaan operasi, Rudi tidak memberikan detail.

“Dalam waktu dekat. Jangan dibocorin dong, nanti nggak tertib-tertib. Nanti kami datang, dia pergi,” ujarnya.

Rudi menegaskan bahwa penindakan akan difokuskan pada penghentian seluruh kegiatan tambang ilegal di lokasi sasaran. Sebelum operasi, akan dilakukan sosialisasi kepada pemilik dan para pekerja tambang.

“Yang pertama kita akan melakukan penghancuran lokasi tambangnya, terus dilakukan pemulihannya. Nanti akan ada penutupan petinya,” katanya.
“Nanti masuk dulu tim satgas, dikasih sosialisasi, baru kita lakukan upaya penindakan,” sambungnya.

Berdasarkan pemetaan Kemenhut, jumlah aktivitas tambang ilegal di Banten mencapai ratusan lokasi.

“Banyak ya, kalau enggak salah itu lubangnya di wilayah Banten hampir 700. Paling banyak itu di Gang Panjang,” ucapnya.

Read More

2.600 aktivis Kota Tangerang dioptimalkan cegah kekerasan anak

 

 KOTA TANGERANG KONTAK BANTEN  Pemerintah Kota Tangerang, Provinsi Banten mengoptimalkan peran 2.600 aktivis dalam perlindungan anak di tingkat lokal sebagai upaya pencegahan kekerasan dan bullying pada anak di lingkungan sekolah maupun lingkungan.

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kota Tangerang Wilopo Tetuko Sigit di Tangerang Rabu mengatakan para aktivis yang tergabung dalam perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) tersebar di 104 Kelurahan bertindak sebagai pengawas dan pelapor terhadap kasus kekerasan anak di lingkungannya.

“Setiap tahun sejak tahun 2017, sebanyak 25 orang per kelurahan dilatih untuk bertindak sebagai pengawas dan pelapor terhadap kasus kekerasan anak," kata Wilopo dalam keterangannya.

Selain itu Pemkot Tangerang memperluas kawasan aman untuk anak dengan menghadirkan 22 Kampung Ramah Anak di 13 kecamatan, 39 Puskesmas Ramah Anak, termasuk Puskesmas Panunggangan yang berstandar nasional

"Dengan sinergi antara rumah, sekolah, masyarakat hingga layanan kesehatan, Pemkot Tangerang menegaskan komitmennya menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari perundungan bagi seluruh anak," ujarnya.

Kemudian Pemkot Tangerang menerapkan sistem perlindungan berlapis yang melibatkan keluarga, sekolah, hingga layanan kesehatan dan tingkat kelurahan.

“Melalui program parenting yang rutin dilaksanakan setiap tahun, orang tua dilatih untuk memahami pola asuh positif dan cara mencegah kekerasan pada anak, termasuk perundungan. Tahun ini, terdapat 10 kegiatan parenting yang melibatkan orang tua, anak, serta penyandang disabilitas,” papar Wilopo.

Sementara itu Dinas Pendidikan (Dindik) memastikan seluruh satuan pendidikan telah membentuk atau memiliki Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (TPPKS).

"Pembentukan TPPKS merupakan langkah wajib untuk memperkuat perlindungan anak di sekolah. Tim tersebut berperan sebagai garda depan dalam menangani, mengawasi, sekaligus melakukan edukasi pencegahan tindakan kekerasan, terutama perundungan," kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tangerang Dwiana Langlang Nugraha.

Selain keberadaan TPPKS, Dindik juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah dan orang tua. Untuk itu, program parenting di tingkat sekolah terus digencarkan agar pendidikan karakter dapat berjalan berkesinambungan tidak hanya di sekolah tetapi juga di rumah.

“Pendidikan karakter harus berkelanjutan. Karena itu, kami bermitra dengan orang tua melalui kegiatan parenting. Perhatian dan pendampingan orang tua menjadi kunci pencegahan bullying,” katanya.

Read More

27.433 warga Kota Padang terdampak bencana hidrometeorologi

 

Operator mengoperasikan alat berat, mengangkat sebuah mobil yang terdampak longsor di kampus UIN Imam Bonjol Sungai Bangek, Padang, Sumatera Barat, Selasa (25/11/2025). Longsor terjadi karena turap penahan tanah pada bangunan gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) itu runtuh dan menimpa 10 unit motor dan tiga unit mobil yang sedang terparkir.

 

 KOTA PADANG KONTAK BANTEN Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) melaporkan sebanyak 27.433 warga di daerah tersebut terdampak banjir akibat hujan deras yang terjadi sejak beberapa hari terakhir.

"Hujan yang masih terjadi pada Selasa (25/11) dini hari mengakibatkan banjir di sejumlah tempat, puluhan ribu warga ikut terdampak," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton di Padang, Rabu.

Hendri Zulviton mengatakan berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Kota Padang, Kecamatan Koto Tangah merupakan wilayah dengan total warga terdampak terbanyak yakni 20.983 orang.emudian daerah lain yang terdampak yakni Kecamatan Nanggalo dengan total 2.232 warga ikut terdampak. Selanjutnya, Kecamatan Padang Utara sebanyak 1.486 warga, Kecamatan Lubuk Begalung sebanyak 893 jiwa, Kecamatan Pauh 741 jiwa serta di Kecamatan Kuranji sebanyak 601 jiwa. Selain itu, terdapat pula warga terdampak di Kecamatan Padang Barat sebanyak 321 jiwa, Kecamatan Padang Timur 150 jiwa dan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung sebanyak 26 jiwa.

"Korban terdampak banjir ada di sembilan kecamatan," ujar Hendri.

Lebih jauh, ia menyampaikan akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Kota Padang dan sekitarnya itu, sejumlah infrastruktur maupun rumah warga mengalami kerusakan. Tercatat dua rumah hanyut, 61 rumah rusak sedang, 17 rumah rusak ringan, satu unit rumah ibadah rusak ringan, dua lokasi jalan longsor serta dua petak sawah rusak berat.

"Itu data sementara. Kami akan terus memperbarui data terkait kondisi terkini banjir, longsor dan bencana lain di Kota Padang," ujar dia.

Read More

Pemkot Serang wajibkan seluruh relawan SPPG terdaftar peserta BPJS

 

Wakil Wali Kota Serang, Nur Agis Aulia, di Serang, Banten, Rabu (26/11/2025).

 

KOTA SERANG KONTAK BANTEN   Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, Provinsi Banten, mewajibkan seluruh relawan yang tergabung dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai syarat mutlak sebelum terjun ke lapangan.

Wakil Wali Kota Serang, Nur Agis Aulia, di Serang, Rabu, menegaskan kebijakan tersebut merupakan langkah preventif untuk menjamin keselamatan kerja para relawan yang berhadapan dengan risiko tinggi, terutama yang bertugas di dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Pendaftaran ini wajib. Kami mendorong agar setiap unit SPPG mendaftarkan relawannya. Ini kolaborasi positif agar mereka terlindungi, baik kesehatan maupun keselamatannya," ujarnya

Agis menilai perlindungan sosial sangat krusial karena risiko kecelakaan kerja maupun kematian tidak dapat diprediksi. Sebagai bukti nyata manfaat perlindungan tersebut, Pemkot Serang bersama BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan Jaminan Kematian (JKM) senilai Rp42 juta kepada ahli waris relawan SPPG Dapur Prima Rasa yang meninggal dunia.

"Santunan ini menjadi bukti nyata pentingnya jaminan sosial bagi para pekerja rentan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Serang, Uus Supriyadi, menyatakan kesiapan nya mengawal instruksi Wakil Wali Kota tersebut. Berdasarkan data saat ini, dari total 54 unit SPPG di Kota Serang, baru 30 unit yang telah mendaftarkan anggotanya.

"Sisanya sekitar 20 unit sedang dalam proses. Kami targetkan pada Desember ini seluruh relawan di 54 SPPG sudah terlindungi semua sesuai arahan pimpinan daerah," pungkasnya.

Read More

Kejati Banten tahan dua tersangka kasus jual beli minyak goreng Rp20 M

 

 

KOTA SERANG KONTAK BANTEN  Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menahan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi kegiatan jual beli minyak goreng curah antara BUMD PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) dan PT Karyacipta Agromandiri Nusantara (KAN) tahun 2025.

Penahanan dilakukan setelah penyidik memperoleh bukti permulaan yang cukup terkait kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai Rp20.487.194.100.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Banten Rangga Adekresna di Kota Serang, Senin menjelaskan kedua tersangka yakni Y.U selaku Pelaksana tugas Direktur PT ABM dan A.A.W sebagai Direktur PT KAN.

“Keduanya resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan sejak hari ini,” ujar Rangga.

Keduanya ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Serang untuk kepentingan penyidikan. Rangga menegaskan penahanan dilakukan guna mempercepat proses pembuktian dan menghindari potensi hilangnya barang bukti.

“Penahanan merupakan bagian dari proses penyidikan agar para tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan,” ucapnya.

Rangga memaparkan konstruksi perkara berawal dari penandatanganan perjanjian jual beli 1.200 ton minyak goreng Non DMO CP8/CP10 senilai Rp20,4 miliar oleh Y.U dan A.A.W menggunakan skema pembayaran SKBDN.

Namun hingga saat ini minyak goreng tersebut tidak pernah diterima PT ABM, sedangkan dana telah cair pada 27 Maret 2025 dan diduga digunakan A.A.W untuk kepentingan lain. “Faktanya barang tidak diterima, namun pembayaran sudah dilakukan kepada PT KAN,” kata Rangga.

Atas perbuatan tersebut, penyidik menjerat tersangka dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 atau alternatif Pasal 9 Undang-Undang Tipikor, masing-masing juncto Pasal 18 serta Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. “Pasal yang disangkakan dikenakan sesuai dengan peran para tersangka dalam menimbulkan kerugian keuangan negara,” ujar Rangga.

Ia menambahkan penyidik masih mendalami aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. “Perkembangan penanganan perkara akan disampaikan sesuai kebutuhan proses penyidikan,” ucapnya.

Rangga menegaskan bahwa penegakan hukum dilakukan secara profesional dan transparan. “Kami memastikan proses penyidikan berjalan objektif dan akuntabel sebagai bentuk komitmen Kejati Banten dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,” pungkasnya

Read More

Gugatan UU MD3 Rakyat Bisa Pecat Anggota DPR Berpotensi Chaos

 

 

JAKARTA KONTAK BANTEN Gugatan uji materiil dari sejumlah mahasiswa terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK) direspons Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto. Darmadi menilai bahwa gagasan tersebut berpotensi memicu kekacauan di tingkat bawah.

"Kalau soal melakukan judicial review ke MK itu hak masyarakat. Hak mahasiswa juga sebagai warga masyarakat. Tapi memang nanti harus dijelaskan, nanti kalau rakyat bisa memecat anggota DPR tentu nanti mekanismenya seperti apa, lewat jalur apa, itu yang paling penting kan,” kata Darmadi kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 20 November 2025.

Sebab, lanjut dia, mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) untuk Anggota DPR sepenuhnya berada di tangan partai politik. Itu sebagaimana telah diatur dalam UU.

Menurutnya, aturan saat ini tidak mengenal mekanisme pemecatan langsung oleh rakyat. Karena itu, jika ide tersebut ingin diterapkan, MK perlu mengulas secara mendalam aspek hukum dan teknisnya.

"Rakyat yang mana? Mekanismenya seperti apa? Itu yang nanti harus dipertimbangkan karena aturannya juga nggak ada rakyat bisa langsung memecat anggota DPR sampai saat ini, kecuali aturan itu bisa dirubah dan mekanismenya seperti apa ya harus dijelaskan dan dianalisis oleh MK juga," tegas Legislator PDIP itu.

Darmadi juga menanggapi kritik bahwa proses pergantian antar waktu (PAW) yang sepenuhnya dipegang partai dianggap terlalu eksklusif dan mengabaikan kedaulatan rakyat. Baginya, aspirasi rakyat sangat beragam dan tidak bisa disederhanakan sebagai satu suara tunggal.

"kepentingan rakyat dan variasi rakyat itu kan juga banyak sekali ya. Jadi artinya ada yang mendukung ada yang menolak. Ada yang nanti mendukung anggota DPR yang sudah mereka pilih ada juga yang menolak. Seperti saya di DKI. Kalau rakyat menolak saya nanti 5 tahun lagi dia jangan pilih saja kan begitu kan. Karena itu evaluasi 5 tahunan," tegasnya lagi.

Durianto pun mengingatkan, bila pemecatan anggota DPR diserahkan langsung kepada rakyat di tengah periode, potensi konflik justru bisa sangat besar.

“Jadi itu yang nanti harus lebih terperinci gitu. Kalau misalnya rakyat bisa memecat, nanti akan terjadi kekacauan juga, chaos di bawah juga. Rakyat ini mendukung rakyat yang ini tidak mendukung, nanti keputusannya gimana? Jadi tidak mudah juga menurut saya begitu,” pungkasnya.

Sebelumnya, lima mahasiswa bernama Ikhsan Fatkhul Azis, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, Muhammad Adnan, dan Tsalis Khoirul Fatna, mengajukan uji materiil terhadap UU tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi Konstitusi (MK).

Gugatan mereka telah teregister dengan nomor perkara 199/PUU-XXIII/2025.

Mereka menguji Pasal 239 ayat (2) huruf d, yang menyatakan anggota DPR dapat diberhentikan antarwaktu jika “diusulkan oleh partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK menafsirkan aturan tersebut menjadi “diusulkan oleh partai politiknya dan/atau konstituen di daerah pemilihannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Read More

Tiga Tersangka Baru Korupsi Proyek RSUD Koltim Resmi Berompi Oranye

 

 

JAKARTA KONTAK BANTEN  Tiga tersangka baru kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi berompi oranye dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketiganya disangkakan menerima uang hingga miliaran rupiah. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, dalam perkara ini, KPK sebelumnya telah menahan lima orang tersangka yang terjaring OTT pada Agustus 2025.

Kelima orang yang sudah ditahan sebelumnya, yakni Abdul Aziz selaku Bupati Koltim periode 2024-2029, Andi Lukman Hakim selaku PIC Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk pembangunan RSUD, Ageng Dermanto selaku PPK proyek pembangunan RSUD Koltim, Deddy Karnady dari PT Pilar Cerdas Putra (PCP), dan Arif Rahman selaku KSO PT PCP.

"Setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, Senin 24 November 2025, KPK melakukan penahanan terhadap tiga orang tersangka baru dalam pengembangan penyidikan perkara ini," kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin malam, 24 November 2025.

Ketiga tersangka dimaksud adalah Yasin selaku ASN di Bappenda Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, Hendrik Permana selaku ASN di Kemenkes, dan Aswin Griksa selaku Direktur Utama PT Griksa Cipta (GC).

"Para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 24 November sampai dengan 13 Desember 2025, di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK," kata Asep.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Read More

Hari Guru Nasional 2025 Menteri Mu’ti: Guru Hebat, Kunci Indonesia Kuat

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti. (Foto: Humas Kemendikdasmen)

 

JAKARTA KONTAK BANTEN  Selama satu tahun di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, pemerintah telah melakukan langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru. Begitu dikatakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti saat menjadi pembina upacara peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2025 dengan tema “Guru Hebat, Indonesia Kuat” yang diselenggarakan di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa 25 November 2025.

“Tahun 2025, pemerintah memberikan beasiswa sebesar Rp3 juta per semester bagi guru yang belum berpendidikan D.IV/S1 untuk melanjutkan studi melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau untuk 12.500 guru,” ujar Mu’ti.

Ia mengatakan, bahwa pemerintah memberikan berbagai pelatihan antara lain Pendidikan Profesi Guru, up-grading guru Bimbingan Konseling, Bimbingan Konseling untuk guru-guru non-Bimbingan Konseling, Pembelajaran Mendalam (Deep Learning), Koding dan Kecerdasan Artifisial, Kepemimpinan Sekolah, serta peningkatan kompetensi lainnya.

Sambungnya, untuk meningkatkan kesejahteraan guru, pemerintah memberikan tunjangan sertifikasi sebesar Rp2 juta perbulan untuk guru non-ASN dan satu kali gaji pokok untuk guru-guru ASN.

"Bagi guru honorer diberikan insentif sebesar Rp300.000 per bulan. Semua tunjangan dan insentif ditransfer langsung ke rekening guru," tuturnya.

Menteri Mu’ti mengungkapkan, bahwa pemerintah menyadari berbagai insentif dan tunjangan untuk guru belum sebagaimana yang diharapkan. Tetapi, pemerintah berkomitmen untuk berbuat yang lebih baik.

Menutup amanatnya, Mu’ti menyampaikan apresiasi kepada guru atas semua dharma bhakti yang tak ternilai dengan materi. 

“Teruslah mengabdi untuk negeri. Di tanganmu kualitas sumber daya manusia, masa depan bangsa dan negara. Selamat Hari Guru 2025. Guru hebat, lndonesia kuat,” pungkasnya.

Read More

Prabowo Teken Rehabilitasi untuk Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi

 

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (Foto: YouTube Sekretariat Presiden)

JAKARTA KONTAK BANTEN  Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani surat rehabilitasi untuk tiga mantan petinggi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), yakni Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Caksono. Keputusan itu diumumkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai rapat dengan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 25 November 2025.

Dasco menjelaskan, DPR menerima banyak aspirasi terkait kasus ASDP yang bergulir sejak Juli 2024. Aspirasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan permintaan kepada komisi terkait untuk mengkaji perkara Nomor 68/Pid.Sus/PPK/2025/PN Jakpus. 

Setelah proses komunikasi panjang, Presiden akhirnya menyetujui pemberian hak rehabilitasi kepada tiga orang tersebut. 

“Terhadap perkara 68 Pidsus/ TPK/2025/PN/Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Caksono, dengan komunikasi dengan pihak pemerintah Alhamdulillah pada hari ini, Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap ketiga nama tersebut,” tegasnya.

Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah juga menerima banyak aspirasi dari masyarakat terkait kasus itu. Setelah dilakukan telaah mendalam oleh Kementerian Hukum, pemerintah mengajukan rekomendasi penggunaan hak rehabilitasi kepada Presiden. 

“Bapak presiden memberikan persetujuan dan Alhamdulillah baru pada sore hari ini beliau membubuhkan tandatangan dan kami bertiga diminta menyampaikan ke publik,” kata Prasetyo.

Kasus yang menjerat mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi bermula dari dugaan korupsi dalam proses kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi ASDP pada 2019?"2022. 

Dalam putusan Pengadilan Tipikor Jakarta, Ira divonis empat tahun enam bulan penjara dan denda Rp500 juta, subsider tiga bulan kurungan.

Dua mantan pejabat ASDP lainnya, yakni eks Direktur Komersial dan Pelayanan Muhammad Yusuf Hadi serta mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Harry Muhammad Adhi Caksono, juga dijatuhi pidana empat tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan. 

Majelis hakim menyatakan ketiganya terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dakwaan alternatif kedua.

Dalam pledoi yang dibacakan pada 6 November 2025, Ira membantah seluruh tuduhan dan menegaskan tidak pernah menikmati uang negara. 

Ia menyebut perhitungan kerugian negara yang dibebankan kepadanya sebagai angka fiktif, dan menyatakan bahwa seluruh kebijakannya dilakukan demi kemajuan ASDP.

Sebelum putusan dijatuhkan, tuntutan jaksa terhadap Ira jauh lebih berat. Jaksa KPK menuntut hukuman delapan tahun enam bulan penjara serta denda Rp500 juta subsider empat bulan kurungan, dengan dugaan kerugian negara yang mencapai Rp1,25 triliun.

Jaksa menilai para terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU Tipikor serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Tuntutan itu dibacakan pada sidang 30 Oktober 2025 sebelum akhirnya majelis hakim memutus lebih ringan dari permintaan jaksa

Read More

BNNP Banten Perketat Jalur Darat Antarpulau Cegah Selundupan Narkoba

 

BANTEN KONTAK BANTEN  Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Banten memperketat pengawasan jalur darat antarpulau, terutama moda bus antarkota dan layanan ekspedisi, guna mencegah penyelundupan narkotika.

Hal ini menyusul temuan tiga jaringan narkoba yang memanfaatkan pola pengiriman tanpa kontak langsung untuk menyelundupkan sabu, ganja, dan ekstasi ke wilayah Banten dan sekitarnya.

Kepala BNNP Banten Rohmad Nursahid di Kota Serang, Selasa (25/11/2025), menjelaskan pengetatan dilakukan setelah terungkapnya praktik pengiriman narkotika dari wilayah Sumatera ke Jawa melalui kombinasi transportasi bus dan paket ekspedisi.

“Dia berangkat dari Sumatera Utara naik bus, kemudian barang itu dikirim lewat ekspedisi. Ketika diambil, kita tangkap,” ujar Rohmad.

Menurut dia, jaringan tersebut sengaja memutus komunikasi antarpelaku untuk menghindari penelusuran.

“Bahkan ketika mereka duduk berdampingan di bus itu tidak saling kenal. Hebatnya jaringan narkoba begitu,” ungkapnya.

Ia menambahkan rekayasa identitas pengirim maupun penerima juga ditemukan dalam pengembangan kasus. “Ternyata handphone ketika kita tracking namanya perempuan umurnya sudah 80 tahun. Ya itulah pengelabuhan,” jelasnya.

Tiga jaringan yang berhasil diungkap BNNP Banten berlangsung pada Oktober hingga November 2025 dengan penyitaan total 4,3 kilogram sabu, 8,5 kilogram ganja, dan 93.475 butir ekstasi.

Seluruh barang bukti tersebut diperkirakan masuk ke wilayah Banten, Jakarta, dan sekitarnya.

“Tujuannya memang dibawa ke wilayah Banten dan sekitarnya, dan Jakarta,” kata Rohmad.

BNNP Banten juga terus memperluas koordinasi lintas daerah untuk menelusuri sindikat pengendali. “Pengembangannya kami koordinasi dengan BNN RI dan yang kita curigai di Sumut, Sumbar, dan Aceh,” tambahnya.

Rohmad menegaskan operasi intelijen dan penindakan akan terus digencarkan untuk mengantisipasi lonjakan peredaran narkotika menjelang libur akhir tahun.

Ia menambahkan pengawasan jalur darat menjadi fokus utama untuk memutus rantai suplai narkoba antarpulau.(ANTARA)

Read More

TOK ! Parnipurna APBD Banten TA 2026 Disahkan Sebesar Rp10,27 Triliun

 

 

BANTEN KONTAK BANTEN  – Setelah melalui evaluasi yang tajam dan pembahasan yang cepat, Pemprov bersama DPRD Banten akhirnya menyepakati besaran APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2026 sebesar Rp10,27 Triliun.

Meski mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, postur APBD tahun ini mengalami defisit yang cukup besar mencapai RP27,05 Miliar.

Defisit itu, salah satunya dikarenakan komponen belanja daerah yang mengalami peningkatan cukup tinggi. Salah satu penyebabnya, adanya tambahan beban gaji pegawai 9.000 PPPK serta TPP ASN yang tetap dipertahankan.

Walhasil belanja daerah mencapai Rp10,13 Triliun, sementara pendapatan daerah sebesar Rp10,07 Triliun.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, pada APBD 2026 ini kondisi fiskal keuangan Pemprov Banten, sedang mengalami penurunan akibat adanya penyesuaian Transfer Ke Daerah (TKD) dan penyesuaian pajak kendaraan bermotor

Namun demikian, penurunan itu harus mampu mendorong agar pengalokasian anggaran bisa dilakukan secara efesien, efektif, kreatif dan inovatif.

“Optimalisasikan belanja agar lebih tepat sasaran serta focus pada program prioritas yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” katanya, seusai rapat paripurna pengesahan APBD 2026, Selasa (25/11/2025).

Postur APBD 2026 itu sendiri meliputi, pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp7,48 Triliun rupiah, pendapatan transfer sebesar Rp2,58 Triliun, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp6,45 Miliar.

Kemudian belanja operasi sebesar Rp7,30 Triliun, belanja modal sebesar Rp774,81 Miliar, belanja tidak terduga Rp52,02 Miliar rupiah dan belanja transfer sebesar Rp2,00 Triliun. Untuk penerimaan pembiayaan sebesar Rp195,54 Miliar dan pengeluaran sebesar Rp138,49 Miliar.

Andra menegaskan, jika seluruh kebijakan pembangunan tahun 2026 tetap diarahkan untuk menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, terutama yang membutuhkan pelayanan dasar, dukungan ekonomi, dan penguatan akses pembangunan.

Rancangan target yang disusun dalam rancangan apbd tahun 2026 mengacu pada potensi pajak daerah dan retribusi daerah, yang saat ini dimiliki.

Pemprov juga selalu melakukan kegiatan pemeriksaan atas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara periodik, termasuk kegiatan pengawasan dengan melibatkan perangkat daerah provinsi banten terkait.

“Untuk itu, kami memandang sebagai hal yang normatif dan wajar dalam proses pelaksanaan hak-hak dprd melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan,” pungkasnya.

Sekda Banten Deden Apriandi menambahkan, seluruh Pembangunan di Provinsi Banten menggunakan pajak dari masyarakat dengan konsentrasi pada infrastruktur dan pendidikan, termasuk pembangunan Jalan ‘Bang Andra’Kalau untuk jalan Provinsi tinggal berapa kilo lagi dan sudah dianggarkan di APBD 2026,” ungkapnya.

Menurutnya, ada beberapa hal yang bisa dimaksimalkan dari sektor pajak, seperti pajak air permukaan dari sejumlah Perusahaan termasuk mengoptimalkan sejumlah bendungan.

Lalu pajak BLB juga akan dioptimalkan. Dari kasus kemarin, masih banyak yang bisa ditingkatkan.

Read More

Kades dan Ratusan Perangkat Desa Se-Kecamatan Patia Pandeglang Jalani Tes Urin

 

 

 PANDEGLANG KONTAK BANTEN  – Guna mewujudkan perangkat desa dan pemimpin desa (Kepala Desa) yang bersih, serta bebas Narkotika. Ratusan aparatur desa dan Kepala Desa (Kades) Se-Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, jalani tes urin di Aula Kantor Kecamatan setempat, Selasa (25/11/2025).

Camat Patia, Kabupaten Pandeglang, Supratman mengatakan, pemeriksaan atau tes urin itu merupakan program Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten. Mereka menyasar Kades dan para aparaturnya.

“Di Kecamatan Patia, ada 10 Desa. Masing-masing Desa mengirimkan 20 orang untuk di tes urin di Kantor Kecamatan Patia hari ini,” kata Supratman, Selasa (25/11/2025).

Katanya, per desa tidak boleh kurang dari 20 orang mengirimkan perwakilannya. Jika kurang, akan dijemput bola, atau bahkan diminta untuk datang langsung ke BNN Provinsi Banten di Serang.

“Pemeriksaan dimulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB, semoga semua yang diperiksa negatif narkotika,” harapnya.

Camat juga mengaku, sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh Kepala Desa (Kades) Se-Kecamatan Patia. Sehingga, tidak ada alasan bagi para Kades untuk tidak datang untuk tes.

Ditegaskannya, selain tes urin juga, kedepan masing-masing Desa harus membentuk Satuan Tugas (Satgas) anti narkotika yang di SK-kan oleh Kepala Desa (Kades), dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

“Satgas itu, bukan hanya dari unsur pemerintahan desa. Tapi juga harus melibatkan tokoh masyarakat, ulama, tokoh pemuda dan unsur terkait lainnya,” pungkasnya.

Sementara, Kepala Desa (Kades) Idaman, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Hilman mengatakan, ia dan perwakilan dari desanya sudah selesai di tes urin.

“InsyaAllah, seluruh aparatur desa dan masyarakat di Desa Idaman, semua bebas narkoba,” pungkasnya.

Ditambahkannya, sesuai arahan Camat dan BNN Provinsi Banten, pihaknya segera membentuk Satgas anti narkotika di desanya. Sehingga kedepannya, memudahkan aparatur desa dalam mensosialisasikan anti narkotika atau bahayanya narkoba.

Read More

Stasiun Rangkasbitung Ultimate Kapasitas 83.000 Orang Mulai Beroperasi

 

Penumpang berjalan saat uji coba Stasiun Rangkasbitung Ultimate di Lebak, Banten, Senin (24/11/2025). Kementerian Perhubungan melalui Balai Teknik Perkertaapian kelas 1 Jakarta melakukan uji coba pengoperasian gedung baru Stasiun Rangkasbitung Ultimate yang dapat menampung sebanyak 83.000 penumpang per hari guna memastikan kelayakan operasional serta kesiapan fasilitas sebelum dioperasikan.

 RANGKAS BITUNG KONTAK BANTEN Gedung baru Stasiun Rangkasbitung Ultimate yang mampu menampung hingga 83.000 penumpang kereta api jurusan Rangkasbitung-Tanah Abang dan Rangkasbitung-Merak mulai beroperasi.

"Kita hari ini mulai operasikan gedung baru Stasiun Rangkasbitung Ultimate," kata Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta Ferdian Suryo Adhi Pramono di Lebak, Banten, Selasa.

Ia mengatakan pembangunan gedung baru Stasiun Rangkasbitung Ultimate memang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan kereta api. Desain stasiun tersebut lebih luas, modern dan terhubung dengan moda transportasi lain di sekitarnya.

Untuk sisi operasional, menurut Ferdian, terdapat penataan jalur dan peron yang lebih efisien. Dengan jalur 2 diperuntukkan khusus KA Lokal, jalur 3 untuk layanan kereta barang, jalur 4 dan 5 melayani perjalanan KRL, jalur 6 hingga 9 disiapkan sebagai area stabling untuk mendukung pola operasi kereta yang lebih fleksibel.

"Kami berharap pembangunan gedung baru stasiun Rangkasbitung dapat meningkatkan ketertiban arus penumpang dan ketepatan waktu perjalanan," kata Ferdian.

Pada bangunan baru tersebut, menurut dia, penataan ruang dilakukan secara lebih terstruktur mulai dari area concourse, ruang operasional, area komersial, hingga fasilitas publik seperti ruang tunggu, musala, ruang laktasi, toilet umum, dan toilet ramah disabilitas.

Sedangkan, untuk mendukung mobilitas penumpang dilengkapi sarana dan prasarana sebanyak tujuh lift, lima eskalator, 15 pintu tiket otomatis, empat akses masuk, serta sistem keamanan berbasis CCTV 24 jam.

Selain itu, lanjutnya, stasiun juga dirancang ramah untuk seluruh pengguna, termasuk penyandang disabilitas, lansia dan pengguna dengan mobilitas terbatas.

Direktur Operasi dan Pemasaran KAI Commuter Broer Rizal mengatakan pengoperasian stasiun baru Rangkasbitung tersebut untuk menciptakan perjalanan yang lebih teratur, nyaman dan aman, terutama pada jam padat penumpang.

Selain itu, menurut dia, juga untuk memudahkan seluruh penumpang yang hendak masuk Stasiun Rangkasbitung ke lantai 2, untuk menuju peron/jalur KA yang dituju.

"Kita komitmen untuk meningkatkan pelayanan agar penumpang merasa aman, nyaman,tertib dan selamat sampai tujuan," katanya.

Abdurohim (55) seorang pengguna jasa angkutan KRL warga Rangkasbitung mengaku dirinya merasa senang melihat stasiun baru tersebut, sehingga alur penumpang menjadi lebih tertib dan tidak semrawut.

"Kami setiap hari menggunakan jasa KRL Rangkasbitung-Tanah Abang dan sekarang luar biasa pelayanan PT KAI mengutamakan ketertiban, keselamatan, kenyamanan," katanya.

Read More

Atasi pengangguran, Lapas Serang terima program magang Kemnaker

 

Kepala Lapas Serang Riko Stiven (kanan) menerima peserta magang di Kantor Lapas Serang, Banten, Senin (25/11/2025

 KOTA SERANG KONTAK BANTEN Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Serang hari ini menerima program magang dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Batch 2 Fresh Graduate sebanyak 45 orang dari berbagai universitas di Indonesia.

Program magang ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada fresh graduate untuk mendapatkan pengalaman kerja dan meningkatkan keterampilan mereka di berbagai bidang dan untuk memajukan organisasi pemasyarakatan. Para peserta magang akan ditempatkan di berbagai bidang di Lapas Serang, seperti administrasi, ketahanan pangan dan pelayanan kesehatan.

"Kami berharap program magang ini dapat memberikan manfaat bagi para peserta dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pemasyarakatan," kata Kepala Lapas Serang, Riko Stiven dalam keterangan resminya.

Program magang ini akan berlangsung selama beberapa bulan dan akan diakhiri dengan evaluasi dan pemberian sertifikat kepada para peserta yang berhasil menyelesaikan program.

Read More

Andra Soni Apresiasi Peran Guru dalam Membangun Generasi Bangsa

 

 

TANGERANG  KONTAK BANTEN Gubernur Banten, Andra Soni menyebut, keberhasilan murid dalam menemukan jati diri, meraih cita-cita, dan menapaki jalan kesuksesan tidak lepas dari peran tenaga pendidik. Ia menilai dedikasi dan pengabdian seluruh guru telah berkontribusi nyata pada pembangunan di Provinsi Banten.

“Itu semua tidak lain berkat bimbingan tulus yang tak pernah lelah Bapak dan Ibu Guru berikan,” ujar Andra, saat menyampaikan amanat dalam upacara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025, di Lapangan SMKN 2 Kota Tangerang, Selasa (25/11/2025).

 Dirinya menegaskan, bahwa transfer ilmu pengetahuan yang dilakukan para guru tidak hanya mencerdaskan peserta didik secara intelektual, tetapi juga membentuk karakter, akhlak mulia, dan kesiapan mental dalam menghadapi tantangan masa depan.

“Semoga setiap langkah pengabdian bapak dan ibu selalu menjadi amal jariah yang terus mengalir tanpa henti. Saya sampaikan apresiasi kepada seluruh guru yang telah berperan serta memajukan sektor pendidikan di Provinsi Banten,” tuturnya.

 Andra  menilai guru merupakan elemen paling krusial dalam ekosistem pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas guru menjadi strategi utama untuk mendongkrak mutu pendidikan daerah. Ia menekankan perlunya sinergi antara Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, serta pemerintah kabupaten/kota dalam mengembangkan tata kelola pendidikan. “Pemprov Banten mendukung program pengembangan keprofesian guru yang berkelanjutan melalui pelatihan dan pendampingan,” tegas Andra.

 Selain kualitas, Andra menyoroti pentingnya pemerataan penyebaran tenaga pengajar. Hal ini diperlukan untuk mengurangi inefisiensi dan memastikan setiap kelas diampu oleh guru yang kompeten. Upaya ini mencakup peningkatan kompetensi melalui diseminasi praktik dan pengembangan profesionalisme berkelanjutan.

 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, Jamaluddin menambahkan, program pengembangan keprofesian berkelanjutan diharapkan mampu mengakselerasi kualitas pendidikan di Banten. Ia turut mengapresiasi atensi Pemprov Banten terhadap kesejahteraan guru.

 “Termasuk inovasi dan kolaborasi yang akan terus kita perkuat. Ke depan, kami mendorong adanya peningkatan kualitas, inovasi, dan kolaborasi agar pendidikan di Banten semakin maju,” kata Jamaluddin

Read More

Tanggul Pantai Mutiara Rembes, Pemprov DKI Siapkan Perbaikan Menyeluruh

 

Tanggul laut Pantai Mutiara. Foto : Ist

 JAKARTA  KONTAK BANTEN  Tanggul laut di kawasan Pantai Mutiara kembali menjadi sorotan setelah munculnya video rembesan air laut yang viral di media sosial. Warga setempat dibuat waspada karena air tampak keluar melalui retakan di bagian bawah tanggul dan menimbulkan genangan di area kolam renang di sisi dalam.

 Fenomena ini ramai dibicarakan warganet sejak Senin (24/11/2025), setelah sebuah unggahan Instagram memperlihatkan kondisi tanggul yang mengalami kebocoran. Kejadian tersebut memantik kekhawatiran terhadap ketahanan infrastruktur pesisir yang selama ini menjadi pertahanan utama dari ancaman rob.

 Menindaklanjuti laporan tersebut, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta langsung turun ke lokasi. Ketua Subkelompok Perencanaan Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai, Alfan Widyastanto, memastikan bahwa survei lapangan sudah dilakukan sebagai tindakan awal.

 “Menanggapi informasi soal rembesan di Pantai Mutiara, tim Dinas SDA telah melakukan pengecekan langsung di lokasi,” ujar Alfan dalam keterangan tertulis, Selasa (25/11/2025).

 Tidak hanya fokus pada satu titik, Dinas SDA juga melakukan pemetaan terhadap beberapa tanggul di sepanjang pesisir Jakarta yang dianggap berpotensi mengalami kerusakan serupa. Menurut Alfan, tanggul di Pantai Mutiara akan mendapatkan penanganan khusus melalui peninggian elevasi agar lebih kokoh menahan tekanan air laut.

 Saat ini proses perencanaan tengah berjalan, dan perbaikan ditargetkan segera dikerjakan setelah seluruh prosedur teknis dipenuhi. Rembesan dilaporkan pertama kali terjadi pada Minggu, 23 November 2025, sebelum akhirnya menyebar luas dan menjadi perbincangan publik.

Read More

Kesbangpol Banten Novriyadi Purwansyah : Antisipasi Cuaca Ekstrem Perkuat Kesiapsiagaan BPBD

  

Gubernur Banten Paling Kanan di Dampingi  Kesbangpol Banten Novriyadi Purwansyah saar melaksanakan Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, Senin (24/11/2025).

 

SERANG KONTAK BANTEN  – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melaksanakan Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, Senin (24/11/2025).

Apel tersebut dihadiri berbagai unsur, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten yang siap memperkuat kesiapsiagaan penanganan bencana.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Gubernur Banten sebagai Inspektur Apel. Apel ini bertujuan memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah bersama seluruh stakeholder dalam menghadapi potensi bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem di wilayah Banten.

Langkah ini merujuk pada prakiraan BMKG mengenai potensi hujan intensitas tinggi hingga sangat tinggi di sejumlah wilayah, serta instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman banjir dan longsor.

Gubernur Andra Soni menegaskan pentingnya kesiapsiagaan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, mengingat bencana dapat terjadi kapan saja tanpa peringatan.

 Kesbangpol Banten Novriyadi Purwansyah

“Kita tidak berharap bencana datang, tetapi kesiapsiagaan harus selalu diutamakan. Kesiapan infrastruktur, sistem peringatan dini, dan kapasitas masyarakat harus terus diperkuat secara berkelanjutan,” ujar Andra Soni usai memimpin apel.

Selain memeriksa kesiapan personel, Gubernur juga meninjau kelayakan peralatan penanggulangan bencana. Ia menilai peremajaan peralatan merupakan kebutuhan mendesak mengingat luasnya wilayah Banten dan riwayat bencana beberapa tahun terakhir.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menginstruksikan Sekretaris Daerah Banten, Deden Apriandhi, serta Kepala Pelaksana BPBD Banten, Lutfi Mujahidin, untuk segera menginventarisasi kondisi peralatan operasional.

“Peralatan yang tidak lagi optimal agar segera ditingkatkan kapasitasnya, sehingga pelayanan kebencanaan dapat berjalan maksimal,” tegasnya.

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten, Novriyadi Purwansyah, mengatakan apel ini merupakan bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan menghadapi potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.

“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 17 November 2025 dan surat Menteri Dalam Negeri mengenai Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi,” ujarnya. (Adv)

Read More

Anak Muda Untirta Dorong Transisi Energi Lewat Mini Expo BETF 2025

 

Mini Expo Inovasi Energi Lokal menjadi salah satu magnet utama dalam gelaran Banten Energy Transition Festival (BETF) 2025 yang diselenggarakan Society of Renewable Energy (SRE) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta)

 

KOTA SERANG KONTAK BANTEN  Mini Expo Inovasi Energi Lokal menjadi salah satu magnet utama dalam gelaran Banten Energy Transition Festival (BETF) 2025 yang diselenggarakan Society of Renewable Energy (SRE) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta). Pameran ini menampilkan beragam karya kreatif dan riset mahasiswa yang mengusung semangat transisi energi menuju target Net Zero Emission.

Berlangsung di Student Center Kampus Untirta Sindangsari pada 03 November 2025, Mini Expo menghadirkan inovasi energi terbarukan hasil karya sivitas akademika Untirta. Mulai dari briket berbahan kulit durian, batako dan paving block dari abu incinerator, rancangan sistem daur ulang baterai, hingga model Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala kecil. Setiap stan memberikan pengalaman interaktif bagi pengunjung untuk memahami langsung cara kerja teknologi yang dipamerkan.

Presiden SRE Untirta, Karniya Ajahra, mengatakan BETF 2025 dirancang lebih komprehensif karena menggabungkan kompetisi, seminar nasional, serta pameran inovasi energi.

“Di BETF kali ini, bukan hanya diskusi atau seminar. Pengunjung bisa melihat langsung berbagai booth inovasi energi terbarukan dan bertanya ke penjaga booth tentang teknologi yang ditampilkan,” ujar Karniya.
Ia berharap pendekatan ini memberikan pengalaman mendalam bagi peserta. “Harapannya, teman-teman yang hadir mendapat valuable insight yang bermanfaat ke depannya,” tambahnya.

Hadirnya Laboratorium Terpadu Untirta turut memperkaya pameran dengan pendekatan riset yang kuat. Kepala UPA Laboratorium Terpadu Untirta, Yus Rama Denny, menegaskan bahwa Mini Expo merupakan hasil nyata dari Program Kampanye Tematik From Waste to Wealth: Inovasi HITS and Green UNTIRTA yang mendorong energi bersih, ekonomi sirkular, dan keberlanjutan.

“Mini Expo ini bukan sekadar pameran, tetapi bagian dari kampanye energi terbarukan yang kami jalankan bersama mahasiswa. Kami ingin menautkan riset kampus, prinsip ekonomi sirkular, dan agenda transisi energi,” ujarnya.

Yus Rama menjelaskan ada empat lintasan utama riset yang dipamerkan:

Pemanfaatan limbah elektronik (e-waste) menjadi bahan dasar sel surya dan baterai.

Konversi minyak jelantah menjadi biodiesel berkualitas industri.

Pengolahan limbah organik menjadi biogas atau kompos.

Pemanfaatan abu insinerator menjadi batako atau paving block berstandar SNI.

“Di sini kami tampilkan prototipe dan sampel hasil riset tersebut, lengkap dengan gambaran before–after penerapan teknologi energi hijau. Kami ingin publik melihat bukti konkret bahwa inovasi kampus dapat berdampak langsung pada efisiensi energi dan keberlanjutan lingkungan,” katanya.

Apresiasi juga disampaikan Maulana Malik, Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda Dinas ESDM Provinsi Banten. Ia menilai Mini Expo menjadi langkah nyata yang mempertemukan potensi inovasi kampus dengan kebutuhan energi daerah.

“Upaya menuju net zero emission tidak bisa hanya dilakukan pemerintah. Kita memerlukan peran investor, industri, akademisi, dan generasi muda sebagai inovator,” ujarnya.

Read More

Terpilih Secara Aklamasi, Teguh Ista’al Pimpin Golkar Kota Serang 2025–2030

 

 

KOTA SERANG KONTAK BANTEN– Musyawarah Daerah (Musda) IV Partai Golkar Kota Serang resmi menetapkan Teguh Ista’al sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Serang periode 2025–2030.

Teguh ditetapkan secara aklamasi setelah menjadi satu-satunya kandidat yang mengembalikan formulir pendaftaran hingga batas waktu yang ditentukan. Keputusan tersebut diambil langsung dalam forum Musda yang dipimpin Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Banten, Bahrul Ulum.

Dalam persidangan, Bahrul menegaskan bahwa hanya ada satu bakal calon yang memenuhi syarat dan telah memperoleh dukungan minimal 50 persen suara pemilik mandat. Dengan demikian, sesuai ketentuan Musda, Teguh otomatis menjadi calon tunggal dan langsung ditetapkan sebagai ketua terpilih.

“Karena hanya ada satu bakal calon dan telah memenuhi ketentuan dukungan, maka forum menetapkan Teguh Ista’al sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Serang,” ujar Bahrul Ulum, Senin (24/11/2025).

Ia juga meminta Teguh menyampaikan komitmennya di hadapan peserta Musda.

Menanggapi hal tersebut, Teguh menyatakan kesiapannya memimpin partai berlambang pohon beringin tersebut untuk lima tahun ke depan. Dengan penuh keyakinan, pernyataan komitmennya disambut tepuk tangan peserta Musda.

“Bismillahirrahmanirrahim, Laa Hawla wa Laa Quwwata Illa Billah. InsyaAllah saya siap memimpin dan membawa Golkar Kota Serang lebih maju,” ucap Teguh.

Penetapan Teguh sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Serang 2025–2030 kemudian disahkan melalui pembacaan konsideran oleh pimpinan sidang, menandai resminya nakhoda baru Golkar di Kota Serang.

Read More

Jampidum Kejagung: Proses Hukum Harus Memperhatikan Input, Output dan Outcome

 

JAKARTA KONTAK BANTEN   Penegakan hukum di Indonea juga dipersiapkan lebih adaptif dengan menjadikan hukum sebagai instrumen kesejahteraan.
“Proses hukum harus memperhatikan input, output, dan outcome (dampak).”

Hal tersebut disampaikan Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung (Jampidum Kejagung), Prof Dr Asep Nana Mulyana SH., M.Hum, dalam Kuliah Umumnya (Studium Generale) di hadapan dosen dan ratusan mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Hasanuddin (Unhas), Kamis (20/11/2025),bertempat di Baruga Baharuddin Lopa, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), terkait akan berlakunya KUHP Baru pada 2026 mendatang.

Prof Dr Asep juga menjelaskan, bahwa, “Penegakan Hukum di Indonesia mengalami pergeseran yang sangat fundamental. Salah satunya adalah pergeseran dari penegakan hukum retributif ke utilitas.

Hukum tidak boleh lagi semata-mata didasarkan pada filosofi Retributif berupa balas dendam, penderitaan, dan aspek kuantitas/hukuman penjara, melainkan harus mengadopsi filosofi utilitas yang mengutamakan kepastian, keadilan, kemanfaatan, kesejahteraan, dan kedamaian masyarakat, serta berorientasi pada aspek kualitas (outcome).

Dalam fungsi hukum juga ditujukan untuk social order dan social welfare, yang berarti hukum harus menjadi instrumen untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pada bagian yang lain, JAampidum Kejagung juga secara khusus memperkenalkan konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA).

DPA merupakan perjanjian yang memungkinkan pelaku kejahatan ekonomi untuk mengakui kesalahan (Plea Guilty), berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, mengikuti syarat yang ditentukan, serta mengembalikan hasil kejahatan dan membayar denda (Monetary and Non Monetary Sanctions).

Selain itu, Jampidum juga menekankan pentingnya Responsif Regulation (RR). Menitikberatkan pada perbaikan pelaku tanpa harus melalui penuntutan dan penghukuman sepanjang track record pelaku mendukung, konsep ini mengajarkan bahwa tidak semua pelanggaran harus diproses ke pengadilan.

Prinsip Cost dan Benefit harus menjadi pertimbangan, di mana implikasi positif harus diraih terhadap tujuan sosial.

“Kejaksaan saat ini berkomitmen untuk menjaga keharmonisan para pihak terkait dalam proses hukum,” ujar Prof Dr Asep N Mulyana menutup paparan kuliah umumnya.

Hadir pada kesempatan itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH Unhas), Prof Hamzah Halim, dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan (Sulsel), Dr Didik Farkhan Alisyahdi SH MH.

Read More

TNI Bantu Penyelamatan Badak di Taman Nasional Ujung Kulon

 

 

 

 BANTEN KONTAK BANTEN Prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Operasi Merah Putih Translokasi Badak Jawa berperan aktif dalam upaya penyelamatan dan penguatan populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus). Satgas Operasi Merah Putih dipimpin oleh Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Brigjen TNI Edi Saputra, S.I.P., M.Han., yang sehari-hari menjabat sebagai Danrem 064/Maulana Yusuf, dengan Wakil Komandan Satuan Tugas (Wadansatgas) Kolonel Laut (P) Catur Yogiantoro selaku Danlanal Banten.

Komandan Satuan Tugas Operasi Merah Putih, Danrem 064/MY, menjelaskan bahwa alat angkut yang digunakan yaitu KAPA K-61 milik Satuan Korps Marinir telah direncanakan jauh jauh hari. “Sejumlah uji simulasi dilaksanakan untuk memastikan kendaraan mampu mengangkut kandang berisi satwa lebih dari satu ton tersebut tanpa risiko berlebih,” ujarnya di Banten, Minggu (23/11/2025).

Keberhasilan ini menjadi tonggak penting dalam program konservasi nasional, sekaligus bukti nyata sinergi antara TNI dengan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan, Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Yayasan Badak Indonesia (YABI), Taman Safari Indonesia, serta para ahli konservasi dan tim medis. Di bawah koordinasi Dansatgas dan Wadansatgas, seluruh elemen bekerja dalam satu alur operasi yang sistematis dan terencana.

Badak jantan yang diberi nama Mustofa tersebut kini telah berhasil dipindahkan dari Gardu Buruk Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) menuju Kandang Rawat (Paddock) Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Proses translokasi tersesebut di bawah kendali dan pengawasan Satgas Operasi Merah Putih.

Dalam operasi tersebut, personel TNI tidak hanya memperkuat pengamanan kawasan dan pengawasan lapangan, tetapi juga berperan dalam mobilisasi logistik, koordinasi taktis, serta penyediaan sarana transportasi laut untuk mendukung kelancaran proses translokasi satwa langka tersebut. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terstruktur dengan pengawasan melekat dari Dansatgas dan Wadansatgas.

Keterlibatan TNI dalam operasi ini merupakan wujud komitmen institusi dalam mendukung upaya pelestarian satwa endemik Indonesia, sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem nasional. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, diharapkan populasi Badak Jawa yang kini terancam punah dapat terus dipertahankan demi warisan alam Indonesia di masa mendatang. (Tim)

Read More

Kejaksaan RI dan Kemenpora Teken MoU Guna Sinergikan Domain Hukum Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan

 

 

 

JAKARTA KONTAK BANTEN Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Erick Thohir melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Kantor Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Jakarta. Senin (24/11/2025). Penandatanganan ini dilaksanakan guna menyinergikan domain hukum bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Dalam sambutannya, Jaksa Agung menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan komitmen politik hukum yang konkret (legal policy) untuk membangun sistem kolaborasi yang sinergis, proaktif, dan preventif.
Jaksa Agung menyoroti bahwa pemuda adalah tulang punggung dan calon pemimpin masa depan bangsa.

Olahraga adalah wahana untuk membangun disiplin, sportivitas, persatuan, dan kesehatan bangsa.
Namun, ia mengakui adanya tantangan kompleks dalam pembinaan pemuda dan pengembangan olahraga nasional, termasuk penyalahgunaan narkoba, praktik kecurangan dalam olahraga (match-fixing), pengelolaan aset dan dana yang tidak transparan serta potensi sengketa hukum lainnya.

“Oleh karena itu, kerja sama antara Kejaksaan selaku lembaga penegak hukum dan Kemenpora selaku pengampu kebijakan dirasakan semakin mendesak dan penting. Sinergi ini dibangun di atas keyakinan bahwa pembinaan pemuda dan pengembangan olahraga memerlukan pondasi hukum yang kuat,” ujar Jaksa Agung.

Ruang lingkup kerja sama yang disepakati dinilai sangat komprehensif dan relevan dengan kebutuhan saat ini. Poin-poin utama mencakup:
– Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara.
– Pengamanan pembangunan yang bersifat strategis pada program kepemudaan dan keolahragaan.
– Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan yang berintegritas.
– Pemulihan aset yang terkait dengan program kepemudaan dan keolahragaan.
– Pertukaran data dan/atau informasi untuk mendukung tugas kedua instansi.
– Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pertukaran pengetahuan.
– Kegiatan lainnya yang disepakati bersama.
Melalui implementasi ruang lingkup ini, kerja sama diharapkan tidak hanya bersifat reaktif dalam menangani masalah, tetapi juga dapat membangun ekosistem kepemudaan dan keolahragaan yang bersih, tangguh, berintegritas, dan berkelanjutan.

Jaksa Agung juga menegaskan komitmen Kejaksaan untuk mengawal dan mengimplementasikan seluruh butir kesepakatan dalam nota kesepahaman ini dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi.

“Mari kita jadikan momen bersejarah ini sebagai titik tolak untuk memperkuat praktik tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang dilandasi oleh prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum,” tutup Jaksa Agung.

Momen penandatanganan nota kesepahaman ini dihadiri oleh pejabat utama kedua instansi yakni Plt. Wakil Jaksa Agung Asep N. Mulyana, Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI dan Staf Ahli Jaksa Agung.

Adapun pejabat utama dari Kemenpora RI dihadiri oleh Wakil Menpora RI Taufik Hidayat dan Para Deputi di lingkungan Kemenpora RI.

Read More