Bunda Literasi Banten Tinawati Andra Soni: Mari Membaca dan Kunjungi Perpustakaan

 

 

KAB SERANG KONTAK BANTEN   Bunda Literasi Provinsi Banten Tinawati Andra Soni mengatakan, literasi bukan hanya terkait dengan membaca dan menulis tapi juga bagaimana berpikir kritis dan kreatif.

Untuk membangun budaya literasi, harus dibangun kebiasaan membaca dan memanfaatkan perpustakaan.

“Mari kita jadikan perpustakaan tidak hanya sebagai tempat menyimpan buku, namun sebagai ruang belajar, sumber pengetahuan serta sarana untuk membangun peradaban. Mari kita budayakan membaca, terutama dengan memanfaatkan ruang perpustakaan,” kata Tinawati Andra Soni di Lapangan Tenis Indoor Kabupaten Serang, Kota Serang, Selasa (16/9/2025).

Pesan Tinawati Andra Soni ini disampaikan saat kegiatan memperingati Hari Kunjung Perpustakaan, Pengukuhan Bunda Literasi Kabupaten Serang Periode 2025-2030 dan Literasi Award Tahun 2025.

Peringatan ini menurutnya harus menjadi momentum untuk menumbuhkan budaya membaca.

“Saya harap kegiatan ini juga dapat dijadikan momentum untuk komitmen kita bersama dalam membangun budaya literasi di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Selanjutnya, Tinawati Andra Soni ingin masyarakat menjadikan budaya membaca sebagai gaya hidup dan mengunjungi perpustakaan sebagai pusat peradaban.

Perpustakaan adalah tempat inspiratif serta sumber ilmu pengetahuan yang terbuka bagi siapa saja.

Pada kesempatan ini Tinawati Andra Soni juga menyampaikan selamat kepada Bunda Literasi Kabupaten Serang Tifa Hanifa Hanum Najib yang baru saja dikukuhkan oleh Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah.

“Selamat atas amanah yang telah dipercayakan, semoga dengan kehadiran bunda literasi Kabupaten Serang yang baru dapat memberikan semangat gerakan literasi dan membawa manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya.

Tinawati Andra Soni menuturkan, bunda literasi memiliki peran strategis sebagai motor penggerak dalam menginspirasi, membimbing dan mendorong masyarakat khususnya anak-anak dan generasi muda agar semakin dekat dengan dunia literasi.

“Mari sama-sama kita berkolaborasi, apalagi salah satu program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto adalah mengenai pembangunan bangsa. Literasi adalah salah satu dari itu,” tuturnya.

Sementara, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah mengatakan literasi merupakan fondasi peradaban dan kompetensi dasar bagi setiap individu untuk berkembang.

Membangun budaya literasi bisa memperkaya kosa kata, mengoptimalkan fungsi otak, memperluas wawasan, dan meningkatkan kemampuan interpersonal.

“Kemampuan ini bukan sekedar membaca dan menulis, akan tetapi bagaimana kita dapat menginterpretasikan hal-hal terkait dengan yang ada di luar kita untuk dapat kita gunakan sebagai informasi yang tentu untuk meningkatkan kualitas hidup kita,” ujarnya.

Selanjutnya, Ratu Rachmatuzakiyah menyampaikan untuk menghadapi sejumlah tantangan ke depan, pihaknya telah merancang langkah strategis untuk mengakselerasi pembangunan budaya literasi.

Salah satunya membangun sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur penunjangnya.

“Pertama penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan, kemudian yang kedua yaitu pembangunan infrastruktur modern dan terintegrasi sebagai wujud komitmen jangka panjang,” pungkasnya.

Read More

Pemerintah Bakal Gelontorkan 28 Triliun Untuk Bangun Sekolah Rakyat

 

 JAKARTA KONTAK BANTEN  Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menegaskan, Pemerintah Pusat akan menggelontokan sekitar Rp28 triliun, untuk pembangunan sekolah rakyat, di seluruh Indonesia, pada 2026 mendatang.

Anggaran tersebut, lanjut Singgih, akan masuk dalam pos anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Kita mensetujui untuk anggaran stimulus tahun ini (2025) Rp1,1 triliun ya untuk melengkapi. Tahun depan itu totalnya sekitar Rp27 hingga Rp28 triliun untuk sekolah rakyat,” kata Singgih, Rabu 17 September 2025.

Nah Rp23 triliun tadi, untuk sarana dan prasarananya (sekolah rakyat). Pembangunan di setiap kabupaten atau kota itu, sekitar Rp100 miliar untuk pembangunannya,” tambahnya.

Singgih memastikan, Kementerian PUPR akan membangun sekolah rakyat, sesuai dengan kebutuhan daerah. “Itu nanti yang menganggarkan adalah Kementerian PU.
Nanti kan ditawarkan kota atau kabupaten. Mau bagaimana? Mau buat sekolah rakyat atau tidak. Kalau memang belum membutuhkan itu enggak masalah,” ujarnya.

Tapi kalau membutuhkan mereka harus menyediakan lahan sekitar 5-7 hektare. (Kalau untuk di Tangsel) Nanti Pak Wali Kota menyampaikan, akan menggunakan tanah tukar guling atau bagaimana. Nanti Pak Wali Kota yang paham,” imbuh Singgih.

Politisi Partai Golkar itu juga menyebut, program milik Presiden Prabowo Subianto tersebut, sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan.

“Karena, memang dari Pemerintah Presiden Prabowo (yang) berkeinginan untuk memutus rantai pemiskinan. Salah satunya untuk menyekolahkan, dan mensejahterakan masyarakat yang desil 1 dan 2, untuk memberikan pendidikan yang layak,” jelas Singgih.

Dalam kunjungan kerja spesifik di Sekolah Rakyat 33 Kota Tangsel itu, Singgih berharap, dengan pendidikan yang layak, terutama bagi siswa miskin ekstrem, sekolah rakyat menjadi salah satu jalan untuk mengantisipasi hal tersebut.

“Harapan kita nanti, apa yang menjadi tujuan pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan dengan meningkatkan pendidikan masyarakat yang miskin ekstrem tadi, bisa berjalan dengan baik,” ungkap Singgih.

Selain memberikan pendidikan, sambungnya, sekolah rakyat juga berfungsi untuk mendisiplinkan, serta mendorong perilaku yang sehat.

Read More

APBD Tangerang Selatan 2026 Diperkirakan Tembus Rp 5 Triliun

 

Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie

 TANGSEL KONTAK BANTEN  Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie menyebutkan draft APBD 2026 tembus kisaran Rp 5 triliun. Rancangan peraturan daerah tersebut telah disodorkan ke lembaga legislatif setempat untuk diparipurnakan.

“Kurang lebih 5 triliun di murni ya, nanti di perubahan kan ada lagi tambahan,” sebutnya menjawab pertanyaan kabar6.com di gedung DPRD Kota Tangsel, Kamis (18/9/2025).

Benyamin mengatakan drat rancangan APBD 2026 totalnya sebanyak Rp 4,6 triliun. Belum termasuk dana alokasi khusus yang biasanya masuk di akhir tahun anggaran berjalan.

Menurutnya, kalau sekarang sektor bidang kesehatan sudah tidak lagi dapat porsi lebih. Termasuk sektor pendidikan.

“Kemudian juga pendidikan sudah standarnya sudah 20 persen udah lewat 21 persen,” kata Benyamin.

Harapan dari DPRD Kota Tangsel, lanjutnya, sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur masih mendapat perhatian khusus. Tersebar di belanja operasional, belanja barang-barang dan jasa.

“Jadi kita masih akan, spesifiknya penekanannya terhadap masalah banjir, transformasi umum, kemudian yang pendidikan, kesehatan, beasiswa, masih akan kita prioritaskan,” jelas Benyamin.

Berkaitan dengan efisiensi anggaran, tegas Benyamin, masih berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Artinya dalam rincian dokumen penggunaan anggaran tidak ada lagi seremonial acara.

“Kecuali ada perubahan terhadap perpres itu,” tegas kepala daerah empat periode tersebut

Read More

Sambut Mahasiswa Baru Program Beasiswa, UT Serang Kenalkan Pelatihan Keterampilan Belajar

 

TANGERANG KONTAK BANTEN  - Universitas Terbuka (UT) Serang menyelenggarakan kegiatan Orientasi Studi Mahasiswa Baru (OSMB) dan Pelatihan Keterampilan Belajar Jarak Jauh (PKBJJ) bagi 95 mahasiswa penerima beasiswa program sarjana Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Blandongan, Kantor Wali Kota Tangerang Selata itu dihadiri Asisten Daerah (ASDA) I Bidang Pemerintahan Kota Tangerang Selatan H. Chaerudin, Bunda PAUD Kota Hj. Tini Indrayanthi, serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan Deden Deni bersama jajaran.

Program beasiswa tersebut terbagi dalam dua skema, yakni 71 mahasiswa lulusan SMA yang dibiayai penuh oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan serta 24 mahasiswa lainnya yang memperoleh bantuan biaya kuliah untuk penyetaraan program sarjana PGPAUD.

ASDA I Kota Tangerang Selatan H. Chaerudin dalam sambutannya mengatakan program beasiswa tersebut merupakan wujud nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya pada sektor PAUD.

“Beasiswa ini menjadi langkah menyiapkan tenaga pendidik PAUD yang kompeten dan profesional, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menetapkan kualifikasi minimal guru adalah sarjana atau Diploma IV,” katanya.

Sementara itu, Bunda PAUD Kota Tangerang Selatan Hj. Tini Indrayanthi menegaskan profesi guru PAUD adalah profesi mulia yang membutuhkan kompetensi memadai.

“Guru PAUD harus memiliki bekal ilmu, wawasan, dan keterampilan profesional agar dapat mendampingi tumbuh kembang anak dengan baik,” ujarnya.

Direktur UT Serang, Dr. Teguh Prakoso, S.Pd., M.Hum menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada UT Serang dalam penyelenggaraan program beasiswa tersebut.

“Kegiatan OSMB dan PKBJJ yang biasanya dilaksanakan dua hari, kami desain khusus dalam satu hari untuk mahasiswa penerima beasiswa. Harapannya para mahasiswa dapat menumbuhkan semangat belajar sebagai wujud syukur atas kesempatan yang diperoleh,” kata Teguh.

Melalui OSMB dan PKBJJ, mahasiswa baru dibekali materi tentang sistem pembelajaran di UT, strategi belajar mandiri, serta pemanfaatan layanan online untuk mendukung proses perkuliahan.

Read More

KPK dorong perpres atur larangan rangkap jabatan

 

 

JAKARTA KONTAK BANTEN  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong adanya peraturan presiden yang mengatur larangan rangkap jabatan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, komisaris BUMN/swasta, atau pimpinan organisasi yang didanai APBN/APBD.

"Mendorong lahirnya peraturan presiden atau peraturan pemerintah yang secara jelas mengatur definisi, ruang lingkup, daftar larangan jabatan, serta sanksi terkait konflik kepentingan dan rangkap jabatan," ujar Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Selain itu, Aminudin mengatakan KPK mendorong adanya sinkronisasi atau harmonisasi antara regulasi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta aturan lain yang terkait.

"Ketiga, mengusulkan reformasi remunerasi pejabat publik melalui sistem gaji tunggal yang menghapuskan peluang penghasilan ganda akibat rangkap jabatan," katanya.

Keempat, mendorong pembentukan Komite Remunerasi Independen di BUMN atau lembaga publik untuk menjaga transparansi dan perbaikan skema pensiun.

"Kelima, penyusunan standar operasional prosedur investigasi konflik kepentingan sesuai standar The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk dijalankan secara konsisten oleh Inspektorat maupun Satuan Pengawasan Internal (SPI) BUMN," ujarnya.

Aminudin menjelaskan lima poin tersebut merupakan rekomendasi kebijakan dari KPK kepada pemerintah setelah melakukan kajian rangkap jabatan terhadap integritas dan tata kelola lembaga publik di Indonesia yang telah dilakukan sejak Juni-Desember 2025.

"Rata-rata kasus korupsi berawal dari benturan kepentingan, sehingga kajian ini sangat penting untuk mencegah risiko tersebut. Kami berharap kajian ini menjadi landasan reformasi tata kelola publik yang lebih kuat," katanya.

Terlebih, kata dia, putusan MK semakin menegaskan urgensi pembenahan. Data yang dikumpulkan KPK bersama Ombudsman RI pada tahun 2020 menunjukkan bahwa dari 397 komisaris BUMN dan 167 komisaris anak perusahaan yang terindikasi merangkap jabatan, hampir setengahnya atau 49 persen tidak sesuai dengan kompetensi teknis.

Sementara 32 persen dari mereka berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang menunjukkan lemahnya pengawasan, rendahnya profesionalitas, dan risiko rangkap pendapatan yang mencederai rasa keadilan publik.

Adapun putusan MK mengenai wakil menteri dilarang rangkap jabatan diputuskan pada 28 Agustus 2025.

Dengan putusan itu, Pasal 23 UU Kementerian Negara kini menjadi berbunyi: "Menteri dan wakil menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD."

Read More

Banten nyatakan siap jadi tuan rumah HPN 2026

 

Gubernur Banten Andra Soni bersama Ketua Umum PWI Pusat yang juga Direktur Utama LKBN ANTARA, Akhmad Munir dan pengurus PWI Pusat dan Provinsi Banten di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Kamis (18/9/2025)

 BANTEN KONTAK BANTEN  Gubernur Banten Andra Soni menyatakan kesiapannya sebagai tuan rumah peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, sekaligus menekankan pentingnya peran pers dalam mendukung pembangunan daerah.

“Alhamdulillah, Provinsi Banten mendapatkan kehormatan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Hari Pers Nasional yang akan berlangsung pada Februari 2026. Semoga nanti Banten bisa melaksanakannya dengan baik,” kata Andra Soni di Serang, Kamis.

Ia menyambut baik konsolidasi kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat yang dinilainya memudahkan koordinasi.

“Sekarang wartawan bisa jadi satu, sehingga kita bisa diskusi bareng-bareng menjalankan tugas kita masing-masing,” ujarnya.

Ketua Umum PWI Pusat yang juga Direktur Utama LKBN ANTARA, Akhmad Munir menegaskan bahwa penetapan Banten sebagai tuan rumah HPN 2026, membawa misi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

“Mudah-mudahan sinergi antara PWI Pusat, PWI Banten dengan Pemerintah Provinsi Banten berjalan harmonis, lancar untuk saling berkolaborasi menggerakkan ekonomi pembangunan di Banten,” katanya.

Munir menjelaskan tema HPN 2026 akan memadukan kepentingan nasional dengan karakter khas Banten.

“Banten ini banyak peninggalan tradisi dari sejarah yang sangat kuat. Yang kedua, agamis, karena masyarakatnya terkenal religius, dan yang ketiga, Banten ini pusat pergerakan kebangsaan. Kami berusaha memadukan tema itu agar harmoni dalam menggerakkan ekonomi Banten sejalan dengan program pemerintah pusat,” katanya.

Ia menegaskan peringatan HPN tidak hanya sekadar acara seremonial, melainkan sarana mengangkat potensi lokal sekaligus memperkuat kontribusi pers dalam pembangunan.

“Kami tentu sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak, dan mudah-mudahan kolaborasi ini membawa manfaat bagi Banten maupun secara nasional,” ujar Munir.

Read More

PB Mathla’ul Anwar Gelar Sejumlah Kegiatan Jelang Muktamar XXI Tahun 2026

 

 

 KOTA SERANG  KONTAK BANTEN  Pengurus Besar (PB) Mathla’ul Anwar (MA) pada 11-14 April 2026 akan menggelar Muktamar XXI MA yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Kegiatan itu juga nantinya dibarengi dengan Musyawarah Nasional (Munas) Muslimat MA.

Meski event tersebut masih tujuh bulan lagi, Panitia Muktamar XXI MA menggelar sejumlah rangkaian kegiatan.

Seperti disampaikan Ketua Panitia Muktamar Asep Rohmatullah. Pihaknya akan menggelar sejumlah rangkaian kegiatan dengan tema Road to Muktamar.

“Hari ini bagian dari Road to Muktamar. Pertama kita launching logo. Ke depan kita juga akan menggelar diskusi, Kita juga menyiapkan seribu da’i MA. Kita juga akan rilis hasil riset yang dilakukan oleh MA,” kata Asep usai konferensi pers di DPRD Banten, Rabu (17/9/2025).

Asep mengungkapkan, dalam pembukaan Muktamar XXI MA, rencananya akan dibuka oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Sedangkan untuk peserta yang direncanakan akan mengikuti kegiatan ini sebanyak 47 ribu.

“Peserta itu merupakan kader MA di seluruh Indonesia. Kita undang kader yang paling dekat kayak dari Jakarta, Lampung. dan Jawa Barat. Tapi tetap semua kader yang tersebar di Indonesia kita akan undang,” ucapnya.

Terkait pendaftaran bursa calon Ketua Umum PB MA, Asep mengungkapkan, hal itu akan dibuka pada awal tahun 2026.

“Dibuka di awal tahun 2026. Sekaligus nanti kita akan uji publik untuk (para) calon (Ketua Umum) PB MA,” ujarnya.

Read More

Praktik Ijon Jadi Pemicu Korupsi di Proyek Pemerintah,

 

 

 Praktik ijon proyek di eksekutif dan legislatif harus dicegah dari awal sejak perencanaan hingga pelaksanaannya. Praktik itu biasanya terjadi di awal tahun anggaran. Sebab, di situ pekerjaan proyek akan dimulai dengan pengondisian terhadap rekanan. Hal tersebut disampaikan pemerhati hukum dan kebijakan publik di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Agung Adisetiyono. Menurutnya, tindak pidana korupsi pada proyek pemerintah daerah bermula dari ijon proyek.

”Hal itu membuat lelang proyek hanya formalitas, karena siapa yang mengerjakan proyek yang dilelang sebenarnya sudah ditentukan saat awal perencanaan. Praktik ini hampir terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air. Dibuktikan dari beberapa perkara yang disidangkan di lembaga peradilan,” katanya, Sabtu (12/9). Agung melanjutkan, di kalangan wakil rakyat, modus yang dilakukan hampir sama, yaitu bagaimana anggota DPRD mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dalam proses persetujuan APBD maupun penentuan para pemenang lelang proyek pekerjaan.

Lebih parahnya lagi, menggunakan dana aspirasi itu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Praktik fee 10-15 persen dipungut dari pihak rekanan sudah kerap terdengar. ”Praktik ini paling marak terdengar di proyek penunjukan langsung atau yang nilainya di bawah Rp200 juta. Di situ tetap juga mainan fee itu terjadi,” ujarnya. Selama ini, tambahnya, praktik itu belum pernah disentuh aparat penegak hukum di Kotim. Dia mengingatkan DPRD sebagai representasi aspirasi masyarakat, seharusnya menjalankan tugasnya dalam mengawasi dan memastikan jalannya pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah agar sesuai dengan ketentuan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

”Harusnya jangan ikut bermain dan kami dorong DPRD Kotim bisa begitu, sehingga pembangunan yang sehat itu tercipta. Tapi, kalau sudah eksekutif bermain, ditambah lagi legislatifnya ikut cawe-cawe, maka di situlah praktik korupsi itu akan merajalela,” tegasnya. Catatan Radar Sampit, praktik mafia dalam pengelolaan anggaran pembangunan dan belanja daerah (APBD) Kotim disinyalir masih terjadi. Akibatnya, terjadi kebocoran dalam APBD Kotim yang berimbas pada tak maksimalnya pembangunan. Praktik mafia anggaran yang masih bergentayangan itu sulit diungkap.

Ketua DPRD Kotim periode 2010-2020 Jhon Krisli pernah mengatakan, anggaran dalam APBD Kotim banyak bocor. Anggaran besar yang dialokasikan untuk pembangunan, tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan yang bersentuhan langsung pada rakyat. Hal itu disebabkan masih adanya praktik pemberian fee proyek.

Jhon mencontohkan, untuk pembangunan proyek fisik senilai Rp500 miliar, realisasi hanya berkisar Rp300 miliar, karena banyak potongan dengan berbagai dalih. Praktik semacam itu masih sulit dibuktikan, terutama di daerah. Misalnya, fee proyek pejabat 10 persen, pajak 12 persen, dan keuntungan kontraktor yang bisa mencapai 20 persen, sehingga total uang yang tidak tepat sasaran itu berkisar 42 persen.

”Jadi, wajar saja hampir separuh anggaran itu hilang begitu saja,” katanya. Banyaknya anggaran yang terbuang, bisa dilihat melalui perbandingan proyek jalan yang dilakukan swasta, yakni perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan Rp200 juta, yang bisa membuat jalan hingga satu kilometer. Apabila proyek itu dikerjakan pemerintah, anggaran untuk membangun jalan dengan panjang yang sama, bisa menghabiskan Rp1 miliar.

”Padahal, kalau dibanding kualitas jalannya bisa bagus milik swasta itu. Ini saya anggap kebocoran anggaran itu tadi. Nilai proyek yang seharusnya Rp500 miliar, hanya menjadi Rp300 miliar saja realisasinya. Ke depannya bagaimana hal ini kita minimalisir dan maksimalkan anggaran untuk membiayai pembangunan,” katanya. Menurut Jhon, pola pengelolaan anggaran yang dilakukan selama ini membuat lamban pembangunan dan menguras anggaran. Untuk mengefektifkan dan efisiensi anggaran, bisa diselesaikan melalui pembangunan fisik dengan sistem swakelola, misalnya melalui pengadaan alat berat yang ditempatkan di setiap kecamatan. 

 

Bachtiar A Ketua Lintas Mahasiswa Jakarta

Read More

Kasus Dugaan Korupsi di Jamkrida Banten Naik Tahap Penyidikan

 

 

BANTEN KONTAK BANTEN   Polda Banten telah menaikan status kasus dugaan korupsi di PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) Banten ke tahap penyidikan.

Seorang sumber internal di Polda Banten yang enggan disebutkan namanya, mengatakan proses penyidikan sudah dimulai sejak bulan Agustus 2025 lalu. Namun hingga kini belum dilakukan penetapan tersangka.

“Jamkrida sudah naik sidik dan belum penetapan tersangka,” ujar sumber tersebut kepada BantenNews.co.id.

Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Hariyanto membenarkan perihal status penyidikan dugaan rasuah di salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Banten tersebut. Namun, Didik belum dapat memerinci perkembangan perkara lantaran proses masih ditangani penyidik.

“Kita tunggu hasilnya ya. Nanti akan disampaikan oleh penyidik,” ujar Didik saat dihubungi lewat pesan WhatsApp, Kamis (18/9/2025).

Sebelumnya, Peristiwa dugaan korupsi di PT Jamkrida diduga terjadi sekitar tahun 2014 silam. Berdasarkan informasi yang diperoleh, diduga ada jaminan kredit yang menyalahi aturan sehingga berpotensi menimbulkan kerigian negara. Penyelidikan tersebut kabarnya sudah dimulai sejak akhir 2024.

Penyelidikan bermula ketika penyelidik mendapat informasi dugaan window dressing atau upaya manipulasi laporan keuangan. Beberapa pihak Jamkrida kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.

Laporan keuangan yang diduga dimanipulasi melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Selain itu, jaminan kredit juga diduga diberikan ke luar Provinsi Banten seperti Lampung dan Jakarta padahal katanya jaminan kredit hanya diperbolehkan di wilayah Banten saja.

“Berkaitan dengan kredit (kasus di Jamkrida Banten-red), Inspektorat informasinya juga sudah turun,” kata seorang sumber di Polda Banten.

Read More

Plt Kepala Dinas Pendidikan Banten Sesuai Arahan Gubernur Banten Program Sekolah Gratis Tahap ke-2 Segera Rampung

 

 BANTEN KONTAK BANTEN  Gubernur Banten Andra Soni memastikan Program Sekolah Gratis untuk tahap kedua akan rampung di akhir September 2025 ini.

Penyaluranya akan dipercepat menunggu proses administrasi yang sedang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah ke Dapodik atau Data Pokok Pendidikan.

Agar program ini berjalan dengan lancar dan cepat, pihak sekolah harus mempercepat input data di Dapodik tersebut.

Proses administrasi di Dapodik dilakukan agar tidak ada data ganda dalam Program Sekolah Gratis yang digagas Pemprov Banten.

“Jika sekolah ingin mempercepat proses administrasi Program Sekolah Gratis, sekolah harus mempercepat proses input data ke Dapodik,” kata Andra Soni di SMK PGRI 3 Kota Serang, Jl Sayabulu, Kaujon, Kota Serang, Senin (15/9/2025).

Saat menyampaikan Rekening Koran Sekolah Program Sekolah Gratis, Andra berkesempatan menjadi pembina upacara di hadapan para siswa SMK PGRI 3 Kota Serang.

Gubernur juga mengatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis di Banten berjalan dengan lancar.

Gubernur menyerahkan secara simbolis rekening koran untuk SMK PGRI 3 dalam Program Sekolah Gratis. Perwakilan siswa menerima buku tabungan sekolah gratis.

“Pertama kali sebagai pembina upacara sejak saya sekolah,” kata Andra yang mengaku senang bisa kembali menjadi pembina upacara di sekolah.

Andra memuji kekompakan para siswa khususnya ke Palang Merah Remaja (PMR) yang sigap menolong siswa lain yang sakit saat upacara berlangsung.

Hal itu menjadikan dirinya optimis bahwa Provinsi Banten akan menjadi wilayah maju dengan anak-anak yang unggul.

“Semangat belajar, hormati guru, dan sayangi teman, ke depan Pemprov Banten dapat memfasilitasi pendidikan anak-anak sekalian,” ungkapnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Lukman memaparkan bahwa jumlah siswa penerima Program Sekolah Gratis Sekolah Swasta pada tahap pertama sebanyak 49.790 siswa. Terdiri dari 9.124 siswa SMA, 38.707 siswa SMK, dan 1.959 siswa SKh.

Dirinya berharap para siswa peserta Program Sekolah Gratis Sekolah Swasta segera masuk dalam Dapodik untuk dilakukan validasi dan verifikasi agar tidak muncul data ganda sehingga pada akhir September 2025 tahap kedua program ini sudah tersalur.

Lukman mengatakan, total peserta Program Sekolah Gratis Sekolah Swasta mencapai 65.770 siswa. Terdiri dari 12.125 siswa SMA, 50.159 siswa SMK, dan 2.669 siswa SKh.

“Dengan adanya Program Sekolah Gratis, sekolah swasta bisa meningkatkan mutu dan kualitas prasarana,” ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Sekolah SMK PGRI 3 Kota Serang Achmad mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Banten dan bersyukur bahwa Gubernur Banten Andra Soni menjadi pembina upacara.

Khusus peserta Program Sekolah Gratis di SMK PGRI 3 Kota Serang sendiri sebanyak 432 siswa. Pihak sekolah tidak memungut sepeserpun dan berharap program ini berlanjut hingga siswa lulus.

“Alhamdulillah semuanya sudah terakomodir,” ungkapnya.

Di samping itu, Program Makan Bergizi Gratis juga berjalan dengan lancar di sekolah. Tidak ada masalah yang muncul dan siswa mendapatkan manfaat dari program tersebut.

“Hingga hari kemarin tidak ada masalah,” ungkapnya.

Read More

Menuju 100 Tahun Gontor, Laznas PPPA Daarul Qur’an Ikut Sukseskan Ajang Kejuaraan Silat Internasional

 

Laznas PPPA Daarul Qur’an Ikut Sukseskan Ajang Kejuaraan Silat Internasional Indomilk Indoor Stadium, Kabupaten Tangerang.(Foto/Dok PPPA Daarul Qur’an)

 

TANGERANG KONTAK BANTEN  Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor menggelar International Moslem Pencak Silat Championship (IMPSC) atau Kejuaraan Silat Internasional pada 16–19 September 2025 di Indomilk Indoor Stadium, Kabupaten Tangerang, Banten. Ajang bergengsi ini merupakan rangkaian peringatan satu abad Pondok Modern Darussalam Gontor.

Dalam pelaksanaannya, Laznas PPPA Daarul Qur’an turut berpartisipasi dengan menghadirkan layanan ambulans yang siaga memberikan bantuan kesehatan bagi peserta. Selain itu, tim Kampung Bersih (Kasih) juga diterjunkan untuk menjaga kebersihan area acara.

Ketua Panitia Pelaksana IMPSC sekaligus Pimpinan Daarul Qur’an, KH. Ahmad Jamil, Ph.D., menyampaikan bahwa dukungan lembaganya merupakan bentuk komitmen dalam menyiapkan generasi Indonesia yang kuat, tangguh, dan berkarakter.

“Alhamdulillah, kami hadir selama empat hari untuk mendukung penuh acara yang insyaAllah penuh keberkahan ini. Semoga kehadiran kami dapat berkontribusi bersama Pondok Modern Darussalam Gontor dalam membangun generasi emas Indonesia,” ujarnya.

Kejuaraan ini diikuti oleh 3.500 peserta dari dalam dan luar negeri, serta menggandeng berbagai pihak, termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI, Kementerian Agama RI, Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), hingga Persekutuan Pencak Silat Antarabangsa (Persilat). Perguruan silat nasional seperti Tapak Suci, Merpati Putih, hingga Silat TNI juga ikut ambil bagian.

“Pencak silat tidak bisa dipisahkan dari pesantren. Ini satu kesatuan. Karena itu pencak silat kita pilih sebagai syiar 100 tahun Gontor. Insya Allah ini akan menjadi ajang silaturahmi antara lembaga-lembaga Islam Indonesia dan luar negeri,” tutur Ahmad Jamil.

Sejumlah tokoh nasional hadir dalam kesempatan tersebut, di antaranya Staf Ahli Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga Kemendikdasmen RI, Prof. Dr. H. Biyanto, M.Ag.; Wakil Ketua MPR RI, Ustadz Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid, M.A.; Bupati Tangerang, Drs. Moch. Maesyal Rasyid, M.Si.; Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, KH. Hasan Abdullah Sahal; serta Ketua Panitia Peringatan 100 Tahun Gontor, Prof. Dr. K.H. Husnan Bey Fanani, M.A.

Prof. Dr. H. Biyanto menekankan pentingnya agenda ini dalam menanamkan karakter bangsa. “Kita ingin menanamkan bahwa semua peserta adalah juara. Yang menang maupun kalah, semuanya pemenang. Ini adalah pendidikan karakter yang sangat penting bagi generasi kita,” ucapnya.

Sementara itu, KH. Hasan Abdullah Sahal mengingatkan bahwa pencak silat dan Gontor memiliki sejarah panjang yang berjalan beriringan. “Berdirinya pencak silat bersamaan dengan berdirinya Gontor. Maka jadilah inspirator. Anak-anak dan semua yang hadir di sini harus menjadi inspirator pencak silat,” pesannya.

Tak hanya mendukung jalannya acara, Laznas PPPA Daarul Qur’an juga membuka gerai Ziswaf (zakat, infak, sedekah, dan wakaf). Para tamu dan peserta bisa menyalurkan donasi terbaiknya, mulai dari program beasiswa penghafal Qur’an hingga kepedulian untuk Palestina.

Direktur Utama Laznas PPPA Daarul Qur’an, Dwi Kartika Ningsih, mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam berzakat dan berdonasi. “Alhamdulillah, kami bisa hadir memberikan literasi tentang Ziswaf kepada para tamu dan peserta. Mereka sangat antusias, khususnya dalam memberikan kepedulian kepada rakyat Palestina. Semoga ini menambah keberkahan bagi acara yang sangat khidmat ini,” tuturnya.

Read More

Demo IMM Minta Tunjangan Rumah DPRD Dibatalkan

 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda 1) Kota Tangerang, Deni Koswara saat Menemui Masa Aksi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Tangerang.

KOTA TANGERANG  KONTAK BANTEN  Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Tangerang menggelar aksi simpatik didepan gedung Puspemkot Tangerang menuntut Perwal 14 Tahun 2025 terkait Tunjangan Rumah DPRD untuk segera dibatalkan.

“IMM Kota Tangerang menilai langkah Wali Kota Tangerang merupakan sinyal positif, namun tidak boleh berhenti pada pernyataan semata, publik membutuhkan bukti nyata bukan sekedar janji,” Tegas Ketua PC IMM Kota Tangerang, Aufa Fadlurahman, Senin (15/09/2025).

Aufa menambahkan bahwa pencabutan Perwal 14 Tahun 2025 harus dilakukan sesegera mungkin agar masyarakat tidak hanya diberikan retorika belaka.

“Segera cabut Perwal 14 Tahun 2025, Kebijakan Publik Tidak Boleh Main-main dengan uang Rakyat,” Tegasnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda 1) Kota Tangerang, Deni Koswara mengatakan bahwa saat aksi berlangsung Wali Kota Tangerang belum bisa diganggu dan mempersilahkan untuk menemui dirumah Wali Kota Tangerang.

Yang terhormat Adek-adek IMM Kota Tangerang, Alhamdulillah hari ini sudah datang ke pemerintah Kota Tangerang, Kaitan pertama, Pak Wali mungkin hari ini belum bisa diganggu, kalau toh Adek-adek mau ketemu Bapak silahkan nanti Dirumah,” Ungkap Deni Koswara, Senin (15/09/2025).

Kaitan dengan tuntutan mahasiswa yang meminta pencabutan Perwal 14 tahun 2025, Deni mengatakan bahwa Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan beberapa langkah dan upaya untuk melakukan koordinasi kajian pencabutan Perwal tersebut.“Kami telah berkoordinasi dengan temen-temen, kami juga telah bersurat kepada sekretariat dewan agar mereka berkordinasi dengan pihak provinsi dan juga departemen karena Perwal itu aturannya dibuat begitu,” Sambung Deni seraya menyerahkan megaphone kepada Kabag Hukum Kota Tangerang, Lia Dahlia.

Read More

Salah Satu Dirut BUMD Ditahan, Bupati Ratu Zakiyah Bakal Evaluasi BUMD

 

 

KAB SERANG KONTAK BANTEN  Direktur Utama PT Serang Berkah Mandiri Isbandi Ardawinata ditahan oleh kejaksaan dan ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan penyelewengan yang merugikan perusahaan sebesar Rp2,3 miliar.

Hal itupun ditanggapi oleh Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah. Ia telah meminta agar Sekda Pemkab Serang Zaldi Dhuhanan segera melakukan rapat untuk membahas nasib dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Serang.Saya perintahkan pak Sekda dan OPD terkait untuk segera melakukan rapat, sehingga hasilnya bisa digunakan untuk kami memutuskan langkah ke depan, apakah dinonaktifkan, atau sanksi lainnya,” ujarnya.

Zakiyah mengaku merasa perihatin atas kasus yang menjerat Dirut PT SBM yang sudah turut merugikan perusahaan sekaligus Pemkab Serang karena tindakan yang sudah ia lakukan.

Ia pun mendorog agar adanya evaluasi besar-besaran terhadap PT SBM maupun BUMD lainnya yang ada di Kabupaten Serang untuk mengantisipasi agar tidak ada hal-hal yang dilakukan yang merugikan keuangan daerah.

“Kami akan mengevaluasi kinerja seluruh BUMD, agar bisa meminimalisir potensi kerugian,” ujarnya.

Zakiyah mengaku masoh akan melakukan kajian terkait apakah akan memberikan bantuan hukum terhadap Dirut PT SBM ataukah tidak

Read More

Daftar Pejabat Kabinet Merah Putih (KMP ) yang Dilantik Prabowo di Rabu Pahing

 

Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 17 September 2025

 

JAKARTA KONTAK BANTEN  Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih untuk ketiga kalinya pada periode pemerintahannya.  Dalam upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 17 September 2025, Kepala Negara melakukan reshuffle melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 96B dan 97B Tahun 2025, serta Keppres Nomor 152/TPA Tahun 2025.

Keppres tersebut mengatur pemberhentian sejumlah pejabat tinggi negara, mulai dari menteri, wakil menteri, kepala lembaga, hingga staf kepresidenan, sekaligus mengangkat nama-nama baru untuk menempati posisi strategis di pemerintahan.

Dalam Keppres No. 96B, Presiden Prabowo memberhentikan dengan hormat antara lain, Erick Tohir dari jabatan Menteri BUMN, Sulaiman Umar dari jabatan Wakil Menteri Kehutanan, Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO), dan Anto M. Putranto dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan. 

Dalam bagian kedua Keppres No. 97B, Presiden mengangkat sejumlah pejabat baru, antara lain:

1. Jamari Caniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

2. Erick Tohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.

3. Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

4. Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan.

5. Faridah Faricha sebagai Wakil Menteri Koperasi.

Sementara itu, dalam lingkup lembaga dan staf kepresidenan, turut dilantik melalui Keppres Nomor 152/TPA: 

1. Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

2. Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

3. Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian.

4. Nani S. Deyang dan Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.5. Sara Sadiqah sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Read More

Siswa SD di Serang sambut antusias layar digital pintar dari Presiden Prabowo

 

 

JAKARTA KONTAK BANTEN   Pelajar SDN Panunggalan 2, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Banten, menyambut antusias kedatangan alat bantu belajar layar digital pintar yang dikirim Presiden Prabowo Subianto.

Sekretariat Kabinet (Setkab) di Jakarta, Rabu, menginformasikan bahwa perangkat digital bernama Interactive Flat Panel (IFP) berfungsi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar siswa.

"Guru dan murid-murid sekolah bahkan menyambut langsung kedatangan smart board itu di halaman sekolah," demikian petikan keterangan Tim Setkab.

Momen ini diunggah melalui tayangan video yang diunggah akun media sosial TikTok @bad.human.

“Udahlah MBG ga pure gratis karena pakai uang pajak, sekarang ngasih-ngasih TV besar gratis buat sekolah. Duh, duit pajak rakyat lagi aja yang kena. Ya bagus dong, uang rakyat kembali ke rakyat, daripada dikorupsi. Stay spread love everyone, just support the good things behind," demikian petikan narasi dari tayangan itu.

Dalam video itu pun terlihat saat smart board akhirnya dipasang di kelas dan digunakan para siswa kelas 5 untuk mata pelajaran matematika. Para siswa di kelas tampak dengan gembira mengikuti pelajaran dengan papan digital tersebut.

Ribuan netizen turut memberikan komentar positif di kolom komentar video itu. Mereka mendukung pengadaan IFP ke sekolah-sekolah.

“Ini penunjang pembelajaran loh? Era sekarang jangan stuck di situ ga mau belajar digitalisasi dengan alibi buang2 anggaran, pdhl barang nyata dan bermanfaat,” tulis akun @Diaaaa.

“Presiden kita keren, transparansi pajak,” ujar netizen lainnya.

Selain itu akun TikTok @theelvensocial juga membagikan keseruan interaksi siswa-siswi dan guru di ruang kelas saat proses belajar mengajar berlangsung. Siswa begitu antusias di kelas dengan hadirnya teknologi yang mendukung pembelajaran.

“Terima kasih atas pemberian smart tv-nya Pak Prabowo,” tulis akun tersebut.

Baca juga: Pemprov Banten targetkan Sekolah Gratis tahap II rampung bulan ini

Unggahan itu juga dibanjiri komentar netizen. “Jujur anak sekolah jaman sekarang sudah dipermudah oleh Pak Presiden, tinggal kalian rajin saja, beda sama kita anak 90-an,” kata akun @rudywiradilaga.

Ada juga netizen yang iri karena sudah lulus sekolah, sehingga tidak bisa menikmati belajar di sekolah dengan fasilitas smart board hingga Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Makin iri udah lulus, kemarin MBG sekarang smart TV,” ucap akun @yanhoong.

Menurut keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, IFP yang dibagikan pemerintah ini mampu dioperasikan di sekolah yang tidak punya akses internet.

Kemendikasmen memberikan perangkat tambahan agar konten-konten pembelajaran bisa diakses melalui smart board dengan penyimpanan eksternal.

Selain itu Kemendikasmen sudah menyiapkan sistem pelatihan guru yang dibuat berlapis, mulai dari pelatihan langsung, webinar, hingga modul belajar mandiri di platform digital kementerian.

Presiden Prabowo meluncurkan program digitalisasi pendidikan melalui distribusi smart digital screen atau layar pintar ke 330 ribu sekolah di seluruh Indonesia secara bertahap.

Teknologi ini akan menampilkan materi pelajaran terbaik, termasuk animasi, dan menjadi solusi kekurangan guru di berbagai daerah.

Melalui sistem ini pemerintah akan menyeleksi 20–30 guru terbaik per mata pelajaran untuk mengajar dari studio pusat sehingga bisa menjangkau seluruh kelas di Tanah Air.

Layar pintar juga dilengkapi kamera interaktif yang memungkinkan pemantauan langsung dari pusat, termasuk memantau kelas tanpa guru atau yang membutuhkan bantuan tambahan.

Program ini diharapkan meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas akses pendidikan modern, dan memastikan seluruh siswa mendapatkan materi yang sama, baik di kota besar maupun wilayah terpencil.

Read More

9 Siswa Sekolah Rakyat di Tangsel Mundur, DPR RI : Segera Evaluasi

 

 

 TANGSEL KONTAK BANTEN Komisi VIII DPR RI meminta agar dilakukan evaluasi terkait masa adaptasi siswa dalam lingkungan pendidikan, setelah adanya sembilan siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang mengundurkan diri.

“Kalau saya lihat yang harus memang segera dibenahi itu adalah masalah masa untuk adaptasi,” ujar Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko saat berada di Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Tangsel, Rabu (17/9/2025).

Politikus Partai Golkar itu mengatakan bahwa adaptasi menjadi kunci utama yang harus segera dibenahi. Menurutnya, program besutan Presiden Prabowo Subianto itu harus berjalan dengan baik di lapangan.

“Harapan kita nanti ke depan ya nanti ini benar-benar kita harus berjalan dengan baik. Karena memang tadi banyak masalah yang terutama masih kita sorotin dari teman-teman adalah dari 150 siswa kenapa masih ada yang mengundurkan diri,” jelasnya.

Sembilan orang memutuskan mundur itu memiliki alasan yang beragam, mulai dari rasa rindu rumah, belum terbiasa dengan kedisiplinan ketat, hingga kebiasaan lain yang dibawa dari lingkungan sebelumnya.

“Jadi mereka di rumah mungkin biasanya harianya tidak ada yang mengarahkan. Yang diarahkan jam 4 bangun, sholat, terus makan pagi, terus olahraga. Itu kan perlu waktu untuk penyesuaian,” katanya.

Ia juga menyebutkan bahwa kehadiran guru dan tenaga pendidik yang profesional harus terus dievaluasi agar program pendidikan ini benar-benar berhasil dalam membentuk karakter dan meningkatkan kualitas hidup siswa, khususnya dari kelompok masyarakat miskin ekstrem.

“Jadi guru-gurunya memang harus dievaluasi terus supaya nanti apa yang kita harapkan nanti bisa berjalan dengan baik. Tapi intinya sebenarnya ini salah satu untuk memutus rantai kemiskinan,” sebutnya.

Singgih menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan, terutama bagi masyarakat dari kelompok desil 1 dan 2 (kategori termiskin berdasarkan data BPS).

Ia juga mengatakan bahwa dalam rangka mendukung program ini, pemerintah telah menyetujui anggaran stimulus sebesar Rp1,1 triliun tahun ini, dan direncanakan meningkat menjadi sekitar Rp27-28 triliun tahun depan.

“Jadi pemerintah itu kita kemarin mensetujui untuk anggaran stimulus tahun ini Rp 1,1 triliun ya untuk melengkapi. Tahun depan itu totalnya itu 23 plus 4, sekitar 27-28 triliun untuk sekolah rakyat. Nah 23 triliun tadi untuk sarana dan prasarannya. Pembangunan di setiap kabupaten kota itu sekitar 100 miliar untuk pembangunannya. Itu infrastrukturnya, itu fisiknya,” paparnya.

Terkait tantangan ketersediaan lahan di kota-kota padat seperti Tangsel, Singgih mengatakan bahwa setiap daerah memiliki opsi apakah akan membangun sekolah tersebut atau tidak, tergantung pada kebutuhan dan kesiapan lahan.

“Nanti kan ditawarkan, kota/kabupaten. Mau bagaimana, mau buat sekolah rakyat, atau kalau memang belum membutuhkan itu enggak masalah. Tapi kalau membutuhkan mereka harus menyediakan lahan sekitar 5-7 hektare. Nanti itu yang akan dibangun oleh Kementerian Sosial,” pungkasnya

Read More

Wakil Ketua DPRD Banten berharap perkuat sinergitas koordinasi pimpinan daerah

 

Gubernur Banten Andra Soni, Wakil Ketua DPRD Banten Yudi Budi Wibowo beserta jajaran Forkopimda dan juga tokoh masyarakat Banten foto bersama saat pisah sambut Danrem 064/MY di Pendodpo Gubernur Banten, Selasa.

 

BANTEN KONTAK BANTEN   Wakil Ketua DPRD Banten Yudi Budi Wibowo memberikan apresiasi atas dedikasi dan kinerja Brigjen TNI Andrian Susanto selama mengemban tugas sebagai Danrem 064/MY dan berharap Danrem yang baru semakin menguatkan sinergitas dan kolaborasi.

Yudi berharap Danrem 064/MY yang saat ini dijabat oleh Brigjen TNI Edi Saputra, dapat meneruskan sinergitas dan melanjutkan kolaborasi yang sebelumnya sudah terjalin baik. Hal ini guna menjaga stabilitas dan keamanan Provinsi Banten agar terus terjaga dengan baik.

“Terima kasih atas dedikasi Bapak Brigjen Andran Susanto selama mengemban tugas sebagai Danrem 064 Maukana Yusuf, selamat bertugas ditempat baru, dan semoga Danrem yang baru dapat melanjutkan kolaborasi yang sudah terjalin baik sebelumnya” kata Yudi saat menghadiri acara lepas sambut Danrem 064/MY di Pendopo KP3B, di Serang, Selasa.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Yudi Budi Wibowo yang merupakan Politisi Partai Gerindra ini hadir pada acara Lepas Sambut Komandan Korem 064/Maulana Yusuf, bertempat di Pendopo Gubernur Banten, KP3B di Serang..

Lepas Sambut Komandan Korem 064/Maulana Yusuf dari Brigjen TNI Andrian Susanto kepada Brigjen TNI Edi Saputra, dihadiri langsung oleh Gubernur Andra Soni, jajaran forum komunikasi pimpinan daerah beserta tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya Brigjen TNI Andrian Susanto, mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Banten dan seluruh jajaran Forkopimda atas sinergitas yang terjalin selama ia bertugas sebagai Danrem 064/MY.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur dan Forkopimda Banten atas sinergitas selama saya bertugas sebagai Danrem,” katanya.

Sementara Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, Banten saat ini jadi gerbang investasi strategis karena kondisi keamanan, ketertiban dan ketentraman yang berjalan dengan baik. Sumbangan pada terciptanya sektor keamanan wilayah ini karena TNI berkontribusi dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut dengan sangat baik.

Menurutnya, selain meningkatkan investasi, stabilitas daerah yang terjaga juga dapat membantu dalam memacu akselerasi pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah.

“Stabilitas keamanan dapat mendukung program-program pembangunan dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat, mewujudkan Banten yang maju dan sejahtera,” kata Andra Soni.

Kemudian, berkenaan dengan upaya bersama meningkatkan keamanan lingkungan, Pemprov Banten berharap melalui Bintara Pembina Desa (Babinsa) di seluruh wilayah teritorial Korem 064/Maulana Yusuf dapat membantu desa dan kelurahan untuk sosialisasi Siskamling.

Read More

Pemkab Lebak ajukan 3.556 nama calon PPPK paruh waktu

 

ILUTR

 

LEBAK KONTAK BANTEN   Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten mengajukan 3.556 calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu kepada pemerintah pusat guna memberikan legalitas tenaga honorer di daerah itu.

"Kami berharap semua calon PPPK paruh waktu yang diajukan itu diakui legalitas oleh pemerintah pusat," kata Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lebak Iqbaludin dalam keterangan di Lebak, Rabu.

Pemerintah Kabupaten Lebak hingga saat ini terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk pengangkatan legalisasi tenaga honorer menjadi PPPK paruh waktu.

Saat ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah menyetujui legalisasi tenaga honorer menjadi PPPK paruh waktu.

Oleh karena itu, PPPK paruh waktu saat ini sedang mengisi daftar riwayat hidup di akun masing-masing untuk nantinya diajukan untuk nomor induk ke Kantor Regional (Kanreg) III Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bandung, Jawa Barat.

"Kami mengajukan 3.556 orang calon PPPK paruh waktu dan nantinya direalisasikan untuk mendapatkan nomor induk pegawai," katanya.

Saat ini, PPPK paruh waktu atau pegawai non-ASN yang diajukan tersebut, katanya, agar mendapatkan kepastian legalitas dan diakui pemerintah pusat, sehingga tidak lagi menjadi tenaga honorer.

Penempatan mereka sesuai tempat bekerja di organisasi perangkat daerah (OPD) masing- masing, seperti bagian tenaga kesehatan, guru dan tenaga kependidikan, tenaga teknis, pengelola umum operasional, pengelola layanan operasional, penata layanan operasional, serta operator layanan operasional.

Kompensasi mereka yang PPPK paruh waktu itu, mendapatkan gaji sesuai upah yang diterima saat menjadi honorer, sebelumnya atau upah minimum yang berlaku di wilayah instansi bekerja.

"Jika mereka besaran kompensasi gaji yang diterima Rp1,5 juta/bulan maka setelah diangkat PPPK paruh waktu tetap sebesar Rp1,5 juta," katanya.

Seorang calon PPPK paruh waktu yang juga warga Rangkasbitung, Nawawi, mengaku merasa senang dengan adanya pengajuan PPPK paruh waktu, karena telah sekitar delapan tahun menjadi tenaga honorer di Sekertariat Daerah Kabupaten Lebak.

"Kami berharap diangkat menjadi PPPK paruh waktu sehingga memiliki kepastian legalitas dari pemerintah," katanya.

Read More

Presiden Prabowo Rombak Kabinet, Djamari Jadi Menko Polkam, Erick Geser Ke Menpora

 

 

JAKARTA KONTAK BANTEN - Presiden Prabowo Subianto merombak Kabinet Merah Putih. Sejumlah pejabat dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025), berdasarkan Keppres Nomor 96B, 97B, dan 152/TPA Tahun 2025.

Dalam reshuffle kali ini, Prabowo memberhentikan Erick Thohir dari jabatan Menteri BUMN, Sulaiman Umar sebagai Wakil Menteri Kehutanan, Hasan Nasbi dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), serta AM Putranto dari Kepala Staf Presiden (KSP).

 Sebagai gantinya, Presiden menunjuk wajah-wajah baru. Djamari Chaniago dipercaya sebagai Menko Polkam. Erick Thohir digeser jadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Afriansyah Noor dilantik sebagai Wamenaker, Rohmat Marzuki menjadi Wamen Kehutanan, dan Faridah Faricha ditunjuk sebagai Wamen Koperasi.

 Tak hanya itu, Angga Raka Prabowo diangkat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari jadi Kepala KSP, Ahmad Dhafiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Reformasi Kepolisian.

 Lalu, Nanik S. Dayang dan Sony Sanjaya didapuk sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, serta Sara Sadiqah dipercaya memimpin LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

 Usai pembacaan sumpah jabatan yang dipimpin langsung Presiden, para pejabat baru itu kompak mengucapkan janji setia pada UUD 1945 dan berkomitmen menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

 Acara ditutup dengan ucapan selamat dari Prabowo dan tamu undangan.

Read More

Liverpool Vs Athletic Club: The Reds Menang 4-1 di Laga Pertama

 

 

 TANGERANG KONTAK BANTEN Liverpool dalam kondisi terbaik jelang menjamu Atletico Madrid di matchday 1 Liga Champions 2025 di Stadion Anfield, Kamis (18/9/2025) pukul 02.00 WIB. Patut ditunggu apakah The Reds mampu menjaga konsistensinya di ajang kompetisi terbesar di Eropa itu.

Jelang laga melawan Atletico, Liverpool sedang dalam kondisi yang sangat bagus. Empat kemenangan bisa mereka raih dari empat pekan pertama Liga Inggris. Hasil yang membawa anak asuh Arne Slot menempati posisi puncak klasemen EPL.

Atletico di sisi lain sayangnya belum bisa konsisten. Bahkan hasil melawan Villarreal dengan skor 2-0 akhir pekan kemarin menjadi kemenangan pertama Los Rojiblancos musim ini.

Melihat hasil yang mereka raih sejauh ini, Liverpool sangat mungkin menjadikan Atletico korban kelima setelah Bournemouth, Newcastle United, Arsenal, dan Burnley.

Dalam empat kemenangan itu Liverpool total bisa mencetak sembilan gol atau rata-rata 2,3 gol per laga. Sebaliknya, gawang yang dijaga Alisson Becker kebobolan empat gol atau rata-rata satu gol per laga. Dua kemenangan terakhir melawan Arsenal dan Burnley didapat dengan clean sheets yang menandakan ada perbaikan dalam permainan bertahan mereka.

Satu hal menarik adalah semua gol kemenangan Liverpool di empat laga itu tercipta di menit akhir pertandingan, atau setidaknya di 10 menit terakhir waktu normal. Pada pekan pertama melawan Bournemouth saat skor masih imbang 2-2, Federico Chiesa mencetak gol kemenangan di menit 88 dan disusul gol Mohamed Salah di menit 90+4 yang membuat Liverpool menang 4-2.

Kemudian di pekan kedua, Liverpool meraih kemenangan 2-3 di kandang Newcastle. Gol kemenangan tercipta di menit 90+10 lewat anak muda bernama Rio Ngumoha. Sepekan kemudian giliran tendangan bebas Dominik Szoboszlai di menit 83 yang membawa Liverpool menang 1-0 atas Arsenal.

Lalu pada akhir pekan kemarin, eksekusi penalti Mo Salah di menit 90+5 memberikan kemenangan 0-1 di markas Burnley. Kemenangan memang tidak diraih dengan cara mudah, tapi menunjukkan mental bertanding Liverpool.

“Ya, tapi itu menunjukkan mentalitas kami. Tentunya tidak ada yang mau menemukan jalan hanya di 10 menit akhir pertandingan, tapi ini tentang mengulangi pola yang sama, terus berusaha, dan menciptakan peluang,” kata kapten Virgil van Dijk usai laga melawan Burnley.

Sementara itu Atletico tidak memulai LaLiga dengan cara terbaik. Dari empat pekan yang telah dimainkan, anak asuh Diego Simeone baru meraih satu kemenangan, dua imbang, dan satu kekalahan.

Kabar bagusnya adalah secara tren performa mereka terus menanjak. Setelah kalah dari Espanyol 2-1 di pekan pertama, Atletico lantas dua kali bermain imbang melawan Elche dan Deportivo Alaves dengan skor 1-1.

Kemudian di akhir pekan kemarin Atletico merasakan kemenangan perdana di kandang sendiri melawan Villarreal. Dua gol Pablo Barrios dan Nico González memberikan rasa percaya diri jelang laga tandang ke Anfield.

“Kami sangat menantikan pertandingan melawan Liverpool. Liga Champions adalah kompetisi yang sangat penting dan Atletico Madrid harus berjuang di semua kompetisi,” jelas winger Giuliano Simeone yang tak lain merupakan putra dari pelatih Diego Simeone.

Susunan pemain kedua tim di pertandingan ini mungkin tanpa kehadiran dua pemain asal Argentina. Atletico diragukan bisa memainkan Julián Alvarez karena mengalami cedera di laga melawan Villarreal.

Sedangkan Liverpool mungkin tanpa Alexis Mac Allister yang mendapatkan tackle keras di laga melawan Burnley dan digantikan Conor Bradley. Milos Kerkez kemungkinan akan kembali bermain sejak menit awal. Bek asal Hungaria itu diganti Slot di menit 38 melawan Burnley bukan karena cedera, oleh sebab sudah mengantongi satu kartu kuning. (dm)

PERKIRAAN SUSUNAN PEMAIN

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson Becker; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai; Florian Wirtz, Mohamed Salah, Cody Gakpo; Hugo Ekitike
Pelatih: Arne Slot

ATLETICO MADRID (4-4-2): Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Matteo Ruggeri; Koke, Pablo Barrios, Nico González, Giuliano Simeone; Antoine Griezmann, Alexander Sørloth
Pelatih: Diego Simeone

Read More

Dinilai Miliki Peran Strategis, PKS Banten Rangkul Generasi Muda

 

 

KAB SERANG KONTAK BANTEN – Bidang Kepemudaan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Banten terus bergerak aktif memperkuat konsolidasi dengan berbagai elemen pemuda dan mahasiswa di
Banten.

Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen PKS untuk merangkul generasi muda yang dinilai memiliki peran strategis dalam membangun masa depan daerah dan bangsa.

Konsolidasi tersebut melibatkan jaringan pemuda dan mahasiswa lintas
daerah yang selama ini aktif dalam gerakan sosial, pendidikan, dan organisasi kampus. Kehadiran PKS Banten melalui Bidang Kepemudaan diharapkan mampu menghadirkan ruang kolaborasi
yang inklusif, tanpa sekat, serta menumbuhkan energi besar dari persatuan anak muda.

Ketua Bidang Kepemudaan DPW PKS Banten, Dadang Kuswandi mengatakan,
bahwa pemuda Banten harus menjadi motor penggerak perubahan. Apalagi Banten memiliki sejarah panjang perjuangan yang tidak lepas dari peran para ulama, jawara,
dan pemuda.

“Semangat juang inilah yang ingin kami hidupkan kembali di era sekarang, dengan
menghadirkan sinergi anak-anak muda yang berani, visioner, dan siap membangun Banten lebih baik,” ujarnya, Rabu (16/9/2025).

Dadang menjelaskan salah satu fokus utama Bidang Kepemudaan PKS Banten
adalah memperkuat pembinaan generasi muda secara masif, terstruktur, dan sesuai dinamika zaman.

Salah satunya dengan memasifkan perekrutan mahasiswa di berbagai kampus di Banten, baik melalui organisasi gerakan maupun basis-basis strategis di masyarakat.
Sebagai wujud nyata, Bidang Kepemudaan juga menyiapkan program-program pengembangan kapasitas pemuda, mulai dari pelatihan kepemimpinan, penguatan literasi digital, hingga pemberdayaan ekonomi kreatif.

Dengan cara ini, potensi besar generasi muda Banten dapat dioptimalkan tidak hanya dalam ranah politik, tetapi juga pada sektor-sektor pembangunan yang
lebih luas.

“Bagi PKS Banten, pemuda adalah harapan dan masa depan. Karena itu, kami berkomitmen untuk terus menjadi motor penggerak, membuka ruang kolaborasi, serta menyiapkan pemimpinpemimpin muda Banten yang siap menorehkan sejarah baru, bukan hanya untuk Banten, tetapi
juga bagi Indonesia,” pungkasnya.

Read More

Oktober 2025, Prabowo Luncurkan KUR Perumahan Untuk UMKM & Rakyat

 

JAKARTA  KONTAK BANTEN  Menteri Perumahan Kawasan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan diluncurkan pertengahan Oktober 2025 di Surabaya, Jawa Timur. Presiden Prabowo  Subianto dijadwalkan akan hadir dalam acara tersebut.

"Program KUR Perumahan ini pertama kali ada dalam sejarah Indonesia. Ini bukti Presiden Prabowo sangat concern pada sektor perumahan rakyat," kata Ara, sapaan Maruarar Sirait usai rapat dengan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

 Peluncuran KUR Perumahan ini digagas Menko Perekonomian dengan dukungan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara pimpinan Rosan Roeslani. Dari sisi demand disiapkan Rp13 triliun untuk UMKM, agar bisa membangun homestay atau mengembangkan usaha restoran.

 Untuk supply disiapkan Rp117 triliun, bisa dimanfaatkan kontraktor, developer, maupun toko bangunan," jelasnya.

 Mantan anggota DPR tiga periode ini juga memuji dukungan Dirut BRI, Hery Gunardi yang punya pandangan strategis, termasuk program renovasi rumah. 

 "Tahun ini target 45 ribu renovasi, tahun depan 400 ribu unit. Dukungan BRI sangat nyata, termasuk pembiayaan lewat kerja sama dengan SMF dan PMN. Jadi bukan hanya bangunannya, manusianya juga dibangun," tegasnya.

 Ara, orang dekat Prabowo Subianto ini menambahkan, PKP sudah tujuh kali melakukan sosialisasi KUR Perumahan dengan Kadin, Hipmi, Pemprov DKI, asosiasi perumahan di Sulsel, Bank Nobu, REI, dan Kamis (18/9) nanti dengan Pemda Jabar.

 “Dua hari terakhir kami dipanggil Presiden bersama Menkeu. Fokusnya, bagaimana serapan anggaran bisa maksimal. Bank BRI sangat siap, terutama karena demand BRI paling besar dan databasenya lengkap. Targetnya, Rp13 triliun untuk demand bisa terserap dalam 3,5 bulan,” ujar Ara.

 Backlog Rumah Masih 9-10 JutaSementara itu, Dirut PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Hery Gunardi menegaskan pihaknya siap mendukung penuh program KUR Perumahan.

 Backlog rumah kita masih besar, 9–10 juta unit. Artinya, kebutuhan rumah mendesak dan harus didukung pembiayaan bank. BRI siap all out. Apalagi ini KUR Perumahan pertama dalam sejarah. Kalau KUR usaha sudah lama ada, tapi KUR Perumahan baru sekarang.   depan kita adakan acara di Surabaya, dan perbankan siap mendukung,” kata Hery

Read More

Temui DPRD Komisi II, HMI Beberkan Sejumlah Persoalan Beasiswa Cilegon Juare

 

 

KOTA CILEGON KONTAK BANTEN  Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon mendesak agar program beasiswa Cilegon Juare dievaluasi secara menyeluruh.

Hal itu disampaikan usai audiensi dengan Komisi II DPRD Kota Cilegon di ruang rapat Komisi II, Selasa 16 September 2025.

Audiensi diterima langsung Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon, Fauzi Desviandy, bersama anggota Abadiah.

Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cilegon Alfa Fahrizi menegaskan, program beasiswa Cilegon Juare yang diatur melalui Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2025 harus dijalankan secara transparan.

“Kami meminta Kesra sebagai pelaksana program ini untuk membuka juklak juknis, serta memastikan prosesnya sesuai aturan. Karena banyak temuan di lapangan yang tidak sesuai,” ujarnya.

Menurut Alfa, terdapat sejumlah calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang tidak lolos penerimaan karena terkendala status desil dari Dinas Sosial.

“Saya menemukan calon penerima beasiswa dari keluarga menengah ke atas yang juga mendapat desil 5. Seharusnya dia masuk desil 6. Hal ini sudah dibenarkan oleh salah satu staf di Dinsos,” bebernya.

Ia melanjutkan, saat Kesra melakukan survei di delapan kecamatan dan dua kelurahan, juga ditemukan kejanggalan serupa.

“Harus ada evaluasi total. Penerima beasiswa jalur tidak mampu harus benar-benar diverifikasi ulang. Kalau ditemukan dari kalangan mampu, segera digugurkan dan diganti dengan yang berhak,” tegas Alfa.

HMI juga mencatat, sedikitnya ada seratus lebih calon mahasiswa dari kalangan tidak mampu yang masuk desil 6, dan dinyatakan tidak lolos seleksi.

“Kami sedang menghimpun data para pendaftar yang seharusnya berhak, sekaligus akan meminta data resmi dari Dinsos untuk dicocokkan,” tambahnya

Read More

Jembatan Penghubung Antar Kecamatan di Lebak Nyaris Roboh

 

 

 LEBAK KONTAK BANTEN Kondisi Jembatan Sentul yang menghubungkan Kecamatan Bayah dan Panggarangan di Kabupaten Lebak memprihatinkan. Jembatan yang menjadi penopang ekonomi warga sekitar tersebut nyaris roboh.

Berdasarkan informasi, jembatan yang dibangun sekitar 20 tahun silam tersebut hingga saat ini belum tersentuh perbaikan. Sehingga saat ini kondisinya terlihat tak baik-baik saja. Bagian fondasi sekaligus tembok pencegah abrasi terlihat penuh retakan dan tiang penyangga sudah sepenuhnya keropos.

Jembatan itu menjadi akses penting bagi pertumbuhan ekonomi di tujuh desa Bayah Timur, Cimancak, Suakan, Cisuren, Mekarjaya, Panggarangan, dan Jatake. Jika dibiarkan tanpa ada perbaikan, dikhawatirkan benar-benar roboh sehingga memutus ekonomi warga sekitar.

Hal itu disampaikan Kepala Desa Cimancak, Kecamatan Bayah, Djuhariah. Dirinya berharap jembatan di desanya bisa segera dibangun. “Mudah-mudahan Pemerintah Kabupaten Lebak bisa segera memperbaiki atau membangun jembatan ini,” kata singkatnya, Selasa (16/9/2025).

Sementara anggota DPRD Lebak Dapil Bayah-Panggarangan, Muammar Adi Prasetya menyebut bahwa jembatan itu memiliki peran vital bagi masyarakat tujuh desa yang berada di dua kecamatan tersebut.  Menurut Muammar, jembatan tersebut menjadi akses utama pelajar yang hendak pergi ke sekolah dan akses ekonomi bagi warga yang hendak ke pasar atau kebun.

“Kalau hujan deras, debit air di sungai di bawahnya meningkat dan bisa membawa material yang memperparah kerusakan,” kata Muammar. “Apalagi struktur jembatan yang retak itu berada di tanjakan, artinya beban kendaraan bertambah saat melintas,”  sambung politisi Golkar ini.

Saat ini, Muammar menyebut bahwa pihaknya telah melaporkan kondisi tersebut kepada Bupati Lebak dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) . Dirinya berharap ada tindak lanjut konkret dari pemerintah, baik melalui anggaran APBD maupun program lain seperti Bang Andra yang dapat mendukung perbaikan infrastruktur. “APBD murni tahun 2026 nanti akan fokus pada pembangunan infrastruktur. Kami minta agar Jembatan Sentul menjadi salah satu prioritas,” imbuhnya.

Terpisah Kepala Dinas PUPR Lebak, Irvan Suyatupika mengatakan, pasca laporan jembatan tersebut nyaris roboh dirinya saat ini masih melakukan inventarisasi terhadap kondisi Jembatan Sentul yang menghubungkan wilayah Bayah dan Panggarangan tersebut.

“Saat ini masih dalam tahap inventarisasi. Kita juga masih harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, karena banyak usulan masuk, mulai dari perbaikan jalan desa hingga jembatan,” ujarnya. Menurutnya, meskipun secara fisik jembatan masih berdiri, kekhawatiran akan potensi kerusakan atau ambruk tetap menjadi perhatian, terutama saat curah hujan tinggi.

Namun, perbaikan belum bisa dipastikan masuk dalam agenda tahun ini atau bahkan tahun 2026, karena harus disesuaikan dengan kondisi anggaran dan skala prioritas. Ia menambahkan, status Jembatan Sentul berada di bawah kewenangan desa karena berdiri di atas jalan desa. Oleh karena itu, klasifikasinya masuk ke dalam jembatan desa.

“Terkait estimasi anggaran yang dibutuhkan, kita belum bisa memastikan karena belum memiliki data teknis seperti panjang bentang dan lebar jembatan. Kalau sudah ada datanya, baru bisa dihitung. Kita akan survei terlebih dahulu,” jelasnya.

“Dengan banyaknya usulan pembangunan infrastruktur yang masuk, pemerintah akan menyesuaikan kembali skala prioritas untuk menentukan pekerjaan mana yang paling mendesak dan bisa direalisasikan di tahun anggaran mendatang,” tandasnya.

Read More