Ratusan rumah di tiga kecamatan Kota Serang terendam banjir

 

KOTA SERANG KONTAK BANTEN Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Serang melaporkan ratusan rumah yang tersebar di tiga kecamatan di Kota Serang, Banten, terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi akibat peningkatan debit air sungai.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Kota Serang Diat Hermawan di Serang, Kamis, mengatakan banjir melanda enam titik lokasi yang berada di Kecamatan Kasemen, Cipocok Jaya, dan Walantaka.

"Kondisi terparah terpantau di Kompleks Grand Sutra, Kecamatan Cipocok Jaya, dengan ketinggian air mencapai 80 sentimeter. Di lokasi ini banjir berdampak pada 470 rumah dan 2.483 jiwa," ujar Diat.

Diat menjelaskan genangan air di kawasan Cipocok Jaya tersebut belum surut. Selain itu, banjir di wilayah ini juga merendam Kompleks Untirta Permai, Kelurahan Banjar Agung

Sementara itu, di Kecamatan Walantaka, banjir merendam 150 rumah di Kompleks Grand Sutera, Kelurahan Teritih, dengan ketinggian air 30 hingga 70 sentimeter yang berdampak pada 425 jiwa.

Untuk wilayah Kecamatan Kasemen, genangan setinggi 15 hingga 40 sentimeter terjadi di Lingkungan Rujak Beling dan Kendal, Kelurahan Margaluyu serta Lingkungan Tanggul Jaya, Kelurahan Banten.

"Hasil monitoring kami menunjukkan adanya peningkatan debit air dan arus yang cukup deras di sejumlah sungai, seperti Kali Cibanten, Kali Padma Raya, Kali Nyapah, Kali Banten, dan Kali KSB," katanya.

BPBD Kota Serang telah menerjunkan personel dan peralatan ke lokasi untuk melakukan asesmen serta pendataan warga terdampak. Pihaknya mengimbau masyarakat di wilayah rawan banjir untuk tetap waspada terhadap potensi hujan susulan

Read More

OTT Banten, KPK sita uang Rp900 juta

JAKARTA KONTAK BANTEN   Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan menyita barang bukti uang tunai sejumlah Rp900 juta dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terkait jaksa di Banten dan Jakarta.

“Tim juga mengamankan barang bukti uang dalam bentuk tunai sekitar Rp900 juta,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Budi menjelaskan penyitaan uang ratusan juta itu dilakukan KPK dalam rangkaian penangkapan sembilan orang di dua wilayah tersebut.

Lebih lanjut dia mengatakan sembilan orang yang ditangkap masih diperiksa secara intensif oleh KPK.

“Perkembangannya seperti apa, status hukumnya bagaimana, termasuk kronologi atau konstruksi perkara, nanti kami akan sampaikan secara lengkap pada kesempatan berikutnya,” katanya.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi adanya OTT di Banten. Kemudian Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan salah satu yang ditangkap merupakan jaksa.

“Memang ada pengamanan (OTT, red.). Ada oknum jaksa,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis

Sementara itu, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari lima orang tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

KPK mulai melakukan OTT pada tahun 2025 dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

Kelima, pada 20 Agustus 2025, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu.

Keenam, OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid pada 3 November 2025, yakni mengenai dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

Ketujuh, pada 7 November 2025, KPK menangkap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, terkait kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Harjono Ponorogo, dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Kedelapan, pada 9-10 Desember 2025, KPK menangkap Bupati Lampung Tengah, Lampung, Ardito Wijaya, terkait kasus dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.

Read More

Masyarakat diimbau waspadai cuaca ekstrem dan aktivitas Anak Krakatau

BANTEN KONTAK BANTEN  Polda Banten mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem dan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang saat ini berada pada Level II (Waspada).

Imbauan ini disampaikan untuk memperkuat kesiapsiagaan warga di wilayah rawan terdampak bencana.

Pelaksana tugas Kabidhumas Polda Banten AKBP Meryadi di Kota Serang, Selasa mengatakan kondisi cuaca dapat berubah cepat sehingga informasi resmi perlu terus dipantau.

“BMKG memprakirakan cuaca di wilayah Provinsi Banten pada hari ini didominasi cerah berawan hingga berawan pada pagi hari, namun hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah kecamatan,” ujarnya.

Menurut BMKG, hujan ringan berpotensi seluas pada siang hari di sejumlah kecamatan di Serang, Cilegon, Pandeglang, Lebak hingga Tangerang Selatan. Selain itu, BMKG mencatat kecepatan angin 5–35 km/jam serta kelembapan 60–95 persen yang turut mempengaruhi dinamika cuaca.

Polda Banten juga menyoroti peringatan dini gelombang sedang 1,25–2,5 meter di Perairan Selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan Perairan Selatan Lebak. “Kami mengingatkan warga pesisir, nelayan, dan wisatawan untuk memperhatikan keselamatan,” kata Meryadi.

Selain cuaca, Polda Banten meminta warga memperhatikan informasi PVMBG mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau yang masih menunjukkan kegempaan vulkanik.“PVMBG melaporkan bahwa Gunung Anak Krakatau masih berada pada Level II (Waspada). Asap kawah teramati berwarna putih dengan intensitas tipis,” ungkapnya.

PVMBG merekomendasikan agar masyarakat, pengunjung, wisatawan, dan nelayan tidak mendekati radius 2 km dari kawah aktif sebagai langkah pencegahan dini.

Polda Banten juga menegaskan panduan keselamatan yang dapat dilakukan masyarakat mulai dari memantau informasi BMKG, menyiapkan tas darurat, sampai menunda aktivitas luar ruang saat hujan lebat. “Tetap di dalam rumah kecuali untuk keperluan mendesak. Hindari berteduh di bawah pohon atau tiang saat petir,” imbaunya.

Menurut Meryadi, antisipasi warga akan membantu meminimalkan risiko kecelakaan dan korban jiwa. “Cuaca dapat berubah dengan cepat. Kami mengimbau masyarakat untuk menunda aktivitas di luar rumah yang tidak mendesak saat cuaca buruk,” ujarnya.

Sebagai bagian dari kesiapsiagaan, Polda Banten menyiagakan personel di dua Posko Siaga Bencana yang dilengkapi peralatan Search and Rescue (SAR) untuk mempercepat respons kedaruratan.

“Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Polda Banten terus berkoordinasi dengan BMKG dan PVMBG untuk memastikan informasi yang diterima masyarakat akurat dan terkini,” tutur Meryadi.

Read More

Kejari Kabupaten Tangerang Verifikasi Dugaan Jaksa yang Kena OTT KPK

 

KAB. TANGERANG KONTAK BANTEN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang terus mendalami terkait dugaan keterlibatan jaksanya yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seperti diberitakan, KPK melakukan OTT)l di wilayah Banten terhadap Aparat Penegak Hukum (APH). Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan lima orang.

Berdasarkan informasi beredar, diduga ada jaksa yang bertugas di Kejari Kabupaten Tangerang yang ikut terjaring.

“Saat ini masih mencari tahu kebenaran terkait informasinya, karena di media sosial itu banyak sekali informasinya yang belum resmi,” ujar Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejari Kabupaten Tangerang M. Ilham Maulidi saat dikonfirmasi, Kamis (18/12/2025).

Ilham menegaskan, sejak informasi itu bergulir KPK belum memberikan keterangan resmi dari KPK terkait OTT tersebut. Karena itu, pihaknya belum dapat memastikan kebenaran informasi yang beredar di publik.

“Khususnya untuk kutipan yang KPK juga belum ada press release resmi, maka kami juga secara internal masih mencari tahu dan mengkroscek kebenarannya seperti apa,” tegasnya.

Namun saat ditanya apakah ada jaksa yang tidak masuk kerja pasca mencuatnya informasi tersebut. Ilham tak menjawab secara dengan tegas.

Ia menyebut pihaknya masih fokus mengidentifikasi sosok yang disebut-sebut dalam informasi yang beredar.

“Jadi sampai dengan saat ini kami masih mengkroscek secara internal kebenaran identitasnya. Karena kami juga sampai dengan saat ini belum mengetahui asal-muasalnya apa dan siapa, yang dimaksud dengan inisial itu siapa,” tandasnya.

Read More

Mobilitas Warga Pulih, Jalan KKA Aceh Utara Bener Meriah Kembali Tersambung

 

JAKARTA KONTAK BANTEN  Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memastikan akses Jalan KKA yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah kini kembali dapat dilintasi kendaraan roda empat.

“Jalan KKA yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah kini telah kembali dapat dilintasi kendaraan roda empat,” ujar Seskab Teddy saat dikonfirmasi, Kamis (18/12/2025).

Akses jalan tersebut sebelumnya sempat terputus akibat bencana alam, sehingga menghambat mobilitas warga dan distribusi logistik di wilayah terdampak. Ruas jalan yang dimaksud berada di kawasan Jembatan Weh Paseh, Desa Seni Antara, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah.

Teddy menjelaskan, dibukanya kembali jalur ini menjadi bagian penting dari upaya pemulihan pascabencana di Aceh. Jalan KKA memiliki peran strategis sebagai penghubung utama antarwilayah.

Menurutnya, pemulihan akses jalan tersebut tidak terlepas dari kerja sama seluruh pihak, termasuk petugas di lapangan dan masyarakat setempat.

“Dulu terputus, berkat kerja sama dan kerja keras seluruh petugas bersama warga setempat, kini Aceh Utara dan Bener Meriah kembali tersambung,” kata Teddy.

Kembalinya akses Jalan KKA diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi, kelancaran distribusi kebutuhan pokok, serta aktivitas masyarakat di kedua kabupaten.

Read More

BMKG: Cuaca Ekstrem di Banten Masyarakat Diminta Waspada

 

KAB SERANG  KONTAK BANTEN — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah II mengeluarkan peringatan dini cuaca selama tiga hari, terhitung 18 hingga 20 Desember 2025, untuk wilayah Provinsi Banten. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat, angin kencang, serta risiko bencana hidrometeorologi.

Dalam rilis resminya, BMKG menyebutkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat masih berpeluang terjadi di sejumlah wilayah Banten, yang dapat memicu banjir, banjir bandang, tanah longsor, serta pohon tumbang.

Pada Kamis, 18 Desember 2025, status Waspada hujan sedang hingga lebat meliputi Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak bagian Utara dan Timur, Kabupaten Tangerang bagian Selatan, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Sementara status Siaga hujan lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi di Kabupaten Pandeglang bagian Barat dan Utara serta Kabupaten Serang bagian Barat dan Selatan.

Untuk Jumat, 19 Desember 2025, wilayah yang masuk kategori Waspada meliputi Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, serta Kabupaten Lebak bagian Selatan. Sedangkan status Siaga berpotensi terjadi di Kabupaten Serang bagian Barat dan Selatan serta Kabupaten Pandeglang bagian Utara dan Selatan.

Adapun pada Sabtu, 20 Desember 2025, BMKG menetapkan status Waspada hujan sedang hingga lebat di Kabupaten Lebak bagian Tengah dan Selatan, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kabupaten Pandeglang. Sementara status Siaga hujan lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi di Kabupaten Pandeglang bagian Utara serta Kabupaten Serang bagian Barat dan Selatan.

Selain hujan lebat, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini angin kencang dengan kecepatan lebih dari 45 km/jam. Pada 18 Desember 2025, angin kencang berpotensi terjadi di Kabupaten Pandeglang bagian Barat dan Utara, Kabupaten Lebak bagian Utara, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Sedangkan pada 19 hingga 20 Desember 2025, wilayah terdampak meluas mencakup Kabupaten Pandeglang bagian Barat dan Selatan, Kabupaten Lebak bagian Utara dan Selatan, serta wilayah Serang, Cilegon, dan Tangerang RayBMKG mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di daerah rawan bencana, untuk tetap waspada dan mengikuti perkembangan informasi cuaca dari sumber resmi BMKG. Informasi cuaca detail hingga tingkat kelurahan dan desa dapat diakses melalui laman cuaca.bmkg.go.id.

Read More

Update Banjir di Banten: 10 Desa Masih Terendam

 

Petugas DPUPR Banten dan BPBD Banten membersihkan sumbatan kayu di gorong gorong Jembatan Cipayung-Padarincang, Kamis (18/12/2025). (Dok. BPBD Banten)

KAB SERANG KONTAK BANTEN Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Banten mencatat hingga pagi ini banjir terjadi 10 Desa di wilayah Kabupaten Serang, Lebak, dan Pandeglang. Ketinggian air bervariatif, dari 80-120 CM.

Kepala Pelaksana BPBD Banten, Lutfi Mujahidi mengatakan banjir di Kabupaten Serang terjadi di tiga kecamatan, yaitu Padarincang, Cinangka, dan Gunungsari. Di Padarincang, desa yang terdampak yaitu Desa Citasuk, Desa Padarincang, Desa Batukuwung, dan Dewa Kalumpang.

Di Kecamatan Cinangka, sejauh ini laporan yang masuk baru terjadi di Desa Rancasanggal. Sedangkan di Kecamatan Gunungsari terjadi di Desa Ciherang. Akibat kejadian ini, sebanyak 569 rumah dan 2.125 warga terdampak.

Sedangkan di Pandeglang, banjir terjadi di Kecamatan Patia di Desa Idaman yang terdiri dari Kampung Tajur, Kampung Karang Tengah, Kapung Sindangrahayu, dan Kampung Tongkol. Kemudian di Kecamatan Carita di Desa Banjarmasin dan Desa Carita.

Sedangkan di Lebak banjir diduga karena Sungai Cilemer meluap dan membuat akses Desa Gunungsari ke Desa Kumpay tidak bisa dilalui. Lutfi mengatakan di beberapa daerah juga banjir mulai surut.

“Sementara itu laporan yang masuk, kemungkinan ada keterlambatan Pusdalop, kabupaten/kota lainnya belum melaporkan,” kata Lutfi kepada BantenNews.co.id, Kamis (18/12/2025).

Read More

UU Tipikor Tetap Berlaku, MK Minta DPR dan Pemerintah Lakukan Evaluasi Menyeluruh

 

JAKARTA KONTAK BANTEN – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Meski demikian, MK meminta DPR dan pemerintah untuk mengkaji dan merumuskan ulang regulasi tersebut agar lebih jelas dan komprehensif.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta Pusat, (17/12/2025). Gugatan diajukan oleh Syahril Japarin, Kukuh Kertasafari, dan Nur Alam

“Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan.

Dalam permohonannya, para pemohon mempersoalkan frasa “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Mereka menilai frasa tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

MK menilai permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga ditolak seluruhnya. Namun, Mahkamah berpandangan bahwa DPR dan pemerintah tetap perlu melakukan kajian mendalam untuk menyempurnakan UU Tipikor demi kepastian hukum dan efektivitas pemberantasan korupsi.

Dengan putusan ini, ketentuan dalam UU Tipikor tetap berlaku, sambil menunggu kemungkinan perumusan ulang oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan pertimbangan MK.

Read More

Banjir Rendam 6 Desa di Kabupaten Serang, 2.125 Jiwa Terdampak

KAB SERANG KONTAK BANTEN   Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang melaporkan perkembangan penanganan banjir yang melanda enam desa di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Padarincang, Cinangka, dan Gunungsari, sejak 16 hingga 18 Desember 2025.

Banjir dipicu oleh curah hujan sedang hingga lebat dengan intensitas tinggi yang menyebabkan luapan Sungai Cidanau dan Sungai Cikalumpang. Akibatnya, permukiman warga terendam dengan ketinggian air bervariasi antara 20 hingga 120 sentimeter, serta menghambat akses jalan di sejumlah titik.

Kepala BPBD Kabupaten Serang, Ajat Sudrajat, mengatakan hingga Kamis pagi (18/12/2025) pukul 07.30 WIB, tercatat sebanyak 695 kepala keluarga atau 2.125 jiwa terdampak bencana tersebut. Dari jumlah itu, terdapat 108 lansia dan 133 balita yang masuk dalam kelompok rentan.

“Selain berdampak pada warga, banjir juga merendam 569 rumah, sejumlah fasilitas umum, serta tempat ibadah,” ujar Ajat dalam keterangannya.

Dalam upaya penanganan, BPBD Kabupaten Serang bersama BPBD Provinsi Banten, TNI, Polri, BASARNAS, PMI, Tagana, Dinas Pemadam Kebakaran, relawan, serta unsur masyarakat terus melakukan pemantauan kondisi lapangan, evakuasi warga, kaji cepat, dan koordinasi lintas instansi.

Evakuasi diprioritaskan pada wilayah yang mengalami peningkatan tinggi muka air, khususnya di Desa Rancasanggal, Kecamatan Cinangka. Hingga saat ini, debit air di Desa Citasuk dilaporkan mulai berangsur surut, sementara di Desa Rancasanggal tinggi muka air masih berkisar antara 50 hingga 80 sentimeter.

“Sebagian warga telah melakukan evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman. Pendataan dampak dan kebutuhan warga masih terus kami lakukan,” kata Ajat.

BPBD Kabupaten Serang juga merekomendasikan penetapan Status Siaga Darurat yang dapat ditingkatkan menjadi Tanggap Darurat sesuai hasil analisa di lapangan. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, mengingat potensi hujan dengan intensitas tinggi dan kemungkinan banjir susulan masih dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan.

Read More

Listrik Kembali Menyala, Pemulihan Kelistrikan Aceh Terus Dipercepat PLN

 

JAKARTA KONTAK BANTEN PT PLN (Persero) berhasil pemulihan secara bertahap sistem kelistrikan di Aceh setelah kembali tersambung dengan sistem besar Sumatera. Dengan pulihnya sistem tersebut, pasokan listrik di Kota Banda Aceh kini kembali normal dan menyala pada (17/12/2025) malam.

Memulikan kelistrikan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pemulihan layanan publik pascabencana.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, keberhasilan menstabilkan sistem kelistrikan Aceh menandai kembalinya suplai listrik Banda Aceh ke kondisi normal.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM, kami terus mempercepat upaya pemulihan kelistrikan pascabencana Aceh. Alhamdulillah, sistem kelistrikan Banda Aceh kini telah pulih sepenuhnya,” ujar Darmawan.

Menurutnya, setelah kelistrikan Banda Aceh pulih, PLN terus meningkatkan keandalan sistem guna memastikan pasokan listrik tetap stabil bagi masyarakat.

“Saat ini kami terus memonitor suplai listrik secara menyeluruh, sekaligus memperkuat sistem agar semakin tangguh dan mampu meminimalkan potensi gangguan ke depan,” katanya.

Selain Banda Aceh, PLN secara bertahap juga memulihkan pasokan listrik di wilayah lain, termasuk daerah terdampak banjir dan tanah longsor. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terus dilakukan untuk memastikan pelayanan berjalan optimal.

“Personel kami bersiaga 24 jam di lapangan untuk mempercepat pemulihan dan merespons setiap potensi gangguan,” pungkas Darmawan.

PLN turut menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas dukungan selama proses pemulihan berlangsung dan menegaskan komitmen untuk menyediakan layanan kelistrikan yang andal, aman, dan berkelanjutan.

Read More

Tragedi Keluarga Politikus PKS, Bocah 9 Tahun Tewas di Rumah Mewah

 

Politikus PKS Maman Suherman tengah berduka setelah putranya, Muhammad Axle, ditemukan tewas di dalam rumah keluarga di Kota Cilegon, Banten.

KOTA CIEGON KONTAK BANTEN Tragedi memilukan terjadi di Kota Cilegon, Banten. Seorang bocah laki-laki berusia 9 tahun bernama Muhammad Axle ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumah mewah milik keluarganya di Perumahan BBS 3, Kelurahan Ciwaduk, Selasa (16/12/2025). Korban diketahui merupakan putra dari politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Maman Suherman.

Politikus PKS Maman Suherman tengah berduka setelah putranya, Muhammad Axle, ditemukan tewas di dalam rumah keluarga di Kota Cilegon, Banten.

Bocah berusia 9 tahun itu ditemukan dalam kondisi tengkurap dengan puluhan luka serius di sekujur tubuhnya.

Politikus PKS Maman Suherman menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan awal, aparat kepolisian menduga kuat Muhammad Axle menjadi korban pembunuhan.

Petugas menemukan sejumlah luka akibat kekerasan yang diduga dilakukan menggunakan benda tajam dan benda tumpul, sehingga memperkuat dugaan adanya tindak pidana kekerasan yang berujung pada kematian korban.

Peristiwa tragis tersebut pertama kali terungkap setelah Maman Suherman, yang dikenal sebagai politikus PKS, menerima panggilan telepon dari anak keduanya yang meminta pertolongan. Informasi itu membuat keluarga panik dan segera meminta bantuan.

Mendapat kabar tersebut, Maman Suherman langsung meninggalkan tempat kerjanya di wilayah Ciwandan dan bergegas menuju rumahnya di Cilegon untuk memastikan kondisi anaknya. Namun, setibanya di lokasi, korban sudah ditemukan dalam kondisi kritis dan bersimbah darah.

Setibanya di rumah dan membuka pintu, Maman mendapati putranya sudah tergeletak bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bethsaida Kota Cilegon, namun nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh pihak medis.

Kapolsek Cilegon, Kompol Firman Hamid, menjelaskan bahwa korban dibawa ke rumah sakit menggunakan kendaraan pribadi bersama saksi. Setelah dilakukan pemeriksaan medis, dokter menyatakan korban telah meninggal dunia akibat luka serius.

“Korban mengalami luka akibat tusukan benda tajam. Petugas menerima laporan dari rumah sakit sekitar pukul 15.30 WIB,” ujar Firman, Selasa (16/12).

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Cilegon, AKP Yoga Tama, menyebut polisi masih mendalami motif di balik pembunuhan tersebut. Hingga kini, penyidik belum dapat menyimpulkan latar belakang kejadian.

“Motif pembunuhan belum bisa kami sampaikan karena masih dalam tahap penyelidikan,” kata Yoga, dikutip Kamis (18/12).

Polisi telah memasang garis polisi di lokasi kejadian serta memeriksa sejumlah saksi. Total sementara ada delapan orang saksi, termasuk pihak keluarga dan warga sekitar, yang dimintai keterangan.

Selain itu, polisi juga masih menunggu hasil autopsi untuk memperkuat penyelidikan. Proses visum telah dilakukan, sementara pencarian barang bukti masih berlangsung.

Kasi Humas Polres Cilegon, AKP Sigit Dermawan, mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan menemukan 22 luka pada tubuh korban, terdiri dari 19 luka akibat benda tajam dan 3 luka akibat benda tumpul.

“Luka terdapat di leher dan hampir di seluruh tubuh korban,” jelasnya.

Meski demikian, hingga saat ini polisi belum menemukan senjata yang digunakan pelaku. Aparat memastikan penyelidikan akan terus dilakukan secara intensif untuk mengungkap pelaku dan motif pembunuhan.

Read More

Operasi Senyap KPK di Banten, Lima APH Diamankan dalam OTT

 

JAKARTA KONTAK BANTEN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Provinsi Banten.

Dalam operasi tersebut, lima orang yang diduga merupakan Aparat Penegak Hukum (APH) berhasil diamankan oleh tim KPK.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara penyelidikan tertutup, pada Kamis (18/12/2025).

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada awak media. Ia membenarkan adanya kegiatan penindakan yang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut.

“Benar, ada kegiatan penyelidikan tertutup. Sampai dengan semalam, tim mengamankan sejumlah lima orang di wilayah Banten,” ujar Budi kepada wartawan.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa lima orang yang diamankan saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Proses pendalaman dilakukan untuk mengungkap peran masing-masing pihak, termasuk dugaan tindak pidana korupsi yang melatarbelakangi operasi tersebut.

Namun, KPK belum merinci identitas maupun instansi asal para pihak yang diamankan.

“Saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada para pihak,” tambahnya.

KPK memastikan seluruh proses penegakan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan, akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut kepada publik setelah proses pemeriksaan awal rampung, termasuk kemungkinan penetapan status hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Lembaga antirasuah itu juga menegaskan komitmennya untuk tidak pandang bulu dalam menindak praktik korupsi, termasuk jika melibatkan aparat penegak hukum

Read More

UMP di Tangan Gubernur, Paling Lambat Diketok 24 Desember

 

JAKARTA KONTAK BANTEN Pemerintah memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 naik di seluruh Indonesia. Berbeda dengan tahun lalu, pemerintah pusat tidak lagi menetapkan angka kenaikan secara seragam. Besaran kenaikan upah diserahkan sepenuhnya kepada gubernur melalui mekanisme Dewan Pengupahan Daerah.

Kebijakan ini menggeser kewenangan penetapan upah dari pemerintah pusat ke daerah. Pemerintah pusat hanya menetapkan formula, sementara besaran kenaikan UMP ditentukan gubernur, membuka kemungkinan perbedaan signifikan antarprovinsi.

Kepastian kenaikan UMP 2026 disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan pada Selasa (16/12). PP tersebut menjadi dasar hukum penetapan upah minimum tahun 2026.

“Tentu tidak ada istilahnya upahnya turun,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025).

Dalam PP Pengupahan tersebut, pemerintah menetapkan formula kenaikan upah minimum berupa inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan indeks tertentu (alfa). Rentang nilai alfa ditetapkan antara 0,5 hingga 0,9, lebih tinggi dibanding ketentuan sebelumnya.

Menurut Yassierli, formula itu memastikan UMP tetap mengalami kenaikan karena inflasi selalu menjadi komponen utama dalam perhitungan. Adapun penentuan besaran kenaikan akan dilakukan Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masing-masing wilayah.

“Kami sangat yakin Dewan Pengupahan Daerah punya data, tahu pertumbuhan ekonomi itu tinggi atau tidak, penyebabnya apa, dan sektor penunjangnya,” ujar Yassierli.

Penetapan formula baru tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 Tahun 2023 yang mencabut dan merevisi sejumlah pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk ketentuan pengupahan. MK menegaskan bahwa upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak serta kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah.

Berdasarkan putusan itu, Yassierli menegaskan kenaikan UMP tahun lalu sebesar 6,5% tidak bisa dijadikan patokan untuk penetapan UMP 2026. Menurut dia, kebijakan kenaikan serentak tersebut merupakan kondisi khusus karena putusan MK terbit menjelang akhir tahun.

“Kenaikan 6,5% itu adalah kondisi khusus. Saat itu putusan MK keluar menjelang akhir tahun dan kita tidak punya waktu cukup untuk merumuskan regulasi,” kata Yassierli. “Jadi jangan basisnya itu tahun lalu.”

Dengan formula baru tersebut, besaran kenaikan UMP 2026 dipastikan tidak seragam. Nilai alfa yang dipilih Dewan Pengupahan Daerah akan menentukan besar kecilnya kenaikan di tiap provinsi.

Daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi tidak merata tentu akan berbeda dengan daerah yang pertumbuhannya lebih merata. “Rentang alfa itu memberikan fleksibilitas. Bisa 0,6, 0,7, atau 0,8, tergantung kondisi daerah,” ujar Yassierli.

PP Pengupahan juga mengatur kewajiban gubernur untuk menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Selain itu, gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh gubernur menetapkan upah minimum tahun 2026 paling lambat 24 Desember 2025.

“Penetapan seluruh upah minimum tahun 2026, terutama oleh gubernur sebagai titik sentral, paling lambat tanggal 24 Desember,” kata Tito saat Sosialisasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Tahun 2026 yang digelar secara daring, Rabu (17/12/2025).

Tito menegaskan peran gubernur menjadi kunci dalam penetapan upah minimum karena menjadi pengambil keputusan akhir berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan. Tito juga meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi agar proses penetapan berjalan tertib dan tidak menimbulkan kegaduhan.

Tito menekankan pentingnya komunikasi tripartit antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha. Kementerian Dalam Negeri memastikan akan memantau progres penetapan upah minimum di seluruh 38 provinsi.Prinsipnya adalah keseimbangan, melindungi kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha,” ujarnya.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menegaskan sikapnya menolak PP baru terkait UMP 2026. Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan, penolakan tersebut didasari tidak dilibatkannya buruh dalam diskusi secara intens, ketidakjelasan isi aturan secara rinci, serta adanya definisi kebutuhan hidup layak (KHL) yang dinilai merugikan buruh.

Iqbal juga menyatakan kalangan buruh tetap akan turun kelapangan untuk melakukan unjukrasa. “Saya masih dapat informasi, buruh Banten, DKI, Jawa Barat, tetap mau aksi hari Jumat ke Istana,” ujar dia dalam konferensi pers.

Menurut Iqbal, KSPI telah meminta jajarannya di daerah untuk fokus mengawasi langkah-langkah kepala daerah dalam penetapan UMP. Buruh khawatir gubernur dapat mencoret atau mengubah besaran nilai indeks tertentu yang telah direkomendasikan.“Maka kami minta yang harus dijaga yang harus dituntut ke kantor gubernur,” tegasnya

Read More

Indonesia posisi kedua SEA Games Thailand 2025.

 

JAKARTA KONTAK BANTEN Kontingen Indonesia semakin memantapkan diri di posisi kedua klasemen sementara perolehan medali SEA Games Thailand 2025. Tambahan medali pada Rabu membuat Indonesia semakin menjauh dari tekanan Vietnam yang terus membuntuti di papan atas.

Hingga Rabu (17/12/2025), Indonesia telah mengoleksi 72 medali emas. Jumlah tersebut membuat Merah Putih unggul delapan emas atas Vietnam yang berada di peringkat ketiga dengan raihan 64 medali emas.

Pada hari yang sama, Indonesia tampil produktif dengan menambah 10 medali emas, 13 perak, dan 16 perunggu. Secara keseluruhan, Indonesia kini membukukan total 251 medali, terdiri atas 72 emas, 85 perak, dan 94 perunggu.

Vietnam masih menjaga persaingan di tiga besar dengan koleksi 64 medali emas, 68 perak, dan 94 perunggu. Namun, jarak dengan Indonesia kian melebar menjelang penutupan SEA Games 2025.

Sementara itu, tuan rumah Thailand masih terlalu tangguh untuk dikejar negara lain. Thailand kokoh di puncak klasemen dengan perolehan 186 medali emas, 199 perak, dan 79 perunggu, atau total 384 medali.

Di bawah tiga besar, Singapura tetap berada di posisi keempat dengan koleksi 46 emas, 42 perak, dan 63 perunggu. Malaysia membuntuti di peringkat kelima dengan raihan 40 emas, 46 perak, dan 106 perunggu.

Filipina menempati posisi keenam dengan 37 medali emas, 55 perak, dan 120 perunggu. Posisi Filipina relatif aman dari kejaran Myanmar yang berada di peringkat ketujuh dengan koleksi tiga emas, 19 perak, dan 34 perunggu.

Persaingan di papan bawah justru berlangsung ketat. Laos di posisi kedelapan masih membuka peluang menyalip Myanmar setelah mengoleksi dua medali emas, sembilan perak, dan 21 perunggu.

Sementara dua posisi terbawah klasemen sementara masih ditempati Brunei Darussalam dan Timor Leste. Brunei berada di peringkat kesembilan dengan satu emas, tiga perak, dan empat perunggu, sedangkan Timor Leste sejauh ini baru mengumpulkan tiga medali perunggu.

Read More

Aliran Sungai Cilemer Meluap Menggenang Ratusan Permukiman Warga Patia Pandeglang

 PANDEGLANG  KONTAK BANTEN Akibat diguyur hujan 2 hari 2 malam tak henti, wilayah pemukiman Desa Idaman, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, mulai direndam air dengan ketinggian 40 cm – 60 cm.

Akibatnya, aktivitas warga sekitar mulai terganggu. Terlebih, aktivitas harian seperti, berdagang, bekerja, bertani, bersekolah dan aktivitas lainnya.

Kepala Desa (Kades) Idaman, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Ilman mengatakan, pihaknya sudah mendapat laporan dari berbagai pihak, dan ia meninjau langsung ke lokasi, termasuk menelusuri jembatan di Kampung Tajur, Desa Idaman.

Katanya, dari jembatan di Kampung Tajur terlihat aliran air Sungai Cilemer meluap, sehingga anak Sungai Cipendeuy, Cibereum, Cimoyan, Cikadueun, dan Cisata juga turut meluap.

“Dari luapan air sungai itulah, akhirnya menggenang permukiman masyarakat,” kata Ilman, Rabu (17/12/2025).

Jembatan Gantung Kampung Tajur itu tambahnya, merupakan akses penghubung dua kecamatan yaitu Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang.

Atas luapan air sungai yang merendam permukiman masyarakat itu, ujarnya, ia mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan lebih berhati-hati. Khawatir luapan air terus naik, seiring dengan curah hujan tinggi yang terus mengguyur wilayah Desa Idaman, Kecamatan Patia.

“Warga diimbau untuk tidak keluar rumah terlebih dahulu, alias bertahan di rumahnya masing-masing,” tambahnya, seraya menyatakan luapan air mulai naik sekira pukul 02.00 WIB dini hari semalam.

Ditambahkannya, ia sudah melaporkan kondisi tersebut ke pihak kecamatan dan jajaran Muspika Patia, BPBD Kabupaten Pandeglang, Dinsos Kabupaten Pandeglang.

Yang pasti, masyarakat berharap hujan segera reda dan aliran sungai menyurut. Sehingga, genangan di permukiman warga juga secara otomatis akan surut dengan sendirinya.

Read More

Pembatasan truk sumbu tiga di Tol Tangerang-Merak mulai 19 Desember

 

KAB TANGERANG KONTAK BANTEN  Kepolisian Resor Kota (Polresta) Tangerang, Banten, akan mulai memberlakukan pembatasan waktu operasional terhadap kendaraan/truk bersumbu tiga atau lebih yang melintas di jalur Tol Tangerang-Merak, tepatnya di wilayah Kabupaten Tangerang selama masa angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Wakasatlantas Polresta Tangerang Iptu Kusmanto di Tangerang, Rabu mengatakan bahwa kebijakan pembatasan bagi truk sumbu tiga ini berlakukan mulai 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

"Pembatasan ini berlaku untuk kendaraan sumbu tiga muatan tambang. Yang diperbolehkan hanya muatan esensial seperti sembako, BBM, ternak, dan pakan ternak," jelasnya.Ia bilang, pembatasan aktivitas bagi kendaraan bermuatan barang ini akan berlaku disepanjang jalur Tol Tangerang-Merak khususnya mulai dari kilometer 31 sampai 45 antara jalur Jakarta-Merak menuju perlintasan Pulau Sumatera.

"Pembatasan kendaraan truk tambang dan sumbu tiga di jalan tol, dilakukan guna mengantisipasi terjadinya penumpukan di jalan bebas hambatan pada momen Nataru," jelasnya.

Ia menjelaskan, selama masa pembatasan tersebut, pihaknya menyiapkan pengalihan arus lalu lintas. Dimana, kendaraan muatan dialihkan ke lintas jalan arteri.Sementara, untuk jam operasionalnya, mengikuti Peraturan Bupati (Perbup) Tangerang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembatasan Waktu Operasional Mobil Barang.

"Diperbolehkan melintas hanya pada pukul 22.00 WIB hingga 05.00 WIB. Di luar jam itu tidak diizinkan beroperasi," tuturnya.

Dalam hal ini, Satlantas Polresta Tangerang juga mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan yang terjadi di Jalan Raya Tangerang-Serang. Di sepanjang jalan arteri itu, terdapat lima titik rawan kemacetan.

"Kami akan antisipasi titik-titik yang biasanya padat kendaraan seperti di Bitung, Pasar Cikupa, Jayanti, Citra Raya, Cibadak dan Lampu merah Tigaraksa," kata dia.

Read More

Wabup Iing Pastikan Jembatan Ambruk Di Cimanggu Bakal Dibangun

 

Wabup Iing didampingi Camat Cimanggu, Kepala Desa dan jajaran lainnya, sedang meninjau jembatan ambruk, di wilayah Desa Kramatjaya, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Selasa (16/12).

PANDEGLANG - KONTAK BANTEN Wakil Bupati (Wabup) Pandeglang Iing Andri Supriadi, tengah meninjau langsung kondisi jembatan Pasirnangka di wilayah Desa Kramatjaya, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, yang mengalami ambruk, Minggu (7/12) lalu.

Pada saat berkunjung langsung, Selasa (16/12), Wabup Iing menyatakan bakal berjuang mewujudkan membangun jembatan yang ambruk tersebut, secara permanen. Namun, sebelum rencana itu terlaksana, Wabup Iing memastikan bakal membangun jembatan sementara terlebih dahulu.

 “Saya menyempatkan berkunjung ke jembatan yang roboh. Kedatangan saya kesini (Desa Kramatjaya,red) sebagai bentuk keprihatinan Pemerintah Daerah (Pemda) Pandeglang, terkait terjadinya jembatan yang ambruk dan hancur,” kata Wabup Iing, Selasa (16/12).

 Tak dipungkiri oleh Wabup Iing, bahwa jika mengandalkan dari APBD Pandeglang untuk menbangun jembatan permanen tersebut, sangatlah tidak mungkin. Karena keterbatasan anggaran. Namun dia mengaku, bakal memperjuangkan mengajukan ke pemerintah provinsi (Pemprov) dan pemerintah pusat.

 “Jujur saya kalau mengandalkan APBD Kabupaten Pandeglang, kita tidak mungkin membangun jalan dan jembatan. Harapan kita satu-satunya adalah mengusulkan ke Pemprov Banten dan pemerintah pusat,” katanya.

 Dipastikan mantan Anggota DPRD Pandeglang ini, terlebih dahulu pihaknya akan menbangunkan jembatan sementara, sambil menunggu realisasi membangunkan jembatan permanen, karena prosesnya membutuhkan waktu lama.

 “Karena kalau jembatan permanen itu prosesnya panjang, harus ada proses perencanaan. Kalau penanganan sementara ini yang penting bisa dilalui oleh masyarakat, dan kendaraan roda dua,” katanya.

 Ditegaskan Wabup Iing, pelaksanaan pembangunan jembatan sementara tersebut, akan dimulai besok (Rabu). “Hari ini (Selasa), mulai besok atau lusa sudah mulai ada progres pembangunan, minimal ada pengiriman material nanti kesini,” janjinya.

 Pasca diselesaikannya pembangunan sementara tersebut, Wabup meminta kepada masyarakat yang membawa kendaraan roda empat dengan tonase atau muatan banyak, untuk tidak melintas.

 “Tapi saya juga mohon nanti kepada seluruh masyarakat pengguna jalan, karena memang jembatan sementara ini kapasitasnya tidak terlalu besar, sehingga mohon kendaraan-kendaraan tonasenya terlalu tinggi tidak melintasi jembatan sementara yang nanti selesai dibangun,” pungkasnya.

 Wabup juga mengapresiasi masyarakat yang sudah sigap membuat jembatan sementara secara swadaya. “Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah sukarela membuat jembatan sementara untuk dapat dilintasi kendaraan roda dua, dan aktivitas sehari-hari,” tandasnya.

 Sebelumnya diberitakan, saat truk pengangkut kayu gelondongan melintas di jembatan Pasirnangka dengan panjang 16 meter dan lebar 5 meter, tepatnya di wilayah Desa Kramatjaya, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, tengah mengalami mengalami ambruk, Minggu (7/12). 

 Jembatan itu akses yang menghubungkan empat desa, yakni Desa Desa Keamatjaya, Desa Cibadak, Desa Tugu dan Desa Rancapinang. Akibatnya, warga kini harus mencari jalur alternatif, karena jembatan tersebut mengalami ambruk total.

 Sekretaris Desa Kramatjaya, Apandi membenarkan, jembatan di wilayahnya mengalami ambruk total pada Minggu (7/12) lalu. Namun katanya, sebelum ambruk jembatan itu kondisinya sudah memprihatinkan.

 “Pada awalnya memang sudah ada kerusakan cukup parah, sudah bolong, kemudian pakai penopang balok kayu. Pada Minggu (7/12) truk pengangkut kayu gelondongan melintas, terus jembatan ambruk. Bentangan besi tengah jembatan patah,” ungkap Apandi, Senin (8/12).

Read More

Musda XI Golkar Kabupaten Tangerang, Intan Terpilih Secara Aklamasi

 

TANGERANG KONTAK BANTEN  Suasana khidmat menyelimuti Ballroom Hotel Aryaduta Lippo Karawaci, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Rabu (17/12/2025). Sejak pukul 09.00 WIB, kader dan tokoh lintas partai berkumpul dalam Musyawarah Daerah (Musda) Ke XI Partai Golkar Kabupaten Tangerang, agenda penting yang menentukan arah kepemimpinan partai lima tahun ke depan.

Musda dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan secara resmi dibuka oleh Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Banten, H. Andika Harzumi. Hadir dalam kesempatan itu Staf Ahli Bupati Tangerang Aji mewakili Bupati Tangerang yang berhalangan hadir, Ketua DPD Golkar DKI Jakarta DR H. Ahmed Zaki Iskandar, Ketua DPRD Golkar Provinsi Banten Fahmi Hakim, serta tokoh Golkar Kabupaten Tangerang di antaranya Ebi Jauhari, H. Topik, H Ahmad Jaini, H. Hermawan, Endang Sudjana, dan Ketua Plt DPD Golkar Kabupaten Tangerang H. Muhamad Faisal.

Sejumlah tokoh lintas partai juga tampak menghadiri Musda tersebut, di antaranya Ketua DPD Demokrat M. Nawa Said Dimyati, Sekretaris DPC Gerindra H Izul Muluk, Ketua DPC PPP H. Didin Tohirudin, Ketua DPC PAN Sri Panggung Lestari, Ketua DPD PKS, Ketua DPC PKB Nurholis, serta Ketua DPD NasDem Yakub Ikraman. Turut hadir pula Anggota DPR RI Fraksi Golkar H. Andi Ahmad Dara dan Muzakir Juhri.

Dalam sambutannya, Andika Harzumi menyebut Musda Golkar Kabupaten Tangerang sebagai Musda yang sangat kondusif. Ia berharap forum ini melahirkan pemimpin yang mampu merangkul seluruh elemen Partai Golkar.

“Saya mengucapkan selamat atas dilaksanakannya Musda Golkar ke XI. Semoga Golkar Kabupaten Tangerang dapat mempertahankan suara pada Pemilu 2029 mendatang,” ujarnya.Andika juga mengapresiasi kinerja Ketua Plt DPD II Golkar Kabupaten Tangerang Muhammad Faisal beserta jajaran panitia atas terselenggaranya Musda dengan lancar. Ia menegaskan bahwa Partai Golkar Kabupaten Tangerang terus mendapat kepercayaan masyarakat, terbukti dengan posisi strategis kader Golkar baik di eksekutif maupun legislatif.

“Ketua DPRD Kabupaten Tangerang dijabat kader Golkar, Wakil Bupati juga dijabat Ibu Intan Nurul Hikmah yang merupakan kader Golkar,” tandasnya.

Ketua Panitia Musda, M. Amud, menjelaskan bahwa seluruh tahapan Musda telah dijalankan sesuai arahan DPD I Golkar Provinsi Banten. Meski hanya muncul satu nama calon ketua, mekanisme partai tetap dijalankan sesuai AD/ART dan membuka peluang bagi calon lain.

“Sampai pendaftaran ditutup, hanya Ibu Intan Nurul Hikmah yang maju dan mendapatkan dukungan 100 persen,” katanya.

Puncak Musda ditandai dengan rapat pleno yang dipimpin Sanusi Pane. Setelah tata tertib dibacakan, peserta rapat yang terdiri dari 29 Ketua PK Golkar kecamatan, organisasi sayap, dan organisasi pendiri, secara bulat menyepakati Hj. Intan Nurul Hikmah sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Tangerang periode 2025–2030. Seruan “setuju” menggema di ruang sidang, menandai terpilihnya Intan secara aklamasi.

Sanusi Pane menegaskan, bahwa seluruh peserta Musda ke XI menerima hasil sidang pleno, termasuk laporan pertanggungjawaban (Lpj) ketua DPD Golkar sebelumnya.

“Alhamdulillah seluruh tahapan sidang pleno berjalan aman dan lancar,” ujarnya.

Usai ditetapkan sebagai Ketua DPD II Golkar Kabupaten Tangerang, Intan Nurul Hikmah, yang juga menjabat Wakil Bupati Tangerang, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan seluruh kader. Ia berkomitmen membesarkan Partai Golkar dan menargetkan penambahan kursi legislatif pada Pemilu 2029.

“Kita harus bersatu, karena tantangan ke depan sangat berat, sesuai arahan Ketua DPD Golkar Provinsi Banten,” tandas Intan.

Musda XI pun ditutup dengan optimisme baru, menandai awal kepemimpinan Intan Nurul Hikmah dalam menakhodai Partai Golkar Kabupaten Tangerang menuju kontestasi politik mendatang.

Read More

153 Ojol Dapat Bantuan Paket Bansos dari Pemkot Serang

KOTA  SERANG  KONTAK BANTEN Pemkot Serang menyalurkan bantuan Sosial (Bansos), kepada 153 Ojek Online (Ojol) yang tergabung dalam Serikat Pengemudi Angkutan Roda Dua (Serdadu).

Bantuan diserahkan langsung oleh Walikota Serang Budi Rustandi, di di halaman Puspemkot Serang, Rabu (17/12/2025).

Budi menilai, para pengemudi Ojol merupakan pejuang ekonomi keluarga yang bekerja keras setiap hari menghadapi berbagai tantangan, demi memenuhi kebutuhan hidup. Namun mereka, selama ini tidak tersentuh oleh bantuan dari pemerintah.

Oleh karena itu, melalui bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi dan menjadi penyemangat untuk terus bekerja secara profesional, tertib, dan bertanggung jawab.

“Mudah-mudahan, membawa manfaat dan keberkahan serta menjadi penguat semangat kebersamaan antara pemerintah kota dan masyarakat,” katanya.

Budi juga mengimbau kepada para Ojol, agar terus menjaga solidaritas, menjunjung tinggi etika berlalu lintas, mengutamakan keselamatan, serta menjadi duta-duta pelayanan yang ramah dan berintegritas.

“Dengan demikian, kehadiran pengemudi roda dua tidak hanya dirasakan manfaatnya secara ekonomi, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, jelasnya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang M Ibra Gholibi mengatakan, Bansos yang diberikan dalam bentuk sembilan bahan pokok (sembako) diberikan bagi para kelompok Serdadu yang sebelumnya mereka mengeluhkan tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah.

“Hari inni merupakan tindaklanjut dari arahan pak Wali kemarin,” tandasnya.

Ibra juga menjelaskan, program kedepannya akan melangsungkan pendapatan ulang (pemutakhiran data), untuk diajukan kepada kementerian sosial (Kemensos).

“Nantinya bantuan lain bukan hanya Sembako, bisa PKH, dan pendidikan. Namun kita akan mutakhirkan dulu datanya, supaya by name by address nya tepat sasaran,” pungkasnya.

Ketua Serikat Pengemudi Angkutan Roda Dua (Serdadu) Dodi Munir, mengucapkan terima kasih atas Gerak cepat yang dilakukan oleh Pemkot Serang dalam merespon keluhan para Ojol.

Menurutnya, ada sekitar 5.000 Ojol di Kota Serang yang beroperasi. Namun, katanya hanya kurang dari 200 orang yang telah bergabung di Serdadu.

“Alhamdulillah, Pak Budi sangat merespons kami. Cepat sekali, instruksikan ke Dinas Sosial juga cepat sekali. Perlu diketahui bahwa driver ojol tidak semuanya masuk kategori mampu,” kata Dodi.

Selain itu, Dodi juga mengungkapkan permohonan dari pada anggota Serdadu, yaitu meminta bantuan kepada pemerintah kota untuk menyediakan tempat sekretariat bagi Serdadu sebagai basecamp.

“Kami berharap bahwa pemerintah kota dapat membantu kami dalam hal ini,” harapnya.

Read More

Balawista Siagakan Anggota Hadapi Nataru

 

Badan Penyelamat Wisata Tirta (Balawista) Kabupaten Lebak melakukan pemantauan di sejumlah pesisir pantai untuk mempersiapkan anggota untuk pengamanan liburan Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

LEBAK KONTAK BANTEN Badan Penyelamat Wisata Tirta (Balawista) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, siaga selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) untuk mengamankan dan menjaga kawasan wisata di pesisir pantai selatan.

Ketua Balawista Kabupaten Lebak Erwin Komarasukma saat dihubungi di Rangkasbitung Lebak, Selasa, mengatakan pihaknya menyiagakan pengamanan pantai selama libur Nataru dengan mengerahkan 100 anggota yang disebar di sejumlah objek wisata pesisir pantai selatan.

Kendati demikian, kata da, wisatawan diharapkan mematuhi arahan dari petugas penjaga pantai (Balawista) agar selamat saat menikmati liburan di pesisir pantai selatan.

Selain itu relawan Balawista juga selalu keliling patroli dan memberikan imbauan langsung kepada wisatawan.

"Kami minta wisatawan tidak berenang di sekitar pantai melewati bendera merah guna menghindari kecelakaan laut," kata Erwin.

Ia mengatakan 100 anggota Balawista ditempatkan di kolam renang, waterboom, curug, dan bendungan. Selain itu mereka juga ditempatkan di kawasan pesisir pantai selatan yang rawan kecelakaan laut antara lain Pantai Sawarna, Pantai Citarate, Pantauli Muara Cibareno, Pantai Pasput Cihara, Pantai Kelapa Warna, Pantai Kayakas Pulomanuk, Pantai Talanca, Pantai Karang Seke, dan Pantai Bagedur

Pengamanan tergantung kebutuhan dan minimal satu objek wisata dijaga oleh dua anggota, kecuali di Pantai Sawarna dan Pantai Bagedur yang masing-masing dijaga 20 relawan

Untuk anggota yang sudah memiliki Surat Keputusan (SK) dan bersertifikasi, kata dia, mereka mendapatkan honor dari para pengelola wisata, juga insentif dari pemerintah daerah.

"Saya sebagai ketua sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah telah memberikan perhatian kepada para anggota Balawista itu," katanya.

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak Febby Rizky Pratama mengatakan wisatawan yang mengisi liburan akhir tahun di pesisir pantai selatan agar waspada gelombang tinggi guna menghindari kecelakaan laut.

Berdasarkan laporan BMKG bahwa sepanjang Desember 2025 berpeluang tinggi gelombang di perairan Lebak selatan berkisar 1,25 meter sampai 2,5 meter, sehingga bisa membahayakan bagi wisatawan jika berenang di sekitar pantai.

"Kami berharap semua wisatawan dapat mematuhi petugas di lapangan agar dapat menikmati wisata pesisir pantai juga tidak menimbulkan korban jiwa," katanya.

Read More

DPW PKS Banten, Mengirimkan Relawan Ke Padang Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh

 SERANG  KONTAK BANTEN  DPW PKS Banten, mengirimkan relawan untuk membantu korban bencana alam di Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh, Senin (15/12/2025). Mereka disana, akan bertugas untuk menyalurkan sembako dan membuat sumur bor.

Ketua DPW PKS Banten, M. Najib Hamas mengatakan, mengirim relawan ke lokasi bencana ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Untuk kali ini, relawan dikirim ke Tapanuli, Sumatera dan Aceh Tamiang.

“Insya Allah nanti secara bertahap, akan kita berangkatkan kembali sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Hari ini, relawan berangkat menuju posko Tapanuli Tengah di Sumatera Utara dan Aceh Tamiang,” kata Najib, Senin (15/12/2025).

Najib mendokan, relawan yang berangkat menuju lokasi bencana diberikan kesehatan, kemudahan dan bisa kembali ke Banten dalam kondisi sehat.

Najib juga mengajak ke semua masyarakat Banten, untuk mendokan yang terbaik bagi korban bencana alam di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh, agar diberikan kesabaran.

Bidang Kepanduan dan Bela Negara DPW PKS Banten, Hafidz menambahkan, relawan akan berangkat ke lokasi bencana melalui jalur darat dan udara.

Adapun kegiatan yang akan dilakukan yaitu, mendistribusikan sembako dan membuat sumur bor.

“Insya Allah untuk kerja kami, ada beberapa gelombang. Gelombang pertama selama tujuh hari ini, kemudian akan dilanjutkan gelombang kedua, sampai nanti selesainya sumur bor di Tapanuli dan Tamiang,” tuturnya.

Hafidz pun memohon doa kepada seluruh masyarakat Banten, agar bisa menyampaikan amanah yang diberikan kepada PKS Banten untuk masyarakat di Sumatera dan Aceh.

“Mohon doanya juga, kami supaya bisa kembali ke Banten,” pungkasnya.

Read More

Gubernur Banten Isyaratkan Rotasi Pejabat Eselon II dan III

 SERANG  KONTAK BANTEN Gubernur Banten Andra Soni, mengisyaratkan kembali melakukan perubahan komposisi pegawai di semua instansi di lingkungan Pemprov Banten.

Kabar itu muncul, karena orang nomor satu di Provinsi Banten itu, secara tegas sudah melakukan penilaian dan mengantongi nama-nama pejabat eselon II dan III yang akan dirotasi.

Gubernur Banten Andra Soni, secara tegas mengakui pihaknya sedang dan sudah melakukan penilaian terhadap kemampuan dan kompetensi pegawai di lingkungan Pemprov Banten.

Tujuannya, untuk mengisi kekosongan jabatan eselon dua dan tiga, sekaligus menempatkan pejabat sesuai dengan kemampuan dan keilmuannya.

Saat ini, lanjutnya, pihaknya sudah mendapatkan laporan hasil penilaian kinerja para pegawai tersebut agar tidak salah dalam menempatkan. Dengan begitu, kata dia, roda Pemprov Banten bisa lebih optimal.

Andra menegaskan, dirinya dan Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, sudah mengantongi sejumlah nama yang akan terkena rotasi. Nama-nama tersebut, didapat berdasarkan hasil penilaian manajemen talenta yang selama ini dilakukan Pemprov Banten.

“Semua proses sedang berjalan, dan nama-nama pejabat sudah ada ditangan saya dan pak Wagub (Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah-red). Intinya kita tunggu saja nanti,” ujarnya.

Ditanya terkait waktu pelantikan pejabat tersebut, Andra mengaku, belum bisa menyampaikan kepada publik.

Karena, saat ini pihaknya sedang fokus menyelesaikan program kerja tahun 2025 disemua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tindakan itu harus dilakukan, karena tahun anggaran berjalan akan segera habis dan harus dipertanggungjawabkan.Sekarang kan akhir tahun, kita sudah mempersiapkan untuk rotasi itu. Tetapi untuk sekarang, kita fokus menyelesaikan pekerjaan agar terselesaikan sesuai target,” tegasnya.

Diketahui sebelumnya, Gubernur Banten Andra Soni melantik sebanyak 23 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, pada Senin 3 November 2025 lalu.

Daftar Pejabat dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 580 Tahun 2025 yakni, Budi Santoso sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang)

Kemudian, Kurnia Satriawan sebagai Staf Ahli Pembangunan Ekonomi dan Keuangan, Jamaludin.sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Nasir sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Beni Ismail sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Arief Agus Rahmat sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Gunawan Rusminto sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selanjutnya, Furqon sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ismail sebagai Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Muhammad Ali Hanafiah sebagai Kepala Biro Umum, Tubagus Rubal Faisal sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Eli Susianti sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Agus Supriyadi sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Kemudian Nana Suryana sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Lutfi Mujahidin sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Lukman sebagai Kepala Dinas Sosial, Ari James Faraddi sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Berly Rizki Natakusumah sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah, Novriadi Purwansa sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Kemudian, Subhan Setia Budi Ganda sebagai Sekretaris DPRD Banten, Mutaqin sebagai Staf Ahli Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Nana Supriyana sebagai Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, serta AI Dewi Susana sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Ai Dewi Susana mengatakan, rotasi dan promosi merupakan kebutuhan organisasi dan sepenuhnya menjadi kewenangan Gubernur Banten. Rotasi dan mutasi itu, kata dia, dimaksudkan untuk mengoptimalkan roda pemerintahan agar program kerja pembangunan berjalan baik.

“Rotasi dan mutasi itu sepenuhnya hak prerogatif Pak Gubernur Banten. Karena hal itu merupakan kebutuhan organisasi dan untuk memaksimalkan roda pemerintahan, supaya program kerja yang ada bisa berjalan baik,” imbuhnya

Read More

Kasus Pungli Parkir Ilegal (PN) Serang menjatuhi hukuman Tiga Tahun Penjara

 

KOTA SERANG KONTAK BANTEN  Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Serang menjatuhi hukuman tiga tahun penjara kepada Direktur Utama PT Pancatama Putra Mandiri, Nanang Nasrulloh, dalam perkara pungutan liar parkir ilegal di Kawasan Industri Pancatama, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang.

Putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim Diah Astuti dalam sidang pada Selasa (16/12/2025).

Dalam amar putusannya, majelis menyatakan Nanang terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan melakukan pemerasan secara bersama-sama.

“Menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun kepada terdakwa Nanang Nasrulloh,” kata Diah.

Selain Nanang, majelis hakim juga menghukum delapan terdakwa lain yang merupakan anak buah Nanang. Mereka terlibat dalam praktik pungli tersebut, antara lain, Ismanto, Rohmatulloh, Tobri Jainudin, Regi Andyska Juniawan, Suherman Jemani, Saprudin Edi Suhaedi, Supandi dan Supriyadi masing-masing dijatuhi pidana dua tahun enam bulan penjara.

Vonis tersebut, kata Hakim, lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang yang sebelumnya menuntut seluruh terdakwa dengan pidana empat tahun penjara.

Dalam pertimbangan putusan, Hakim Anggota Bony Daniel menyebut praktik pungutan parkir ilegal dilakukan secara terorganisasi dengan pembagian peran yang jelas dan mengatasnamakan perusahaan.

Bony menguraikan, Regi Andyska berperan sebagai pelaksana pemungutan di lapangan. Uang hasil pungutan itu, kemudian diserahkan kepada Tobri Jainudin selaku koordinator, lalu diteruskan kepada Supriyadi sebagai pengawas.

Selanjutnya, dana hasil pungutan itu disetorkan kepada Dadang yang berstatus buron dan menjabat Direktur Operasional, sebelum akhirnya dilaporkan kepada Nanang selaku Direktur Utama.

Dari aktivitas tersebut, para terdakwa disebut meraup omzet antara Rp80 juta hingga Rp110 juta setiap bulan. Dana itu dibagi untuk kebutuhan karyawan, biaya operasional sekitar Rp3,8 juta hingga Rp4,8 juta per bulan, serta setoran kepada Nanang dan Dadang masing-masing sebesar Rp10 juta hingga Rp15 juta per bulan.

Menurut majelis hakim, pola pembagian tersebut menunjukkan adanya aliran keuntungan yang terstruktur.

“Fakta distribusi uang secara rutin menegaskan bahwa praktik ini dijalankan sebagai kegiatan bisnis,” sampainya.

Lebih jauh, Majelis pun menilai Nanang tidak dapat melepaskan tanggung jawab karena terbukti menjadi penerima manfaat dari pungutan tersebut.

Pertimbangan hakim diperkuat oleh keterangan saksi kepolisian, Suntanto dan Henry, mereka yang menyatakan pungutan dilakukan terhadap masyarakat pengguna jalan.

Meski nominal pungutan per orang relatif kecil, majelis menilai adanya target pendapatan bulanan membuktikan bahwa kegiatan itu tidak berkaitan dengan pelayanan publik.

“Jika untuk pelayanan, tidak akan ada target setoran hingga ratusan juta rupiah per bulan,” tuturnya.

Majelis menyimpulkan praktik tersebut telah mengalihfungsikan jalan umum sebagai sumber keuntungan secara ilegal.

Adapun barang bukti berupa uang tunai dan catatan setoran dinilai memperkuat kesimpulan bahwa pungutan parkir ilegal dijalankan sebagai usaha.

Atas perbuatannya, para terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang pemerasan secara bersama-sama.

Usai putusan dibacakan, majelis hakim memberikan waktu kepada para terdakwa dan JPU untuk menentukan sikap, apakah menerima putusan atau mengajukan upaya hukum lanjutan.

Read More