Pemkab Serang perbarui regulasi lingkungan dan pengawasan tambang

KAB SERANG KONTAK BANTEN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, Provinsi Banten, memperbarui regulasi terkait lingkungan hidup dan memperketat pengawasan aktivitas pertambangan melalui revisi Peraturan Daerah (Perda) pada tahun sidang 2026, untuk memastikan kelestarian lingkungan dan kenyamanan masyarakat.

Wakil Bupati Serang, Najib Hamas, di Serang, Kamis, mengungkapkan bahwa dari 12 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang direncanakan tahun ini, fokus utama pada masa sidang kedua adalah revisi pengelolaan sampah dan kawasan lingkungan hidup.

"Masalah persampahan dan lingkungan adalah isu krusial nasional. Pembaruan regulasi ini penting agar seluruh pemangku kepentingan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki payung hukum yang kuat dalam pengendalian dan pengawasan di lapangan," ujar Najib.

Najib menjelaskan, revisi Perda tersebut juga bertujuan mengubah paradigma pengelolaan sampah dari sistem kumpul-angkut-buang menjadi pemberdayaan berbasis masyarakat melalui pola 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

"Kita tidak ingin sekadar memindahkan sampah ke TPA. Kita dorong pengelolaan dari sumbernya, termasuk optimalisasi bank sampah di tingkat RW yang saat ini sudah mulai berjalan di desa-desa," tambahnya.

Selain sektor lingkungan, Pemkab Serang juga memberikan perhatian serius pada dampak aktivitas pertambangan. Najib menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten terkait pengendalian transportasi tambang.

"Laporan sudah kami sampaikan ke Dinas terkait di tingkat Provinsi, karena kewenangan pengendalian ada di sana. Kami meminta agar armada transportasi tambang diatur ketat supaya tidak mengganggu aktivitas harian dan agresi masyarakat," tegas Najib.

Guna memastikan seluruh kebijakan berjalan efektif, Pemkab Serang juga tengah menyiapkan berbagai Satuan Tugas (Satgas) pengawasan, termasuk Satgas pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintah pusat.

"Semua fungsi pengawasan akan kita Satgas-kan agar lebih fokus dan terukur. Saat ini kita sedang berbagi tugas agar seluruh instrumen pengawasan ini segera berjalan optimal," pungkas nya.

Read More

Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa kepada Tokoh MBG

 

JAKARTA -KONTAK BANTEN   Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa dan Satyalancana Wira Karya kepada sejumlah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia serta tokoh masyarakat.

Tanda kehormatan diberikan karena peran aktif para pejabat Polri dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan rantai pasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri.

 Penganugerahan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peresmian dan peletakan batu pertama 1.179 Satuan Pelayanan Makan Bergizi Gratis (SPMBG), sekaligus peresmian 18 gudang ketahanan pangan Polri yang digelar pada Jumat (13/2/2026).

 Penghargaan negara ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penganugerahan Bintang Jasa dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2026 tentang Penganugerahan Satyalancana Wira Karya. Kedua keputusan tersebut ditandatangani di Jakarta pada 13 Februari 2026.

 "Pemberian tanda kehormatan ini merupakan bentuk apresiasi negara atas jasa besar, dedikasi, dan kontribusi nyata para penerima dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis Polri," demikian keterangan dari Polri, Jumat (13/2/2026).

 Selain itu, penghargaan tersebut juga diberikan atas peran mereka dalam menjaga kelancaran rantai pasok SPPG Polri serta memperkuat kebijakan nasional di bidang gizi, ketahanan pangan, dan pelayanan publik.

 Melalui program ini, Polri turut berperan aktif dalam mendukung agenda strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kualitas pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan.

 Berikut daftar penerima dan jenis tanda kehormatannya sesuai urutan:

I. Bintang Jasa Utama

    1.    Dr. Ir. Dadan Hindayana – Kepala Badan Gizi Nasional.

II. Bintang Jasa Pratama

    2.    Komjen Pol. Dedi Prasetyo – Wakapolri.

    3.    Sony Sonjaya, S.I.K. – Irjen Pol (Purn), Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

    4.    Nanik Sudaryati Deyang – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

    5.    Lodewyk Pusung – Letjen TNI (Purn), Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

    6.    Komjen Pol. Wahyu Widada – Irwasum Polri.

III. Bintang Jasa Nararya

    7.    Nurworo Danang, S.I.K. – Irjen Pol, Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri.

    8.    Iman Prijantoro, S.H. – Irjen Pol (Purn), Wakil Ketua Pelaksana Gugus Tugas MBG Polri.

    9.    Abdul Karim, S.I.K., M.Si. – Irjen Pol, Kadivpropam Polri.

    10.    Irjen Pol. Anwar, S.I.K., M.Si. – Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia.

 

IV. Satyalancana Wira Karya

    11.    Irjen Pol. Asep Edi Suheri – Kapolda Metro Jaya.

    12.    Dr. Ribut Hari Wibowo – Kapolda Jawa Tengah.

    13.    Hengki – Kapolda Banten.

    14.    Irjen Pol. Whisnu Hermawan Febrianto – Kapolda Sumatera Utara.

    15.    Drs. Nanang Avianto – Kapolda Jawa Timur.

    16.    Asep Safrudin – Kapolda Kepulauan Riau.

    17.    Dr. Gatot Tri Suryanta – Kapolda Sumatera Barat.

    18.    Andi Rian R. Djajadi – Wakalemdiklat Polri.

    19.    Rosyanto Yudha Hermawan – Kapolda Kalimantan Selatan.

    20.    Dekananto Eko Purwono – Wakapolda Metro Jaya.

    21.    dr. A. Nyoman Eddy Purnama Wirawan – Karodokpol Pusdokkes Polri.

    22.    Hendra Kurniawan – Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. II Sespim Lemdiklat Polri.

    23.    Ucu Kuspriyadi – Karorenmin Itwasum Polri.

    24.    Nanang Masbudi – Irwasda Polda Sumut.

    25.    Sri Satyatama – Irwasda Polda Metro Jaya.

    26.    Feri Handoko Soenarso – Irwasda Polda Sumsel.

    27.    Tato Pamungkas Suyono – Irwasda Polda Kepri.

    28.    Yayat Ruhiyat – Auditor Kepolisian Madya Tk. III Itwasda Polda Jatim.

    29.    Andi M. Indra Waspada A. – Kapolresta Tangerang Polda Banten.

    30.    Dr. Raden Muhammad Jauhari – Kapolres Metro Tangerang Kota Polda Metro Jaya.

    31.    Ferry Mulyana Sunarya – Kapolres Nias Selatan Polda Sumut.

    32.    Wikha Ardilestanto – Kapolres Bogor Polda Jabar.

    33.    Pahala Martua Nababan – Kapolres Lingga Polda Kepri.

    34.    Hendro Sukmono – Kapolres Bangkalan Polda Jatim.

    35.    Dewiana Syamsu Indyasari – Kapolres Sragen Polda Jateng.

    36.    Angga Dewanto Basari – Kapolres Donggala Polda Sulteng.

    37.    Willian Harbensyah – Kapolres Sijunjung Polda Sumbar.

    38.    Budi Raharjo – Panit 1 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Jateng.

    39.    Direktur Bank Mandiri.

    40.    H. Zaini Sidi – Tokoh masyarakat sektor pangan.

 

"Penganugerahan ini merupakan bentuk pengakuan negara atas dedikasi dan kerja nyata para penggerak MBG serta penguatan rantai pasok SPPG Polri dalam menjaga keberlanjutan program pemenuhan gizi dan ketahanan pangan nasional." 

 

Hal sebagai wujud transparansi dan apresiasi atas sinergi lintas sektor demi kesejahteraan rakyat serta penguatan pelayanan publik yang profesional dan akuntabel.

Read More

Bupati Dewi Setiani Sudah Usulkan Pembangunan Jembatan Curuglanglang

 PANDEGLANG KONTAK BANTEN  - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang sudah mengusulkan pembangunan jembatan gantung di Kampung Sudimara, Desa Curuglanglang, Kecamatan Munjul, bersama 12 titik jembatan lainnya kepada Menteri Pekerjaan Umum cq. Ahmad Fauzi, anggota Komisi V DPR RI, Januari 2026 lalu.
 
Surat yang ditandatangani oleh Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani ini menyebutkan, sehubungan urgennya kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur jembatan penghubung yang memadai untuk menunjang kegiatan menuju sarana satuan pendidikan dan perekonomian masyarakat, namun  di sisi lain kemampuan keuangan daerah sangat terbatas.
 
“Atas kondisi infrastruktur jembatan yang merupakan urat nadi masyarakat untuk menuju sarana pendidikan serta perekonomian serta kemampuan keuangan daerah yang kecil, kami berharap pemerintah pusat bisa melakukan intervensi terhadap kondisi tersebut,” ujar Bupati Dewi Setiani, Jumat (13/2/2026).
 
Dikatakan Bupati Dewi, dengan luasnya wilayah Kabupaten Pandeglang serta kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, membuat pemerintah daerah cukup kewalahan untuk mewujudkan setiap harapan publik. Maka di tengah kondisi yang tidak diharapkan ini, menurutnya sinergi dan kolaborasi antarpihak menjadi salah satu solusi untuk menjawab persoalan tersebut.
 
“Alhamdulillah beberapa usulan dari Pemkab Pandeglang ada yang sudah diakomodir, baik melalui Program Bang Andra maupun dari pemerintah pusat. Ini tentu bentuk sinergi dan kolaborasi yang baik untuk bisa memecah persoalan publik,” tukasnya.
 
Dirinya mengharapkan, semua pihak untuk bersama-sama berkontribusi membangun dan memajukan Kabupaten Pandeglang. Sebab, pemerintah daerah tidak bisa berjalan dan bekerja sendiri tanpa dukungan semua pihak, terutama civil society.
 
“Dalam konsep good governance, pemerintah itu satu dari tiga domain dalam menjalankan kepemerintahan yang baik. Dua domain lain yang juga sangat strategis yakni pelaku usaha atau swasta dan masyarakat sipil. Maka untuk mari bersama-sama kita membangun Pandeglang agar semakin lebih baik,” ajaknya.(

Read More

Hadapi Lebaran 2026, BI Siapkan Rp 185,6 T Uang Tunai

 

JAKARTA KONTAK BANTEN - Bank Indonesia bersama perbankan kembali memperkuat layanan penukaran uang Rupiah guna memenuhi kebutuhan uang layak edar selama Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah melalui program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) 2026.

Program tersebut secara resmi dibuka Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali bersama pimpinan perbankan dan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengolahan Uang Tunai Indonesia (APJATIN) di Jakarta, Jumat (13/2/2026).

 Dalam rangkaian SERAMBI 2026 yang berlangsung hingga 15 Maret 2026, BI menyiapkan uang tunai layak edar sebesar Rp 185,6 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 177 triliun dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan perbankan, termasuk penarikan tunai melalui ATM dan kantor cabang.

 Baca juga : Bicara Defisit Anggaran 2026, Purbaya Jamin Utang Terkontrol

Ricky menyampaikan bahwa nilai tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, seiring penguatan aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, dan konsumsi rumah tangga selama periode Ramadan dan Idul Fitri (RAFI).

  Peningkatan kebutuhan sistem pembayaran, baik tunai maupun non-tunai, juga diperkirakan turut mendorong pertumbuhan ekonomi 2026.

 Di tengah peningkatan transaksi tersebut, BI juga mendorong masyarakat memanfaatkan pembayaran digital yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal melalui mobile banking dan internet banking, termasuk transfer dana menggunakan BI-FAST dan QRIS.

 Untuk meningkatkan kenyamanan dan pemerataan layanan, pemesanan penukaran uang dilakukan melalui aplikasi PINTAR. Pada 2026, BI menyiapkan Rp 8,6 triliun untuk layanan penukaran dengan nominal Rp 5,3 juta per paket.

 Layanan penukaran tersedia di 2.883 titik dengan total 8.755 layanan oleh BI dan perbankan di seluruh Indonesia. Kanal layanan meliputi kas keliling, kantor bank umum, serta layanan penukaran terpadu di lokasi strategis seperti rumah ibadah dan pusat aktivitas masyarakat.

 Khusus wilayah DKI Jakarta, layanan penukaran terpadu akan digelar pada 12–15 Maret 2026 di GBK Basketball Hall, Senayan.

 Melalui aplikasi PINTAR, masyarakat dapat memilih jadwal dan lokasi penukaran sesuai kebutuhan. Pemesanan tahap pertama dibuka mulai 13 Februari 2026 pukul 14.00 WIB untuk wilayah Pulau Jawa dan 14 Februari 2026 pukul 08.00 WIB untuk wilayah luar Pulau Jawa.

 Tahap kedua dibuka mulai 26 Februari 2026 pukul 08.00 WIB untuk Pulau Jawa dan 27 Februari 2026 pukul 08.00 WIB untuk luar Pulau Jawa.

 Melalui momentum SERAMBI 2026, BI mengajak masyarakat untuk mengenali ciri keaslian uang dengan metode 3D, yakni Dilihat, Diraba, dan Diterawang. Selain itu, masyarakat juga diimbau merawat Rupiah dengan prinsip 5J: Jangan dilipat, Jangan dicoret, Jangan diremas, Jangan distapler, dan Jangan dibasahi.

 BI berharap sinergi penyediaan uang tunai yang memadai, akselerasi pembayaran digital, serta partisipasi aktif masyarakat dalam bertransaksi secara bijak dapat menjaga kelancaran sistem pembayaran selama Ramadan dan Idul Fitri 2026.

Read More

Padi Organik Hasil Persilangan Bibit Unggul Berhasil Dikembangkan di Banten

BANTEN KONTAK BANTEN Padi organik varietas PS-08 berjenis padi unggul berhasil dikembangkan di Provinsi Banten. Jenis padi ini adalah hasil persilangan dari galur atau garis keturunan beberapa padi unggulan.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Agus M Tauchid mengatakan, varietas PS-08 berhasil dikembangkan dan jenisnya dipanen secara perdana pada lahan seluas 753 hektare di Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang. Jenis padi ini merupakan padi organik dan termasuk dalam kelompok bibit unggul.

"Alhamdulillah, hari ini kita menghadiri acara panen raya padi organik varietas PS-08," kata Agus. (11/2/2026).

Ke depan varietas PS-08 akan menjadi jenis padi unggulan nasional dan dapat diandalkan. Varietas ini hasil persilangan beberapa padi unggulan dan dikembangkan oleh Yayasan Bakti Bela Negara.

Hasil pembicaraan antara Dinas Pertanian Provinsi Banten dengan Yayasan Bakti Bela Negara, jenis ini akan dikembangkan lebih luas. Tapi secara teknis juga, akan segera didaftarkan galur varietas PS-08 untuk diproses menjadi sertifikasi benih unggul nasional.

Penanaman varietas PS-08 sendiri baru pertama kali dilakukan di Provinsi Banten sebagai percontohan. Yayasan Bakti Bela Negara memilih Banten karena beberapa daerah seperti Karawang telah mengalami alih fungsi lahan menjadi kawasan industri. Pemerintah pusat juga mendukung program ini dan memilih Provinsi Banten sebagai salah satu lumbung padi nasional dan lokasi pengembangan padi varietas PS-08.

“Mohon dukungan dan do’a dari seluruh masyarakat, Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat di Jakarta, itu cita-cita kami dari Yayasan Bhakti Bela Negara,” kata Ketua Yayasan Bhakti Bela Negara Seno Adjie.
 
Seno menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menyatakan kesiapannya menyediakan lahan sawah seluas 50 ribu hektar untuk dikerjasamakan untuk penanaman. Namun, pihak yayasan akan menggarapnya secara bertahap mulai dari 3 ribu hektare pertama. Tahap pertama, pihaknya telah menanam dengan luas lahan 753 hektare.

Keunggulan padi varietas PS-08 ini tahan cuaca, tahan hama dan perhektarnya bisa lebih dari 10 ton.

Ke depan, Yayasan Bhakti Bela Negara akan melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk hasil panen yang lebih besar. Untuk sementara, pihaknya telah menyediakan jaringan konsumen tetap agar petani tidak mengalami kesulitan distribusi hasil produksi.(Adv)

Read More

Kejari Dampingi Eksekusi Lahan 1.003 m² di Situ Gadung Pagedangan

TANGERANG KONTAK BANTEN  Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang mendampingi eksekusi pengosongan lahan seluas 1.003 meter persegi di Desa Situ Gadung, Kecamatan Pagedangan, untuk memastikan proses berjalan aman dan sesuai prosedur hukum.Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Kabupaten Tangerang, Eddy Purwanto, menjelaskan bahwa eksekusi ini dilakukan sebagai tindak lanjut penyerahan aset yang diajukan oleh Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman (Perkim) Kabupaten Tangerang.

“Dalam proses ini, kami sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) bertindak sebagai kuasa hukum pemerintah daerah,” ujar Eddy, Kamis, 12 Februari 2026.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemakaman dan Pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman Kabupaten Tangerang, Arsudin, menekankan bahwa langkah ini bagian dari upaya penertiban aset daerah agar bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.

“Pemkab Tangerang berkomitmen menertibkan aset milik daerah agar pengelolaannya tertib administrasi, status hukumnya jelas, dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” jelas Arsudin.

Ia menambahkan, pendampingan Kejari melalui Jaksa Pengacara Negara menjadi penting untuk memberikan penguatan hukum sehingga proses eksekusi berjalan lancar dan sesuai ketentuan.

“Kami mengapresiasi dukungan Kejari Kabupaten Tangerang. Kehadiran JPN membuat pelaksanaan eksekusi lebih aman dan sah secara hukum,” tutup Arsudin.

Read More

Bikin Bangga! Santri Kota Tangerang Borong 6 Penghargaan Internasional

 TANGERANG KONTAK BANTEN Prestasi gemilang kembali ditorehkan oleh generasi muda Indonesia di panggung dunia. Kali ini, para santri dari Pesantren Modern Tahfidz Arrahmah, Kota Tangerang, sukses menyabet enam penghargaan sekaligus dalam ajang bergengsi Istanbul Youth Summit (IYS) 2026 yang berlangsung di Istanbul, Turki, pada 9–12 Februari 2026.

Tahun ini, Istanbul Youth Summit menjadi medan persaingan yang sangat kompetitif. Delegasi dari 11 negara ikut berpartisipasi, mulai dari Amerika Serikat, Libya, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Turki, Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, India, Malaysia, hingga Indonesia.

Hal yang paling mengesankan adalah mayoritas delegasi dari Pesantren Modern Tahfidz Arrahmah merupakan santri kelas 8 dan 9 SMP. Meski tergolong muda, mereka mampu menunjukkan kepemimpinan dan kemampuan presentasi yang luar biasa.

Enam kategori penghargaan yang berhasil dibawa pulang santri Pesantren Modern Tahfidz Arrahmah, Kota Tangerang, yakni The Best Group, The Best Presenter, The Best Leader, The 1st Best Project, The 2nd Best Project dan The Best Costume.

Sedangkan santri Pesantren Modern Tahfidz Arrahmah, Kota Tangerang yang berhasil meraih penghargaan adalah Xavier Zashan, Raden Diandra, Firnas Affandi, Akmal Faeyza, Albir Muhammad, Azmmi Aflah, Haikal Muhammad, Zavier Atharrayhan, Hilmy Ariandi, Safaraz Akma, Naufal Abdul, dan Ilham Pratama.

Ketua Yayasan Baitu Rahmah Madania, Ibu Hj Siti Rochayah, menyatakan bahwa prestasi ini adalah bukti nyata keberhasilan pola pembinaan di Pesantren Modern Tahfidz Arrahmah. Beliau menekankan bahwa santri masa kini tidak hanya harus unggul dalam hafalan Al-Qur’an (tahfidz), tetapi juga harus adaptif terhadap teknologi, inovasi, dan komunikasi internasional.

Senada Pembina Pesantren, H Arief Rachadiono Wismansyah menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan kurikulum yang relevan. “Kami akan terus menggali bakat para santri agar di masa depan lulusan Arrahmah dapat berkiprah secara luas di kancah dunia,” ujarnya.

Read More

Rektor UNTIRTA Fatah Sulaiman Sambut Menteri Diktisaintek ini Harapannya

 

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Brian Yuliarto, saat melakukan kunjungan kerja ke Kampus UNTIRTA

SERANG KONTAK BANTEN – Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) terus menunjukkan progres signifikan dalam penguatan institusi pendidikan tinggi. Capaian tersebut mendapat apresiasi langsung dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Brian Yuliarto, saat melakukan kunjungan kerja ke Kampus UNTIRTA, Selasa (10/2/2026).

Kunjungan berlangsung di Ruang Multimedia Gedung Rektorat Lantai 1 dan disambut langsung oleh Rektor UNTIRTA Fatah Sulaiman, jajaran wakil rektor, Ketua Satuan Pengawasan Internal (SPI), para dekan, kepala Unit Penunjang Akademik (UPA), serta dosen di lingkungan UNTIRTA.

Dalam sambutannya, Rektor Fatah Sulaiman menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri sekaligus memaparkan sejumlah capaian strategis kampus. Salah satu yang menjadi sorotan adalah keberhasilan Fakultas Kedokteran UNTIRTA yang mencatatkan tingkat kelulusan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) mencapai 100 persen.

“Alhamdulillah, Fakultas Kedokteran UNTIRTA telah meluluskan dokter dengan tingkat kelulusan UKMPPD 100 persen. Ini menjadi bukti komitmen kami dalam menjaga mutu pendidikan,” ujar Fatah.

Selain itu, UNTIRTA juga tengah menyiapkan pengembangan rumah sakit pendidikan dan rumah sakit riset sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pembelajaran, penelitian, serta pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Menanggapi pemaparan tersebut, Menteri Brian Yuliarto mengapresiasi lompatan kemajuan yang telah dicapai UNTIRTA dalam beberapa tahun terakhir.

“Hari ini saya bersilaturahmi dengan Pak Rektor, Ketua Senat, para Wakil Rektor, para Dekan, serta seluruh jajaran pimpinan UNTIRTA. Kami melihat kemajuan yang sangat baik dan terukur,” ujar Brian.

Ia menegaskan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan rumah sakit pendidikan yang digagas UNTIRTA. Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan peran nyata perguruan tinggi dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

“Keinginan UNTIRTA membangun rumah sakit pendidikan merupakan langkah yang sangat baik dan mulia. Tentu kami dukung. Semoga segera terwujud dan menjadikan UNTIRTA semakin besar serta berdampak bagi masyarakat sekitar,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Rektor UNTIRTA juga memperdengarkan lagu “Diktisaintek Berdampak, Jawara Berdampak” karya Kelompok Kerja (Pokja) Humas UNTIRTA, Adhitya Angga Pratama, M.I.Kom. Lagu tersebut mendapat respons positif dari Menteri dan dinilai potensial sebagai media kreatif untuk mendukung sosialisasi Program Diktisaintek Berdampak.

Kunjungan kerja ditutup dengan dialog interaktif antara Menteri dan sivitas akademika UNTIRTA yang membahas penguatan institusi, pengembangan kampus, serta strategi peningkatan daya saing perguruan tinggi ke depan.

Dengan dukungan pemerintah pusat serta komitmen kuat dari internal kampus, UNTIRTA optimistis terus tumbuh sebagai perguruan tinggi yang berdampak dan berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah maupun nasional

Read More

DPR tekankan percepatan pembentukan SPPG di Banten demi meratanya MBG

TANGERANG KONTAK BANTEN  - Anggota Komisi IX DPR RI Tubagus Haerul Jaman menekankan percepatan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Banten agar seluruh anak sekolah dan penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) memperoleh makanan secara merata dan berkelanjutan.

“Khusus di Kota Serang, pembangunan dapur MBG telah direncanakan dan sebagian sudah terealisasi di berbagai wilayah. Kami berharap dapur yang sudah dibangun dapat segera beroperasi optimal," kata Tubagus Haerul Jaman dalam keterangannya di Tangerang Rabu.

Herul Jaman menambahkan Pemerintah melalui program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) terus melakukan sosialisasi bersama dengan Komisi IX DPR RI dalam upaya memastikan program tersebut berjalan optimal.

Program MBG, katanya, menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi muda yang sehat, kuat, dan berkualitas menuju Generasi Emas Indonesia.

Tak hanya itu, Program MBG juga diharapkan mampu menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah.

"Asupan makanan bergizi memiliki peranan penting dalam mendukung tumbuh kembang anak serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan," ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat Banten untuk turut serta mengawal pelaksanaan program pemerintah agar dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pengawasan bersama sangat penting untuk meminimalisir berbagai kendala di lapangan. Apabila ditemukan hal-hal yang belum sesuai, diharapkan segera dilakukan koordinasi dengan pihak terkait agar program ini terus berjalan dengan baik,” katanya.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan saat ini hampir seribu SPPG telah terbangun di Provinsi Banten dan melayani kurang lebih 2,5 juta penerima dari target 3,5 juta penerima manfaat

Andra Soni menjelaskan, program MBG turut menghidupkan usaha ekonomi kecil di masyarakat Banten. Program MBG juga mendorong tumbuhnya sektor pertanian di Provinsi Banten.

“Pembangunan irigasi untuk ketahanan pangan juga berdampak pada peningkatan produksi pertanian. Provinsi Banten saat ini peringkat delapan lumbung padi nasional,” tambah Andra Soni.

Read More

Liverpool menang tipis atas tuan rumah Sunderland

JAKARTA KONTAK BANTEN  Gol Virgil van Dijk mengantarkan Liverpool menaklukkan Sunderland 1-0 di Stadion of Light, Sunderland, Rabu waktu setempat.

Van Dijk mencetak gol kemenangan Liverpool pada menit ke-61 untuk menambah koleksi poin The Reds menjadi 42 poin meski tetap di peringkat keenam klasemen Liga Inggris.

Sebaliknya kekalahan membuat Sunderland turun ke peringkat ke-11 dengan 36 poin.

Liverpool memulai laga dengan agresif dan mengancam melalui tembakan Florian Wirtz yang dihalau kiper Sunderland Robin Roefs.

Wirtz kembali mengancam gawang Sunderlan, namun tendangannya membentur tiang kanan gawang Sunderland.

Menjelang akhir babak pertama, Sunderland menciptakan peluang melalui Brian Brobbey.

Pada babak kedua, Sunderland hampir memecah kebuntuan ketika tembakan Nordi Mukiele melebar dari gawang Liverpool.

Tapi kemudian The yang akhirnya unggul pada menit ke-61 setelah sepak pojok Mohamed Salah diteruskan menjadi gol oleh sundulan Van Dijk.

Sunderland berusaha keras menyamakan kedudukan, tapi upaya-upaya mereka gagal membuahkan hasil.

Pada waktu yang tersisa, kedua tim saling memberi ancaman, namun skor 1-0 tetap untuk Liverpool.

Read More

Tingkatkan layanan kesehatan, Gubernur Banten ajak swasta kolaborasi

BANTEN KONTAK BANTEN   Gubernur Banten Andra Soni mengajak sektor swasta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah itu.

Menurut Andra, penambahan fasilitas layanan kesehatan oleh rumah sakit swasta, seperti Klinik Eksekutif Primaya Hospital di Kota Tangerang, menjadi bagian dari kolaborasi strategis antara pemerintah dan dunia usaha untuk memperluas akses layanan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Keberadaan klinik eksekutif Rumah Sakit Primaya akan meningkatkan derajat pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Banten, khususnya Kota Tangerang," kata Andra Soni dalam keterangannya di Kota Serang, Kamis.

Ia menilai kehadiran klinik eksekutif tersebut dapat memperkaya pilihan layanan kesehatan, sekaligus mendorong peningkatan mutu pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat modern yang menuntut kecepatan, kenyamanan, dan kepastian waktu.

Gubernur juga mendorong masyarakat memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia agar pelayanan yang telah disiapkan dapat optimal dan berdampak pada peningkatan derajat kesehatan secara menyeluruh.

Kolaborasi pemerintah dan swasta di sektor kesehatan tersebut diharapkan memperkuat sistem layanan kesehatan daerah, memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas medis berkualitas, serta mendukung pembangunan kesehatan berkelanjutan di Banten, kata dia.

CEO Primaya Hospital Group Leona A Karnali mengatakan pengembangan klinik eksekutif merupakan bagian dari komitmen rumah sakit dalam meningkatkan kualitas pelayanan, tidak hanya dari sisi infrastruktur tetapi juga pengalaman pasien.Bukan hanya meningkatkan sarana kesehatan tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Primaya Hospital Tangerang dr Putri Syam menjelaskan poliklinik eksekutif mengusung konsep one stop service dengan waktu tunggu singkat, ruang konsultasi personal, sistem janji bertemu fleksibel, serta akses prioritas ke dokter spesialis dan fasilitas diagnostik dalam satu area terintegrasi.

"Poliklinik eksekutif merupakan upaya Primaya Hospital mengakomodasi dinamika masyarakat urban yang menuntut layanan kesehatan cepat, nyaman dan personal," kata Putri.

Read More

Pemkot Tangerang pantau mutu Sungai Cisadane pasca tercemar pestisida

Pemeriksaan kualitas air cisadane yang dilakukan pegawai DLH Kota Tangerang bersama kepolisian.

TANGERANG KONTAK BANTEN   Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang, Banten, menggelar pemantauan kualitas air di Sungai Cisadane secara berkala hingga menunggu hasil laboratorium selesai usai terdeteksi adanya pencemaran bahan kimia berbahaya yakni pestisida.

Kepala DLH Kota Tangerang Wawan Fauzi di Tangerang, Kamis, mengatakan pemantauan dilakukan menggunakan alat pantau kualitas air yang diperbarui setiap jam, mengingat banyak masyarakat melakukan aktivitas di Sungai Cisadane.

Pemantauan dilakukan, kata dia, guna memastikan tak ada korban akibat bahan kimia yang bercampur di Sungai Cisadane.

Pihaknya juga mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk tidak menangkap, mengolah, ataupun mengonsumsi ikan yang berasal dari Sungai Cisadane, karena ada risiko terpapar zat kimia berbahaya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan atau keracunan.

”Seluruh aktivitas yang memanfaatkan air Sungai Cisadane agar dihentikan sementara hingga hasil uji laboratorium resmi dirilis dan sungai dinyatakan kembali dalam kondisi aman,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerng Dini Anggraeni menambahkan paparan limbah kimia dapat menimbulkan gangguan kesehatan, seperti iritasi kulit, gangguan pernapasan, mual, muntah, atau keluhan lainnya.

”Apabila masyarakat mengalami gejala atau keluhan setelah kontak dengan air Sungai Cisadane, segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) terdekat. Untuk kondisi darurat masyarakat dapat menghubungi Call Center 112 atau 021-5577-1135,” ucapnya.

Read More

Pemkot Serang Minta Dukungan PJU dan Flyover Kaligandu ke DPRD Banten

 SERANG  KONTAK BANTEN – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menerima kunjungan reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Serang untuk Masa Persidangan Ke-II Tahun Sidang 2025-2026, Rabu (11/02/2026).

Pertemuan ini menjadi ajang krusial untuk menyelaraskan program pembangunan antara Pemkot Serang dengan Pemerintah Provinsi Banten.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis mencuat, mulai dari percepatan penetapan legalitas Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi Banten hingga masalah infrastruktur dasar seperti Penerangan Jalan Umum (PJU) dan penanganan banjir.

Anggota Komisi I DPRD Banten, Encop Sofia, menekankan bahwa ada tiga hal mendesak yang menjadi aspirasi warga di lapangan. “Semuanya urgent. Pertama mengenai penerangan jalan di Kota Serang, kedua penanganan sampah, dan ketiga adalah penguatan Posyandu,” ujarnya.

Menurut Encop, revitalisasi Posyandu sangat penting karena berkaitan langsung dengan pemenuhan asupan gizi masyarakat. Ia mendorong agar sarana dan prasarana Posyandu di Kota Serang segera diperbaharui.

Senada dengan Encop, Anggota Komisi IV DPRD Banten, Teguh Istaal, menyoroti minimnya PJU di Kota Serang. Berdasarkan data yang diterimanya, Kota Serang masih kekurangan sekitar 6.000 titik PJU.

“Kami akan sinergikan dengan Pemerintah Provinsi agar bisa membantu Kota Serang lebih terang, sehingga jauh dari kriminalitas. Target kita ke depan adalah bagaimana caranya Kota Serang bisa menyala,” tegas Teguh.

Selain PJU, Teguh juga menyinggung rencana pembangunan Exhibition Hall (gedung eksibisi) dan penataan jalur pedestrian. Terkait banjir, ia mengapresiasi langkah “gercep” Pemkot Serang dan memastikan Pemprov Banten terus melakukan normalisasi sungai, termasuk Sungai Cibanten.

Asisten Daerah (Asda) I Kota Serang, Subagyo, menitipkan harapan besar kepada para wakil rakyat tersebut untuk mengawal proses penetapan Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi Banten yang saat ini sudah berada di tingkat Kemendagri.

“Persyaratan dan kajian sudah kami sampaikan. Kami mendorong anggota DPRD Banten Dapil Kota Serang untuk membantu percepatan di Kemendagri,” kata Subagyo.

Tak hanya itu, Pemkot Serang juga meminta dukungan DPRD untuk menyelesaikan polemik penyerahan aset dari Kabupaten Serang ke Kota Serang. “Beberapa gedung milik Kabupaten di wilayah kota mulai mengganggu estetika dan menghambat penataan. Kami harap ini segera tuntas agar lahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk fasilitas publik lainnya,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkot Serang juga mengusulkan bantuan provinsi untuk pembangunan Flyover Kaligandu. Meski sudah ada Flyover Keunyur, titik Kaligandu dinilai masih menjadi pusat kemacetan dan merupakan jalur pendukung kawasan industri Sawah Luhur.

Terakhir, Subagyo menyampaikan rencana pembangunan gedung pertemuan representatif di samping Banten International Stadium (BIS).

“Sebagai Ibu Kota Provinsi, kita butuh balai pertemuan besar untuk pengembangan ekonomi kreatif. Lahannya sudah ada, tinggal dukungan pembangunannya dari Provinsi,” tutupnya (

Read More

Cegah Kenaikan Bahan Pangan Jelang Ramadan dan Idul Fitri, Pemkab Lebak Bentuk Satgas Pangan

 

LEBAK KONTAK BANTEN – Menjelang bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak mengambil langkah strategis untuk mencegah kelangkaan dan lonjakan harga bahan pangan di pasar. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pelanggaran Pangan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kabupaten Lebak, Imam Rismahayadin, mengatakan pembentukan Satgas ini bertujuan mengantisipasi kelangkaan pasokan serta menekan inflasi bahan pangan menjelang hari besar keagamaan.

“Satgas tersebut dibentuk secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga tingkat pusat. Tugasnya memantau harga-harga menjelang hari besar,” ujar Imam kepada awak media, Rabu (11/2/2026).

Selain membentuk Satgas, Pemkab Lebak juga menyiapkan sejumlah program unggulan untuk membantu masyarakat, salah satunya melalui Gerakan Pangan Murah.

“Kegiatan Gerakan Pangan Murah akan dilaksanakan sebelum Ramadan dan sebelum Idul Fitri. Kami menggandeng vendor atau distributor untuk membuka lapak langsung, sehingga biaya distribusi bisa ditekan dan harga lebih murah dari harga pasar,” jelasnya.

Imam memastikan, proyeksi ketersediaan pangan di Kabupaten Lebak hingga Idul Fitri dalam kondisi aman.

“Untuk proyeksi ketersediaan pangan sampai Idul Fitri dijamin aman,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Distribusi dan Sumber Daya Pangan Dinas Ketapang Kabupaten Lebak, Benu Dwiyana, menyampaikan terdapat sejumlah komoditas yang rentan mengalami gangguan pasokan, salah satunya cabai.

“Untuk cabai, Kabupaten Lebak memang belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, sehingga masih membutuhkan pasokan dari luar daerah,” kata Benu.

Ia menambahkan, Satgas akan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara rutin ke pasar-pasar tradisional guna memastikan stabilitas harga dan stok tetap terjaga.

“Kami turun langsung ke pasar untuk memantau harga agar tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET),” ujarnya.

Read More

480.757 Peserta BPJS PBI di Banten Dinonaktifkan akibat Pemutakhiran Data

 

SERANG KONTAK BANTEN  Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banten, Jazuli Juwaini, menanggapi penonaktifan 480.757 peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Provinsi Banten. Ia menilai persoalan tersebut berakar pada carut-marut pengelolaan data bantuan sosial dan jaminan kesehatan.

“Pertama memang ini persoalan data, karena itu DPR di Baleg itu sekarang sedang membuat rancangan undang-undang satu data Indonesia karena kami melihat banyak data untuk bansos itu tidak rapih termasuk juga BPJS,” kata Jazuli saat mengikuti acara silaturhami Tokoh Mathla’ul Anwar di DPRD Banten, Rabu (11/2/2026).

Ia mencontohkan masih banyak ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial seperti keluarga yang memiliki perhiasan banyak dan mobil tapi masih mendapatkan bansos atau terdaftar sebagai penerima BPJS PBI.

Jazuli mengingatkan bahwa Undang-Undang BPJS yang disusun pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama DPR bertujuan menjamin kesehatan seluruh warga negara sesuai amanat konstitusi. Karena itu, ia menilai kekacauan data berpotensi menghambat tujuan tersebut

“Kita juga tegaskan lewat Komisi XI DPR RI bahwa data BPJS itu harus rapi. Pelayannya harus bagus enggak boleh ada rakyat udah iursan tiba tiba keputus sepihak iya kan begitu,” ujarnya.

Menurut Jazuli, persoalan mengenai carut marut data tersebut akan coba diatasi dengan undang-undang satu data yang kini masih digodok di baleg. Pembahasan soal pembenahan data itu, kata dia, tidak hanya menyangkut data kesehatan dan bantuan sosial semata.

“Itu sebabnya kemarin saya buru buru ke sentul ikut rapat tentang RUU satu data Indonesia termasuk data tambang dan lain lain. Tidak hanya data orang miskin, kan data tambang kita ini gajelas semuanya acak-acakan ga tertib,” ucapnya.
Sebelumnya, Sebanyak 480.757 warga di Provinsi Banten yang tercatat sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) terdampak kebijakan penonaktifan kepesertaan yang dilakukan Kementerian Sosial menyusul pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti, menjelaskan bahwa pemutakhiran data tersebut bertujuan agar kepesertaan BPJS PBI lebih tepat sasaran. Sejumlah peserta yang dinonaktifkan diketahui tidak lagi masuk dalam kategori desil 1–5 DTSEN.

Ia menegaskan, pembaruan data bukan merupakan pengurangan jaminan kesehatan, melainkan penyesuaian kepesertaan berdasarkan kondisi ekonomi terkini masyarakat.

“Jadi ibaratnya ditukar desilnya. Peserta yang masuk desil 1–5 dibiayai pemerintah pusat melalui PBI-JK, sedangkan yang keluar dari kategori itu digantikan oleh masyarakat yang lebih berhak,” kata Ati, Selasa (10/2/2026).

Ati menyampaikan, pihaknya telah mengimbau seluruh fasilitas kesehatan di Banten agar tidak menolak pasien BPJS PBI, khususnya penderita penyakit kronis dan katastropik, meskipun status kepesertaan sedang nonaktif. Pasien tetap harus mendapatkan pelayanan medis sambil proses pengurusan kepesertaan dilakukan oleh keluarga melalui Dinas Sosial kabupaten atau kota.

“Kalau pasien sangat membutuhkan, apalagi penyakit katastropik, harus tetap dilayani. Administrasi bisa menyusul,” ujarnya.

Read More

Gubernur Pramono Tegas: Dana KJP Dilarang Digadaikan dengan Alasan Apa Pun

 

JAKARTA KONTAK BANTEN  – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa dana bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak boleh digadaikan dalam kondisi apa pun. Penegasan ini dilakukan untuk memastikan bantuan pendidikan tersebut benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

 ramono menyampaikan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta guna memperketat pengawasan agar praktik penggadaian dana KJP tidak lagi terjadi.

“Khusus KJP, saya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan agar tidak ada lagi yang menggadaikan dana tersebut,” ujar Pramono saat ditemui di Jakarta Barat, Kamis (12/2/2026).

 Menurutnya, tindakan menggadaikan dana KJP bertentangan dengan tujuan utama program, yakni membantu pembiayaan pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu sekaligus mendorong peningkatan taraf hidup mereka.

 Ia menekankan, KJP merupakan program strategis yang dirancang untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat lapisan bawah.

 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut Pramono, berbagai program bantuan sosial di Jakarta, termasuk KJP dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), berkontribusi terhadap perbaikan sejumlah indikator kesejahteraan, seperti angka kemiskinan dan stunting.

 “Indikator kemiskinan, stunting, dan lainnya menunjukkan perbaikan. Saya meyakini hal itu tidak lepas dari keberadaan KJP, KJMU, pemutihan ijazah, serta program bantuan lainnya,” katanya.

 Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memastikan program KJP, KJMU, serta kebijakan pemutihan ijazah tetap menjadi prioritas meski terjadi penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

 APBD DKI Jakarta diketahui mengalami penurunan dari Rp95 triliun menjadi Rp81 triliun akibat berkurangnya dana bagi hasil (DBH). Namun, Pramono menegaskan bahwa program-program pendidikan tersebut tidak akan terdampak pemangkasan anggaran.

 rogram seperti KJP, KJMU, dan pemutihan ijazah adalah prioritas dan tidak boleh berubah meski ada penyesuaian anggaran,” tegasnya.

Read More

Mudik Lebaran 2026: PELNI Beri Diskon Tiket Kapal 30 Persen

 

JAKARTA KONTAK BANTEN  – Kabar baik bagi masyarakat yang bersiap melakukan perjalanan mudik tahun ini. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menghadirkan program stimulus ekonomi berupa potongan harga tiket kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) sebesar 30 persen.

Kebijakan ini difokuskan bagi penumpang kelas ekonomi di seluruh rute kapal penumpang PELNI. Program tersebut diharapkan dapat meringankan biaya perjalanan sekaligus mendorong masyarakat memanfaatkan moda transportasi laut selama periode mudik.

 Periode Berlaku Diskon

 Potongan tarif berlaku untuk jadwal keberangkatan mulai 11 Maret 2026 hingga 5 April 2026. Di luar tanggal tersebut, harga tiket akan kembali mengikuti tarif normal.

 Calon penumpang disarankan memperhatikan jadwal keberangkatan dengan saksama agar bisa menikmati potongan harga sesuai ketentuan.

Ketentuan Penting yang Perlu Diketahui

Diskon sebesar 30 persen dihitung dari tarif dasar tiket. Artinya, potongan harga tidak mencakup biaya tambahan seperti asuransi dan pas masuk pelabuhan.

 Selain itu, promo ini menggunakan sistem kuota terbatas. Jika alokasi tiket diskon telah habis sebelum periode berakhir, maka pembelian berikutnya otomatis dikenakan tarif reguler.

 

Beberapa poin utama program ini antara lain: Berlaku untuk keberangkatan 11 Maret–5 April 2026

Hanya untuk tiket kelas ekonomi di seluruh trayek kapal penumpang PELNI

Potongan 30 persen dari tarif dasar

Tidak termasuk biaya asuransi dan pas pelabuhan

Identitas penumpang wajib sesuai dengan data pada tiket

Tiket dapat dibeli melalui aplikasi PELNI Mobile maupun kanal resmi lainnya

Imbauan kepada Masyarakat

Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk membeli tiket hanya melalui saluran resmi guna menghindari penyalahgunaan. Partisipasi publik juga diharapkan dalam mengawasi pelaksanaan program diskon ini dengan melaporkan jika ditemukan ketidaksesuaian di lapangan.

 

Dengan adanya potongan tarif ini, perjalanan mudik melalui jalur laut diharapkan menjadi lebih terjangkau, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Read More

RSUD Banten Raih Predikat Menuju WBK, Direktur: Enam Tahun Perjuangan dan Komitmen Anti Korupsi

(SERANG, KONTAKBANTEN.) – Suasana haru dan penuh kebanggaan menyelimuti RSUD Banten setelah resmi meraih predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025 dari Kementerian PAN-RB.

Tim media KontakBanten berkesempatan mewawancarai langsung jajaran manajemen RSUD Banten usai pengumuman penghargaan tersebut. Dalam kesempatan itu, pihak rumah sakit menyampaikan rasa syukur sekaligus komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Banten, Bapak Andra Soni, Bapak Wakil Gubernur Ahmad Dimyati Natakusuma, Bapak Sekda, serta Ibu Inspektur Provinsi Banten atas bimbingan dan dorongan yang luar biasa,” ujar pimpinan RSUD Banten saat ditemui di ruang kerjanya.

Menurutnya, predikat Menuju WBK bukanlah hasil instan. Perjalanan panjang selama kurang lebih enam tahun menjadi fondasi kuat dalam membangun budaya integritas di lingkungan rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Banten tersebut.

Enam Tahun Transformasi

Dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwa upaya menuju Zona Integritas dimulai dari pembentukan area perubahan yang terstruktur. RSUD Banten kemudian melakukan pembenahan pada tata laksana organisasi, peningkatan akuntabilitas kinerja, penguatan sumber daya manusia, hingga sistem pengawasan internal yang lebih ketat.

Namun, yang paling ditekankan adalah komitmen moral.

“Yang paling utama adalah keteladanan. Kami membangun budaya untuk tidak melakukan korupsi. Integritas harus dimulai dari pimpinan dan menular ke seluruh lini pelayanan,” ungkapnya.

Selain itu, RSUD Banten juga mempercepat digitalisasi layanan kesehatan. Transformasi digital dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan transparansi dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat.

“Dengan digitalisasi, pelayanan menjadi lebih cepat, lebih mudah diakses, dan lebih akuntabel,” tambahnya.

Indikator Kepuasan Meningkat

Hasil dari berbagai pembenahan tersebut mulai terlihat dalam survei kepuasan masyarakat. Berdasarkan data internal, nilai survei kepuasan pelanggan RSUD Banten beberapa kali mencapai angka 88, yang masuk kategori sangat baik.

Tak hanya itu, penilaian publik melalui Google Review juga menunjukkan tren positif dengan rating 4,4 hingga 4,5 bintang.

“Kami tentu belum puas. Target kami ke depan adalah mempertahankan capaian ini dan meningkatkannya hingga bintang lima,” ujarnya optimistis.

Menuju WBBM

Predikat Menuju WBK menjadi langkah awal bagi RSUD Banten untuk naik ke tahap berikutnya, yakni Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pihak manajemen berharap capaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan internal, tetapi juga menjadi motivasi bagi organisasi perangkat daerah (OPD) lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk meraih predikat serupa.

“Kami ingin capaian ini menjadi pelecut semangat, bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk OPD lainnya. Zona Integritas harus menjadi budaya bersama,” tegasnya.

Di akhir wawancara, manajemen RSUD Banten menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan, tenaga administrasi, dan jajaran pelayanan yang telah bekerja keras menjaga kualitas layanan.

“Terima kasih kepada seluruh keluarga besar RSUD Banten. Tanpa kerja sama dan komitmen bersama, kita tidak mungkin sampai di titik ini.”

Dengan penghargaan tersebut, RSUD Banten menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan kesehatan yang profesional, transparan, dan berintegritas bagi masyarakat Banten.

 advetorial RSUD

Read More

Jadi Tersangka Kasus Kuota Haji, Gus Yaqut Ajukan Praperadilan

 

JAKARTA KONTAK BANTEN – Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pengajuan tersebut ditujukan untuk menguji keabsahan penetapan Gus Yaqut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada pembagian kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Klarifikasi perkara: sah atau tidaknya penetapan tersangka,” demikian dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2025).

Praperadilan yang diajukan Gus Yaqut tersebut telah teregister dengan nomor perkara 19/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL pada 10 Februari 2026.

Adapun sidang terdana dijadwalkan pada Selasa, 24 Februari 2026 di ruang sidang 2 pada pukul 10.00 WIB.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) alias Gus Yaqut dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex.

Keduanya diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu sebelumnya menjelaskan bahwa pada 2023, Presiden Joko Widodo meminta Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Pada pertemuan Jokowi dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed Bin Salman, Indonesia diberikan penambahan kuota haji tambahan sebanyak 20.000 untuk tahun 2024..
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Asep menjelaskan pembagian kuota haji seharusnya 92 persen untuk kuota reguler dan 8 persen untuk kuota khusus.

“Jadi kalau ada kuota haji, berapa pun itu, pembagiannya demikian. Kuota regulernya 92 persen, kuota khususnya 8 persen,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/8/2025).

Dia menjelaskan alasan pengaturan itu ialah mayoritas jemaah haji yang mendaftar menggunakan kuota reguler, sedangkan kuota khusus berbayarnya lebih besar dibandingkan dengan kuota reguler sehingga penyediaannya hanya 8 persen.

Dengan tambahan kuota haji menjadi 20.000, Asep menegaskan seharusnya pembagiannya ialah 1.600 untuk kuota haji khusus dan 18.400 untuk kuota haji reguler.

“Tetapi kemudian, ini tidak sesuai, itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua. 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus,” ungkap Asep.

“Jadi kan berbeda dong, harusnya 92 persen dengan 8 persen, ini menjadi 50 persen, 50 persen. Nah seperti itu, itu menyalahi aturan yang ada,” tambah dia.

Dengan begitu, Asep menyebut biaya haji khusus dengan kuota yang setengah dari kuota reguler menyebabkan tingginya pendapatan agen travel.

“Kemudian prosesnya, kuota ini, ini kan dibagi-bagi nih. Dibagi-bagi ke travel-travel. Travel-travelnya kan banyak di kita, travel haji itu banyak. Dibagi-bagi sesuai dengan, karena ada asosiasi travel, tentunya kalau travelnya besar, ya porsinya besar. Travel yang kecil, ya dapatnya juga kecil,” ujar Asep.

Read More

Banten dan Lampung Siapkan Rp7 Miliar untuk Bidding Tuan Rumah PON 2032

 

Kepala Dispora Banten, Ahmad Syaukani saat diwawancarai wartawan usai acara forum organisasi perangkat daerah Dispora Banten di Ballroom Bappeda Banten, Selasa (10/2/2026).

SERANG KONTAK BANTENN – Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan dana Rp7 miliar sebagai jaminan keikutsertaan dalam proses bidding tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional (PON) 2032

.Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Banten Ahmad Syaukani mengatakan, kewajiban jaminan keikutsertaan dalam proses bidding itu akan dibayarkan ke KONI pusat pa

da Mei 2026. Sebelumnya, biaya pendaftaran sebesar Rp2 miliar juga telah dipenuhi dengan kontribusi masing-masing Rp1 miliar.

“Dibagi dua (untuk biaya bidding) Banten dan Lampung masing-masing Rp3,5 miliar,” kata Syaukani, Selasa (10/2/2026).

Menurut Syaukani, Banten dan Lampung telah melalui tahapan awal pencalonan dengan mendaftarkan diri sebagai kandidat tuan rumah bersama. Proses penentuan tuan rumah akan dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara oleh seluruh provinsi di Indonesia.

Karena itu, kedua pemerintah daerah kini mulai melakukan komunikasi intensif dengan provinsi lainnya yang memiliki hak suara. Pembagian tugas lobi dilakukan agar pendekatan berjalan lebih efektif.

“Sekarang kami sudah melakukan pendekatan kepada provinsi-provinsi yang lain sebagai pemilik suara. Kami sudah koordinasi, sudah bagi tugas. Lampung dengan provinsi mana dan Banten dengan provinsi mana, kita sudah bagi tugas,” ujarnya.

Pendekatan tersebut, kata dia, dilakukan melalui komunikasi intens untuk membangun kedekatan. Salah satu hal yang ditawarkan kepada setiap provinsi yaitu terkait akses transportasi dan infrastruktur. Banten dinilai memiliki kemudahan akses darat, laut, maupun udara yang dinilai lebih efisien dibanding sejumlah daerah lain.

 “Dari Aceh dari mana, dari Papua pun pasti harus ke Jakarta dulu kan gaada pesawat yang langsung ke Kalimantan Barat nah kalau dilaksanakan di kita (Banten) ya sekali naik. Itu satu dari sisi biaya tranformasi akan lebih murah,” tuturnya.

Selain akses transportasi, kesiapan infrastruktur juga menjadi pertimbangan. Syaukani menyebut Banten International Stadium (BIS) telah tersedia sehingga tidak memerlukan pembangunan stadion baru.

“Fasilitas sarana prasarana kita lebih memadai. Kita enggak usah bangun stadion baru. Saya rasa hampir seluruh (sarana prasarana) cabang olahraga ada di Banten. Di Tangerang saja semua lengkap dan berstandar internasional,” katanya.

Ia menambahkan, Ketua Umum KONI pusat juga telah diajak meninjau langsung BIS sebagai bagian dari upaya meyakinkan kesiapan Banten.

“Pak Ketua Umum KONI sampaikan, ini kita enggak perlu bangun stadion lagi sih kalau gini, sudah jadi,” ucapnya.

Read More

Usai Prabowo Temui Taipan, Sejumlah Menteri Ekonomi Mulai Merapat ke Istana

JAKARTA KONTAK BANTEN  Sejumlah menteri sektor ekonomi Kabinet Merah Putih berdatangan ke Istana Merdeka, Jakarta, untuk mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, Rabu, 11 Februari 2026.  Rapat tersebut digelar sehari setelah Kepala Negara melakukan pertemuan strategis dengan sejumlah taipan di Hambalang, Bogor.

Para pejabat mulai berdatangan hadir sejak pukul 13.00 WIB di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. 

Turut hadir pula Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala BP BUMN Dony Oskaria.

Airlangga belum mengungkap secara rinci materi ratas dengan presiden. Saat dikonfirmasi apakah rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan pengusaha di Hambalang, Menko hanya menjawab singkat. 

“Kita tunggu aja nanti yang di dalam," kata Airlangga jelang rapat. 

Ketika ditanya terkait isi pertemuan Presiden dengan para Taipan di Hambalang, Airlangga menegaskan bahwa pembahasan berfokus pada sektor ekonomi. 

“Yang pasti bahas ekonomi. Apanya nanti kita dengar dari bapak langsung," kata dia. 

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menyampaikan hal serupa. Ia menyatakan agenda rapat akan disampaikan setelah pertemuan selesai digelar. 

“Hari ini ada rapat ya sama Bapak Presiden. Agendanya nanti setelah kita rapat, baru saya akan kabari,” ujar Bahlil.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengindikasikan bahwa sektor pangan menjadi salah satu materi yang akan dilaporkan kepada Presiden. 

Ia menyebut progres produksi sejumlah komoditas strategis menjadi perhatian utama pemerintah. 

“Proges pangan khususnya beras, kemudian jagung dan hilirisasi, hilirisasi, harga juga, stok pangan,” kata Amran.

Prabowo dikabarkan menggelar pertemuan dengan lima taipan nasional di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Selasa malam, 10 Februari 2026.

Mereka adalah Prajogo Pangestu dari Barito Pacific Group, Anthony Salim dari Salim Group, Franky Widjaja dari Sinar Mas Group, Boy Thohir dari Adaro Energy, serta Sugianto Kusuma dari Agung Sedayu Group. 

Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, pertemuan tersebut berlangsung intens selama lebih dari 4,5 jam.

Read More

Tekuk Turino, Inter Tembus Semifinal Coppa Italia

 MILAN--Inter Milan menundukkan Torino dengan skor 2-1 pada laga perempat final Coppa Italia di Stadio Brianteo, Monza, Kamis (5/2/2026) dini hari WIB.

Inter pun memastikan diri melangkah ke semifinal Coppa Italia 2025/26.

Kemenangan ini terasa spesial bagi Nerazzurri yang harus bermain di stadion netral. San Siro tak bisa digunakan karena tengah dipersiapkan untuk Olimpiade Musim Dingin 2026.

Meski tampil dengan sejumlah pemain rotasi akibat badai cedera, Inter tetap menunjukkan kedalaman skuadnya.

Inter langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Peluang emas pertama tercipta pada menit ke-20 lewat sepakan jarak jauh Carlos Augusto yang masih membentur mistar gawang Torino.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-35. Pemain muda Issiaka Kamate, yang menjalani debut bersama tim senior, mengirim umpan silang dari sisi kanan. Bola sukses disundul Ange-Yoan Bonny untuk membawa Inter unggul 1-0 hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Inter langsung tancap gas. Baru tiga menit setelah kickoff, Nerazzurri menggandakan keunggulan lewat Andy Diouf. Gol tersebut bermula dari pergerakan Marcus Thuram di sisi kanan sebelum mengirim umpan tarik yang diselesaikan Diouf dengan sempurna.

Torino mencoba bangkit dan berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-57. Umpan silang Pedersen yang sempat berbelok arah disambut sundulan Sandro Kulenovic, mengubah skor menjadi 2-1.

Tekanan Torino nyaris berbuah hasil pada menit ke-74 ketika Matteo Prati mencetak gol lewat sundulan. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena Prati berada dalam posisi offside.

Hingga peluit panjang dibunyikan, Inter mampu menjaga keunggulan. Hasil ini membuat Nerazzurri menjadi tim pertama yang memastikan tiket ke babak semifinal Coppa Italia musim ini.

Inter kini menunggu pemenang laga perempat final lainnya antara Napoli vs Como untuk mengetahui lawan mereka di babak empat besar. (

Read More

Dua Pilot Tewas, Pesawat Smart Air PK-SNR Ditembak OTK di Papua Selatan –

 

PAPUA–Insiden berdarah terjadi di di Bandara Koroway Batu, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan. Pesawat milik PT Smart Air Aviation ditembaki oleh orang tak dikenal atau OTK hingga menyebabkan dua pilot tewas.  Kementeriaan Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut.

Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenko Polkam Kolonel Infanteri Honi Havana menyampaikan bahwa informasi awal berkaitan dengan peristiwa penembakan pesawat tersebut sudah diperoleh. Saat ini, pihaknya bersama jajaran di wilayah Papua Selatan tengah menindaklanjuti kabar penembakan pesawat itu.

”Kemenko Polkam sudah mendapatkan info awal, sedang dilaksanakan pengecekan lebih lanjut, menunggu informasi yang lebih detail dari satuan kewilayahan setempat,” ungkap dia saat dikonfirmasi pada Rabu (11/2/2026).

Berdasar informasi yang beredar, pesawat tersebut melayani penerbangan dengan rute Tanah Merah-Danowage-Koroway Batu. Pesawat dengan nomor registrasi PK-SNR itu mendarat di Bandara Koroway Batu pukul 10.05 WIT. Kemudian pesawat ditembaki oleh orang tidak dikenal (OTK).

”Dapat info dari pilot pesawat bahwa pesawat ditembak, pilot dan penumpang menyelamatkan diri ke hutan,” bunyi informasi tersebut. Masih dari sumber informasi yang sama, disebutkan bahwa komunikasi terakhir pilot adalah tidak ada sinyal dan permintaan mengecek titik koordinat.Total ada dua titik koordinat yang disampaikan. Pertama, S 5,214472° T 140,016460°. Kedua, Di S 5,214139° T 140,016718°. ”Pada pukul 13.26 WIT, kami mendapat informasi bahwa kedua pilot telah meninggal dunia atas nama Capt. Egon E dan Capt. Baskoro,” lanjut informasi itu. (jpg)

Read More

Rugikan Negara Rp 14 T, Kejagung Bidik 26 Perusahaan Lain di Kasus Ekspor CPO

 

Salah satu tersangka kasus dugaan korupsi manipulasi ekspor crude palm oil. Foto : Ist

JAKARTA KONTAK BANTEN  - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan masih meneliti sekitar 26 perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi manipulasi ekspor crude palm oil (CPO) alias bahan baku minyak sawit.

Perusahaan-perusahaan ini turut menjadi penyebab kerugian negara sebesar Rp 14 triliun dalam perkara ini.

"Ada sekitar 20-an, 20-an perusahaan, tapi itu pun masih kita teliti, 26 (perusahaan), itu tapi masih kita teliti untuk perusahaan-perusahaan yang lainnya," beber Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2026) malam.

 Perusahaan-perusahaan itu yang selama ini melakukan ekspor CPO, namun dokumennya direkayasa menjadi palm oil mill effluent (POME) alias limbah cair sawit.

 Dalam prosesnya, terdapat kick back atau suap kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) agar dapat meloloskan ekspor tersebut.

 Syarief menambahkan, estimasi kerugian negara dalam kasus ini mencapai sekitar Rp 10 triliun hingga Rp 14 triliun, berasal dari nilai pajak yang tidak sesuai.

 Sebab, para tersangka swasta melakukan ekspor CPO, tapi yang menggunakan dokumen ekspor POME. Sehingga yang dibayarkan pajak ekspor POME, yang nilainya lebih kecil daripada pajak ekspor CPO.

 "Sedangkan kerugian perekonomian negaranya yang sedang kita hitung juga, itu dengan larinya CPO ke luar negeri. Dengan demikian, kuota CPO untuk dijual di dalam negeri jauh berkurang dari yang seharusnya, karena DMO-nya (Domestic Market Obligation atau kewajiban penjualan dalam negeri) tidak ditaati dengan adanya (ekspor) POME," bebernya.

 Syarief membeberkan, para tersangka meloloskan ekspor CPO dengan menggunakan klasifikasi yang tidak sesuai.

 Hal ini untuk menghindari pembatasan dan pelarangan ekspor CPO, menghindari kewajiban DMO, serta mengurangi kewajiban pembayaran bea keluar dan pungutan sawit (levy) yang seharusnya dipenuhi kepada negara.

 Adanya kick back atau pemberian imbalan kepada oknum pejabat negara, yang dilakukan untuk memuluskan proses administrasi dan pengawasan ekspor. Sehingga klasifikasi yang tidak sesuai ketentuan tetap dapat digunakan tanpa koreksi," lanjut Syarief.

 

Dia menduga, para tersangka tidak hanya mengetahui ketentuan hukum yang berlaku, tetapi secara aktif berperan dalam menyusun, menggunakan, dan membiarkan mekanisme yang menyimpang tersebut berlangsung.

 Dalam kasus ini, penyidik Gedung Bundar menyeret 11 orang tersangka. Mereka ialah Lila Harsyah Bakhtiar (LHB) selaku Kasubdit Industri Hasil Perkebunan non Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kementerian Perindustrian.

 Lalu, R. Fadjar Donny Tjahjadi (FJR) selaku Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)/(2024–sekarang selaku Kepala Kantor DJBC Bali, NTB, dan NTT); Muhammad Zulfikar (MZ) selaku ASN Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Pekanbaru.

 Sementara delapan orang lainnya dari pihak swasta yakni ES selaku Direktur PT SMP, PT SMA, dan PT SMS; ERW selaku Direktur PT BMM; FLX selaku Direktur Utama PT AP dan Head Commerce PT AP; RND selaku Direktur PT PAJ.

 Kemudian, TNY selaku Direktur PT TEO dan Pemegang Saham PT Green Product International; VNR selaku Direktur PT SIP; RBN selaku Direktur PT CKK; YSR selaku Direktur Utama PT MAS dan Komisaris PT SBP.

 "Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah tim penyidik memperoleh bukti cukup, melalui serangkaian Tindakan penyidikan yang dilakukan secara mendalam, profesional, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan asas praduga tidak bersalah," tegas Syarief.

Read More