Peringati Hari PGRI Ke 80 , Guru Pondok Aren

 

PONDOK AREN  KONTAK BANTEN Peringatan Hari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-80 di Pondok Aren menjadi pengingat bagi para pendidik bahwa peran guru tidak hanya sebatas menyampaikan materi, tetapi juga menanamkan karakter pada peserta didik. Di tengah derasnya arus teknologi, Pemerintah Kota Tangerang Selatan menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai moral di sekolah.

Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie menyampaikan, pendidikan karakter harus tetap berjalan seiring dengan peningkatan metode pembelajaran. Menurutnya, teknologi boleh berkembang, tetapi nilai-nilai dasar harus tetap dijaga.

 “Saya ingin anak-anak bukan hanya mengerti matematika atau ilmu pengetahuan, tapi juga tahu bagaimana menghormati orang tua, sopan santun, dan memiliki karakter yang baik,” ujar Benyamin, Kamis (27/11).

 Benyamin juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung para guru, termasuk melalui pengangkatan mayoritas guru menjadi PPPK.

 “Sebagian besar guru kita sudah menjadi PPPK. Ini apresiasi kami. Teruslah mengabdi dan berjuang. Saya tahu pengorbanan guru tidak kecil,” kata Benyamin.

 Ia menambahkan, Pemkot Tangsel akan terus mendorong peningkatan kualitas pembelajaran, mulai dari penambahan modul, pengayaan metode belajar, hingga penguatan pendidikan karakter di setiap jenjang.

 Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangsel, Deden Deni, menyoroti tantangan perkembangan teknologi yang turut memengaruhi perilaku dan karakter anak. Ia menilai guru harus memiliki kepekaan lebih untuk mengimbanginya.

 “Guru harus lebih sensitif, lebih peka. Teknologi membawa dampak langsung pada anak, makanya guru juga harus melek teknologi,” jelasnya.

 Menurut Deden, kesadaran akan perubahan ini harus dibarengi dengan peningkatan kompetensi dan kemampuan adaptasi guru.

 “Tantangannya luar biasa. Guru harus bisa beradaptasi dan terus meningkatkan kompetensinya,” tegasnya.

Read More

Berikut Nama Eselon II di Lingkungan Pemkab Lebak Yang di Rotasi

 

LEBAK KONTAK BANTEN  – Bupati Lebak Moch Hasbi Asyidiki Jayabaya merotasi 22 sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak.

Ke 22 pejabat tersebut yang secara resmi dilantik dan diambil sumpah di Pendopo Pemkab Lebak, Kamis (27/11/2025).

Dalam amanatnya, Hasbi Asyidiki Jayabaya mengatakan, rotasi jabatan merupakan hal yang lumrah dan esensial dalam organisasi pemerintahan.

“Rotasi ini adalah bagian dari evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi untuk menempatkan figur yang tepat di posisi yang tepat (the right man on the right place). Saya berharap, para pejabat yang baru dilantik segera membangun konektivitas, hilangkan ego sentrik, dan yang terpenting mampu menciptakan inovasi dalam memimpin unit kerjanya,” kata Hasbi.

Ia mengungkapkan, rotasi ini diharapkan dapat memperkuat implementasi visi pembangunan Kabupaten Lebak. Terutama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan pelayanan publik yang unggul berbasis teknologi.

“Di manapun kita ditugaskan, apapun posisi kita, semuanya harus turut mendukung, menyukseskan tercapainya kinerja pemerintah,” ujarnya.

Berikut daftar pejabat eselon II yang dirotasi :

1. Rahmat Yuniar Kepala Dinas Pertanian jabatan sebelumnya Kepala Dinas Peternakan

2. Octavianto Arief Ahmad Kepala Dispora, sebelumnya menjabat Kepala DPMD

3. Dedi Lukman Kepala Disnaker, sebelumnya staf ahli bupati bidang kebudayaan

4. Imam Rismahayadin Kepala Disketapang, sebelumnya Disbudpar

5. Robet Chandra Staf ahli Bidang Ekbang dan Keuangan, sebelumnya Kepala Dinas Perpustakaan

6. Irvan Suyatuvika Kepala DLH, sebelumnya DPUPR

7. Lina Budhiarti Kepala Dinas KB, sebelumnya Sekretaris DPRD

8. Doddy Irawan Kepala Disdik, sebelumnya Bapenda

9. Eka Darma Putra Kepala Dinkes, sebelumnya Dinsos

10. Iwan Sutikno Kepala Dinas Perkim, sebelumnya Kepala DLH

11. Rully Edward Kepala Disperindag, sebelumnya Kepala Dishub

12. Rahmat Asda 2 Ekonomi dan Pembangunan, sebelumnya Kepala Distan

13. Febby Hardian Kurniawan Kepala Dinas Peternakan, jabatan sebelumnya Asda III

14. Yosep Mohammad Holis Kepala Disbudpar, sebelumnya Kepala Bapperida

15. Lingga Sagara Kepala DPMPTSP sebelumnya Kepala Perkim

16. Rahmat Asda II, sebelumnya Kepala Dinas Pertanian

17. Yadi Basari Kasatpol PP, sebelumnya Kepala DPMPTSP

18. Sukanta Kepala BPBD, jabatan sebelumnya Kepala Kesbangpol

19. Budhi Mulyanto Sekretaris DPRD Lebak, jabatan sebelumnya Direktur RSUD Adjidarmo

20. Dartim staf ahli bidang Pemerintahan hukum dan politik, jabatan sebelumnya Kepala Satpol PP

21. Eka Prasetiawan Kepala Perpusda, jabatan sebelumnya Kepala BKPSDM

22. Hari Setiono Kepala Badan Kesbangpol, jabatan sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan.

Read More

INI Tuntutan Buruh Saat Demo Kantor Bupati Serang

 

KAB SERANG KONTAK BANTEN Ribuan buruh yang tergabung dalam ASPSB Kabupaten Serang menggelar aksi unjuk rasa di pendopo Bupati Serang, Kamis 27 November 2025.

Mereka menuntut kenaikan upah 12 persen untuk tahun 2026.Tuntutan itu mengacu pada hasil survei kebutuhan hidup layak yang dilakukan serikat buruh.Massa aksi tiba di lokasi sekitar pukul 13.30 WIB.

Mereka datang dengan enam mobil komando dan membawa spanduk tuntutan.Setibanya di gerbang pendopo, buruh langsung membentuk barisan.Mereka memblokade jalan di depan kantor bupati.

Massa kemudian menyampaikan orasi secara bergantian.Sekretaris ASPSB Kabupaten Serang, Arizal Peni, menilai pemerintah lalai menjalankan kewajiban.Ia menyebut pemerintah belum menyiapkan regulasi penetapan kenaikan upah.“Seharusnya 20 November sudah ada formula upah. Sampai hari ini belum ada,” kata Arizal.ASPSB lalu melakukan survei kebutuhan hidup layak secara mandiri.

Survei itu dilakukan langsung ke pasar-pasar.Hasilnya, buruh membutuhkan kenaikan upah 12 persen pada 2026.“Tanpa kenaikan itu, buruh belum bisa hidup layak,” tegasnya.Ketua ASPSB Kabupaten Serang, Asep Saefullah, menyebut buruh ingin hidup sejahtera.Ia menilai kondisi saat ini belum mencerminkan kehidupan yang layak.Ia menilai pemerintah masih menerapkan formula upah murah.“Formula itu tidak menjawab kebutuhan buruh,” ujarnya.Menurut Asep, perhitungan upah harus berdasarkan tiga aspek.Aspek itu meliputi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan inflasi.

Ia menilai hasil survei KHL selama ini sering diabaikan.“Pemerintah selalu membangkang dari hasil survei,” pungkasnya.

Read More

Bupati Dewi Tekankan Pentingnya Transformasi Digital

 

Pandeglang  KONTAK BANTEN Pesatnya perkembangan teknologi digital menuntut Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk semakin adaptif dan mampu mengikuti arus transformasi digital. Hal tersebut disampaikan Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani saat membuka Seminar Hybrid di Oproom Setda Pandeglang, Kamis (27/11).

Dalam sambutannya, Bupati Dewi menegaskan bahwa pemahaman teknologi digital bukan lagi pilihan, tetapi sudah menjadi kewajiban bagi ASN di era modern.

“Semua layanan saat ini berbasis aplikasi. Karena itu, saya meminta seluruh ASN di Pandeglang mampu menerapkan transformasi digital dalam bekerja,” tegasnya.

Menurut Bupati Dewi, peningkatan kapasitas ASN dalam bidang digital sangat penting untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif. Ia berharap para ASN yang mengikuti seminar dapat benar-benar mempraktikkan ilmu yang diterima.

“Hari ini dapat ilmunya, semoga ke depan menjadi ASN yang terbaik. Sebab tuntutan transparansi publik semakin tinggi,” ungkapnya.

Bupati Dewi juga menekankan bahwa ASN harus menjadi motor penggerak transformasi digital di Kabupaten Pandeglang, sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan akurat.

“ASN adalah ujung tombak pelayanan. Jika ASN menguasai teknologi digital, maka percepatan pembangunan dan kualitas layanan akan semakin meningkat,” jelasnya.

Meski demikian, Bupati Dewi mengingatkan agar ASN tetap bijak dalam memanfaatkan teknologi digital.

“Kita harus tetap menjaga etika dan berintegritas dalam memanfaatkan transformasi digital,” pungkasnya.

Seminar Hybrid tersebut diikuti ratusan ASN dari berbagai OPD, baik secara langsung maupun daring, dengan fokus pembahasan pada integritas, literasi keamanan, informasi, dan keuangan. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat digitalisasi birokrasi di Kabupaten Pandeglang. (**)

Read More

13 Ribu Botol Miras Dimusnahkan, Termasuk Minuman Beralkohol 0 Persen

 TANGSEL—Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memusnahkan 13.970 botol minuman keras (miras) hasil operasi penertiban yang dilakukan sejak awal tahun 2025 hingga November. Pemusnahan tersebut dipimpin langsung oleh Walikota Tangsel, Benyamin Davnie di kawasan Setu, Rabu (26/11).

Benyamin mengatakan bahwa pemusnahan itu sebagai bentuk penegasan komitmen pemerintah dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) yang melarang peredaran minuman beralkohol di wilayah Tangsel.

“Sesuai dengan perda kita, perda Tangerang Selatan. Di Tangerang Selatan itu minuman beralkohol 0 persen dilarang, tidak boleh. Jadi setiap minuman beralkohol yang berapa persen pun itu tidak boleh,” ujarnya.

Menurut Benyamin, seluruh minuman beralkohol, termasuk yang kadar alkoholnya 0 persen dilarang beredar. Karena itu, ribuan botol yang dimusnahkan merupakan miras dengan kadar alkohol tinggi, sebagian diperkirakan lebih dari 40 persen.

“Ini yang disita ini tentunya yang lebih dari 40 persen kali ya, ini sebanyak 13.970 botol hasil operasi dari awal tahun 2025 sampai dengan hari ini,” katanya.

Soal lokasi operasi yang dilakukan, kata dia, menyasar tempat yang berkedok sebagai warung hingga toko jamu.

“Ya dari warung-warung yang tidak resmi ya, kalau dari warung-warung yang resmi yang berizin hukum nggak ada, mereka udah tau aturan itu. Tapi warung-warung yang tidak resmi, toko-toko yang tidak resmi yang ngumpet-ngumpetlah ngejualnya,” ungkap dia.

Selain penyitaan miras, Pemkot Tangsel juga melakukan penyidikan terhadap pelanggaran perda melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP. Dalam beberapa operasi, Satpol PP turut bekerja sama dengan BNN, terutama jika ditemukan indikasi peredaran narkoba.

Ketika ditanya soal potensi kerugian negara akibat masuknya miras ilegal, Benyamin mengaku tidak menghitung nilai kerugian tersebut. Fokus utama pemerintah adalah menertibkan peredaran barang terlarang tersebut.

Terkait kemungkinan perubahan Perda minuman beralkohol, Benyamin membuka ruang bahwa setiap perda pada prinsipnya bisa direvisi. Namun ia menegaskan bahwa perubahan akan sangat bergantung pada situasi, kebutuhan, serta aspirasi masyarakat.

“Kalau perubahan perda prinsipnya bisa aja, tapi tergantung situasi dan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Kepala Satpol PP Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Oki Rudianto menyampaikan bahwa selama operasi berlangsung, wilayah paling banyak didapati peredaran miras berada di Kecamatan Pondok Aren.

“Di wilayah Pondok Aren dekat Gopli itu yang paling banyak. Ada sekitar 5.600 botol. Ini dari hasil beberapa tempat termasuk warung sembako, ada juga dari tempat hiburan,” sebutnya.

Oki menambahkan, untuk memberikan efek jera para pelanggar Perda, mereka diberikan sanksi tipiring hingga ada yang harus didenda Rp5 juta.

“Kemarin ada yang kita Tipiringkan, dan dia mendapatkan sanksi denda Rp5 juta ditetapkan hakim pengadilan Tangerang. Ada sekitar lima pelaku yang dilakukan penangkapan,” pungkasnya.

Read More

Banjir bandang di Malalak Sumbar, dua orang ditemukan meninggal

Warga berada di depan rumah yang terdampak longsor di Toboh Tangah, Nagari Malalak Timur, Agam, Sumatera Barat, Kamis (27/11/2025).

  Padang, Sumatera KONTAK BANTEN  Badan SAR Nasional (Basarnas) Kota Padang, Sumatera Barat menyatakan dua korban banjir bandang di Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

"Ada dua korban ditemukan tim gabungan dari Basarnas, BPBD Agam, Brimob, TNI dan lainnya," kata Koordinator Lapangan Basarnas Padang Atta Priyono di Lubuk Basung, Kamis

Ia mengatakan saat ini tim gabungan masih melakukan pencarian korban terseret banjir bandang yang diperkirakan cukup banyak dan berkemungkinan lebih dari puluhan orang.

Basarnas Padang masih melakukan pendataan jumlah korban yang terseret banjir bandang bersama pemerintah nagari setempat.

"Pemerintah nagari (desa) mendatangi warga satu persatu, karena akses komunikasi terputus," katanya.

Ia menambahkan di lokasi banjir bandang cukup banyak terdapat rumah warga. Tiba-tiba banjir bandang melanda daerah itu saat hujan cukup tinggi, Rabu (26/11) sore.

Saat ini ada sekitar 135 kepala keluarga yang telah mengungsi ke daerah lebih aman di lima titik.

"Mereka mengungsi di lokasi tersebut semenjak Rabu (26/11) malam," katanya.

Ia mengakui telah menurunkan lima personil Basarnas Padang untuk melakukan pendataan berapa jumlah korban yang hilang dan total warga terdampak usai mendapatkan laporan banjir bandang, Rabu (26/11) malam

Pada Kamis (27/11) pukul 03.00 WIB, mengerahkan 10 orang tim gabungan ke lokasi untuk melakukan pencarian korban.

Setelah itu, mengerahkan mobil ambulans milik Palang Merah Indonesia (PMI) Agam beserta anggota sebanyak empat orang

"Ada 18 orang tim rescue yang kita kerahkan ke lokasi dan membentuk posko utama. Komunikasi ke lokasi banjir cukup sulit," katanya.

Posko utama tersebut berada sekitar dua kilometer dari lokasi banjir bandang dan jalan menuju lokasi terputus, sehingga tidak bisa menggunakan kendaraan ke titik.

Read More

Sejumlah warga Lebak terima bantuan sosial dari Bapanas

Masyarakat Kabupaten Lebak, Banten, menerima bantuan sosial (bansos) berupa beras dan minyak goreng dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) guna meringankan beban ekonomi keluarga.

 Lebak KONTAK BANTEN - Sejumlah warga Kabupaten Lebak, Banten, menerima bantuan sosial (bansos) berupa beras dan minyak goreng dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) guna meringankan beban ekonomi keluarga.

"Kami merasa senang menerima bansos itu, karena dapat memenuhi ketersediaan pangan," kata Ujang (45) warga Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, Kamis.

Program bantuan sosial didistribusikan di Kantor Desa Pajagan Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak.

Pendistribusian program bansos berupa beras sebanyak 20 kilogram dan minyak goreng sebanyak empat liter, sehingga dapat meringankan beban ekonomi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Saat ini, ujar dia, harga kebutuhan pangan, khususnya beras medium cukup mahal berkisar Rp12.700 sampai Rp13.500 per kilogram.

"Kami sangat terbantu adanya bantuan beras dan minyak goreng itu, sehingga bisa memenuhi konsumsi pangan bersama dua anak dan seorang isteri untuk tiga pekan ke depan," katanya.

Begitu juga Enah (60), warga Cimarga Kabupaten Lebak mengaku dirinya mendapatkan bantuan beras sebanyak 20 kilogram dan minyak goreng empat liter dari pemerintah untuk memenuhi ketersediaan pangan bagi masyarakat miskin.

Sebab, kata dia, dirinya tahun ini kali pertama mendapatkan bantuan beras dan minyak goreng.

"Kami merasa bersyukur menerima bantuan beras dan minyak goreng, sehingga dapat memenuhi ketersediaan pangan keluarga hingga satu bulan ke depan," katanya

Kepala Bidang Distribusi dan Sumberdaya Pangan Diskatapang Kabupaten Lebak Benu Dwiyana mengatakan masyarakat yang mendapatkan bansos berupa beras dan minyak goreng tersebut sebanyak 123.645 keluarga penerima manfaat (KPM).

Penyaluran bantuan yang ditetapkan Bapanas untuk dua bulan (Oktober-November 2025) sebanyak 20 kilogram dan minyak goreng empat liter (per KPM).

Mereka yang memperoleh bantuan pangan tersebut, untuk KPM yang masuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Penyaluran paket bantuan pangan itu, salah satu kegiatan untuk mengantisipasi inflasi dan menstabilkan harga pangan di pasaran.

Selain itu, juga mengantisipasi kerawanan pangan khususnya bagi masyarakat miskin dan yang berpenghasilan rendah.

"Kami berharap harga pangan di pasaran relatif stabil sehingga dapat meningkatkan daya beli ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah," katanya.

Read More

KPK respons pengacara Ira Puspadewi soal pembebasan pada Kamis

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

JAKARTA KONTAK BANTEN   Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pengacara dari terdakwa kasus dugaan korupsi dalam proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tahun 2019-2022 Ira Puspadewi, Soesilo Aribowo, yang memperkirakan kliennya baru bisa bebas pada Kamis, 27 November 2025.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya hingga Rabu (26/11) malam masih menunggu salinan Keputusan Presiden tentang Pemberian Rehabilitasi untuk ketiga terdakwa tersebut.

“Kami menunggu surat keputusan itu dikirimkan ke KPK sebagai dasar nanti untuk melakukan proses tindak lanjutnya atas keputusan rehabilitasi oleh Pak Presiden,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut dia mengatakan KPK akan memproses secara administratif bila telah menerima salinan Keppres tersebut.

“Jadi, ada beberapa tahapan. Tentunya ada proses-proses administrasi yang kami perlu lakukan,” katanya.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dalam akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP tahun 2019–2022.

Empat tersangka tersebut adalah Direktur Utama PT ASDP periode 2017–2024 Ira Puspadewi, Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP periode 2019–2024 Muhammad Yusuf Hadi, Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP periode 2020–2024 Harry Muhammad Adhi Caksono, dan pemilik PT JN bernama Adjie.

Setelah itu, KPK melimpahkan berkas perkara untuk tiga tersangka dari PT ASDP ke jaksa penuntut umum.

Pada 6 November 2025, terdakwa Ira Puspadewi dalam persidangan mengatakan tidak terima disebut merugikan negara.

Ira meyakini akuisisi tersebut tidak merugikan negara, tetapi menguntungkan karena mendapatkan 53 kapal dengan izin operasi.

Pada 20 November 2025, majelis hakim memvonis Ira selama 4 tahun dan 6 bulan penjara, sementara Yusuf dan Harry dijatuhi pidana 4 tahun penjara. Mereka divonis merugikan keuangan negara senilai Rp1,25 triliun.

Walaupun demikian, Hakim Ketua Sunoto sempat menyatakan perbedaan pendapat atau dissenting opinion dengan memandang perbuatan ketiga terdakwa bukan tindak pidana korupsi.

Pada 25 November 2025, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengumumkan Presiden Prabowo memberikan rehabilitasi kepada Ira Puspadewi dan dua terdakwa kasus tersebut.

Pada 26 November 2025, pengacara Ira Puspadewi, Soesilo Aribowo memperkirakan kliennya baru bisa bebas pada Kamis, 27 November 2025.

Read More

Kebakaran Gedung Pencakar Langit Hong Kong: Puluhan Tewas

HONGKONG  Sedikitnya 36 orang dilaporkan tewas, sementara 279 lainnya masih hilang dalam insiden hebat yang melanda sebuah kompleks perumahan di distrik Tai Po, New Territories, Hong Kong pada Rabu, 26 November 2025 waktu setempat. Dikutip dari 9News, Kamis 27 November 2025, api mulai berkobar pada Rabu sore dari perancah eksternal di sebuah menara setinggi 32 lantai sebelum merambat dengan cepat ke bagian dalam bangunan dan gedung-gedung di sekitarnya. Kondisi berangin diduga memperburuk penyebaran api. Saat malam tiba, kobaran api besar terlihat keluar dari jendela, sementara asap pekat menyelimuti kawasan.

Hingga Kamis pagi, petugas berhasil memadamkan api di tiga gedung, namun empat gedung lainnya masih menunjukkan titik api. Kepala Eksekutif Hong Kong John Lee mengatakan bahwa polisi dan pemadam kebakaran telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki penyebab kebakaran, termasuk kemungkinan unsur kriminal.

“Karena suhu ekstrem di dalam beberapa gedung, kami belum bisa menjangkau penghuni yang terjebak,” kata Derek Armstrong Chan, Wakil Direktur Operasi Dinas Pemadam Kebakaran.

Lebih dari 900 warga dievakuasi ke tempat penampungan sementara. Kompleks Wang Fuk Court sendiri memiliki delapan blok dengan hampir 2.000 unit apartemen dan menampung sekitar 4.800 penduduk.

Sebanyak 128 truk pemadam dan 57 ambulans dikerahkan untuk memadamkan api dan mengevakuasi korban. Seorang petugas pemadam kebakaran berusia 37 tahun turut menjadi korban tewas, sementara satu lainnya mengalami kelelahan akibat suhu tinggi. Presiden China Xi Jinping menyampaikan belasungkawa dan menyerukan upaya maksimal untuk meminimalkan korban.

Kebakaran ini menjadi yang paling mematikan sejak 1996, ketika 41 orang meninggal dalam kebakaran sebuah gedung komersial di Kowloon. Hingga saat ini sudah ada tiga orang laki-laki yang ditetapkan sebagai tersangka dalam insiden tersebut

Read More

DPR Dukung Prabowo Setop Operasional Bandara Ilegal di Morowali

 

 

JAKARTA KONTAK BANTEN   Keberadaan bandara di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, kembali menjadi sorotan publik.  Bandara yang dibangun pada era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu dinilai ilegal karena beroperasi tanpa kehadiran otoritas negara, termasuk tanpa petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa area tersebut berjalan layaknya “negara dalam negara”.

Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, angkat bicara soal fenomena tersebut. Ia menilai bahwa praktik seperti itu menunjukkan adanya kekuasaan privat yang mengatasi kewenangan negara.

“Apa artinya negara dalam negara, Bung? Apa yang dihentikan? Negara dalam negara itu artinya ada segelintir orang atau ada golongan (private jurisdiksi) di luar organ resmi negara yang tidak tunduk pada aturan dan hukum negara bahkan mengendalikan negara,” tegas Benny lewat akun X miliknya, Kamis, 27 November 2025.

Ia menambahkan, situasi ini menjadi semakin serius ketika fasilitas seperti bandara dapat menerima penerbangan langsung dari luar negeri tanpa pengawasan resmi.

“Bayangkan pesawat mereka bisa terbang langsung dari LN dan mendarat di bandara swasta di Morowali ini. Private jurisdiksi bikin otoritas negara bertekuk lutut di hadapan mereka. Negara gagal. Negara lumpuh. Luar biasa,” lanjutnya.

Benny menegaskan bahwa praktik semacam ini tidak boleh dibiarkan terus berlangsung. Ia menyerukan dukungan penuh kepada pemerintah untuk mengembalikan supremasi negara sesuai amanat konstitusi.

“Mari kita total dukung Presiden untuk hentikan praktik bernegara seperti ini, mengembalikan eksistensi negara seturut kehendak konstitusi kita. Jurisdiksi private harus tunduk pada otoritas negara. Bukan sebaliknya,” tutup Benny

Read More

Pemprov Banten Janji Evaluasi Seluruh BUMD

 

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi memberikan keterangan kepada awak media

 

SERANG KONTAK BANTEN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berjanji akan melakukan evaluasi total kepada seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pasca Plt Dirut PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM), Yoga Utama ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan korupsi.

Sekda Banten Deden Apriandhi mengatakan PT ABM menjadi momentum untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh BUMD di bawah Pemprov Banten.

Menurut dia, beberapa BUMD memang tidak berkembang seperti yang diharapkan sejak didirikan.

“Karena memang jujur bisa kami katakan bahwa belum semua BUMD ini berjalan sesuai harapan saat pendiriannya apalagi beberapa sudah terbukti terjerat kasus hukum,” kata Deden, Selasa (25/11/2025).

Evaluasi yang dimaksud Deden meliputi persoalan audit, kajian kinerja sampai perombakan komisari dan direksi. Selain PT ABM, ia juga menyebut beberapa BUMD yang juga dievaluasi adalah PT Banten Global Development (BGD) dan Bank Banten.

“Kalau ada tikus di lumbung, jangan bakar lumbungnya. Itu prinsip kami. Ada yang bermasalah, ya kita bersihkan, bukan dibubarkan,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, Kejati Banten telah menetapkan Plt Direktur Utama PT ABM, Yoga Utama dan Direktur PT Karyacipta Agromandiri Nusantara, Andreas Andrianto Wijaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi minyak curah yang rugikan keuangan daerah sebesar Rp20,4 miliar.

kasus ini bermula pada 28 Februari 2025, ketika Yoga bekerja sama dengan perusahaan milik Andreas untuk pembelian minyak goreng curah senilai Rp20,4 miliar. Transaksi dilakukan menggunakan skema Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan dicairkan pada 27 Maret 2025 di BRI Cabang Bintaro.

Namun setelah dana cair, minyak goreng curah sebanyak 1.200 ton tersebut tidak pernah diterima oleh PT ABM alias fiktif, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp20,4 miliar.

Read More

Ratusan Siswa SMPN 6 Kota Serang Kasih Kado Unik Pada Hari Guru Nasional

 

Ratusan siswa SMPN 6 Kota Serang saat memperingata Hari Guru Nasional. (Istimewa)

 

KOTA SERANG  KONTAK BANTEN Peringatan Hari Guru Nasional di SMPN 6 Kota Serang, Selasa, 25 November 2025, berlangsung dengan cara yang tidak biasa. Para guru dikejutkan oleh aksi polisi dan sejumlah siswa yang berpura-pura melakukan penangkapan terhadap pelajar yang disebut sebagai pelaku tawuran lengkap dengan skenario membawa senjata tajam dan hukuman di tengah lapangan.

Aksi tersebut ternyata merupakan kejutan yang telah disiapkan siswa untuk para guru pada momen Hari Guru Nasional. Seluruh rangkaian acara dimulai dengan upacara bendera, dilanjutkan penampilan paduan suara guru, flashmob oleh guru dan mahasiswa PLPH, lomba menyanyi antarkelompok guru, serta berbagai penampilan siswa, mulai dari menyanyi, menari, membaca puisi, hingga cosplay karakter guru-guru SMPN 6 Kota Serang. Kejutan berupa skenario tawuran itu menjadi momen berbeda yang belum pernah dilakukan pada peringatan sebelumnya.

Fikri, guru yang menjadi satu-satunya pihak sekolah yang mengetahui dan membantu perencanaan aksi tersebut, menegaskan bahwa ide prank sepenuhnya berasal dari para siswa.

“Ide prank itu murni dari siswa. Saya hanya membantu mengarahkan. Untuk mengundang polsek, itu saran dari saya karena ingin mencoba sesuatu yang baru. Pihak polsek pun mendukung penuh untuk memeriahkan acara ini. Kebetulan sekolah kami juga dekat dengan polsek,” ujar Fikri.

Ia berharap kejutan itu menumbuhkan rasa kasih sayang, hormat, dan kebanggaan siswa kepada para guru. Menurutnya, hampir 80 persen siswa yang terlibat dalam skenario merupakan anak-anak yang memiliki catatan khusus di sekolah, sehingga tema tawuran menjadi konsep yang relevan dan menarik bagi mereka.

Kejutan itu berhasil membuat para guru panik sekaligus sedih karena mengira terjadi insiden serius pada hari istimewa mereka. Kepala SMPN 6 Kota Serang, Mundakir, mengaku tidak mengetahui rencana tersebut.

“Begitu melihat polisi dan anak-anak datang, saya sangat sedih sampai meneteskan air mata. Kenapa di hari ulang tahun guru anak-anak berbuat seperti itu? Tapi setelah tahu itu kejutan, saya bangga dengan kreativitas mereka,” ucapnya.

Mundakir juga mengajak para guru di SMPN 6 Kota Serang maupun di Banten untuk terus menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dan lebih dekat dengan siswa.

“Ayo kita berbenah, lebih dekat lagi kepada anak-anak dengan proses pembelajaran yang menyenangkan sehingga tujuan-tujuannya bisa tercapai. Caranya adalah dekat dengan anak, belajar dengan menyenangkan,” tutupnya

Read More

Kemenhut Siapkan Operasi Besar, Ratusan Tambang Ilegal di Banten Terancam Ditutup Total

 

ILUTRASI

 

KOTA SERANG  KONTAK BANTEN Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memastikan akan menertibkan aktivitas tambang ilegal di sejumlah wilayah Provinsi Banten. Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan bersama Pemprov Banten pada Rabu (26/11/2025).

Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Ditjen Gakkum Kemenhut, Rudianto Saragih Napitu, menyatakan bahwa operasi akan menyasar tambang-tambang ilegal yang berada di dalam maupun sekitar kawasan hutan, termasuk Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS).

“Kami membahas rencana penertiban tambang ilegal di wilayah Provinsi Banten, termasuk yang berada di kawasan hutan Halimun-Salak,” ujar Rudi.

Ia mengungkapkan bahwa pemetaan terhadap titik-titik tambang ilegal telah dilakukan. Terdapat tiga lokasi di wilayah Banten dan enam lainnya di perbatasan Banten dengan Jawa Barat.

Saat ditanya mengenai waktu pelaksanaan operasi, Rudi tidak memberikan detail.

“Dalam waktu dekat. Jangan dibocorin dong, nanti nggak tertib-tertib. Nanti kami datang, dia pergi,” ujarnya.

Rudi menegaskan bahwa penindakan akan difokuskan pada penghentian seluruh kegiatan tambang ilegal di lokasi sasaran. Sebelum operasi, akan dilakukan sosialisasi kepada pemilik dan para pekerja tambang.

“Yang pertama kita akan melakukan penghancuran lokasi tambangnya, terus dilakukan pemulihannya. Nanti akan ada penutupan petinya,” katanya.
“Nanti masuk dulu tim satgas, dikasih sosialisasi, baru kita lakukan upaya penindakan,” sambungnya.

Berdasarkan pemetaan Kemenhut, jumlah aktivitas tambang ilegal di Banten mencapai ratusan lokasi.

“Banyak ya, kalau enggak salah itu lubangnya di wilayah Banten hampir 700. Paling banyak itu di Gang Panjang,” ucapnya.

Read More

2.600 aktivis Kota Tangerang dioptimalkan cegah kekerasan anak

 

 KOTA TANGERANG KONTAK BANTEN  Pemerintah Kota Tangerang, Provinsi Banten mengoptimalkan peran 2.600 aktivis dalam perlindungan anak di tingkat lokal sebagai upaya pencegahan kekerasan dan bullying pada anak di lingkungan sekolah maupun lingkungan.

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kota Tangerang Wilopo Tetuko Sigit di Tangerang Rabu mengatakan para aktivis yang tergabung dalam perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) tersebar di 104 Kelurahan bertindak sebagai pengawas dan pelapor terhadap kasus kekerasan anak di lingkungannya.

“Setiap tahun sejak tahun 2017, sebanyak 25 orang per kelurahan dilatih untuk bertindak sebagai pengawas dan pelapor terhadap kasus kekerasan anak," kata Wilopo dalam keterangannya.

Selain itu Pemkot Tangerang memperluas kawasan aman untuk anak dengan menghadirkan 22 Kampung Ramah Anak di 13 kecamatan, 39 Puskesmas Ramah Anak, termasuk Puskesmas Panunggangan yang berstandar nasional

"Dengan sinergi antara rumah, sekolah, masyarakat hingga layanan kesehatan, Pemkot Tangerang menegaskan komitmennya menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari perundungan bagi seluruh anak," ujarnya.

Kemudian Pemkot Tangerang menerapkan sistem perlindungan berlapis yang melibatkan keluarga, sekolah, hingga layanan kesehatan dan tingkat kelurahan.

“Melalui program parenting yang rutin dilaksanakan setiap tahun, orang tua dilatih untuk memahami pola asuh positif dan cara mencegah kekerasan pada anak, termasuk perundungan. Tahun ini, terdapat 10 kegiatan parenting yang melibatkan orang tua, anak, serta penyandang disabilitas,” papar Wilopo.

Sementara itu Dinas Pendidikan (Dindik) memastikan seluruh satuan pendidikan telah membentuk atau memiliki Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (TPPKS).

"Pembentukan TPPKS merupakan langkah wajib untuk memperkuat perlindungan anak di sekolah. Tim tersebut berperan sebagai garda depan dalam menangani, mengawasi, sekaligus melakukan edukasi pencegahan tindakan kekerasan, terutama perundungan," kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tangerang Dwiana Langlang Nugraha.

Selain keberadaan TPPKS, Dindik juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah dan orang tua. Untuk itu, program parenting di tingkat sekolah terus digencarkan agar pendidikan karakter dapat berjalan berkesinambungan tidak hanya di sekolah tetapi juga di rumah.

“Pendidikan karakter harus berkelanjutan. Karena itu, kami bermitra dengan orang tua melalui kegiatan parenting. Perhatian dan pendampingan orang tua menjadi kunci pencegahan bullying,” katanya.

Read More

27.433 warga Kota Padang terdampak bencana hidrometeorologi

 

Operator mengoperasikan alat berat, mengangkat sebuah mobil yang terdampak longsor di kampus UIN Imam Bonjol Sungai Bangek, Padang, Sumatera Barat, Selasa (25/11/2025). Longsor terjadi karena turap penahan tanah pada bangunan gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) itu runtuh dan menimpa 10 unit motor dan tiga unit mobil yang sedang terparkir.

 

 KOTA PADANG KONTAK BANTEN Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) melaporkan sebanyak 27.433 warga di daerah tersebut terdampak banjir akibat hujan deras yang terjadi sejak beberapa hari terakhir.

"Hujan yang masih terjadi pada Selasa (25/11) dini hari mengakibatkan banjir di sejumlah tempat, puluhan ribu warga ikut terdampak," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton di Padang, Rabu.

Hendri Zulviton mengatakan berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Kota Padang, Kecamatan Koto Tangah merupakan wilayah dengan total warga terdampak terbanyak yakni 20.983 orang.emudian daerah lain yang terdampak yakni Kecamatan Nanggalo dengan total 2.232 warga ikut terdampak. Selanjutnya, Kecamatan Padang Utara sebanyak 1.486 warga, Kecamatan Lubuk Begalung sebanyak 893 jiwa, Kecamatan Pauh 741 jiwa serta di Kecamatan Kuranji sebanyak 601 jiwa. Selain itu, terdapat pula warga terdampak di Kecamatan Padang Barat sebanyak 321 jiwa, Kecamatan Padang Timur 150 jiwa dan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung sebanyak 26 jiwa.

"Korban terdampak banjir ada di sembilan kecamatan," ujar Hendri.

Lebih jauh, ia menyampaikan akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Kota Padang dan sekitarnya itu, sejumlah infrastruktur maupun rumah warga mengalami kerusakan. Tercatat dua rumah hanyut, 61 rumah rusak sedang, 17 rumah rusak ringan, satu unit rumah ibadah rusak ringan, dua lokasi jalan longsor serta dua petak sawah rusak berat.

"Itu data sementara. Kami akan terus memperbarui data terkait kondisi terkini banjir, longsor dan bencana lain di Kota Padang," ujar dia.

Read More

Pemkot Serang wajibkan seluruh relawan SPPG terdaftar peserta BPJS

 

Wakil Wali Kota Serang, Nur Agis Aulia, di Serang, Banten, Rabu (26/11/2025).

 

KOTA SERANG KONTAK BANTEN   Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, Provinsi Banten, mewajibkan seluruh relawan yang tergabung dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai syarat mutlak sebelum terjun ke lapangan.

Wakil Wali Kota Serang, Nur Agis Aulia, di Serang, Rabu, menegaskan kebijakan tersebut merupakan langkah preventif untuk menjamin keselamatan kerja para relawan yang berhadapan dengan risiko tinggi, terutama yang bertugas di dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Pendaftaran ini wajib. Kami mendorong agar setiap unit SPPG mendaftarkan relawannya. Ini kolaborasi positif agar mereka terlindungi, baik kesehatan maupun keselamatannya," ujarnya

Agis menilai perlindungan sosial sangat krusial karena risiko kecelakaan kerja maupun kematian tidak dapat diprediksi. Sebagai bukti nyata manfaat perlindungan tersebut, Pemkot Serang bersama BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan Jaminan Kematian (JKM) senilai Rp42 juta kepada ahli waris relawan SPPG Dapur Prima Rasa yang meninggal dunia.

"Santunan ini menjadi bukti nyata pentingnya jaminan sosial bagi para pekerja rentan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Serang, Uus Supriyadi, menyatakan kesiapan nya mengawal instruksi Wakil Wali Kota tersebut. Berdasarkan data saat ini, dari total 54 unit SPPG di Kota Serang, baru 30 unit yang telah mendaftarkan anggotanya.

"Sisanya sekitar 20 unit sedang dalam proses. Kami targetkan pada Desember ini seluruh relawan di 54 SPPG sudah terlindungi semua sesuai arahan pimpinan daerah," pungkasnya.

Read More

Kejati Banten tahan dua tersangka kasus jual beli minyak goreng Rp20 M

 

 

KOTA SERANG KONTAK BANTEN  Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menahan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi kegiatan jual beli minyak goreng curah antara BUMD PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) dan PT Karyacipta Agromandiri Nusantara (KAN) tahun 2025.

Penahanan dilakukan setelah penyidik memperoleh bukti permulaan yang cukup terkait kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai Rp20.487.194.100.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Banten Rangga Adekresna di Kota Serang, Senin menjelaskan kedua tersangka yakni Y.U selaku Pelaksana tugas Direktur PT ABM dan A.A.W sebagai Direktur PT KAN.

“Keduanya resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan sejak hari ini,” ujar Rangga.

Keduanya ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Serang untuk kepentingan penyidikan. Rangga menegaskan penahanan dilakukan guna mempercepat proses pembuktian dan menghindari potensi hilangnya barang bukti.

“Penahanan merupakan bagian dari proses penyidikan agar para tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan,” ucapnya.

Rangga memaparkan konstruksi perkara berawal dari penandatanganan perjanjian jual beli 1.200 ton minyak goreng Non DMO CP8/CP10 senilai Rp20,4 miliar oleh Y.U dan A.A.W menggunakan skema pembayaran SKBDN.

Namun hingga saat ini minyak goreng tersebut tidak pernah diterima PT ABM, sedangkan dana telah cair pada 27 Maret 2025 dan diduga digunakan A.A.W untuk kepentingan lain. “Faktanya barang tidak diterima, namun pembayaran sudah dilakukan kepada PT KAN,” kata Rangga.

Atas perbuatan tersebut, penyidik menjerat tersangka dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 atau alternatif Pasal 9 Undang-Undang Tipikor, masing-masing juncto Pasal 18 serta Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. “Pasal yang disangkakan dikenakan sesuai dengan peran para tersangka dalam menimbulkan kerugian keuangan negara,” ujar Rangga.

Ia menambahkan penyidik masih mendalami aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. “Perkembangan penanganan perkara akan disampaikan sesuai kebutuhan proses penyidikan,” ucapnya.

Rangga menegaskan bahwa penegakan hukum dilakukan secara profesional dan transparan. “Kami memastikan proses penyidikan berjalan objektif dan akuntabel sebagai bentuk komitmen Kejati Banten dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,” pungkasnya

Read More

Gugatan UU MD3 Rakyat Bisa Pecat Anggota DPR Berpotensi Chaos

 

 

JAKARTA KONTAK BANTEN Gugatan uji materiil dari sejumlah mahasiswa terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK) direspons Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto. Darmadi menilai bahwa gagasan tersebut berpotensi memicu kekacauan di tingkat bawah.

"Kalau soal melakukan judicial review ke MK itu hak masyarakat. Hak mahasiswa juga sebagai warga masyarakat. Tapi memang nanti harus dijelaskan, nanti kalau rakyat bisa memecat anggota DPR tentu nanti mekanismenya seperti apa, lewat jalur apa, itu yang paling penting kan,” kata Darmadi kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 20 November 2025.

Sebab, lanjut dia, mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) untuk Anggota DPR sepenuhnya berada di tangan partai politik. Itu sebagaimana telah diatur dalam UU.

Menurutnya, aturan saat ini tidak mengenal mekanisme pemecatan langsung oleh rakyat. Karena itu, jika ide tersebut ingin diterapkan, MK perlu mengulas secara mendalam aspek hukum dan teknisnya.

"Rakyat yang mana? Mekanismenya seperti apa? Itu yang nanti harus dipertimbangkan karena aturannya juga nggak ada rakyat bisa langsung memecat anggota DPR sampai saat ini, kecuali aturan itu bisa dirubah dan mekanismenya seperti apa ya harus dijelaskan dan dianalisis oleh MK juga," tegas Legislator PDIP itu.

Darmadi juga menanggapi kritik bahwa proses pergantian antar waktu (PAW) yang sepenuhnya dipegang partai dianggap terlalu eksklusif dan mengabaikan kedaulatan rakyat. Baginya, aspirasi rakyat sangat beragam dan tidak bisa disederhanakan sebagai satu suara tunggal.

"kepentingan rakyat dan variasi rakyat itu kan juga banyak sekali ya. Jadi artinya ada yang mendukung ada yang menolak. Ada yang nanti mendukung anggota DPR yang sudah mereka pilih ada juga yang menolak. Seperti saya di DKI. Kalau rakyat menolak saya nanti 5 tahun lagi dia jangan pilih saja kan begitu kan. Karena itu evaluasi 5 tahunan," tegasnya lagi.

Durianto pun mengingatkan, bila pemecatan anggota DPR diserahkan langsung kepada rakyat di tengah periode, potensi konflik justru bisa sangat besar.

“Jadi itu yang nanti harus lebih terperinci gitu. Kalau misalnya rakyat bisa memecat, nanti akan terjadi kekacauan juga, chaos di bawah juga. Rakyat ini mendukung rakyat yang ini tidak mendukung, nanti keputusannya gimana? Jadi tidak mudah juga menurut saya begitu,” pungkasnya.

Sebelumnya, lima mahasiswa bernama Ikhsan Fatkhul Azis, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, Muhammad Adnan, dan Tsalis Khoirul Fatna, mengajukan uji materiil terhadap UU tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi Konstitusi (MK).

Gugatan mereka telah teregister dengan nomor perkara 199/PUU-XXIII/2025.

Mereka menguji Pasal 239 ayat (2) huruf d, yang menyatakan anggota DPR dapat diberhentikan antarwaktu jika “diusulkan oleh partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK menafsirkan aturan tersebut menjadi “diusulkan oleh partai politiknya dan/atau konstituen di daerah pemilihannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Read More

Tiga Tersangka Baru Korupsi Proyek RSUD Koltim Resmi Berompi Oranye

 

 

JAKARTA KONTAK BANTEN  Tiga tersangka baru kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi berompi oranye dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketiganya disangkakan menerima uang hingga miliaran rupiah. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, dalam perkara ini, KPK sebelumnya telah menahan lima orang tersangka yang terjaring OTT pada Agustus 2025.

Kelima orang yang sudah ditahan sebelumnya, yakni Abdul Aziz selaku Bupati Koltim periode 2024-2029, Andi Lukman Hakim selaku PIC Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk pembangunan RSUD, Ageng Dermanto selaku PPK proyek pembangunan RSUD Koltim, Deddy Karnady dari PT Pilar Cerdas Putra (PCP), dan Arif Rahman selaku KSO PT PCP.

"Setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, Senin 24 November 2025, KPK melakukan penahanan terhadap tiga orang tersangka baru dalam pengembangan penyidikan perkara ini," kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin malam, 24 November 2025.

Ketiga tersangka dimaksud adalah Yasin selaku ASN di Bappenda Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, Hendrik Permana selaku ASN di Kemenkes, dan Aswin Griksa selaku Direktur Utama PT Griksa Cipta (GC).

"Para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 24 November sampai dengan 13 Desember 2025, di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK," kata Asep.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Read More

Hari Guru Nasional 2025 Menteri Mu’ti: Guru Hebat, Kunci Indonesia Kuat

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti. (Foto: Humas Kemendikdasmen)

 

JAKARTA KONTAK BANTEN  Selama satu tahun di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, pemerintah telah melakukan langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru. Begitu dikatakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti saat menjadi pembina upacara peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2025 dengan tema “Guru Hebat, Indonesia Kuat” yang diselenggarakan di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa 25 November 2025.

“Tahun 2025, pemerintah memberikan beasiswa sebesar Rp3 juta per semester bagi guru yang belum berpendidikan D.IV/S1 untuk melanjutkan studi melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau untuk 12.500 guru,” ujar Mu’ti.

Ia mengatakan, bahwa pemerintah memberikan berbagai pelatihan antara lain Pendidikan Profesi Guru, up-grading guru Bimbingan Konseling, Bimbingan Konseling untuk guru-guru non-Bimbingan Konseling, Pembelajaran Mendalam (Deep Learning), Koding dan Kecerdasan Artifisial, Kepemimpinan Sekolah, serta peningkatan kompetensi lainnya.

Sambungnya, untuk meningkatkan kesejahteraan guru, pemerintah memberikan tunjangan sertifikasi sebesar Rp2 juta perbulan untuk guru non-ASN dan satu kali gaji pokok untuk guru-guru ASN.

"Bagi guru honorer diberikan insentif sebesar Rp300.000 per bulan. Semua tunjangan dan insentif ditransfer langsung ke rekening guru," tuturnya.

Menteri Mu’ti mengungkapkan, bahwa pemerintah menyadari berbagai insentif dan tunjangan untuk guru belum sebagaimana yang diharapkan. Tetapi, pemerintah berkomitmen untuk berbuat yang lebih baik.

Menutup amanatnya, Mu’ti menyampaikan apresiasi kepada guru atas semua dharma bhakti yang tak ternilai dengan materi. 

“Teruslah mengabdi untuk negeri. Di tanganmu kualitas sumber daya manusia, masa depan bangsa dan negara. Selamat Hari Guru 2025. Guru hebat, lndonesia kuat,” pungkasnya.

Read More

Prabowo Teken Rehabilitasi untuk Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi

 

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (Foto: YouTube Sekretariat Presiden)

JAKARTA KONTAK BANTEN  Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani surat rehabilitasi untuk tiga mantan petinggi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), yakni Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Caksono. Keputusan itu diumumkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai rapat dengan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 25 November 2025.

Dasco menjelaskan, DPR menerima banyak aspirasi terkait kasus ASDP yang bergulir sejak Juli 2024. Aspirasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan permintaan kepada komisi terkait untuk mengkaji perkara Nomor 68/Pid.Sus/PPK/2025/PN Jakpus. 

Setelah proses komunikasi panjang, Presiden akhirnya menyetujui pemberian hak rehabilitasi kepada tiga orang tersebut. 

“Terhadap perkara 68 Pidsus/ TPK/2025/PN/Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Caksono, dengan komunikasi dengan pihak pemerintah Alhamdulillah pada hari ini, Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap ketiga nama tersebut,” tegasnya.

Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah juga menerima banyak aspirasi dari masyarakat terkait kasus itu. Setelah dilakukan telaah mendalam oleh Kementerian Hukum, pemerintah mengajukan rekomendasi penggunaan hak rehabilitasi kepada Presiden. 

“Bapak presiden memberikan persetujuan dan Alhamdulillah baru pada sore hari ini beliau membubuhkan tandatangan dan kami bertiga diminta menyampaikan ke publik,” kata Prasetyo.

Kasus yang menjerat mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi bermula dari dugaan korupsi dalam proses kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi ASDP pada 2019?"2022. 

Dalam putusan Pengadilan Tipikor Jakarta, Ira divonis empat tahun enam bulan penjara dan denda Rp500 juta, subsider tiga bulan kurungan.

Dua mantan pejabat ASDP lainnya, yakni eks Direktur Komersial dan Pelayanan Muhammad Yusuf Hadi serta mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Harry Muhammad Adhi Caksono, juga dijatuhi pidana empat tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan. 

Majelis hakim menyatakan ketiganya terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dakwaan alternatif kedua.

Dalam pledoi yang dibacakan pada 6 November 2025, Ira membantah seluruh tuduhan dan menegaskan tidak pernah menikmati uang negara. 

Ia menyebut perhitungan kerugian negara yang dibebankan kepadanya sebagai angka fiktif, dan menyatakan bahwa seluruh kebijakannya dilakukan demi kemajuan ASDP.

Sebelum putusan dijatuhkan, tuntutan jaksa terhadap Ira jauh lebih berat. Jaksa KPK menuntut hukuman delapan tahun enam bulan penjara serta denda Rp500 juta subsider empat bulan kurungan, dengan dugaan kerugian negara yang mencapai Rp1,25 triliun.

Jaksa menilai para terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU Tipikor serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Tuntutan itu dibacakan pada sidang 30 Oktober 2025 sebelum akhirnya majelis hakim memutus lebih ringan dari permintaan jaksa

Read More

BNNP Banten Perketat Jalur Darat Antarpulau Cegah Selundupan Narkoba

 

BANTEN KONTAK BANTEN  Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Banten memperketat pengawasan jalur darat antarpulau, terutama moda bus antarkota dan layanan ekspedisi, guna mencegah penyelundupan narkotika.

Hal ini menyusul temuan tiga jaringan narkoba yang memanfaatkan pola pengiriman tanpa kontak langsung untuk menyelundupkan sabu, ganja, dan ekstasi ke wilayah Banten dan sekitarnya.

Kepala BNNP Banten Rohmad Nursahid di Kota Serang, Selasa (25/11/2025), menjelaskan pengetatan dilakukan setelah terungkapnya praktik pengiriman narkotika dari wilayah Sumatera ke Jawa melalui kombinasi transportasi bus dan paket ekspedisi.

“Dia berangkat dari Sumatera Utara naik bus, kemudian barang itu dikirim lewat ekspedisi. Ketika diambil, kita tangkap,” ujar Rohmad.

Menurut dia, jaringan tersebut sengaja memutus komunikasi antarpelaku untuk menghindari penelusuran.

“Bahkan ketika mereka duduk berdampingan di bus itu tidak saling kenal. Hebatnya jaringan narkoba begitu,” ungkapnya.

Ia menambahkan rekayasa identitas pengirim maupun penerima juga ditemukan dalam pengembangan kasus. “Ternyata handphone ketika kita tracking namanya perempuan umurnya sudah 80 tahun. Ya itulah pengelabuhan,” jelasnya.

Tiga jaringan yang berhasil diungkap BNNP Banten berlangsung pada Oktober hingga November 2025 dengan penyitaan total 4,3 kilogram sabu, 8,5 kilogram ganja, dan 93.475 butir ekstasi.

Seluruh barang bukti tersebut diperkirakan masuk ke wilayah Banten, Jakarta, dan sekitarnya.

“Tujuannya memang dibawa ke wilayah Banten dan sekitarnya, dan Jakarta,” kata Rohmad.

BNNP Banten juga terus memperluas koordinasi lintas daerah untuk menelusuri sindikat pengendali. “Pengembangannya kami koordinasi dengan BNN RI dan yang kita curigai di Sumut, Sumbar, dan Aceh,” tambahnya.

Rohmad menegaskan operasi intelijen dan penindakan akan terus digencarkan untuk mengantisipasi lonjakan peredaran narkotika menjelang libur akhir tahun.

Ia menambahkan pengawasan jalur darat menjadi fokus utama untuk memutus rantai suplai narkoba antarpulau.(ANTARA)

Read More

TOK ! Parnipurna APBD Banten TA 2026 Disahkan Sebesar Rp10,27 Triliun

 

 

BANTEN KONTAK BANTEN  – Setelah melalui evaluasi yang tajam dan pembahasan yang cepat, Pemprov bersama DPRD Banten akhirnya menyepakati besaran APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2026 sebesar Rp10,27 Triliun.

Meski mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, postur APBD tahun ini mengalami defisit yang cukup besar mencapai RP27,05 Miliar.

Defisit itu, salah satunya dikarenakan komponen belanja daerah yang mengalami peningkatan cukup tinggi. Salah satu penyebabnya, adanya tambahan beban gaji pegawai 9.000 PPPK serta TPP ASN yang tetap dipertahankan.

Walhasil belanja daerah mencapai Rp10,13 Triliun, sementara pendapatan daerah sebesar Rp10,07 Triliun.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, pada APBD 2026 ini kondisi fiskal keuangan Pemprov Banten, sedang mengalami penurunan akibat adanya penyesuaian Transfer Ke Daerah (TKD) dan penyesuaian pajak kendaraan bermotor

Namun demikian, penurunan itu harus mampu mendorong agar pengalokasian anggaran bisa dilakukan secara efesien, efektif, kreatif dan inovatif.

“Optimalisasikan belanja agar lebih tepat sasaran serta focus pada program prioritas yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” katanya, seusai rapat paripurna pengesahan APBD 2026, Selasa (25/11/2025).

Postur APBD 2026 itu sendiri meliputi, pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp7,48 Triliun rupiah, pendapatan transfer sebesar Rp2,58 Triliun, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp6,45 Miliar.

Kemudian belanja operasi sebesar Rp7,30 Triliun, belanja modal sebesar Rp774,81 Miliar, belanja tidak terduga Rp52,02 Miliar rupiah dan belanja transfer sebesar Rp2,00 Triliun. Untuk penerimaan pembiayaan sebesar Rp195,54 Miliar dan pengeluaran sebesar Rp138,49 Miliar.

Andra menegaskan, jika seluruh kebijakan pembangunan tahun 2026 tetap diarahkan untuk menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, terutama yang membutuhkan pelayanan dasar, dukungan ekonomi, dan penguatan akses pembangunan.

Rancangan target yang disusun dalam rancangan apbd tahun 2026 mengacu pada potensi pajak daerah dan retribusi daerah, yang saat ini dimiliki.

Pemprov juga selalu melakukan kegiatan pemeriksaan atas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara periodik, termasuk kegiatan pengawasan dengan melibatkan perangkat daerah provinsi banten terkait.

“Untuk itu, kami memandang sebagai hal yang normatif dan wajar dalam proses pelaksanaan hak-hak dprd melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan,” pungkasnya.

Sekda Banten Deden Apriandi menambahkan, seluruh Pembangunan di Provinsi Banten menggunakan pajak dari masyarakat dengan konsentrasi pada infrastruktur dan pendidikan, termasuk pembangunan Jalan ‘Bang Andra’Kalau untuk jalan Provinsi tinggal berapa kilo lagi dan sudah dianggarkan di APBD 2026,” ungkapnya.

Menurutnya, ada beberapa hal yang bisa dimaksimalkan dari sektor pajak, seperti pajak air permukaan dari sejumlah Perusahaan termasuk mengoptimalkan sejumlah bendungan.

Lalu pajak BLB juga akan dioptimalkan. Dari kasus kemarin, masih banyak yang bisa ditingkatkan.

Read More

Kades dan Ratusan Perangkat Desa Se-Kecamatan Patia Pandeglang Jalani Tes Urin

 

 

 PANDEGLANG KONTAK BANTEN  – Guna mewujudkan perangkat desa dan pemimpin desa (Kepala Desa) yang bersih, serta bebas Narkotika. Ratusan aparatur desa dan Kepala Desa (Kades) Se-Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, jalani tes urin di Aula Kantor Kecamatan setempat, Selasa (25/11/2025).

Camat Patia, Kabupaten Pandeglang, Supratman mengatakan, pemeriksaan atau tes urin itu merupakan program Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten. Mereka menyasar Kades dan para aparaturnya.

“Di Kecamatan Patia, ada 10 Desa. Masing-masing Desa mengirimkan 20 orang untuk di tes urin di Kantor Kecamatan Patia hari ini,” kata Supratman, Selasa (25/11/2025).

Katanya, per desa tidak boleh kurang dari 20 orang mengirimkan perwakilannya. Jika kurang, akan dijemput bola, atau bahkan diminta untuk datang langsung ke BNN Provinsi Banten di Serang.

“Pemeriksaan dimulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB, semoga semua yang diperiksa negatif narkotika,” harapnya.

Camat juga mengaku, sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh Kepala Desa (Kades) Se-Kecamatan Patia. Sehingga, tidak ada alasan bagi para Kades untuk tidak datang untuk tes.

Ditegaskannya, selain tes urin juga, kedepan masing-masing Desa harus membentuk Satuan Tugas (Satgas) anti narkotika yang di SK-kan oleh Kepala Desa (Kades), dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

“Satgas itu, bukan hanya dari unsur pemerintahan desa. Tapi juga harus melibatkan tokoh masyarakat, ulama, tokoh pemuda dan unsur terkait lainnya,” pungkasnya.

Sementara, Kepala Desa (Kades) Idaman, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Hilman mengatakan, ia dan perwakilan dari desanya sudah selesai di tes urin.

“InsyaAllah, seluruh aparatur desa dan masyarakat di Desa Idaman, semua bebas narkoba,” pungkasnya.

Ditambahkannya, sesuai arahan Camat dan BNN Provinsi Banten, pihaknya segera membentuk Satgas anti narkotika di desanya. Sehingga kedepannya, memudahkan aparatur desa dalam mensosialisasikan anti narkotika atau bahayanya narkoba.

Read More

Stasiun Rangkasbitung Ultimate Kapasitas 83.000 Orang Mulai Beroperasi

 

Penumpang berjalan saat uji coba Stasiun Rangkasbitung Ultimate di Lebak, Banten, Senin (24/11/2025). Kementerian Perhubungan melalui Balai Teknik Perkertaapian kelas 1 Jakarta melakukan uji coba pengoperasian gedung baru Stasiun Rangkasbitung Ultimate yang dapat menampung sebanyak 83.000 penumpang per hari guna memastikan kelayakan operasional serta kesiapan fasilitas sebelum dioperasikan.

 RANGKAS BITUNG KONTAK BANTEN Gedung baru Stasiun Rangkasbitung Ultimate yang mampu menampung hingga 83.000 penumpang kereta api jurusan Rangkasbitung-Tanah Abang dan Rangkasbitung-Merak mulai beroperasi.

"Kita hari ini mulai operasikan gedung baru Stasiun Rangkasbitung Ultimate," kata Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta Ferdian Suryo Adhi Pramono di Lebak, Banten, Selasa.

Ia mengatakan pembangunan gedung baru Stasiun Rangkasbitung Ultimate memang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan kereta api. Desain stasiun tersebut lebih luas, modern dan terhubung dengan moda transportasi lain di sekitarnya.

Untuk sisi operasional, menurut Ferdian, terdapat penataan jalur dan peron yang lebih efisien. Dengan jalur 2 diperuntukkan khusus KA Lokal, jalur 3 untuk layanan kereta barang, jalur 4 dan 5 melayani perjalanan KRL, jalur 6 hingga 9 disiapkan sebagai area stabling untuk mendukung pola operasi kereta yang lebih fleksibel.

"Kami berharap pembangunan gedung baru stasiun Rangkasbitung dapat meningkatkan ketertiban arus penumpang dan ketepatan waktu perjalanan," kata Ferdian.

Pada bangunan baru tersebut, menurut dia, penataan ruang dilakukan secara lebih terstruktur mulai dari area concourse, ruang operasional, area komersial, hingga fasilitas publik seperti ruang tunggu, musala, ruang laktasi, toilet umum, dan toilet ramah disabilitas.

Sedangkan, untuk mendukung mobilitas penumpang dilengkapi sarana dan prasarana sebanyak tujuh lift, lima eskalator, 15 pintu tiket otomatis, empat akses masuk, serta sistem keamanan berbasis CCTV 24 jam.

Selain itu, lanjutnya, stasiun juga dirancang ramah untuk seluruh pengguna, termasuk penyandang disabilitas, lansia dan pengguna dengan mobilitas terbatas.

Direktur Operasi dan Pemasaran KAI Commuter Broer Rizal mengatakan pengoperasian stasiun baru Rangkasbitung tersebut untuk menciptakan perjalanan yang lebih teratur, nyaman dan aman, terutama pada jam padat penumpang.

Selain itu, menurut dia, juga untuk memudahkan seluruh penumpang yang hendak masuk Stasiun Rangkasbitung ke lantai 2, untuk menuju peron/jalur KA yang dituju.

"Kita komitmen untuk meningkatkan pelayanan agar penumpang merasa aman, nyaman,tertib dan selamat sampai tujuan," katanya.

Abdurohim (55) seorang pengguna jasa angkutan KRL warga Rangkasbitung mengaku dirinya merasa senang melihat stasiun baru tersebut, sehingga alur penumpang menjadi lebih tertib dan tidak semrawut.

"Kami setiap hari menggunakan jasa KRL Rangkasbitung-Tanah Abang dan sekarang luar biasa pelayanan PT KAI mengutamakan ketertiban, keselamatan, kenyamanan," katanya.

Read More