Survei Membuktikan Pemilih Prabowo-Ganjar-Anies KOMPAK ! Tolak Pilkada Gaya Orba

JAKARTA KONTAK BANTEN  Mayoritas publik menolak Pilkada dilakukan secara tidak langsung melalui DPRD seperti terjadi pada masa Orde Baru (Orba).  Penolakan terungkap dalam hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menunjukkan resistensi kuat masyarakat terhadap rencana yang kini tengah digulirkan partai pendukung utama pemerintahan Presiden Prabowo di DPR itu.

"Pertanyaan kami jelas, apakah responden setuju atau tidak setuju pilkada dipilih DPRD. Mayoritas menolak wacana tersebut," kata Direktur Sigi LSI Denny JA, Ardian Sopa saat memaparkan hasil survei di kantor LSI Denny JA, Jakarta, Rabu 7 Januari 2026.

Ardian merinci survei memotret sebanyak 66,1 persen responden menyatakan kurang setuju hingga tidak setuju sama sekali terhadap usulan Pilkada lewat DPRD. Sementara yang menyatakan cukup setuju atau sangat setuju hanya 28,6 persen, dan sisanya 5,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Menariknya, penolakan tidak hanya datang dari publik secara umum tetapi juga dari mayoritas pemilih Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. LSI mencatat 67,1 persen pemilih Prabowo menolak Pilkada dipilih DPRD. Yang menyatakan setuju hanya 29,9 persen, sementara 3 persen lainnya tidak memberikan jawaban.

“Mayoritas pemilih Prabowo menolak Pilkada tidak langsung. Ini memperlihatkan penolakan lintas basis pemilih,” tegas Ardian.

Survei dilakukan terhadap 1.200 responden menggunakan metodologi multistage random sampling melalui wawancara tatap muka langsung dengan kuesioner. Pengumpulan data dilakukan pada 10–19 Oktober 2025, dan margin of error survei ± 2.9%.

Ardian mengungkap penolakan serupa juga tercermin dari pemilih pasangan calon presiden lainnya. Sebanyak 60,9 persen pemilih Anies Baswedan menyatakan menolak, sementara 77,5 persen pemilih Ganjar Pranowo juga menyampaikan sikap yang sama.

Menurut Ardian, kuatnya penolakan tidak terlepas dari pengalaman demokrasi elektoral sejak 2005. Sebagian besar pemilih saat ini tumbuh dalam kultur pemilihan langsung dan memandang mekanisme tersebut sebagai satu-satunya cara yang sah dan wajar untuk memilih kepala daerah.

"Angka penolakan sudah melewati ambang batas 65 persen. Dalam opini publik, ini berarti dampaknya besar, massif, dan sistemik," pungkas Ardian

Read More

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

JAKARTA KONTAK BANTEN Sejumlah ruang kantor Kementerian Kehutanan (Kemenhut) digeledah penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta, Rabu, 7 Januari 2026 Diduga penggeledahan tersebut berkaitan kasus dugaan korupsi tambang nikel di Kabupaten Konawe Utara. Informasi yang dihimpun, penggeledahan dilakukan di ruang Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan selama sekitar enam jam.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna belum mau membeberkan secara detail penggeledahan dimaksud.

"Belum ada info (lebih lanjut)," kata Anang dikonfirmasi redaksi, Rabu, 7 Januari 2026.

Catatan redaksi, kasus ini pernah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun belakangan, kasus dugaan korupsi tambang di Konawe Utara ini dihentikan atau SP3. Kasus ini sebelumnya ditaksir merugikan negara hingga Rp 2,7 triliun.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyebut langkah KPK melakukan SP3 karena ketidakcukupan bukti.

“SP3 didasari sangkaan Pasal 2 dan Pasal 3 yang tidak cukup bukti karena berdasarkan surat dari BPK, kerugian negaranya tidak bisa dihitung,” kata Budi akhir Desember 2025 lalu.

Read More

Pemkot Serang Terbuka Masukan dari Publik Terkait Kerja Sama Pengelolaan Sampah

 

Sekda Kota Serang, Nanang Saefudin saat menyampaikan keterangan pers usai dialog dengan warga di Kantor Kecamatan Taktakan, Selasa (6/1/2025).

KOTA SERANG KONTAK BANTEN  - Pemerintah Kota (Pemkot) Serang membuka ruang dialog yang terhadap terhadap masyarakat yang ingin menyampaikan saran maupun kritik terhadap kebijakan kerja sama pengelolaan sama dengan Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Ruang dialog publik ini untuk mencari apa saja dampak dari perjanjian kerja sama yang dirasakan oleh masyarakat serta solusi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin mengatakan, pemerintah daerah sangat terbuka akan saran dan masukan dari masyarakat dan jika ada pihak yang kontra terhadap kebijakan itu menjadi hal biasa.

 “Komitmen Wali Kota (Budi Rustandi, red) dan ini perintah Wali Kota agar kami membuka ruang dialog dengan masyarakat. Tentu ruang dialog ini untuk mencari apa saja sih akibat dari perjanjian kerja sama yang dirasakan oleh masyarakat,” ujar Nanang, di Kantor Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Selasa (6/1/2026).

 Dikatakan Nanang, dalam tahap uji coba pengiriman sampah dari Kota Tangsel diakui masih ada yang harus menjadi perhatian dan itu masuk dalam bahan evaluasi. Beberapa persoalan yang disampaikan warga Kecamatan Taktakan adalah soal bau serta ceceran air lindi di sepanjang jalan menuju TPA Cilowong.

 “Terkait lanjut atau tidak (kerja sama pengelolaan sampah, red) itu keputusannya ada di Pak Wali Kota. Namun berdasarkan hasil evaluasi, pengiriman sampah ini untuk sementara kita hentikan dulu,” tukasnya.

 Ketua Satgas Investasi dan Pembangunan Kota Serang, Wahyu Nurjamil menjelaskan, dari hasil pertemuan dengan warga Taktakan disepakati mesti ada hal yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaan kerja sama ini.

 ”Berdasarkan hasil pengawasan dari kami dan juga ada masyarakat yang sukarela ikut juga melakukan pengawasan. Tadi sudah dijelaskan ya, bahwa yang pertama mobil betul baru yang kedua terpal ketika itu jelek langsung diganti baru, air lindi di tampungan itu masih ada yang berceceran ya. Dan yang keempat adalah memastikan bahwa sampah yang dibawa ke Kota Serang itu adalah sampah yang memang baru, bukan dari timbunan,” terang Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Perindustrian dan Perdagangan (DinkopUKMPerindag) Kota Serang ini.

 Masyarakat Sampaikan Masukan

 Nasrullah, salah satu perwakilan warga Kecamatan Taktakan mengatakan, kerja sama pengelolaan sampah dengan Pemkot Tangsel terkesan tergesa-gesa. Menurutnya, jika melihat urgensi pengelolaan sampah sebetulnya bukan Kota Serang, melainkan Pemkot Tangsel.

 “Empat atau lima tahun ke depan mungkin menyetujui (kerja sama pengelolaan sampah, red), karena lihat ini tergesa-gesa. Kalau bicara urgensi, siapa yang urgen? Yang urgen itu Kota Tangsel. Sudah sih mending perbaiki dulu tata kelola TPA Cilowong,” kata Nasrullah.

 Warga lainnya, Saprudin mengatakan, persoalannya sederhana kenyamanan lingkungan adalah harga mati. Ia menyoroti teknis pengangkutan yang dinilai masih kurang rapi, seperti penggunaan terpal usang hingga ceceran air lindi yang aromanya tertinggal di aspal jalanan. “Sampah itu bau, tapi kalau dikelola dengan baik bisa bermanfaat. Saya ingin bersikap bijak, pemerintah juga harus bijak,” kata Saprudin.

Read More

Terima Bantuan Rescue Boat, Bupati: Terima Kasih!

Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah (tengah) saat melihat Rescue Boat bantuan perusahaan di Kabupaten Serang, Senin (5/1/2026)

 KAB SERANG KONTAK BANTEN Pemerintah Kabupaten Serang menerima bantuan sebanyak 5 Rescue Boat dari PT Gani Arta Dwitungga. Bantuan boat evakuasi ini diterima langsung Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah. Boat Rescue diharapkan untuk siaga tanggap darurat banjir di Kabupaten Serang. Penyerahan secara simbolis dari Direktur PT. Gani Arta Dwitunggal, Andi Jaya Prawira kepada Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah di Pendopo Bupati Senin (5/1/2026). 

”Saya secara pribadi dan pemerintah mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya untuk aquatec, yang telah memberikan bantuan sosial berupa 5 rescue boat untuk wilayah kami khususnya Kabupaten Serang,” kata Bupati disela menerima bantuan.  

Bupati Zakiyah menyampaikan  bantuan yang disalurkan AQUTEC PT. Gani Arta Dwitunggal saat ini sangat tepat. ”Karena memang kita sangat membutuhkan bantuan ini, apalagi sekarang wilayah kita sedang ada bencana banjir dan untuk transportasi evakuasi boat ini sangat dibutuhkan,” katanya.

Oleh karenanya, Ratu Zakiyah mengajak untuk perusahaan lain terutama yang berada di wilayah Kabupaten Serang untuk memberikan CSR (Corporate Social Responsibility) atau tanggung jawab sosial perusahaan kepada warga. Khususnya, bagi warga Kabupaten Serang yang menjadi korban banjir saat ini. 

”Supaya kita bisa bergotong royong memberikan kontribusi yang nyata, memberikan bantuan karena saat ini warga kita banyak yang membutuhkan bantuan, baik berupa pangan, sandang maupun yang lainnya. Jadi saya mengucapkan terima kasih dan saya tentu mengajak perusahaan yang ada di wilayah kami, untuk bersama-sama bergotong royong memulihkan wilayah kita yang ssaat ini sedang di landa banjir,"ujar Ratu Zakiyah.

Direktur PT. Gani Arta Dwitunggal Andi Jaya Prawira mengatakan bantuan Rescue Boat untuk menolong warga yang saat ini sedang membutuhkan agar bisa menjangkau daerah-daerah yang sulit di jangkau. Harapannya perahu dan peralatan ini bisa berguna dan juga bisa menjadi persiapan untuk banjir yang mungkin terjadi di masa depan. 

”Alasannya memberikan bantuan wujud kepedulian dan CSR perusahaan kami. Jadi harapannya barang kali bisa berguna apalagi di saat seperti ini memang kita perlu saling tolong menolong dengan yang lain,”ujarnya.

Read More

Presiden Umumkan Swasembada Beras Nasional, Tertinggi Sepanjang Sejarah

BOGOR KONTAK BANTEN  Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan Indonesia resmi mencapai swasembada beras per 31 Desember 2025. Capaian tersebut ditandai dengan Cadangan Beras Pemerintah tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia.

“Alhamdulillah target yang saya berikan kepada tim pangan kita waktu awal pemerintahan saya pimpin adalah empat tahun untuk swasembada pangan. Alhamdulillah, pada 31 Desember 2025, waktu 24.00, bisa kita dengan resmi mengatakan Republik Indonesia swasembada beras," ujar Presiden Prabowo dalam Taklimat Awal Tahun 2026 di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

Presiden menyampaikan capaian tersebut lebih cepat dari target awal yang dicanangkan pada awal masa pemerintahannya. Pernyataan itu kemudian disambut tepuk tangan seluruh peserta taklimat.

Selain swasembada, Presiden mengungkapkan Cadangan Beras Pemerintah saat ini melampaui rekor sebelumnya. Bahkan, stok beras nasional melebihi capaian tertinggi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, stok Cadangan Beras Pemerintah di Bulog mencapai 3,248 juta ton hingga akhir 2025. Angka tersebut memperkuat optimisme keberlanjutan program intervensi pangan pemerintah.

Presiden menegaskan kemandirian pangan merupakan syarat utama bagi kemerdekaan suatu bangsa. “Tidak ada bangsa yang benar-benar merdeka bila tidak mampu menjamin pangan bagi rakyatnya,” kata Presiden.

Menurut Presiden, swasembada pangan menjadi semakin krusial di tengah konflik global dan gangguan rantai pasok dunia. “Bayangkan jika kita masih tergantung impor beras, sementara negara-negara sumber impor kita sedang konflik,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Presiden juga mengapresiasi kerja jajaran Kabinet Merah Putih dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. “Pemimpin sejati bukan yang menunggu perintah, tapi yang memahami arah besar dan berani bertindak,” ucap Presiden.

Read More

Bupati Tangerang Tinjau Proses Pematangan Lahan TPA Jatiwaringin untuk Pembangunan PSEL

 

Kab Tangerang KONTAK BANTEN – Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, meninjau  progres kesiapan pematangan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin yang berlokasi di Kecamatan Mauk, Senin (5/1/2026).

Dalam kunjungannya, Bupati Maesyal Rasyid didampingi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tangerang serta Direktur PDAM Tirta Kerta Raharja. Bupati bersama rombongan melihat langsung progres pematangan dan pemadatan lahan yang menjadi tahapan awal pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis energi tersebut.

“Alhamdulillah, hari ini kami bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Direktur PDAM meninjau TPA Jatiwaringin untuk melihat sejauh mana kesiapan pematangan dan pemadatan lahan yang akan dijadikan lokasi pengolahan sampah menjadi tenaga listrik. Secara keseluruhan progresnya sudah mencapai sekitar 95 persen,” ujar Bupati Maesyal Rasyid.

Dia menjelaskan bahwa pekerjaan yang masih dilakukan adalah pematangan dan pemadatan akhir lahan. Namun demikian, proses tersebut mengalami sedikit terkendala karena kondisi cuaca musim hujan.

“Memang ada sedikit kendala karena faktor cuaca, tetapi kita lihat sudah ada upaya yang sangat baik dari DLH, termasuk penutupan gunungan dan timbunan sampah dengan geomembran. Ini merupakan langkah positif dalam pengelolaan TPA,” ungkapnya.

Dia menambahkan bahwa setelah seluruh proses pematangan dan pemadatan lahan selesai, Pemerintah Kabupaten Tangerang akan segera melaporkan kesiapan tersebut kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sebagai tindak lanjut pembangunan PSEL

Terkait volume pasokan sampah, pihaknya menegaskan bahwa Kabupaten Tangerang memiliki volume sampah yang mencukupi untuk mendukung operasional PSEL nantinya

“Minimal kebutuhan itu sekitar 1.000 ton sampah perhari. Di Kabupaten Tangerang sendiri saat ini sudah mencapai kurang lebih 2.700 ton perhari. Bahkan ke depan akan ada kolaborasi dengan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan,” jelasnya.

Dia berharap, kehadiran PSEL di TPA Jatiwaringin nantinya dapat menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah berkelanjutan sekaligus menghasilkan energi listrik yang ramah lingkungan.

“Harapan kami, pengolahan sampah menjadi tenaga listrik ini dapat berjalan tertib, optimal, dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat serta lingkungan,” ucapnya.

Read More

Wabup Serang Pastikan Longsor Padarincang Tak Berlarut

 

Wakil Bupati Serang M Najib Hamas berbincang dengan warga saat meninjau longsor di Padarincang. (Istimewa)

KAB. SERANG  KONTAK BANTEN Wakil Bupati Serang, M. Najib Hamas memastikan penanganan bencana longsor di Kampung Cibodas, Desa Kadubeureum, Kecamatan Padarincang, cepat tertangani.

Ia juga memastikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang bersama unsur kebencanaan lainnya sudah tiba di lokasi.

Hal ini disampaikan Najib saat meninjau lokasi pengungsian warga sementara, Selasa (6/1/2025) malam.

Najib menyebutkan, penanganan bagi warga yang mengungsi dilakukan dengan cepat, seperti penyediaan makanan siap saji dengan mendirikan dapur umum.

Kemudian untuk penanganan kondisi warga yang memiliki penyakit khusus, kebutuhan asupan gizi bagi bayi dan anak-anak serta kebutuhan lainnya yang mendesak diperlukan.

“Saya sudah mendapatkan laporan adanya longsor ini beberapa menit setelah kejadian, dan saya langsung berkoordinasi dengan Ibu Bupati serta stakeholder terkait,” kata Najib.

Najib juga memastikan, jika warga sudah dilakukan evakuasi oleh Tim Gabungan dari TNI, Kepolisian, BPBD, Muspika, pemerintahan desa, serta relawan lainnya.

“Saya hadir malam ini setelah menyelesaikan beberapa agenda kegiatan kedinasan, untuk memastikan kebutuhan warga segera diatasi,” terangnya.

Sekadar diketahui, bencana tanah longsor di Area Bukit Gapuas terjadi pada Selasa (6/1/2026) sekira pukul 10.30 WIB.

Warga sekitar pun panik dan berlarian menyelamatkan diri untuk mengantisipasi dampaknya sampai ke pemukiman penduduk.

Saat ini, warga sementara mengungsi di Gedung Madrasah Roudhotunnajah, yang berjarak sekitar 500 meter dari pemukiman sebelumnya.

Dari total warga yang dievakuasi, terdapat kelompok rentan yang menjadi prioritas penanganan, terdiri dari 31 lansia, 21 balita, dan 4 ibu hamil, sementara 218 lainnya merupakan kelompok dewasa dan anak-anak.

Dipastikan dalam insiden tersebut tidak menelan korban jiwa yang mana saat ini, para pengungsi berada dalam kondisi aman dan terus mendapatkan pendampingan serta pemantauan dari tim gabungan di lapangan.

Usai meninjau lokasi pengungsian, Najib juga meninjau langsung lokasi terdekat titik longsor dan memastikan tidak ada longsor susulan.

Namun, ia meminta tim gabungan untuk tetap berjaga-jaga di sekitar lokasi untuk memantau kemungkinan longsor susulan terjadi.

Disamping itu sebagai bentuk ikhtiar Najib Hamas mengajak tim gabungan beserta masyarakat berdoa bersama untuk keselamatan dan keamanan dari bencana alam lainnya.

Read More

Mahasiswa Kota Tangerang Tolak Pilkada Lewat DPRD, Nilai Ancam Kedaulatan Rakyat

 TANGERANG  KONTAK BANTEN Wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD menuai penolakan dari kalangan mahasiswa di Kota Tangerang.

Penolakan tersebut disuarakan Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Tangerang dan Forum Aksi Mahasiswa (FAM), yang menilai gagasan itu sebagai kemunduran demokrasi dan ancaman terhadap kedaulatan rakyat.

Ketua DPC GMNI Kota Tangerang, Elwin Mendrofa, menegaskan bahwa pemilihan langsung merupakan wujud konkret kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Menurutnya, mengembalikan Pilkada ke DPRD berarti mencabut hak rakyat memilih pemimpinnya dan menarik Indonesia kembali ke pola politik elitis ala Orde Baru.

“Ini bukan kemajuan, melainkan langkah mundur yang menggerus esensi demokrasi dan mengkhianati semangat Reformasi 1998,” ujar Elwin, Selasa (6/1/25).

Ia juga menilai wacana tersebut berpotensi melanggengkan elitisme politik dan kepentingan kekuasaan, terutama karena diusulkan oleh sejumlah partai politik nasional. Atas dasar itu, GMNI Kota Tangerang menegaskan penolakan dan mendesak pemerintah serta partai politik tetap menjalankan Pilkada langsung.

Penolakan serupa disampaikan Forum Aksi Mahasiswa (FAM) Tangerang. Humas FAM, Fajar Kurniawan, menilai dalih mahalnya biaya politik dan efektivitas pemerintahan sebagai alasan penghapusan Pilkada langsung merupakan narasi lama yang menyesatkan.

“Demokrasi memang tidak murah. Mengurangi partisipasi rakyat demi efisiensi justru merusak substansi demokrasi,” kata Fajar, mengutip pemikiran Robert A. Dahl.

FAM juga menyoroti Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyebut kepala daerah “dipilih secara demokratis”. Menurut mereka, frasa tersebut harus dimaknai sebagai Pilkada langsung, bukan pemilihan elitis melalui DPRD.

“Menghidupkan kembali mekanisme lama berarti membuka ruang kekuasaan yang tertutup dan rawan penyalahgunaan,” tegas Fajar.

Read More

Dihentikan Sementara, Warga Taktakan Tolak Pengiriman Sampah dari Tangsel

 

SERANG  KONTAK BANTEN – Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengiriman sampah ‘periode kedua’, dari Kota Tangerang Selatan (Tangsel) ke TPAS Cilowong, Kota Serang kembali mendapat penolakan keras dari warga.

Penolakan itu dilakukan, dari mulai penghadangan truk-truk pengangkut sampah dari Tangsel, aksi demonstrasi sampai upaya audiensi dari Pemkot Serang yang berakhir deadlock.

Untuk meredam kemarahan warga, Pemkot Serang memberhentikan sementara proses pengiriman sampah dari Tangsel untuk beberapa hari kedepan. Selama proses penghentian itu, Pemkot akan melakukan evaluasi secara menyeluruh, termasuk berbagai masukan dari masyarakat sekitar.

Audiensi dilaksanakan di aula kantor Kecamatan Taktakan, Selasa (6/1/2026). Hadiri pada kesempatan itu Sekda Kota Serang Nanang Saifuddin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang Farach Richi, ketua Satgas percepatan pembangunan Kota Serang Wahyu Nurjamil, Camat Taktakan dan puluhan masyarakat setempat.

Ketua Satgas Percepatan Pembangunan Kota Serang Wahyu Nurjamil mengatakan, melihat situasi yang tegrjadi pihaknya untuk sementara melakukan penghentian pengiriman sampah dari Tangsel. Selain itu, proses pengiriman sampah saat ini masih dalam tahap uji coba.

“Masukan dan saran dari masyarakat yang tadi disampaikan kita jadikan sebagai bahan evaluasi untuk proses PKS-nya kedepan,” katanya.

Menurut Wahyu, berbagai aspirasi dari masyrakat itu akan ia sampaikan seluruhnya kepada Walikota Serang secepatnya. Apapun nanti Keputusan Walikota, itulah yang akan menjadi kebijakan kedepannya.

“Saya belum bisa pastikan apakah PKS ini dilanjut atau dihentikan. Itu kewenangan pak Walikota. Nanti akan saya sampaikan dulu hasil dari audiensi ini,” ujarnya.

Dikatakan Wahyu, ada tiga hal yang akan dilakukan evaluasi, pertama terkait kendaraan pengangkut sampahnya meskipun Sebagian besar baru namun masih ada kendaraan lama yang masih dioperasikan. Kedua terpal penutup dan ketiga tetesan air lindi.

“Bahkan ada beberapa masyarakat juga yang secara sukarela melakukan pengawasan,” ujarnya.

Sekda Kota Serang Nanang Saifuddin mengklaim jika Pemkot Serang berkomitmen untuk membuka dialog yang seluas-luasnya kepada masyarakat berkenaan dengan PKS pengiriman sampah dengan Pemkot Tangsel ini. apalagi dirinya menyadari jika yang yang terdampak langsung dari PKS ini Adalah masyarakat.Yang terpenting bagi kami Adalah hubungan sosial masyarakat jangan sampai rusak karena persoalan PKS ini. ada saling curiga ini sudah dapat sekian, si itu sudah dapat sekian. Saya pastikan belum ada satu rupiah pun anggaran dari Pemkot Tangsel yang masuk, karena ini masih masa uji coba,” jelasnya.

Oleh karena itu, katanya, penting bagi kita semua untuk membuat proses PKS ini secara terbuka dan transparan. Terkait dengan penolakan yang disampaikan oleh masyarakat, Nanang mengaku akan menyampaikannya kepada walikota Serang.

“Nanti kita carikan solusinya satu persatu bersama pak Wali,” ujarnya.

Sementara, Kepala DLH Kota Serang Farach Richi mengklaim jika jumlah air lindi yang jatuh dari kendaraan pengangkut sampah Tangsel itu terus dikontrol secara intensif melalui dua cek poin yang sudah disiapkan, pertama di KM 68 Bogeg dan kedua di Lingkungan Jakung.

Di cek poin itu, katanya, ad atiga hal yang dilakukan pemantauan, pertama kondisi kelaikan truk, penutup atau terpal dan ketiga tetesan air lindi yang sat ini dipersoalkan oleh masyarakat.

Farach memastikan jika sampah yang dikirim dari Tangsel itu merupakan sampah baru, bukan timbunan sehingga bau yang ditimbulkan cukup bisa diminimalisir denan penutup terpal. Jika pun ada air yang menetes, itu dimungkinkan berasal dari sampah yang basah, entah itu karena air hujan atau lainnya.

“Tapi jika dibandingkan dengan PKS tahun sebelumnya, tahun ini jauh lebih baik. Sampah yang dikirim juga bukan timbunan sehingga minim menimbulkan bau,” pungkasnya

Read More

Longsor Susulan Terjadi di Padarincang, Warga Diminta Segera Mengungsi ke Tempat Aman

 

Warga bencana tanah longsor di Kecamatan Padarincang mengungsi

KAB. SERANG  KONTAK BANTEN Penanganan bencana tanah longsor di Kecamatan Padarincang terus dilakukan secara intensif oleh pemerintah daerah dan unsur terkait. Wakil Bupati Serang bersama Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Banten, Kalaksa BPBD Kabupaten Serang, serta unsur TNI-Polri dan relawan meninjau langsung lokasi terdampak sekaligus menyalurkan bantuan logistik kepada warga di posko pengungsian Desa Kadubeureum, Kecamatan Padarincang.

Dalam peninjauan tersebut, rombongan memastikan kondisi para pengungsi serta ketersediaan logistik di posko. Berdasarkan data sementara, mayoritas pengungsi merupakan ibu-ibu dan anak-anak. Sementara itu, warga yang masuk dalam kategori rentan telah dievakuasi ke lokasi yang lebih aman.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Serang, Ajat Sudrajat, mengatakan bahwa tim gabungan masih terus melakukan pemantauan secara berkala di sekitar lokasi kejadian untuk mengantisipasi potensi bencana lanjutan.

“Kami bersama unsur terkait masih melakukan pemantauan intensif di lokasi. Kondisi tanah masih labil sehingga potensi longsor susulan masih ada,” ujar Ajat dalam keterangannya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan terbaru, pada pukul 00.05 WIB telah terjadi longsor susulan di sekitar titik bencana. Menyikapi kondisi tersebut, BPBD mengimbau masyarakat yang berada di sekitar atau dekat dengan titik longsor agar segera mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman.

“Kami mengimbau warga untuk tetap waspada dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama,” tegasnya.

BPBD Kabupaten Serang juga terus berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Banten serta instansi terkait guna memastikan proses evakuasi, distribusi bantuan, dan penanganan darurat berjalan optimal, sembari menunggu kondisi cuaca dan tanah kembali stabil.

Read More

Tumpukan Sampah Masih Ditemukan, Pemkot Tangsel Evaluasi Status Tanggap Darurat

 

TANGSEL KONTAK BANTEN  Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan masih melakukan evaluasi akhir terkait status tanggap darurat sampah yang berakhir pada Senin, 5 Januari 2026. Keputusan mengenai perpanjangan status tersebut akan ditentukan berdasarkan hasil penilaian sejumlah pejabat terkait.

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan, evaluasi melibatkan Asisten Daerah II, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Kepala Bagian Hukum Pemkot Tangsel.

“Masih akan dievaluasi oleh Asisten Daerah II, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Kepala Bagian Hukum,” kata Benyamin, Selasa (6/1/2026).

Menurut Benyamin, evaluasi dilakukan untuk menilai kondisi pengelolaan sampah di lapangan sekaligus mengukur efektivitas langkah-langkah yang telah dijalankan selama masa tanggap darurat.

“Apakah sudah selesai atau masih perlu diperpanjang, akan disesuaikan dengan kondisi terakhir,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan Tubagus Asep Nurdin menyampaikan bahwa opsi perpanjangan status tanggap darurat masih terbuka. Pasalnya, di sejumlah wilayah masih ditemukan tumpukan sampah yang membutuhkan penanganan ekstra.

“Selama di lapangan masih terdapat tumpukan sampah yang memerlukan penanganan khusus, opsi perpanjangan tetap terbuka,” kata Tubagus.

Ia menjelaskan, Pemkot Tangsel tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan status tanggap darurat sampah selama dua pekan terakhir. Evaluasi tersebut mencakup kondisi riil di lapangan, khususnya sisa tumpukan sampah di titik-titik krusial dan ruas jalan utama, serta kecepatan pengangkutan harian.

Selain itu, kapasitas operasional seperti kesiapan armada, jumlah ritasi pengangkutan, serta ketersediaan petugas kebersihan juga menjadi bahan pertimbangan. Dampak penumpukan sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, termasuk keluhan warga, bau, dan gangguan aktivitas di sekitar lokasi terdampak, turut diperhitungkan.

Pemkot Tangerang Selatan juga mengevaluasi keberlanjutan kerja sama pengelolaan sampah dengan daerah lain, termasuk kesiapan lokasi pembuangan dan sistem pengelolaan lanjutan. Faktor kebutuhan kewenangan tambahan untuk mempercepat pengambilan keputusan dan mobilisasi sumber daya turut menjadi indikator penilaian.

“Seluruh aspek tersebut menjadi dasar objektif untuk menentukan apakah status tanggap darurat perlu diperpanjang atau penanganan dapat dilanjutkan melalui mekanisme normal dengan pengawasan ketat,” ujar Tubagus.

Hingga Selasa sore, tumpukan sampah masih terlihat di sejumlah titik di wilayah Kota Tangerang Selatan.

Read More

Ini delapan negara yang lolos ke perempat final Piala Afrika 2025

JAKARTA KONTAK BANTEN  - Delapan negara sudah memastikan diri tampil pada perempat final Piala Afrika 2025 setelah menyingkirkan lawan-lawan mereka di babak 16 besar.

Sebanyak delapan negara yang memastikan diri lolos ke babak perempat final Piala Afrika 2025 adalah Senegal, Mali, Maroko, Kamerun, Mesir, Nigeria, Aljazair dan Pantai Gading, demikian catatan CAF.

Senegal berhasil menyudahi kejutan Sudan pada babak 16 besar dengan skor 3-1, sedangkan Mali mampu menyingkirkan Tunisia melalui drama adu tendangan penalti.

Selanjutnya pada laga babak 16 besar lainnya, Maroko mengemas kemenangan tipis ketika menghadapi Tanzania 1-0, lalu Kamerun menyudahi perlawanan Afrika Selatan 2-1.

Sementara itu, Mesir berhasil mengalahkan Benin berkat skor 3-1, Nigeria menang besar 4-0 atas Mozambik, Aljazair meraih kemenangan 1-0 kontra Republik Demokratik Kongo setelah bermain selama 120 menit, dan Pantai Gading unggul 3-0 menghadapi Burkina Faso.

Kedelapan negara ini selanjutnya akan bertarung pada babak perempat final Piala Afrika 2025 yang rencananya dilangsungkan mulai Jumat (9/1) hingga Sabtu (10/1) waktu setempat.

Pada babak perempat final, Mali dijadwalkan menghadapi Senegal, Kamerun menantang Maroko, Aljazair berjumpa Nigeria, lalu Mesir berhadapan dengan Pantai Gading.

Empat negara yang menjadi pemenang pada babak perempat final selanjutnya akan bermain di semifinal Piala Afrika yang dijadwalkan dihelat pada Rabu (14/1) waktu setempat.

Berikut jadwal lengkap perempat final Piala Afrika 2025:

Jumat (9/1)

Mali vs Senegal 23.00 WIB

Sabtu (10/1)

Kamerun vs Maroko 02.00 WIB

Aljazair vs Nigeria 23.00 WIB

Minggu (11/1)

Mesir vs Pantai Gading 02.00 WIB.

Read More

BPBD Banten evakuasi warga Padarincang pascalongsor lereng Gunung Kaupas

KAB SERANG  KONTAK BANTEN Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten mengevakuasi sementara warga Kampung Cibodas, Desa Kadubereum, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, menyusul longsor di lereng Gunung Kaupas yang terjadi pada Selasa (6/1).

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten Lutfi Mujahidin mengatakan hingga Rabu tidak terdapat laporan korban jiwa maupun kerusakan harta benda akibat peristiwa tersebut.

“Sampai saat ini tidak ada korban jiwa dan harta benda. Penyebabnya karena pergerakan alam,” kata Lutfi di Kota Serang, Rabu.

Meski demikian pihaknya bersama pemerintah daerah melakukan langkah pencegahan dengan mengungsikan warga yang bermukim di bawah lereng, terutama pada malam hari, untuk meminimalkan risiko longsor susulan.

“Untuk antisipasi, warga yang tinggal di bawah Bukit Kaupas, kalau malam hari diungsikan ke SD MI,” ujarnya.

Di Kampung Cibodas terdapat sekitar 504 warga. Sebagian mengungsi di sekolah dasar terdekat yang disiapkan sebagai lokasi pengungsian, sementara lainnya memilih tinggal sementara di rumah kerabat.

“Tidak semuanya di lokasi pengungsian yang disiapkan, ada yang ngungsi ke tempat saudara,” kata Lutfi.

Menurut Lutfi, status pengungsian bersifat sementara dan akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi lereng di lapangan. “Belum ditentukan, lihat perkembangan,” ujarnya.

BPBD Banten juga melakukan pemantauan kawasan rawan longsor sebagai bagian dari upaya mitigasi. Saat ini terdapat 21 kecamatan di Provinsi Banten yang masuk kategori rawan longsor, masing-masing tersebar di Kabupaten Serang, Pandeglang, dan Lebak.

Di Kabupaten Serang, wilayah rawan meliputi Kecamatan Anyer, Mancak, Cinangka, dan Padarincang. Di Kabupaten Pandeglang mencakup Kecamatan Carita, Jiput, Panimbang, Cigeulis, Cibaliung, Cimanggu, Cadasari, dan Mandalawangi.

Sementara di Kabupaten Lebak meliputi Kecamatan Bojongmanik, Cimarga, Leuwidamar, Lebak Gedong, Cigembong, Cibeber, Bayah, Cihara, serta Panggarangan.

Lutfi menambahkan BPBD terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan aparat setempat untuk memastikan keselamatan warga serta kesiapsiagaan jika terjadi pergerakan tanah lanjutan.

Longsor di lereng Gunung Kaupas terjadi pada Selasa (6/1) sekitar pukul 10.40 WIB dan sempat direkam warga hingga beredar luas di media sosial.

Read More

Wali Kota Cilegon minta maaf atas banjir, dorong OPD fokus layanan publik

Kota Cilegon  KONTAK BANTEN Wali Kota Cilegon Robinsar menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak banjir di sejumlah wilayah Kota Cilegon dalam beberapa hari terakhir.

Ia seraya menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk lebih sigap dan hadir dalam merespons persoalan warga.

“Atas nama Pemerintah Kota Cilegon dan secara pribadi, saya menyampaikan empati dan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak banjir, semoga ini menjadi pelajaran agar pemerintah bisa lebih sigap dan lebih hadir dalam merespons setiap persoalan,” kata Robinsar dalam keterangannya saat memimpin apel pagi perdana tahun 2026 di halaman Kantor Wali Kota Cilegon, Senin.

Robinsar menilai musibah banjir menjadi pengingat penting bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, terutama dalam mitigasi dan penanganan bencana yang berdampak langsung pada masyarakat.

Selain menyinggung banjir, Robinsar berharap 2026 menjadi momentum perbaikan kinerja pemerintah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia menargetkan Kota Cilegon dapat bergerak lebih maju dibandingkan tahun sebelumnya.

“Mudah-mudahan di tahun 2026 ini kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan Kota Cilegon bisa lebih maju dibandingkan tahun 2025,” ujarnya.

Dalam arahannya, Robinsar juga menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi Pemerintah Kota Cilegon akibat berkurangnya transfer keuangan daerah pada tahun anggaran 2026. Kondisi tersebut, menurut dia, menuntut seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bekerja lebih efektif dan efisien.

“Dengan adanya pengurangan transfer keuangan daerah, saya minta seluruh OPD untuk mempercepat dan mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan semangat efisiensi, namun tetap fokus pada program yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Ia menekankan, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan melemahnya pelayanan publik. Perencanaan yang matang dan kerja bersama dinilai menjadi kunci agar program pemerintah tetap berdampak nyata bagi warga.

“Kita harus yakin dan percaya bahwa dengan perencanaan yang baik dan kerja bersama, pemerintah tetap mampu memberikan dampak positif dan terus hadir melayani masyarakat Kota Cilegon,” kata Robinsar.

Pada kesempatan itu, Robinsar juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan banjir, mulai dari jajaran kecamatan hingga unsur TNI, Polri, dan lembaga sosial.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada camat, TNI, Polri, PMI, Baznas, dan seluruh stakeholder yang telah menunjukkan kekompakan dan koordinasi yang baik,” ujarnya.

Ia berharap soliditas tersebut tidak hanya terjaga dalam situasi darurat, tetapi juga menjadi kekuatan bersama dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat ke depan.

Read More

Pemkab Tangerang aktifkan tujuh halte bus sekolah gratis

 KAB TANGERANG  KONTAK BANTEN  - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten, mengaktifkan operasional tujuh halte bus sekolah gratis di beberapa lokasi yang menjadi titik penjemputan bagi siswa/siswi di daerah itu.

"Saat ini ada tujuh halte bus sekolah yang disiapkan dan objek peresmian kita pusatkan di Jalan Pemda," kata Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid di Tangerang, Senin.

Dengan adanya dukungan fasilitas transportasi seperti halte khusus penjemputan bus gratis ini, kata dia, dipastikan akan mempermudah para pelajar dalam mengakses layanan tersebut.Selain itu pada tahap awal Pemkab Tangerang telah mengoperasikan 15 bus sekolah gratis yang melayani beberapa zona yang telah ditetapkan, dengan tambahan dua kendaraan operasional pendukung.

"Bus sekolah gratis ini diharapkan dapat membantu dari sisi ekonomi, keselamatan, kenyamanan, sekaligus memudahkan pengawasan terhadap anak-anak kita," katanya.

Ia menjelaskan Program Bus Sekolah Gratis merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan transportasi.Dia menambahkan seluruh bus sekolah telah dilengkapi dengan sistem aplikasi pemantauan berbasis teknologi, dimana sistem tersebut berfungsi untuk mengontrol kecepatan kendaraan, memastikan sopir mematuhi batas maksimal kecepatan 60 km/jam, serta menerapkan aturan keselamatan lainnya.

“Bus ini dilengkapi sistem aplikasi, kecepatan dikontrol maksimal 60 km/jam, ada sanksi jika melanggar, dan pengemudi juga dilarang merokok saat mengemudi. Semua ini demi keselamatan dan kenyamanan para pelajar," tuturnya.

Pihaknya berharap Program Bus Sekolah Gratis ini dapat terus dikembangkan dan ditambah jumlah armada maupun rutenya sesuai dengan kebutuhan di masing-masing wilayah ke depannya.

"Mudah-mudahan di tahun 2026 dan seterusnya program ini bisa kita tambah sesuai kebutuhan wilayah. Mohon doa dan dukungannya agar pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan transportasi, dapat terus kita optimalkan secara bertahap," kata Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid.

Read More

Banjir dan longsor landa 13 kecamatan di Kabupaten Serang

KAB SERANG KONTAK BANTEN  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang mencatat bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, dan angin kencang, melanda 13 kecamatan di wilayah Kabupaten Serang, Banten.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Serang Ajat Sudrajat di Serang, Senin, mengatakan bencana tersebut dipicu oleh hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang yang terjadi beruntun sejak 2 Januari 2026.

"Dampaknya meluas di 20 desa pada 13 kecamatan. Total warga yang terdampak mencapai 3.514 Kepala Keluarga (KK) atau 11.700 jiwa," ujar Ajat.

Berdasarkan data BPBD hingga Senin (5/1) pagi, sebanyak 3.164 unit rumah warga terdampak. Rinciannya meliputi 3.145 rumah terendam banjir, 13 rumah rusak akibat pergerakan tanah atau longsor, dan enam rumah rusak diterjang angin kencang.

Ajat menjelaskan banjir tidak hanya merendam permukiman, tetapi juga fasilitas umum seperti dua sekolah, dua masjid, dan dua mushala. Sektor pertanian pun turut terpukul dengan terendamnya sekitar 108 hektare lahan persawahan di Kecamatan Pamarayan dengan usia tanaman 0–60 hari.

"Kondisi terkini tinggi muka air di beberapa lokasi banjir berkisar antara 5 hingga 45 centimeter. Sebagian warga ada yang melakukan evakuasi mandiri ke rumah kerabat yang lebih aman," katanya.

Adapun 13 kecamatan yang terdampak bencana tersebut meliputi Kecamatan Kibin, Kramatwatu, Padarincang, Lebakwangi, Ciruas, Tirtayasa, Pontang, Pamarayan, Mancak, Cinangka, Baros, Petir, Waringinkurung, dan Cikeusal.

BPBD Kabupaten Serang merekomendasikan penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi dan menyoroti kebutuhan mendesak bagi korban berupa makanan siap saji, family kit, pakaian, obat-obatan, serta terpal.

Read More

Enam pemda di Banten didorong percepat manajemen talenta ASN

BANTEN KONTAK BANTEN  Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendorong enam pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Banten yang belum menerapkan manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN) segera mengadopsi sistem tersebut guna mempercepat pengisian jabatan secara objektif dan profesional.

Kepala BKN RI Zudan Arif Farkhrullah mengatakan dorongan itu seiring peluncuran penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kota Serang yang menjadi kabupaten/kota pertama di Banten untuk menjalankan sistem tersebut setelah kewenangannya dialihkan ke BKN.

"Gunanya adalah untuk memilih pejabat secara objektif berdasarkan kinerja terbaik untuk duduk dalam jabatan dalam rangka melaksanakan visi misi kepala daerah," kata Zudan di Kota Serang, Senin.

Menurut Zudan, manajemen talenta menjadi instrumen penting untuk meminimalkan intervensi politik dalam pengisian jabatan sekaligus memperkuat profesionalisme birokrasi karena penilaian ASN dilakukan berdasarkan rekam jejak dan capaian kinerja.

"Nah inilah yang sangat penting, gunanya adalah untuk menghindarkan intervensi politik. Kita menuju profesionalisme dan objektivitas. Siapa berkinerja terbaik dan mampu melaksanakan visi misi, itulah yang akan didudukkan dalam jabatan," ujarnya.

Zudan menjelaskan dari enam pemerintah daerah di Banten yang belum menerapkan manajemen talenta, lima daerah dijadwalkan mulai mengimplementasikan sistem tersebut pada Juni 2026. Sementara Kabupaten Serang ditargetkan lebih awal, yakni pada Februari 2026.

Ia menyebutkan BKN menargetkan seluruh pemerintah daerah di Banten dapat menerapkan manajemen talenta pada tahun ini, sehingga Banten berpeluang menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan sistem tersebut secara menyeluruh.

"Saya senang banget. Artinya tahun ini kita targetkan 100 persen seluruh Banten bisa menerapkan manajemen talenta. Kalau ini bisa diwujudkan, ini akan jadi satu-satunya di Indonesia," kata Zudan.

Terkait daerah yang belum menerapkan, Zudan menegaskan tidak ada sanksi khusus. Namun, pemerintah daerah yang belum mengadopsi sistem tersebut dinilai akan dirugikan dari sisi waktu dan biaya pengisian jabatan.

"Kalau yang belum menerapkan, ya mereka rugi sendiri. Karena untuk memilih pejabat butuh waktu panjang dan biayanya tinggi. Dengan manajemen talenta, prosesnya bisa lebih cepat dan jauh lebih efisien," tegasnya.

Dari sisi pengawasan, BKN memastikan penerapan manajemen talenta akan dipantau melalui sistem digital terintegrasi, yakni ASN Digital dan Sistem Informasi Manajemen Talenta (SI-MATA).

"Jadi, kita by system. Pergerakan kariernya akan tampak dan termonitor di BKN," ujar Zudan.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan manajemen talenta menjadi alat strategis bagi kepala daerah dalam mengelola ASN sebagai penopang utama jalannya pemerintahan dan pelaksanaan program prioritas daerah.

Menurut Andra, sistem tersebut membantu kepala daerah memahami rekam jejak dan kapasitas ASN secara objektif, mengingat keterbatasan mengenal seluruh pegawai secara personal.

"Dengan manajemen talenta ini, ada kolom-kolomnya, ada kamar-kamarnya, sehingga kita bisa tahu mereka pernah berkarier di jabatan apa dan seterusnya. Jadi, saya mendukung semua kepala daerah untuk segera memproses penerapan manajemen talenta di wilayah masing-masing," kata Andra.

Read More

Poktan Milenial di Tigaraksa Manfaatkan Lahan Tidur Untuk Bertani

 TANGERANG  KONTAK BANTEN Semangat bertani di kalangan generasi muda mulai tumbuh di Kabupaten Tangerang. Sejumlah pemuda-pemudi Desa Margasari, Kecamatan Tigaraksa, yang tergabung dalam Taruna Tani Milenial Al Prakarsa, memanfaatkan lahan tidur seluas dua hektare menjadi lahan pertanian produktif.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan sekaligus memberi contoh bahwa sektor pertanian masih memiliki masa depan cerah bagi generasi muda. Di atas lahan yang sebelumnya terbengkalai itu, para petani milenial mulai menanam cabai rawit, timun lalap, terong, dan timun suri, Minggu (4/1/2026).

Ketua Taruna Tani Milenial Al Prakarsa, Satria Agus, mengatakan kelompok yang dipimpinnya saat ini beranggotakan 44 orang. Sekitar 80 persen di antaranya merupakan pemuda-pemudi atau kaum milenial Kabupaten Tangerang.

Menurut Satria, terbentuknya kelompok tani milenial ini berawal dari keprihatinannya melihat sektor pertanian, peternakan, dan perikanan yang selama ini identik dengan kalangan usia lanjut. Sementara itu, generasi muda dinilai cenderung enggan terjun ke sektor tersebut dan lebih memilih bekerja di kantor maupun pabrik.

“Padahal di Kabupaten Tangerang masih banyak lahan kosong yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Melihat kondisi itu, saya mengajak para pemuda-pemudi di Margasari untuk aktif bergerak di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan,” kata Satria

Ia menjelaskan, Taruna Tani Milenial Al Prakarsa telah terdaftar secara legal di Kementerian Pertanian RI melalui Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) sejak 30 November 2025. Saat ini, kelompoknya fokus menggarap lahan tidur seluas dua hektare yang ditanami berbagai komoditas hortikultura.

“Sekarang masih dalam proses penanaman bibit. Mudah-mudahan hasilnya bisa segera terlihat dan dapat dipanen,” ujarnya.

Satria optimistis luas lahan garapan akan terus bertambah. Pasalnya, sejumlah warga sekitar yang memiliki lahan luas namun tidak produktif mulai menawarkan lahannya untuk digarap oleh kelompok tani milenial tersebut.

“Kemungkinan lahan akan terus bertambah. Masyarakat yang punya lahan luas meminta kami mengelolanya. Kami juga membuka ruang seluas-luasnya untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan,” ucapnya.

Meski demikian, Satria mengakui hingga kini pihaknya masih bergerak secara mandiri, baik dalam pengadaan pupuk maupun bibit. Ia berharap adanya dukungan dari Pemkab Tangerang agar program ketahanan pangan yang mereka jalankan dapat berkembang lebih optimal.Sejauh ini kami masih mandiri, belum ada dukungan dari stakeholder lain. Kami hanya mendapat dukungan moril dari penyuluh pertanian,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, anggota Taruna Tani Milenial Al Prakarsa, Nasrul, menambahkan bahwa kehadiran kelompok tani milenial ini tidak hanya bertujuan meningkatkan ketahanan pangan di tengah naiknya harga komoditas, tetapi juga mengubah pola pikir generasi muda.

“Jangan malu jadi petani. Petani punya peran penting bagi keberlangsungan hidup banyak orang. Semua orang butuh makan, dan itu berasal dari hasil pertanian. Mari kita galakkan milenial agar tidak gengsi untuk bertani,” katanya.

Read More

Tiga Gebrakan Menkeu Purbaya di Awal 2026

 

Menteri Keuangan Purbaya. Foto : Ist

JAKARTA  KONTAK BANTEN Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung tancap gas di awal 2026 dengan meluncurkan tiga kebijakan strategis untuk menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pertama, pemerintah melanjutkan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan. Melalui PMK Nomor 90/2025, PPN atas rumah tapak dan rumah susun ditanggung 100 persen untuk harga hingga Rp2 miliar, dengan harga jual maksimal Rp5 miliar. Insentif ini berlaku sepanjang 1 Januari–31 Desember 2026 dan hanya untuk rumah baru siap huni.

 Kedua, Purbaya memastikan pekerja bergaji hingga Rp10 juta per bulan bebas PPh Pasal 21 sepanjang 2026. Aturan ini tertuang dalam PMK Nomor 105/2025 dan menyasar lima sektor padat karya, antara lain tekstil, alas kaki, furnitur, kulit, dan pariwisata. Pajak tetap dipotong secara administratif, namun dikembalikan penuh oleh pemerintah sehingga tidak mengurangi take home pay pekerja.

 Ketiga, pemerintah menarik dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp75 triliun dari perbankan untuk menggenjot belanja kementerian dan lembaga. Dana yang sebelumnya ditempatkan di Bank Mandiri, BRI, dan BNI itu dinilai belum optimal pemanfaatannya dan kini langsung dialirkan ke perekonomian.

 Tak hanya itu, Purbaya juga tengah menyiapkan skema bea keluar ekspor batu bara dengan tarif berjenjang 5–11 persen, menyesuaikan harga global.

Meski masih dalam pembahasan, kebijakan ini mendapat dukungan DPR dan ekonom karena dinilai mampu meningkatkan penerimaan negara sekaligus menekan anomali fiskal di sektor tambang.

 Rangkaian gebrakan tersebut diharapkan menjadi penopang ekonomi nasional di tengah tantangan global sepanjang 2026.

Read More

Harga Cabai Rawit Hijau di Lebak Tembus 80 Ribu, Bawang Putih-Kemiri Ikut Naik

 

LEBAK KONTAK BANTEN  Memasuki awal Tahun 2026, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, mengalami kenaikan cukup signifikan. Cabai rawit hijau menjadi komoditas dengan lonjakan harga tertinggi yaitu menembus 80 ribu per kilogram yang semula 50 ribu,  disusul bawang putih dan kemiri.

Selain Cabai Rawit Hijau, kenaikan juga terjadi pada bawang putih yang semula dijual Rp30 ribu, kini menjadi Rp40 ribu per kilogram.  Sementara harga kemiri naik dari Rp50 ribu menjadi Rp60 ribu per kilogram. Pedagang bumbu dapur di Pasar Rangkasbitung, Meti Gustian, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh menurunnya pasokan dari petani akibat cuaca yang tidak menentu, yang berdampak pada hasil panen.Cuaca sering hujan membuat banyak tanaman petani gagal panen. Pasokan ke pasar berkurang, otomatis harga ikut naik,” ujar Meti, Minggu (4/1/2025).  Kondisi tersebut memaksa pedagang melakukan penyesuaian stok. Meti mengaku, jika sebelumnya mampu menyetok sekitar 30 kilogram cabai rawit hijau per hari, kini hanya bisa menyediakan sekitar 15 kilogram.

“Kami terpaksa mengurangi stok. Kalau terlalu banyak dan tidak terjual, cabai bisa cepat busuk dan pedagang yang rugi,” katanya. Dampak kenaikan harga juga dirasakan langsung oleh konsumen. Iis, salah seorang pembeli, mengaku harus mengurangi jumlah belanja kebutuhan dapur sehari-hari. “Biasanya saya beli satu kilogram, sekarang paling setengah kilogram. Harga kebutuhan pokok terus naik, jadi harus disesuaikan,” ujarnya.

Para pedagang menilai kenaikan harga bahan pokok, khususnya cabai, masih berpeluang berlanjut jika cuaca tidak kunjung membaik. Produksi petani yang belum pulih serta pasokan yang tersendat dikhawatirkan terus menekan ketersediaan barang di pasar. Kondisi ini membuat pedagang dan konsumen sama-sama berada dalam posisi sulit, di tengah kebutuhan dapur yang tak bisa ditunda.

Pedagang berharap pemerintah daerah segera melakukan langkah antisipasi, mulai dari pengawasan distribusi hingga stabilisasi pasokan, agar lonjakan harga tidak semakin membebani masyarakat.

Sekretaris Disperindag Lebak, Agus Nugraha membenarkan kenaikan harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok jenis bumbu dapur tersebut. Katanya, walaupun terjadi kenaikan untuk saat ini pasokan masih terbilang aman. “(Faktor) Cuaca tentunya, beberapa hari terakhir tidak hanya di Lebak melainkan di daerah lainnya juga cuaca ekstrim terus melanda yang membuat petani sayuran terdampak. Saya harap dampak cuaca ini tidak dimanfaatkan baik pedagang maupun distributor dalam mengambil keuntungan lebih,” pungkasnya.

Read More

Sebanyak 1.087 KK di Dua Kecamatan di Kota Serang Terdampak Banjir

KOTA SERANG KONTAK BANTEN  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Serang, mencatat sebanyak 1.087 KK atau 3.033 jiwa terdampak banjir, yang terjadi di dua kecamatan, Kota Serang dan Kasemen.

Plt Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Serang Diat Hermawan, saat dikonfirmasi Minggu (4/1/2026) mengatakan, kejadian banjir paling luas terpantau di Kecamatan Kasemen.

Sejumlah lingkungan terdampak antara lain Kroya Lama, Puri Keraton, Masjid Agung Banten, Sukajaya, Komplek Banten, Baru Bugis, Kendal, Ambon, Jabang Bayi, Jenggot, hingga Cikedung.
Di Kecamatan Kasemen, lanju Diat banjir merendam Lingkungan Kroya Lama RT/RW 006/002 Kelurahan Banten dengan ketinggian air 60 sentimeter, berdampak pada 120 rumah, 134 kepala keluarga (KK), atau 406 jiwa. Sebanyak 50 KK sempat mengungsi. Pada Perumahan Puri Keraton Kelurahan Kasemen, air merendam hingga 30 sentimeter dan mempengaruhi 120 rumah.

“Di kawasan Masjid Agung Banten, air sempat menggenangi pelataran masjid dan area makam dengan ketinggian 10-20 sentimeter, namun kini sudah surut. Di lingkungan Sukajaya Kelurahan Banten terdampak pada tiga RT dengan total 151 rumah, 165 KK, dan 518 jiwa. Kondisi serupa terjadi di Komplek Banten Kelurahan Banten yang mempengaruhi 70 rumah,” jelas Diat, Minggu (4/1/2026).

Lebih lanjut, Diat menjelaskan banjir terdalam tercatat di Lingkungan Baru Bugis Kelurahan Banten dengan ketinggian air 100 sentimeter dan berdampak pada lima rumah.

“Wilayah lain di Kecamatan Kasemen yang terdampak meliputi Lingkungan Kendal Kelurahan Margaluyu dengan 55 rumah terendam dan 10 KK mengungsi. Di Lingkungan Ambon Kelurahan Margaluyu, 199 rumah serta satu fasilitas umum yaitu SDN Ambon terdampak, dengan dua KK mengungsi,” ungkapnya.

Selain itu, dia mengungkapkan banjir juga terjadi di Kecamatan Serang, tepatnya di Lingkungan Cimuncang Cilik Kelurahan Cimuncang dengan ketinggian air sekitar 30 sentimeter dan berdampak pada 10 rumah.

Beberapa lingkungan lainnya, ungkap dia seperti Jabang Bayi Kelurahan Kasunyatan, Jenggot, dan Cikedung Kelurahan Margaluyu juga masih tergenangi hingga laporan disusun.

BPBD mencatat, sebanyak 62 KK harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Hingga pukul 04.25 WIB, total warga terdampak mencapai 1.087 KK atau 3.033 jiwa, dengan 1.023 unit rumah terendam.

Read More

Pemkot Tangsel Uji Coba Buang Sampah ke TPA Cilowong Serang Selama Sepekan

 TANGSEL KONTAK BANTEN Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mulai melakukan uji coba pengiriman sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cilowong, Kota Serang. Pengiriman perdana dilakukan dengan volume sekitar 50 ton sampah dan dilaksanakan secara bertahap.

“Betul, Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah memulai pengiriman perdana sampah ke TPA Cilowong, Kota Serang. Pada pengiriman perdana tersebut, volume sampah yang diangkut sekitar 50 ton dan dilakukan secara bertahap serta terukur,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tangsel, Tubagus Asep Nurdin dalam keterangan yang diterima, Minggu (4/1/2026).

Tubagus menjelaskan bahwa sampah yang dikirim merupakan sampah baru atau sampah harian, bukan sampah lama yang menumpuk di TPA Cipeucang.

“Sampah yang dikirim merupakan sampah baru atau sampah harian, bukan sampah lama yang berada di TPA Cipeucang. Langkah ini dilakukan agar alur pengelolaan sampah tetap terkendali dan tidak menimbulkan persoalan teknis di lapangan,” jelas Tubagus.

Dirinya menambahkan, kerja sama antara Pemkot Tangerang Selatan dan Pemerintah Kota Serang masih berada pada tahap uji coba yang berlangsung selama satu pekan. Selama masa tersebut, kedua belah pihak akan melakukan evaluasi menyeluruh.

“Kerjasama ini masih dalam tahap uji coba selama satu pekan. Selama masa uji coba tersebut, kami bersama Pemerintah Kota Serang akan melakukan evaluasi secara menyeluruh, baik dari sisi teknis, operasional, maupun dampak lingkungan dan sosial,” katanya.

Pemkot Tangerang Selatan memastikan seluruh proses pengiriman sampah dilakukan dengan pengawasan ketat dan koordinasi lintas daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah juga terus menyiapkan solusi jangka panjang agar pengelolaan sampah di Tangsel dapat berjalan lebih berkelanjutan ke depan.

“Pemkot Tangerang Selatan memastikan seluruh proses pengiriman dilakukan dengan pengawasan ketat dan koordinasi lintas daerah, sambil terus menyiapkan solusi jangka panjang pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan,” sebut Tubagus.

Selain itu, Pemkot Tangsel mengklaim terus melakukan pengangkutan sampah secara bertahap di sejumlah ruas jalan dan titik-titik yang sempat mengalami penumpukan. Langkah ini merupakan bagian dari penanganan darurat untuk memulihkan kebersihan lingkungan dan kenyamanan masyarakat.

Pemkot saat ini memprioritaskan pengangkutan sampah di lokasi-lokasi yang berdampak langsung terhadap aktivitas warga dan lalu lintas.

Proses pengangkutan dilakukan secara terkoordinasi dengan mempertimbangkan kapasitas armada dan kondisi operasional tempat pembuangan sementara. Pemkot memastikan langkah yang diambil tidak bersifat reaktif, tetapi melalui pemetaan agar penanganan berjalan efektif dan berkelanjutan.

Walaupun begitu, persoalan sampah yang sedang dihadapi oleh kota berjuluk anggrek belum sepenuhnya selesai. Meski berbagai upaya dilakukan, pemandangan sampah menumpuk masih terjadi. Salah satunya berada didepan Pasar Ciputat, pada hari ini.

Jumlah tumpukan memang jauh berkurang dari sebelumnya, sampah itu berasal dari pedagang, warga sekitar, hingga pengguna jalan yang buang sembarangan menggunakan kantung plastik.

Read More

Setahun Memimpin Banten, Ini Capaian Andra Soni dan Dimyati

BANTEN KONTAK BANTEN  Hampir setahun memimpin Provinsi Banten, Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah mulai menunjukkan capaian pembangunan yang nyata. Arah kebijakan difokuskan pada pemerataan dan keberlanjutan, tidak hanya pembangunan fisik tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam RPJMD Banten 2025–2030, Pemprov menetapkan tiga program unggulan: Banten Bagus (infrastruktur), Banten Sehat (kesehatan), dan Banten Cerdas (pendidikan).

 Di sektor infrastruktur, Pemprov meluncurkan program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra). Hingga akhir 2025, sebanyak 62 infrastruktur desa berhasil dibangun, mayoritas berada di wilayah selatan Banten untuk mendukung aktivitas pertanian, pendidikan, dan pariwisata.

 Pada bidang kesehatan, Pemprov Banten meresmikan fasilitas radioterapi dan kemoterapi di RSUD Banten, membangun dua RSUD baru di Lebak dan Pandeglang, serta menghadirkan Mobile Clinic berbasis telemedicine. Program Cek Kesehatan Gratis telah dimanfaatkan lebih dari 4,1 juta warga dan berkontribusi pada penemuan kasus TBC yang melampaui target nasional.

 Di sektor pendidikan, program Sekolah Gratis untuk SMA/SMK swasta diikuti 801 sekolah dengan 60.705 siswa. Selain itu, Pemprov mengembangkan Program Sarjana Penggerak Desa, Sekolah Rakyat, serta mendukung Makan Bergizi Gratis yang menjangkau lebih dari 1,5 juta penerima manfaat.

 Dampak program tersebut tercermin pada pertumbuhan ekonomi Banten triwulan III 2025 sebesar 5,29 persen, IPM naik menjadi 77,25, serta realisasi investasi mencapai Rp91,5 triliun, peringkat keempat nasional.

 “Ketika infrastruktur baik, kesehatan terjamin, dan pendidikan merata, masyarakat bisa lebih percaya diri membangun ekonomi,” ujar Andra Soni.

 Wakil Gubernur Dimyati menegaskan komitmen Pemprov Banten untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meminta dukungan semua pihak agar target RPJMD 2025–2030 berjalan optimal.

Read More

Update Banjir Akses Wisata Anyer, Polisi Pastikan Kendaraan Sudah Bisa Melintas

 

CILEGON  KONTAK BANTEN  Akses utama menuju kawasan wisata Anyer melalui Jalan Anyer–Cilegon dilaporkan mulai dapat dilalui kendaraan meski masih terdapat genangan banjir di sejumlah titik, Sabtu (3/1/2026).

General Manager Nemuru Villa Ubud Anyer, Irma Adchany, mengatakan wisatawan tetap dapat menuju Anyer melalui jalur utama maupun jalur alternatif seperti Mancak dan Padarincang.

 “Untuk akses ke Anyer masih bisa melalui Mancak dan Padarincang,” ujar Irma, Sabtu pagi.

 Ia menyebutkan, informasi tersebut diperolehnya dari kepolisian Polsek Anyer yang melakukan pemantauan langsung di lapangan.

 Keterangan tersebut disampaikan oleh IPDA Wangsa, Kanit Reskrim Polsek Anyer. Ia memastikan kendaraan roda empat sudah dapat melintas dari arah Anyer menuju Cilegon maupun sebaliknya melalui jalur bawah kota.

 Barusan saya dari arah Anyer ke Cilegon lewat bawah kota. Mobil sudah bisa lewat. Dua arah, dari Jaya ke Anyer maupun dari Anyer ke arah Jaya, semuanya sudah bisa dilalui,” ujar IPDA Wangsa.

 Meski demikian, pengendara diimbau tetap berhati-hati karena genangan air masih terlihat di beberapa titik. Kepolisian bersama pihak terkait terus melakukan pemantauan guna memastikan kelancaran dan keselamatan lalu lintas menuju kawasan wisata Anyer.

Read More

Bupati Ratu Zakiyah Hadiri Acara HAB Kemenag ke-80

KAB SERANG KONTAK BANTEN  Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah mengajak seluruh masyarakat menjaga kerukunan umat beragama. Ajakan tersebut ia sampaikan saat memimpin Upacara Peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama ke-80 tingkat Kabupaten Serang, Sabtu, 3 Januari 2026.

Upacara HAB ke-80 berlangsung di Lapangan Pondok Pesantren Darunnajah 14, Kecamatan Pabuaran, dan diikuti jajaran Kementerian Agama Kabupaten Serang, unsur pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat.

Dalam amanatnya, Ratu Zakiyah menegaskan bahwa momentum HAB ke-80 harus dimaknai sebagai penguat komitmen menjaga keharmonisan antarumat beragama demi mewujudkan Indonesia yang damai dan maju, khususnya di Kabupaten Serang.

“Kerukunan adalah sinergi yang produktif, di mana perbedaan identitas, keyakinan, dan latar belakang sosial dirajut menjadi kekuatan kolaboratif untuk menggerakkan kemajuan bangsa,” ujar Ratu Zakiyah.

Selain itu, ia mengajak Pemerintah Kabupaten Serang dan Kementerian Agama Kabupaten Serang terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi. Menurutnya, kerja sama yang solid menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang religius, harmonis, dan berdaya saing.

 “Saya mengajak Kementerian Agama Kabupaten Serang untuk terus bersinergi dengan Pemkab Serang dalam menyusun pondasi nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ratu Zakiyah juga menyoroti peran strategis tenaga pendidik dan Kementerian Agama dalam menjaga moral generasi muda. Ia menilai pembinaan karakter dan akhlak anak didik menjadi fondasi penting bagi masa depan daerah dan bangsa.

“Jika moral anak-anak terjaga, Insya Allah kita bisa mewujudkan generasi emas yang berakhlakul karimah. Inilah cita-cita besar yang harus kita capai bersama,” pungkasnya.

Peringatan HAB ke-80 ini menjadi pengingat pentingnya peran Kementerian Agama dan pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan, memperkuat nilai keagamaan, serta membangun generasi muda yang berkarakter.

Read More