Istana Apresiasi Kerja Keras dan Profesionalisme Insan Pers di Hari Pers Nasional 2026

Mensesneg Prasetyo Hadi (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

JAKARTA KONTAK BANTEN  Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mewakili Presiden Prabowo Subianto dan Pemerintah, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2026 kepada seluruh insan pers di Indonesia.  Dalam pernyataan usai menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 9 Februari 2026, Prasetyo menyampaikan harapan agar pers Indonesia terus meningkatkan profesionalisme dan tanggung jawabnya dalam mendukung kemajuan bangsa dan negara.“Kami mewakili Bapak Presiden dan pemerintah mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional dengan harapan dan doa supaya pers kita terus menjadi pers yang maju, bertanggung jawab, semakin profesional, dan bersama-sama mari kita menjadi pilar kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai,” ujarnya.


Ia mengapresiasi kerja keras insan pers yang selama ini berperan dalam menginformasikan berbagai capaian sekaligus permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat.Terima kasih kepada seluruh insan pers yang selama ini telah bekerja keras luar biasa di dalam menyampaikan segala sesuatu tugas, keberhasilan, maupun permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat,” lanjutnya.

Lebih jauh, Mensesneg juga mengingatkan pentingnya menjaga etika jurnalistik di tengah derasnya arus informasi digital. 

“Mari kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk menghindarkan diri dari adanya hoaks, adanya disinformasi, adanya pemberitaan-pemberitaan yang tidak bertanggung jawab yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa kita. Terima kasih,” pungkasnya

Read More

Cak Imin Wakili Presiden Prabowo di HPN 2026 Tegaskan Komitmen Negara Jaga Ekosistem Pers

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mewakili Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026. (Foto: Humas KemenkoPM)

BANTEN KONTAK BANTEN   Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mewakili Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar di Provinsi Banten. Dalam sambutannya, sosok yang akrab disapa Cak Imin itu menyampaikan salam hormat serta apresiasi Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh insan pers Indonesia atas dedikasi dan pengabdiannya bagi bangsa dan negara. Presiden, kata dia, menaruh penghargaan tinggi terhadap peran pers dalam menjaga demokrasi dan akal sehat publik.Cak Imin menegaskan bahwa dunia saat ini bergerak sangat cepat, didorong oleh arus informasi, data, dan algoritma. Di tengah dominasi kecerdasan artifisial dan teknologi digital, pers dituntut tetap menjaga nilai-nilai jurnalisme yang berbasis pada verifikasi, etika, dan empati manusia. 


“Jurnalisme tidak boleh kalah oleh algoritma. Teknologi harus menjadi alat bantu, bukan pengganti nurani,” tegasnya di Banten, Senin, 9 Februari 2026.Menurut Cak Imin, tanpa sentuhan manusia dan komitmen terhadap kebenaran, jurnalisme berisiko kehilangan makna serta kepercayaan publik. Ia mengingatkan bahwa pers yang hanya mengandalkan kecepatan dan kecanggihan teknologi tanpa kualitas dan etika akan menjauh dari masyarakat.

Ia juga menyoroti fakta bahwa Indonesia kini menjadi pasar digital terbesar di Asia Tenggara, dengan lebih dari 80 persen penduduk terhubung internet dan rata-rata mengakses media sosial hampir tiga jam per hari. Kondisi ini, kata dia, menjadikan kualitas informasi dan sentimen media sangat menentukan stabilitas sosial, ekonomi, dan kohesi kebangsaan.

Cak Imin menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pers nasional. Pemerintah, lanjutnya, tidak akan membiarkan pers berjalan sendiri menghadapi disrupsi digital, termasuk tantangan model bisnis media dan keadilan ekonomi.

“Negara berkomitmen memastikan media massa tetap mendapatkan mata rantai ekonomi yang adil agar jurnalisme berkualitas bisa terus hidup sebagai suluh demokrasi,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan dukungan terhadap penguatan kebijakan ekonomi media, termasuk advokasi hak penerbit (publisher rights), sebagaimana telah dilakukan di berbagai negara maju.

Di tengah banjir informasi dan maraknya konten tidak berkualitas yang berpotensi menurunkan daya nalar masyarakat, Cak Imin menegaskan pers harus hadir sebagai penjernih informasi, bukan penambah kebisingan. Pers diharapkan berperan strategis dalam melawan hoaks, disinformasi, serta menjembatani kebijakan pemerintah dengan pemahaman publik.

Ia mencontohkan peran pers dalam mengawal dan mengedukasi publik terkait program prioritas nasional seperti sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa, dan berbagai program strategis jangka panjang lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Cak Imin juga menekankan tiga peran utama pers ke depan, yakni sebagai sarana edukasi publik, penjaga etika dan integritas di ruang digital, serta pelindung martabat manusia dengan menghentikan praktik pemberitaan yang melukai dan melanggar privasi.

Cak Imin lantas mengajak seluruh insan pers, pemerintah, dan masyarakat untuk memperkuat kolaborasi demi membangun ekosistem pers yang sehat, bermartabat, dan berkelanjutan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.  

“Selamat Hari Pers Nasional 2026. Teruslah menjaga nurani bangsa,” pungkasnya.

Read More

HPN 2026: DPR Tegaskan Pers Pilar Demokrasi dan Penjaga Kebenaran di Tengah Banjir Informasi

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Okta Kumala Dewi (Foto: Dokumen pribadi Okta Kumala Dewi)

JAKARTA KONTAK BANTEN   Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Okta Kumala Dewi, menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati setiap 9 Februari. Okta memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh insan pers Indonesia atas dedikasi dan peran strategisnya dalam menyampaikan informasi yang akurat, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjaga nilai-nilai demokrasi.“Saya mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional kepada seluruh insan pers di Indonesia. Pers memiliki peran yang sangat penting sebagai pilar demokrasi dan jembatan informasi yang kredibel bagi masyarakat,” ujar Okta kepada wartawan, Senin, 9 Februari 2026.


Menurut Okta, di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi media, tantangan yang dihadapi pers semakin kompleks. Maraknya hoaks, disinformasi, dan konten manipulatif menuntut pers untuk semakin profesional, independen, serta berpegang teguh pada etika jurnalistik Di era arus informasi yang begitu cepat, pers harus tetap menjadi rujukan kebenaran. Pers yang kuat dan kredibel sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak terjebak pada informasi yang menyesatkan,” tegasnya.

Ia menambahkan, sebagai pilar demokrasi, pers memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga ruang publik tetap sehat, rasional, dan berkeadaban, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif.

Terkait tema HPN 2026, “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, Okta menilai tema tersebut mencerminkan keterkaitan erat antara kualitas pers, kemandirian industri media, dan ketahanan bangsa.

“Pers yang sehat bukan hanya soal kebebasan berekspresi, tetapi juga profesionalisme dan keberlanjutan ekonomi media. Ketika pers kuat dan mandiri, kepercayaan publik akan tumbuh, dan itu menjadi fondasi penting bagi bangsa yang kuat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Okta berharap momentum Hari Pers Nasional dapat menjadi refleksi bersama bagi insan pers, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat ekosistem media yang sehat, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan publik.

“Pers yang bebas, bertanggung jawab, dan berpihak pada kebenaran adalah kekuatan moral bangsa. Negara membutuhkan pers yang berani, masyarakat membutuhkan pers yang jujur, dan demokrasi membutuhkan pers yang dipercaya. Menjaga pers berarti menjaga masa depan Indonesia,” pungkasnya

Read More

Pesan Prabowo di Rapim TNI-Polri 2026: Harus Jadi Institusi Kuat, Profesional, dan Dicintai Rakyat

Presiden Prabowo Subianto di Rapim TNI-Polri 2026 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 9 Februari 2026 (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

JAKARTA KONTAK BANTEN  Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penguatan peran TNI dan Polri sebagai pilar utama penjaga stabilitas dan keamanan negara.Penegasan itu disampaikan saat Presiden memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2026 yang digelar secara tertutup di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 9 Februari 2026.  Menurut laporan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dalam pengarahan tersebut Presiden Prabowo menekankan agar TNI dan Polri terus memperkuat profesionalisme serta meningkatkan kepercayaan rakyat. 

“Bapak Presiden memberikan pengarahan-pengarahan untuk bagaimana TNI maupun Polri harus menjadi institusi yang kuat, profesional, dan terutama tadi pesan beliau adalah untuk menjadi Tentara Rakyat dan Polisi yang dicintai oleh rakyat,” jelas Prasetyo.Dikatakan Mensesneg, Presiden juga menyampaikan apresiasi atas peran TNI dan Polri dalam mendukung pelaksanaan program-program pemerintah selama lebih dari satu tahun masa kepemimpinannya. 

Kedua institusi tersebut dinilai konsisten berada di garis depan dalam memastikan berbagai kebijakan berjalan efektif dengan orientasi utama pada kepentingan rakyat dan negara.

“TNI maupun Polri terus menjadi garda terdepan di dalam membantu dan menyukseskan seluruh program-program pemerintah yang semua program itu selalu orientasinya adalah untuk kepentingan rakyat,” tuturnya.

Lebih jauh, Presiden kembali menekankan pentingnya soliditas nasional melalui persatuan seluruh elemen bangsa, termasuk TNI dan Polri. 

Penekanan ini menjadi pesan strategis agar kedua institusi terus memperkuat sinergi, meningkatkan kualitas internal, serta menjaga kekompakan dalam menghadapi tantangan nasional ke depan.

“Jadi, beliau tadi juga memberikan penekanan untuk TNI maupun Polri terus merapatkan barisan, terus memperbaiki diri, dan terutama bersatu untuk kepentingan bangsa dan negara,” pungkas Prasetyo.

Read More

Andra Soni Akan Terbitkan Ingub Gerakan Jumat Bersih

 

Kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan. Kebiasaan membuang sampah sembarangan harus diubah, dan pemerintah daerah hadir untuk memberikan dorongan serta contoh nyata,” pungkasnya.

SERANG KONTAK BANTEN -Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto terkait Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah), Gubernur Banten, Andra Soni menyatakan segera menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) pelaksanaan Jumat Bersih. Ingub itu akan berlaku secara serentak di seluruh wilayah Provinsi Banten demi menjaga lingkungan dan alam dari sampah.

“Untuk Jumat Bersih nanti akan saya keluarkan Instruksi Gubernur, detail teknisnya akan disiapkan oleh Pak Sekda. Secara komunikasi, saya sudah menyampaikan kepada para Wali Kota dan Bupati di Banten,” ujar Andra Soni, Minggu (8/2). 

  Secara prinsip, pelaksanaan Jumat Bersih akan dilakukan serentak setiap hari Jumat dengan melibatkan unsur pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Termasuk unsur Forkopimda mulai dari TNI, Polri, serta masyarakat. 

  Pelaksanaan Jumat Bersih sendiri sebetulnya bukan hal baru bagi sebagian daerah di Banten. Namun melalui Ingub, kegiatan tersebut akan diseragamkan dan dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Provinsi Banten.

  Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi menyampaikan, Ingub Jumat Bersih saat ini tengah dalam tahap perincian agar dapat menjadi dasar bagi Bupati dan Wali Kota untuk menerbitkan Instruksi Bupati (Inbup) atau Instruksi Wali Kota (Inwal).

  Ia berharap melalui gerakan ini ada pelibatan berbagai unsur sebagai bentuk kolaborasi. “Ingub ini akan menjadi payung bagi kabupaten dan kota, sehingga semua pihak dilibatkan, baik pemerintah daerah maupun TNI dan Polri,” kata Deden.

 Selain itu, pemerintah daerah juga akan mengajak masyarakat, pedagang, serta lingkungan sekitar agar terlibat aktif dalam menjaga kebersihan. Keterlibatan kebersihan lingkungan dari sampah perlu kolaborasi dari sektor hulu hingga ke hilir.

 Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan gerakan kebersihan lingkungan. Ia berharap dengan hal tersebut dapat membangun budaya gotong royong, meningkatkan kebersihan lingkungan, serta mendukung kesehatan dan kenyamanan masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia ASRI.

‎ “Kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan. Kebiasaan membuang sampah sembarangan harus diubah, dan pemerintah daerah hadir untuk memberikan dorongan serta contoh nyata,” pungkasnya.

Read More

Gubernur Andra Soni Terima PWI Awards pada Puncak HPN 2026 di Banten

 SERANG -KONTAK BANTEN  Gubernur Banten Andra Soni menerima penghargaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Awards pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar di pelataran Masjid Raya Al-Bantani, KP3B, Kota Serang, Senin (9/2/2026). Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Provinsi Banten sebagai tuan rumah HPN 2026 yang berlangsung lancar dan sukses.

Selain Gubernur Andra Soni, PWI Awards juga diberikan kepada Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie, Anggota Dewan Pers Dahlan Dahi, serta Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM) atas kontribusinya dalam menjaga kemerdekaan pers dan perlindungan hukum bagi wartawan.

 Dalam sambutannya, Andra Soni menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Provinsi Banten sebagai tuan rumah HPN 2026. Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam pelayanan selama rangkaian kegiatan.

 Pada kesempatan tersebut turut diserahkan sejumlah penghargaan lain, di antaranya SIWO Awards, Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2025, Press Card Number One (PCNO), serta Anugerah Jurnalistik PWI. Puncak acara HPN 2026 juga ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PWI dengan PT Astra International Tbk, Yayasan Artha Graha Peduli, dan Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GPSI).

Read More

Dindikbud Provinsi Banten, Herdi Herdiansyah Perkuat Literasi Media Sekolah Hadapi Dinamika Pers

BANTEN KONTAK BANTEN   Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten terus mendorong penguatan kualitas pendidikan, seiring dengan meningkatnya tuntutan keterbukaan informasi publik.

Salah satu langkah konkret dilakukan melalui kegiatan Membangun Banten Cerdas: Kolaborasi Jurnalis dan Sekolah untuk Pendidikan Berkualitas yang diselenggarakan di Gedung Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Sabtu (7/2/2026).

Kegiatan ini diikuti para kepala SMA, SMK, dan SKh se-Provinsi Banten sebagai upaya meningkatkan pemahaman tentang dunia jurnalistik, khususnya dalam menghadapi wartawan yang datang ke lingkungan sekolah, sekaligus dalam mengelola informasi melalui media massa dan media sosial secara tepat.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dindikbud Provinsi Banten, Herdi Herdiansyah, menyampaikan bahwa penguatan literasi media bagi kepala sekolah merupakan kebutuhan strategis di era keterbukaan informasi.

Menurutnya, sekolah saat ini tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari ruang publik yang dituntut transparan dan komunikatif.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin kepala sekolah memiliki pemahaman yang utuh tentang cara menyampaikan informasi secara benar, proporsional, dan sesuai kewenangan. Dengan begitu, sekolah tidak ragu menghadapi wartawan, sekaligus mampu menjaga kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan,” ujar Herdi.

Ia menambahkan, sinergi antara sekolah dan insan pers diharapkan dapat menciptakan iklim informasi yang sehat dan konstruktif. “Jika komunikasi berjalan baik, maka pemberitaan pendidikan akan lebih edukatif, berimbang, dan mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan di Banten,” tambahnya.

Sebagai narasumber, Wakil Direktur SJI Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Nizwar, memaparkan materi Kiat Menghadapi Wartawan: dari No Comment hingga Off The Record. Ia menjelaskan bahwa di era digital, pertumbuhan media berlangsung sangat pesat, terutama media online yang jumlahnya mencapai puluhan ribu, belum termasuk media cetak, penyiaran, maupun platform podcast.

Menurut Nizwar, derasnya arus informasi turut memunculkan tantangan serius berupa disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Karena itu, kehadiran PWI menjadi penting dalam mendorong praktik jurnalistik yang profesional dan beretika.

Ia juga mengingatkan bahwa tidak semua pihak yang mengaku wartawan merupakan anggota PWI atau bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik. Kondisi tersebut kerap membuat pihak sekolah kesulitan membedakan wartawan yang profesional dengan yang tidak, terutama saat menghadapi pertanyaan sensitif, seperti terkait pengelolaan Dana BOS.

Melalui kegiatan ini, Dindikbud Provinsi Banten berharap terbangun sinergi yang sehat antara satuan pendidikan dan insan pers, sehingga informasi pendidikan yang disampaikan kepada masyarakat semakin akurat, edukatif, dan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan pendidikan di Provinsi Banten. (advertorial)

Read More

400 Prajurit Korem 064/Maulana Yusuf Bersihkan Kota Serang Lewat Gerakan Banten ASRI

Komando Danrem 064/Maulana Yusuf Brigjen TNI Daru Cahyadi Soeprapto

SERANG KONTAK BANTEN– Sebanyak 400 prajurit Korem 064/Maulana Yusuf diterjunkan untuk membersihkan sejumlah titik strategis di Kota Serang dalam kegiatan Gerakan Banten ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah), Sabtu, 8 Februari 2026.

Aksi ini menjadi bagian dari tindak lanjut arahan langsung Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat budaya hidup bersih di daerah.

Kota Serang menjadi pusat kolaborasi lintas sektor dalam gerakan lingkungan tersebut.

Gerakan Banten ASRI tidak hanya berfokus pada kegiatan bersih-bersih, tetapi juga menanamkan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan secara berkelanjutan.

Kegiatan karya bakti ini dilepas langsung oleh Gubernur Banten dan mendapat dukungan penuh dari unsur TNI. Di bawah komando Danrem 064/Maulana Yusuf Brigjen TNI Daru Cahyadi Soeprapto, ratusan personel disebar untuk menyisir kawasan vital di pusat kota.

Adapun sasaran utama pembersihan meliputi jalur strategis mulai dari Kebon Jahe hingga Simpang BKT atau kawasan RS Kencana.

Para prajurit membersihkan bahu jalan, median, saluran, serta fasilitas publik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat Kota Serang.

Kehadiran TNI di tengah masyarakat tidak hanya bertujuan menyelesaikan persoalan sampah secara sesaat. Melalui Gerakan Banten ASRI, TNI ingin mendorong perubahan pola pikir masyarakat agar kebersihan menjadi bagian dari budaya sehari-hari.

Danrem 064/Maulana Yusuf Brigjen TNI Daru Cahyadi Soeprapto mengatakan, Gerakan Banten ASRI harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

“Gerakan Banten ASRI ini bukan sekadar bersih-bersih hari ini. Kita sedang membangun culture bersih di tengah masyarakat,” katanya, Senin, 9 Februari 2026.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi pemantik bagi warga, sekolah, hingga pondok pesantren untuk turut bergerak secara mandiri menjaga kebersihan lingkungan masing-masing.

Menurutnya, kesadaran kolektif terhadap kebersihan akan menciptakan efek domino yang positif, di mana menjaga lingkungan tidak lagi dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah semata.

“Ketika kebersihan sudah menjadi kebanggaan, maka kota akan terjaga dengan sendirinya,” ujarnya.

Melalui semangat sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat, Gerakan Banten ASRI diharapkan mampu mendorong transformasi Kota Serang menuju lingkungan yang lebih sehat, nyaman, dan berkelanjutan.

Gerakan ini menjadi bukti bahwa perubahan besar dapat dimulai dari langkah sederhana, yakni menjaga ruang publik dan merawat masa depan Kota Serang bersama-sama.*

Read More

Ketika Kemiskinan Membunuh Mimpi Anak

 

OPINI – Kematian YBR (10), siswa kelas IV sekolah dasar di Kecamatan Jerebuu, Ngada, Nusa Tenggara Timur, meninggalkan luka yang dalam. Polisi menemukan sepucuk surat tulisan tangan saat mengevakuasi tubuhnya, surat yang ditujukan kepada ibunya. Di usia ketika dunia seharusnya diisi dengan permainan, tawa, dan mimpi-mimpi kecil, YBR justru memilih jalan sunyi yang tak seharusnya pernah ia kenal, bunuh diri.

Peristiwa yang diduga dipicu oleh ketidakmampuan keluarga membeli buku tulis ini menyadarkan kita pada satu kenyataan pahit bahwa ekonomi tidak hanya membatasi pilihan hidup, tetapi dalam kondisi tertentu dapat merenggut harapan, bahkan nyawa. Bagi sebagian orang, buku tulis hanyalah kebutuhan sepele. Namun bagi seorang anak dari keluarga miskin, ia bisa menjadi simbol kegagalan, rasa bersalah, dan beban yang tak terucap.

Kasus YBR memang ekstrem, tetapi bukan satu-satunya. Di luar sana, ada jauh lebih banyak anak yang tidak mengakhiri hidupnya, namun terpaksa mengakhiri pendidikannya. Mereka putus sekolah demi membantu keluarga bertahan. Mereka tidak membunuh nyawa, tetapi perlahan membunuh mimpi mereka sendiri. Bangku sekolah ditinggalkan, buku pelajaran diganti dengan pekerjaan, dan masa depan disederhanakan menjadi satu tujuan yang penting hari ini bisa makan.

Anak-anak ini tumbuh dengan beban yang sama beratnya hanya saja tidak tercatat sebagai tragedi nasional. Mereka belajar terlalu cepat tentang kerasnya hidup, sebelum sempat mengenal luasnya dunia. Mimpi menjadi guru, dokter, penulis, atau apa pun yang pernah terlintas, dipendam rapat-rapat karena dianggap terlalu mewah bagi kondisi keluarga.

Kasus YBR menunjukkan bahwa mental anak tidak selalu sekuat yang dibayangkan orang dewasa. Anak-anak bisa berada pada titik paling rapuh, meski tubuh mereka masih kecil dan kata-kata mereka masih sederhana. Istilah “ekonomi pembunuh mimpi” bukan sekadar ungkapan emosional. Di negeri ini, tidak kekurangan anak pintar dan rajin. Yang kerap kurang adalah sistem perhatian terutama bagi anak-anak berpotensi yang lahir dalam keterbatasan ekonomi.

Dalam konteks kebijakan, negara sebenarnya telah menggulirkan berbagai program perlindungan anak. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis yang gencar digaungkan sejak 2025. Program ini tentu memiliki niat baik dan manfaat kesehatan.

Namun tragedi seperti yang dialami YBR mengingatkan kita bahwa persoalan anak tidak berhenti pada soal perut kenyang. Alangkah lebih tepat bila perhatian negara juga dialihkan, atau setidaknya diseimbangkan, pada pendidikan yang benar-benar gratis dan inklusif bukan hanya bebas biaya sekolah, tetapi juga menjamin akses alat tulis, buku, dan kebutuhan belajar dasar lainnya. Tentunya dengan penerima bantuan yang sesuai dengan target. Agar bantuan sampai pada yang membutuhkan.

Ketika tragedi seperti ini terjadi, sorotan publik sering tertuju pada negara. Pemerintah memang memegang tanggung jawab besar dalam menjamin hak pendidikan dan kesejahteraan anak.  Namun sebelum sepenuhnya menunjuk ke arah kebijakan, ada lingkar terdekat dalam kehidupan anak yang juga perlu diajak bercermin yaitu keluarga, khususnya orang tua.

Bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memahami betapa beratnya posisi mereka. Banyak orang tua hidup dalam tekanan ekonomi yang nyaris tak memberi ruang bernapas. Bertahan hidup dari hari ke hari sering kali menghabiskan seluruh energi, hingga kebutuhan emosional anak luput dari perhatian. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena hidup yang terus mendesak untuk sekadar cukup makan dan bertahan.

Di tengah kondisi itu, pertanyaan-pertanyaan sederhana tentang mimpi, ketakutan, atau kegelisahan anak sering tak sempat diajukan. Anak belajar memahami keadaan lebih cepat dari usianya. Dalam banyak keluarga, membantu ekonomi dianggap sebagai bentuk bakti. Sebuah nilai yang luhur, namun bisa berubah menjadi beban ketika ditanggung terlalu dini.

Anak-anak dipaksa dewasa sebelum waktunya. Masa belajar dan bermain tergeser oleh tanggung jawab yang seharusnya belum menjadi milik mereka. Mereka mulai berpikir tentang besok makan apa, uang dari mana, dan bagaimana meringankan beban orang tua. Garis antara pembentukan karakter dan pengabaian hak anak menjadi sangat tipis.

Banyak dari mereka memilih diam. Mimpi-mimpi kecil dikubur perlahan, ditunda dengan harapan suatu hari bisa dikejar kembali. Namun tidak semua anak sampai pada hari itu. Sebagian tumbuh dewasa dengan luka batin yang tak pernah benar-benar sembuh,  mereka terus hidup dalam keadaan pasrah tanpa harapan. Bukan karena mereka lemah atau tidak mau berusaha, namun mimpi terlihat mustahil untuk di wujudkan sendiri.

Kematian YBR seharusnya menjadi cermin bersama. Bahwa perhatian terhadap anak tidak cukup hanya dengan memastikan mereka hidup dan makan. Anak juga perlu didengar, ditemani, dan diyakinkan bahwa mimpi mereka layak diperjuangkan, apa pun kondisi ekonomi keluarganya.

Jika kemiskinan memang tidak selalu bisa dipilih, maka empati, kehadiran, dan keberpihakan kebijakan seharusnya tidak pernah absen. Karena ketika mimpi anak dibiarkan mati baik secara perlahan melalui putus sekolah, maupun secara tragis seperti YBR, yang hilang bukan hanya masa depan mereka, tetapi juga kemanusiaan kita sebagai bangsa.

Read More

Hari Pers Nasional: Mengenang Pers di Masa-masa Kelam

 

PERS pada dasarnya merupakan satu institusi sosial yang didalamnya melekat banyak tugas dan fungsi yaitu sebagai pendidik, penghibur, penyebar informasi dan pelaku kontrol sosial. Pers di sini akan menyalurkan informasi dari dan ke masyarakat secara obyektif dan bertanggung jawab. Untuk bisa menjalankan fungsinya dengan baik, pers tidak bisa melepaskan diri dari sistem tempat pers itu berada. Pers di Indonesia secara politis-ideologis adalah pers Pancasila yang sikap dan perilakunya berorientasi pada Pancasila dan UUD 1945.

Perkembangan pers terus berubah seiring berkembangnya zaman. Banyak faktor yang mempengaruhi perubahan ini, salah satunya adalah politik. Pada saat masa orde baru, pers di Indonesia menganut sistem pers otoritarian dimana pers Indonesia condong mendukung pemerintah. Namun, setelah orde baru ini berakhir pers Indonesia mengalami banyak perubahan. Hal ini menjadi titik terang karena merupakan awal dari perkembangan kebebasan pers di Indonesia. Pihak pelaksana dapat melakukan kegiatan pers leluasa tanpa campur tangan pemerintah tetapi tetap bertanggung jawab.

Selama lima tahun berturut-turut, hasil survei indeks kebebasan pers menunjukkan tren peningkatan nilai, yaitu, 63,44 (2016), menjadi 67,92 (2017), 69,00 (2018), 73,71 (2019), dan terakhir 75,27 (2020). Ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mencapai peringkat cukup bebas. Akan tetapi angka ini masih relatif rendah dibanding negara lain. Di tahun 2019 sendiri Indonesia menduduki peringkat 124, berada di bawah Malaysia, Ethiopia dan Kenya.

Pers di Masa Orde Baru

Selama masa pemerintahan Orde Baru ruang gerak pers Indonesia sempat terbelenggu sehingga tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Lembaga-lembaga pemerintah melakukan kontrol ketat terhadap pers. Lembaga pemerintah yang melakukan kontrol antara lain Departemen Penerangan, Bakorstanas, Bakin, Sekretariat Negara dan lainnya. (Susilastuti, Kebebasan Pers Pasca Orde Baru, 2000)

Pada masa Orde baru, posisi pers tunduk dan berada di bawah elit penguasa. Pers Indonesia senantiasa dibayangi bentuk-bentuk intervensi pemerintah seperti regulation, advantages, subsides dan taxation yang dalam bentuk aplikasi tertentu menghambat kebebasan pers. Kenyataan itulah yang memaksa pers Indonesia untuk tetap memperhatikan pemerintah sebelum menyajikan sebuah informasi. Salah satu bentuknya dalam penggunaan sumber-sumber berita yang masuk dalam kategori routine information channels (Tiffen, 1978:163), apalagi untuk informasi yang  berdimensi politik.

Tahun 1991 Presiden Soeharto dalam pidato pengantar HUT ke-46 RI menyinggung tentang keterbukaan. Presiden menyatakan, “…..dialog-dialog yang positif dan konstruktif menandakan adanya keterbukaan. Keterbukaan adalah jaminan kebebasan. Namun tanpa tanggung jawab kebebasan adalah anarki yang akan menghancurkan demokrasi. Kebebasan yang bertanggung jawab harus diperhatikan.” (pidato pengantar HUT RI k3-46 RI tanggal 16-8-1991) 

Menggelindingnya angin keterbukaan ini direspon positif oleh pers nasional dengan mencoba keluar dari tekanan pemerintah. Walaupun kontrol yang sifatnya eksternal masih ada, budaya telepon mulai berkurang. Pers nasional menyambut positif keterbukaan yang digulirkan pemerintah. Pers mulai berani memaparkan realitas politik uang sebelumnya dianggap tabu, misalnya soal korupsi. Dwi Fungsi ABRI dan lainnya. Namun era keterbukaan tersebut ternyata tidak berlangsung lama karena adanya pembredelan tiga penerbitan yaitu majalah Tempo, Editor dan tabloid Detik di bulan Juni 1994. Langkah pemerintah melakukan pembredelan menyebabkan pers berusaha membuat berita-berita yang dianggap aman. Walaupun demikian, ada juga sejumlah ‘pers bawah tanah’ yang berani menampilkan kebobrokan rezim Soeharto.

Kehati-hatian pers dalam memberitakan realitas politik tampak ketika memberitakan gerakan reformasi yang ada dalam masyarakat dengan tuntutan mundurnya Presiden Soeharto yaitu dengan mengandalkan narasumber dari kalangan birokrat. Akan tetapi,ketika perkembangan politik mulai tampak berpihak kepada kalangan reformis yaitu dengan munculnya pernyataan dari kalangan birokrat misalnya pernyataan Presiden Soeharto yang disampaikan oleh Menteri Penerangan Dr. Alwi Dahlan tentang gerakan reformasi yang dimuat di harian Kedaulatan Rakyat pada tanggal 16 Mei 1988. Disana terlihat pers nasional mulai berani menyampaikan berita berdimensi politik dengan narasumber dari luar birokrat, bahkan memaparkan fakta kejadian tentang korban gerakan reformasi secara transparan.

Sesudah Orde Baru

Dengan mundurnya Soeharto dari jabatan presiden yang berarti berakhirnya pemerintah Orde baru, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden BJ Habibie memberikan ruang gerak yang lebih bebas kepada pers nasional yaitu dengan dicabutnya Permen No 01/Per/Menpen/1984 tentang Ketentuan-ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP)  dan Permenpen No 02/Per/Menpen/1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Wartawan.

Empat SK Menpen juga dicabut yaitu SK Menpen No 214 A tentang Prosedur dan Persyaratan untuk mendapatkan SIUPP, SK Menpen No 47/Kep/Men/1975 tentang PWI dan SPS sebagai satu-satunya organisasi wartawan dan organisasi penerbit pers Indonesia, SK Menpen No 184/Kep/Menpen/ 9178 tentang pengukuhan serikat grafika pers (SGP) sebagai satu-satunya organisasi percetakan pers nasional dan SK Menpen No 24/Kep/Menpen/1978 dan SK Menpen No.226/Kep/Menpen/1984 tentang Wajib Relai Siaran RRI dan Penyelenggaraan Siaran Berita oleh Radio Siaran RI (Laporan tahunan LSPP, 1999:7)

Pers di Era Reformasi

Pada era reformasi ini pers seakan-akan merasakan angin surga dengan longgarnya kebijakan atas pers. Dihapuskannya pengakuan pemerintah atas PWI sebagai organisasi pers satu-satunya membuat pers kembali sesuai dengan fungsinya sebagai media massa yang bebas dari kontrol pemerintah. Maka, lahirlah organisasi pers seperti AJI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan PWI reformasi (Martini, Analisis Peran dan Fungsi Pers Sebelum dan Sesudah Reformasi Politik di Indonesia, 2014). 

Pasca reformasi, pemerintah mencabut sejumlah peraturan yang dianggap mengekang kebebasan pers, antara lain: Peraturan Menteri Penerangan  Nomor 1 tahun 1984 tentang Ketentuan- Ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), Permenpen Nomor 2 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Wartawan, Surat Keputusan (SK) Menpen Nomor 214 Tentang Prosedur dan Persyaratan untuk Mendapatkan SIUPP, dan SK Menpen Nomor 47 Tahun 1975 tentang Pengukuhan PWI dan Serikat Pekerja Surat Kabar sebagai satu- satunya Organisasi Wartawan dan Organisasi Penerbit Pers Indonesia. Kebebasan pers ini kemudian ditegaskan lagi lewat Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Adapun kebebasan atau kemerdekaan pers diatur dalam pasal 4 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. (Momentum, Lembaga Pers Mahasiswa FT Undip)

Pers yang bebas merupakan hal yang dicita-cita kan oleh masyarakat, karena pers merupakan salah satu media aspirasi masyarakat. Tentu pers yang bebas harus tetap bertanggung jawab atas informasi yang dipublikasikan. Seperti yang dicetuskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dimana pers yang bebas tetap bertanggung jawab agar pers sebagai media massa tidak bertindak semena-mena atas pemberitaan yang diberikan karena menganggap memiliki kemampuan dan kekuasaan atas media massa. Pers pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terus mengalami kemajuan, pers beralih dari surat kabar cetak menjadi media online (Arnus, 2015). [S21]

Read More

Prabowo Bertekad Turunkan Biaya Haji Lewat Pembangunan Kampung Haji di Mekkah

 

MALANG KONTAK BANTEN  – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menurunkan biaya ibadah haji bagi masyarakat Indonesia melalui pembangunan Kampung Haji Indonesia di Kota Suci Mekkah. Program strategis ini diharapkan mampu menekan biaya penyelenggaraan haji tanpa mengorbankan kualitas pelayanan bagi jemaah.

“Saya bertekad menurunkan biaya haji untuk rakyat Indonesia,” tegas Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Mujahadah Kubro 1 Abad Nahdlatul Ulama, yang disiarkan secara virtual melalui kanal YouTube Sekretariat Negara, Minggu (8/2/2026).

 Di hadapan para ulama serta keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU), Prabowo menekankan bahwa pemerintah berkomitmen penuh memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan umrah. Ia menyebut perbaikan sistem penyelenggaraan haji akan terus dilakukan secara berkelanjutan, salah satunya melalui penyediaan fasilitas hunian yang lebih pasti, terkelola, dan efisien.

 Menurut Prabowo, tingginya biaya haji yang selama ini dirasakan masyarakat harus ditekan secara bertahap dan terukur. Salah satu komponen biaya terbesar, yakni akomodasi di Mekkah, dapat diminimalisasi dengan menghadirkan fasilitas hunian milik Indonesia sendiri.

 Bangun Kampung Haji Indonesia di Mekkah

 Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa Pemerintah Indonesia akan membangun Kampung Haji Indonesia di Kota Suci Mekkah, yang diperuntukkan khusus bagi jemaah haji dan umrah asal Indonesia.

 “Kita akan membangun Kampung Haji di Mekkah untuk jemaah haji dan mereka yang melaksanakan umrah,” ujar Prabowo.

 Kawasan tersebut dirancang sebagai pusat hunian terpadu yang menyediakan tempat tinggal layak, nyaman, serta terjamin bagi jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah. Prabowo memastikan seluruh jemaah Indonesia akan mendapatkan fasilitas hunian yang memenuhi standar kenyamanan dan keamanan.

 “Nanti dijamin semua jemaah akan mendapat hunian yang layak, tempat yang baik,” katanya.

 Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia memperoleh kehormatan sebagai negara pertama yang diizinkan memiliki lahan di Kota Suci Mekkah. Ia menyebut izin tersebut sebagai bentuk penghargaan khusus dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi kepada Indonesia.

 Bahkan, menurut Prabowo, pemerintah Saudi melakukan penyesuaian regulasi guna memungkinkan kepemilikan lahan oleh pihak asing di Mekkah. Hal ini, kata dia, mencerminkan eratnya hubungan diplomatik dan kepercayaan antara Indonesia dan Arab Saudi.

 “Kita mendapat kehormatan memperoleh hak untuk memiliki lahan di Kota Suci Mekkah. Mereka sampai merombak undang-undang mereka khusus sebagai bentuk penghormatan kepada bangsa Indonesia,” pungkas Prabowo.

Read More

Laksanakan Arahan Prabowo, Ratusan Spanduk Ilegal Digaruk Satpol PP Tangsel

 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan menertibkan ratusan spanduk ilegal.

PAMULANG KONTAK BANTEN– Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan menertibkan ratusan spanduk ilegal yang dinilai mengganggu ketertiban umum dan merusak estetika kota. Penertiban tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto serta instruksi Wali Kota Tangerang Selatan terkait penataan wajah kota.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kota Tangsel, Ahmad Dohiri yang akrab disapa Adam mengatakan, operasi penertiban saat ini sudah dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut, terhitung sejak Selasa hingga Kamis, 4–6 Februari 2026.

 “Ini merupakan bentuk pelaksanaan arahan Presiden dan juga instruksi Wali Kota Tangsel agar kota tertib, rapi, dan tidak semerawut akibat spanduk yang melanggar aturan,” ujar Adam kepada Tangsel Pos, Sabtu (7/2).

 Dari hasil operasi tersebut, Satpol PP berhasil mengamankan sebanyak 347 spanduk, banner, dan umbul-umbul nonpermanen yang dipasang tidak sesuai ketentuan, baik karena tidak memiliki izin maupun cara pemasangannya melanggar Peraturan Daerah (Perda).

 “Mayoritas pelanggaran berupa spanduk yang dipasang melintang di jalan dan menempel di fasilitas umum. Ini jelas melanggar aturan dan mengganggu keselamatan serta kenyamanan pengguna jalan,” tegasnya.

 Dalam operasi tersebut, Satpol PP menurunkan 30 personel yang dibagi ke dalam beberapa tim. Petugas didukung empat armada, terdiri dari dua unit kendaraan patroli dan dua unit kendaraan platdeck untuk mengangkut hasil penertiban.

 Penertiban difokuskan pada ruas jalan utama dan jalan arteri yang menjadi wajah kota. Sejumlah lokasi yang menjadi sasaran di antaranya Jalan Raya Serpong, Jalan Raya Rawabuntu, Jalan Raya Pahlawan Seribu, Jalan Raya Puspiptek, Jalan Letnan Sutopo, Jalan Raya Ciater, Jalan Raya Siliwangi, Jalan Pajajaran, Jalan Benda Raya, hingga Jalan RE Martadinata.

 Selain itu, petugas juga menyisir Jalan Raya Setiabudi, Jalan Raya Otista, Jalan Raya Parakan–Pamulang 2, Jalan Raya Pasar Jengkol, Jalan Pondok Cabe Raya, Jalan Raya Cirendeu, Jalan Raya Ir H Juanda, serta Jalan Raya Aria Putra.

 “Penertiban kita lakukan dengan menyisir jalur demi jalur. Prioritasnya jalan utama karena itu paling terlihat dan berdampak langsung pada estetika kota,” jelas Adam.

 Seluruh spanduk ilegal yang ditertibkan saat ini diamankan di Kantor Satpol PP Kota Tangsel sebagai barang bukti. Ke depan, penertiban akan terus dilakukan secara rutin sebagai bagian dari penegakan Perda.

 Adam mengakui, pemasangan spanduk ilegal kerap dilakukan secara sembunyi-sembunyi, terutama pada malam hari, sehingga membutuhkan pengawasan berkelanjutan.

 “Hari ini ditertibkan, besok bisa muncul lagi. Itu sudah biasa. Karena itu penindakan tidak bisa sekali selesai, harus terus dilakukan,” ungkapnya.

 Selain penindakan, Satpol PP juga mengimbau masyarakat dan pihak pemasang untuk mematuhi aturan perizinan dan tata cara pemasangan alat peraga. Namun demikian, langkah penegakan hukum tetap menjadi prioritas untuk menjaga ketertiban dan keindahan Kota Tangerang Selatan.

Read More

Tari Bentang Gemilang Meriahkan Pentas Budaya HPN 2026 di Banten

BANTEN KONTAK BANTEN   Pentas Budaya, Hiburan, dan Pameran UMKM memeriahkan Alun-alun Pancaniti KP3B, Provinsi Banten. Pada 7–8 Februari 2026. Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026.

Kegiatan tersebut menampilkan berbagai pertunjukan seni tradisional dan modern sekaligus menjadi wadah promosi pelaku usaha mikro, kecil. Dan menengah (UMKM) daerah.

Pentas budaya HPN 2026 di Banten. Dihadiri Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah. Ketua TP PKK Provinsi Banten Tinawati Andra Soni. Serta Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir.

Salah satu penampilan yang menarik perhatian pengunjung adalah Tari Bentang Gemilang, tarian khas Kabupaten Tangerang. Yang mengangkat kisah pasukan Nyimas Melati, pejuang perempuan yang merepresentasikan keberanian dan semangat juang perempuan Tangerang.

Tari Bentang Gemilang memadukan unsur budaya Jawa, Sunda. Dan Betawi yang diperkaya sentuhan budaya Tionghoa perpaduan tersebut diwujudkan melalui gerak tari. Dan iringan musik yang dinamis. Mencerminkan karakter masyarakat Tangerang yang multikultural.

Dari sisi visual. Tarian ini ditampilkan dengan kostum berwarna dasar ungu bermotif batik Awi Naga yang dipadukan dengan warna emas. Warna emas melambangkan kejayaan dan kemuliaan, sejalan dengan slogan Kabupaten Tangerang, “Kabupaten Tangerang Semakin Gemilang.”

Pimpinan Sanggar Zundarima Production, Rima Riskiani Putri, mengatakan Tari Bentang Gemilang. Diciptakan pada 2022 dan pertama kali ditampilkan. Pada forum internasional. PEMSEA Network of Local Governments (PNLG) Forum 2022.

“Perpaduan warna ungu dan emas pada kostum Tari Bentang Gemilang merepresentasikan semangat Kabupaten Tangerang. Yang terus bergerak menuju kemajuan,” kata Rima.

Selain Tari Bentang Gemilang. Pentas budaya HPN 2026 juga dimeriahkan berbagai pertunjukan seni lainnya. Di antaranya Tari Nandak Kang Nong. Calung Renteng, Pencak Silat Debus, Barongsai Naga Banten, Kesenian Beluk Saman, serta musik etnik Ringkang Gumilang

Read More

Andra Soni Lepas Jalan Sehat HPN 2026 di Kawasan Pemprov Banten

 

BANTEN KONTAK BANTEN Ribuan orang dari Kota Serang dan para utusan wartawan dari seluruh Indonesia memeriahkan acara Jalan Sehat Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Provinsi Banten.

Jalan sehat yang dilepas Gubernur Banten Andra Soni itu, dilaksanakan di dalam Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang, Minggu (8/2/2026).

“Yang terhormat kepada seluruh wartawan dari seluruh Indonesia yang hari ini berkumpul di Kota Serang dalam rangka Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2026. Mewakili masyarakat Banten, saya ucapkan selamat datang di Kota Serang, Provinsi Banten,” sapa gubernur kepada seluruh peserta.

Gubernur berharap, para wartawan yang datang dari penjuru Indonesia mendapatkan pengalaman yang baik selama di Provinsi Banten. Kesan baik para peserta akan membawa kerinduan untuk kembali mengunjungi daerah-daerah di Provinsi Banten.

“Semoga selama ada di Serang, Provinsi Banten, bapak dan ibu semua mendapatkan pengalaman yang baik, pengalaman yang menyenangkan. Semoga suatu hari nanti bisa kembali ke Provinsi Banten,” tambah Andra Soni.

Rute jalan sehat bersama ribuan peserta dan wartawan itu dimulai dari titik Lapangan Upacara Kantor Gubernur Banten. Selanjutnya, peserta berjalan menuju Bundaran Gedung PKK ke Bundaran Gedung SKPD Terpadu.

Perjalanan dilanjutkan ke arah Taman Badak yang kemudian melalui seluruh kawasan perkantoran di KP3B. Peserta kemudian melintasi danau atau kolam retensi dan Dinas Sosial belok. Kemudian berbelok ke arah Gedung Inspektorat, Lapangan Pancaniti, dan masuk kembali Gedung Sekretariat Daerah hingga sampai pada titik finish di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Banten.

Usai jalan sehat, para peserta mengikuti senam bersama dan peregangan, serta dilanjutkan dengan pembagian hadiah kejutan dan hiburan. Jalan sehat diramaikan dengan berbagai hadiah kejutan mulai dari perlengkapan rumah tangga seperti kompor gas, lemari es, mesin cuci, penanak nasi, sepeda gunung, sepeda motor, hingga paket umrah gratis.

Tampak hadir Ketua Umum PWI Akhmad Munir, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, Wali Kota Serang Budi Rustandi, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Banten Tinawati Andra Soni. (Siaran Pers Biro Adpim Pemprov Banten)

Read More

Sambut Instruksi Presiden, DPC Gerindra Cilegon Siap Laksanakan Program Indonesia Asri

 

KOTA CILEGON KONTAK BANTEN — DPC Partai Gerindra Kota Cilegon akan mengerahkan seluruh kader untuk melakukan aksi bersih-bersih di lingkungan masing-masing. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Ketua Umum DPP Gerindra sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto, melalui program Indonesia Asri.

Ketua DPC Gerindra Kota Cilegon, Helldy Agustian, menyampaikan hal tersebut saat perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Partai Gerindra di Gedung Cilegon Center, Sabtu (7/2/2026) malam.

Menurut Helldy, program Indonesia Asri menekankan kepedulian kader Gerindra terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar. Program ini akan dilaksanakan secara gotong royong dan berkelanjutan agar menjadi kebiasaan positif di tengah masyarakat.

“Indonesia Asri ini bagaimana kepedulian kader-kader Gerindra terhadap lingkungan sekitarnya. Kita akan bergerak bersama supaya nanti menjadi rutinitas,” kata Helldy.

Ia menjelaskan, aksi bersih-bersih akan menyasar berbagai fasilitas umum dan tempat ibadah yang kerap digunakan masyarakat, seperti pantai, area pemakaman, serta musholla. Kegiatan tersebut juga mencakup pembersihan rumput liar dan penataan lingkungan.

“Asri itu Aman, Sehat, Resik, Indah. Kader Partai Gerindra harus memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris DPC Gerindra Kota Cilegon, Hasbi Sidik, menegaskan bahwa instruksi Presiden Prabowo Subianto wajib dilaksanakan oleh seluruh kader partai. Dalam pelaksanaannya, kader Gerindra juga akan melibatkan masyarakat setempat.

“Ini akan menjadi agenda rutin yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kader Gerindra menjadi pelopor, sesuai instruksi Bapak Presiden, untuk melakukan kegiatan bersih-bersih di fasilitas umum yang digunakan setiap hari oleh warga,” pungkasnya.

Read More

Wagub Banten Apresiasi Wartawan Perempuan Kritis di Hari Pers Nasional 2026

Rangkaian Hari Pers Nasional tahun 2026 di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Sabtu (7/2/2026).

 

SERANG KONTAK BANTEN – Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah memuji peran pers, khususnya wartawan perempuan yang kritis dan menjaga marwah sebagai pengawas kebijakan.

Menurutnya, saat ini banyak lahir wartawan perempuan yang cerdas dan terampil mewawancarai tokoh nasional, akademisi, hingga politisi.

“Kelebihan wartawan itu cerdas-cerdas, seperti Rosiana Silalahi yang pintar dalam bertanya ketika wawancara narasumber baik itu tokoh-tokoh atau profesor,” kata Dimyati saat silaturahmi dengan wartawati Indonesia dalam rangkaian Hari Pers Nasional tahun 2026 di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Sabtu (7/2/2026).

Wagub mengatakan, kelebihan dari profesi seorang wartawan adalah kecerdasannya. Itu dapat diamati dari kemampuannya bertanya kepada narasumber. Apalagi, jika menyaksikan wartawan yang memiliki kreatifitas dan inovasi saat melakukan wawancara.

“Wartawan di situ hadir, imajinasinya bagus, wartawan memberikan inovasi dan jendela dunia,” katanya.

Dimyati kemudian memaparkan mengenai fungsi seorang wartawan. Pers, menurutnya saat ini memiliki fungsi seperti pertahanan terhadap bahaya berita bohong, memiliki tanggung jawab moral, penyambung lidah dan pikiran masyarakat, termasuk sebagai kontrol sosial.

“Ibarat ini bangunan ada lampu, itu adalah pers. Kalau nggak ada lampu kita buka halaman nggak ada, gelap gulita. Maka pers itu adalah melakukan transformasi of knowledge, transformasi of information dan menyampaikan informasi kepada publik,” ujarnya.

Untuk wartawan perempuan, ia juga berharap lahir para wartawati yang fokus pada kepentingan perempuan. Misalnya, mereka yang menyuarakan kepentingan pada masalah ibu dan anak.

“Wartawati terus tumbuh berinovasi, fokus pada kaum perempuan, kepada masalah ibu dan anak,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indra Gunawan berharap Hari Pers Nasional selalu memberikan ruang untuk para wartawan perempuan.

Indonesia, menurutnya, memiliki Pahlawan Nasional yang berprofesi sebagai wartawan perempuan yaitu Roehana Koeddoes.

“Beliau adalah tokoh jurnalis perempuan yang mendedikasikan dirinya untuk di bidang jurnalistik. Roehanna Koeddoes juga menuliskan berbagai opini pendapat-pendapatnya dan membangun atau membentuk sebuah media atau koran yaitu Sunting Melayu, juga mengumpulkan banyak para perempuan-perempuan untuk menjadi penulis,” paparnya.

Makanya, pemerintah mendukung adanya sudut pandang pemberitaan dari seorang perempuan. Khususnya yang memberikan keberpihakan pada perempuan, ibu, dan anak.

“Isu-isu perempuan dan anak kalau tidak diperjuangkan dan disuarakan, tidak akan pernah diketahui oleh berbagai pihak. Oleh karena itu kami berharap melalui silaturahmi wartawati Indonesia, akan semakin banyak teman-teman wartawan perempuan khususnya juga memberikan point of view dari sudut terutama bagaimana sisi perempuan ya masuk ke dalam berita dan berbagai bidang yang ada di dalam pembangunan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Ahmad Munir mengatakan bahwa pihaknya mendukung wartawan perempuan berkiprah lebih maju.

Menurutnya, saat ini banyak wartawan perempuan yang cemerlang di dunia jurnalistik seperti Meutya Hafid yang menjadi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Rosianna Magdalena Silalahi yang menjadi Direktur Utama (President Director) Kompas TV, Uni Zulfiani Lubis sebagai pemimpin redaksi IDN Times, dan Najwa Shihab yang saat ini menjadi pemilik perusahaan media.

“Jadi sudah tidak relevan lagi berbicara tentang perbedaan gender, tidak relevan lagi untuk berbicara tentang itu wartawan laki-laki atau wartawan perempuan. Jadi kompetensi dan peluangnya sama-sama terbuka lebar baik laki-laki maupun perempuan,” ungkapnya

Read More

Prabowo Targetkan Kampung Haji RI di Tanah Suci Selesai dalam Tiga Tahun

JAKARTA KONTAK BANTEN  Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi dapat rampung dalam waktu tiga tahun. Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Mujahadah Kubro dalam rangka Harlah Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Stadion Gajayana, Malang, Jawa Timur, Minggu pagi, 8 Februari 2026.Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan laporan langsung kepada para ulama dan keluarga besar NU terkait perkembangan rencana pembangunan fasilitas bagi jemaah haji dan umrah Indonesia. 

Dikatakan Presiden, Indonesia menjadi negara pertama yang mendapatkan kehormatan untuk memiliki lahan di Makkah untuk pembangunan Kampung Haji. 

Menurutnya, kepemilikan lahan tersebut merupakan bentuk penghormatan khusus, mengingat otoritas Arab Saudi bahkan melakukan perubahan regulasi guna membuka peluang bagi Indonesia untuk memiliki lahan di sana.

“Mereka merobah undang-undang mereka khusus untuk memberi penghormatan kepada bangsa Indonesia. Akibat kita, banyak negara lain sekarang menyusul, insya Allah kampung haji Indonesia adalah yang pertama kali akan kita dirikan,” ujarnya.

Melalui Kampung Haji, Prabowo memastikan pemerintah akan menghadirkan fasilitas yang layak dan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah Indonesia.

“Nanti dijamin semua jamaah akan mendapat gunian yang layak, tempat yang baik, tidak usah ragu-ragu lagi, tidak boleh ada macam-macam lagi. Pelayanannya akan terbaik dan saya bertekad menurunkan biaya haji untuk rakyat Indonesia," tegas Presiden. 

Kepala Negara menyebut dalam beberapa bulan ke depan Indonesia diperkirakan sudah memiliki ribuan fasilitas penginapan bagi jemaah di kawasan Kampung Haji, yang selanjutnya akan terus dikembangkan secara bertahap dan ditargetkan rampung dalam waktu tiga tahun.

“Kita berharap dalam tiga tahun kita sudah punya kampung haji yang bagus, baru nanti berapa bulan lagi saya kira kita sudah akan punya kurang lebih seribu kamar. Tapi terus akan kita bangun," pungkasnya

Read More

Wagub Banten Buka Seminar Nasional Infrastruktur Transportasi di HPN 2026

Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah (Dok PWI)

 BANTEN KONTAK BANTEN Seminar Nasional bertema Pembangunan Infrastruktur Transportasi dan Pelabuhan Ciwandan untuk Meningkatkan Ekonomi Nasional dan Banten resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Aston, Serang, Banten, Sabtu (7/2/26).

Dalam sambutannya, Achmad Dimyati Natakusumah menekankan peran strategis wartawan dalam kehidupan demokrasi. Ia mengibaratkan hidup seperti mengayuh sepeda yang membutuhkan keseimbangan dan gerak maju agar tujuan dapat tercapai.

Menurutnya, wartawan memiliki fungsi penting sebagai pengawas dan kontrol sosial. Karena itu, keberadaan wartawan harus mendapat perhatian dan penghormatan dari para pemangku kebijakan.

“Wartawan adalah jendela dunia. Perannya sangat vital dan harus diprioritaskan serta dihormati,” ujar Achmad Dimyati Natakusumah yang disambut tepuk tangan peserta seminar.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, dalam laporannya menyampaikan bahwa seminar nasional ini digelar atas aspirasi wartawan daerah serta masyarakat Banten yang mengharapkan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi dan pelabuhan di wilayah tersebut.

“Transportasi di Provinsi Banten masih memiliki keterbatasan. PWI Pusat akan memberikan dukungan agar infrastruktur transportasi di Banten dapat ditingkatkan kelas dan kapasitasnya,” kata Zulmansyah.

Seminar Nasional ini diselenggarakan dalam dua sesi. Sesi pertama menghadirkan narasumber Dirjen Bina Marga Roy Rizali Anwar, Deputi I Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur Nazib Faisal, Direktur Kepelabuhanan Muhammad Anto Julianto, serta Executive Director Regional II Pelindo Budi Prasettya.

Pada sesi kedua, tampil sebagai pembicara Kepala Badan Pendapatan Daerah Banten RD Berti Rizki, General Manager Pelindo Regional II Ciwandan Beny Ariadi, perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Banten R Wisas, serta Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Dede Rohana.

Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Atal Depari, jajaran pengurus PWI Pusat, lebih dari 100 wartawan dari berbagai daerah di Indonesia, serta pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Banten.

Read More

Pemkab Serang Dapat Bantuan 400 Unit Bedah RTLH dari Kementerian PKP

 

KAB. SERANG KONTAK BANTEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang mendapatkan alokasi 400 unit program bedah rumah tidak layak huni (RTLH) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI.

Kepastian itu usai audiensi Bupati Serang, Ratu Ravmatuzakiyah pada, Kamis (5/2/2026).

Dikatakan Zakiyah, salah satu agenda audiensi itu adalah terkait penanganan RTLH yang dilakukan Pemkab Serang pasca bencana hidrometeorologi.

Seperti diketahui, bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Serang berupa banjir dan longsor membuat banyak rumah warga yang rusak.

“Program juga telah kami sampaikan, dan alhamdulillah disambut dengan baik. Kami akan diberi bantuan bedah rumah tidak layak huni (RTLH), kurang lebih 400 unit. Semoga ke depan bisa bertambah lagi bantuannya,” kata Zakiyah.

Zakiyah mengungkapkan, jumlah RTLH di Kabupaten Serang masih banyak. Ia menilai, perlu sinergitas banyak pihak dalam penanganannya.

“Dan tentu itu butuh sinergi, kolaborasi dari berbagai pihak, terutama Pemerintah Pusat untuk menjadikan rumah layak huni,” ungkapnya.

Sementara, Sekretaris Jenderal.(Sekjen) Kementerian PKP,  Didyk Choiroel mengaku, pihaknya menyambut baik kedatangan Bupati Serang.

Kata dia, kementerian siap berkolaborasi dengan Pemkab Serang dalam upaya meningkatkan taraf hidup warga Kabupaten Serang.

Read More

HPN 2026, DPRD Kabupaten Serang Ajak Insan Pers Kolaborasi dalam Pembangunan

 

Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum saat dimintai keterangan.

KAB. SERANG KONTAK BANTEN  – DPRD Kabupaten Serang menilai Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat peran pers sebagai pilar demokrasi, penyampai informasi yang akurat, serta mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Di tengah derasnya arus informasi digital, pers dituntut semakin profesional, berintegritas, dan berpegang teguh pada kode etik jurnalistik.

Keberadaan media yang menyajikan data, fakta, serta informasi yang berimbang dinilai menjadi kunci dalam menjaga kualitas demokrasi dan meningkatkan literasi publik.

Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum menyampaikan, apresiasinya kepada seluruh insan pers yang selama ini telah berperan aktif mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan di daerah.

“Pers memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui pemberitaan yang objektif, berimbang, dan berbasis fakta, pers membantu menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” kata Ulum, Sabtu (9/2/2026).

Menurut Ulum, di era digital saat ini, tantangan pers semakin besar. Terutama dalam menghadapi maraknya informasi yang tidak terverifikasi.

“Kami berharap insan pers terus menjaga profesionalisme dan independensi, serta menjadi garda terdepan dalam menangkal hoaks dan disinformasi. Pers yang sehat akan memperkuat demokrasi dan meningkatkan kualitas pembangunan di Kabupaten Serang,” ujarnya.

HPN 2026 juga menjadi refleksi atas kontribusi insan pers dalam mengawal kebijakan publik, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta menghadirkan informasi yang edukatif dan konstruktif.

Selain itu, transformasi digital dinilai sebagai tantangan sekaligus peluang bagi industri media. Adaptasi terhadap perkembangan teknologi, penguatan kualitas konten, serta komitmen pada kode etik jurnalistik menjadi langkah penting agar pers tetap dipercaya publik.

Peringatan HPN 2026 diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga momentum untuk memperkuat sinergi antara pers, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun ekosistem informasi yang sehat, kredibel, dan bertanggung jawab.Dengan semangat HPN 2026, insan pers diharapkan terus menjaga independensi dan komitmen dalam menghadirkan informasi yang mencerahkan serta berpihak pada kepentingan publik, karena pers yang kuat adalah fondasi bagi daerah yang maju dan demokratis,” pungkas politisi Partai Golkar ini.

Sementara, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Serang, Azwar Anas mengajak insan pers untuk berkolaborasi dalam mendorong pembangunan di Kabupaten Serang.

“Pers memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan, insan pers di Kabupaten Serang harus juga bahu membahu mendorong pembangunan yang berkeadilan,” katanya.

Menurut Anas, pers juga memiliki fungsi edukasi kepada masyarakat. Peran ini sangat strategis di tengah arus informasi teknologi digital yang berseliweran di media sosial.

“Pers harus bisa memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, agar masyarakat tidak mudah termakan isu isu hoaks di media sosial,” pungkas Anas.

Read More

Di Hadapan MUI, Prabowo Ajak Bangsa Bersatu Berantas Korupsi

 

Presiden Prabowo saat menghadiri acara pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2025–2030 di Masjid Istiqlal. Foto : Ist

JAKARTA KONTAK BANTEN – Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh elemen bangsa bersatu memberantas korupsi saat menghadiri pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2025–2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2).Prabowo menegaskan Indonesia merupakan negara yang kaya, namun masih banyak rakyat hidup miskin akibat korupsi yang merampas kekayaan negara. Ia menekankan pentingnya keberanian menjaga Republik dan menegakkan keadilan.

 “Marilah kita bersatu menjaga Republik ini dan berani memberantas korupsi dari bumi Indonesia,” tegas Prabowo.

 Ia mengakui upaya pemberantasan korupsi tidak mudah karena adanya perlawanan dari para koruptor yang kerap memecah belah bangsa. Meski begitu, Prabowo memastikan tidak akan mundur sedikit pun dalam menegakkan hukum.
 
“Saya tidak akan ragu dan tidak akan mundur setapak pun,” ujarnya. Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada MUI atas dukungan moral dalam perjuangan melawan korupsi, seraya menegaskan bahwa persatuan ulama dan umara menjadi kunci penegakan keadilan di Indonesia.

Read More

Menkeu Purbaya sidak perusahaan tunggak pajak hingga Rp500 miliar di Tangerang

 

Kabupaten Tangerang KONTAK BANTEN  Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap dua perusahaan pengelola baja yakni PT PSM dan PT PSI di Kawasan Milenium, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Kamis.

Upaya yang dilakukan oleh Menkeu Purbaya ini sebagai langkah penagihan atas mangkirnya perusahaan dari kewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan potensi nilai Rp500 miliar.

"Ini salah satu tindakan yang memberikan sinyal ke para pemain (perusahaan) itu. Jangan melakukan hal seperti ini lagi, kita tidak bisa disogok, kalau main-main kita hajar terus," jelas Purbaya usai melaksanakan kegiatan sidak PT PSI di Tangerang, Kamis.

Ia mengatakan kedua perusahaan ini salah satunya dimiliki oleh asing dan pengusaha dalam negeri dengan sektor bisnis di pengelolaan baja yang menjual langsung ke klien secara tunai untuk menghindari pembayaran PPN.

Kendati demikian, pihaknya yang mewakili pemerintah secara tegas akan menindak perusahaan-perusahaan tersebut agar bisa mengembalikan kebocoran pajak negara.

"Dengar-dengar informasi kami terima ada potensi sampai Rp500 miliar dari kedua perusahaan ini. Jadi cukup besar apa lagi dari puluhan perusahaan yang sama kasusnya," katanya.

Ia juga menilai bahwa berdasarkan hasil penelusuran langsung ke perusahaan pelanggar pajak yang terjadi di wilayah Kabupaten Tangerang ini kondisinya pun terlihat manipulasi dengan kondisi kumuh dan tidak terawat. Namun, bila dilihat dari sisi lain nilai produksi mereka cukup besar dan luas.kondisi kumuh dan tidak terawat. Namun, bila dilihat dari sisi lain nilai produksi mereka cukup besar dan luas.

Di sisi lain, lanjutnya, dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang saat ini positif kemungkinan perusahaan ini memiliki potensi pemasukan yang lebih besar lagi, akan tetapi tidak diiringi dengan kepatuhan kewajiban membayar pajak kepada negara.

"Ketika ekonomi makin tumbuh lebih cepat lagi Ini akan hidup lagi, tapi kita harapkan kan bayar pajaknya sesuai dengan ketentuan dan tidak menimbulkan distorsi di pasar," ujarnya.

Dia mengaku, Kementerian Keuangan akan terus menyisir perusahaan pengemplang pajak untuk menuntut mereka menyetor kewajiban kepada negara, termasuk perusahaan dalam negeri.

Kini kementeriannya membidik sekitar 40 perusahaan yang diketahui mangkir dari kewajiban pajak.

Atas hal tersebut, Purbaya berpendapat negara mengalami kerugian yang cukup besar, lantaran satu perusahaan saja berpotensi memperoleh pendapatan hingga Rp4 triliun sampai Rp5 triliun per tahun.

"Jadi cukup besar, kalau kita lihat sampai 40 perusahaan lumayan besar. Kita prediksi Rp4 triliun-Rp5 triliun berkurangnya income kita. Jadi ini gilirannya perusahaan bayar pajak," kata dia.

Read More

HUT ke-18 Gerindra Digelar Sederhana

 

JAKARTA KONTAK BANTEN  - Partai Gerindra memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 secara sederhana namun khidmat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/2/2026). Dalam peringatan tersebut, dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan kepemimpinan dua periode kembali menggema.

Acara dihadiri jajaran elite Partai Gerindra, pimpinan fraksi dan komisi DPR, serta sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Perayaan berlangsung tanpa kemeriahan berlebihan, diisi dengan pemotongan tumpeng dan kue, doa bersama, serta pembagian bantuan sosial dan sembako kepada masyarakat.

 Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR, Budisatrio Djiwandono, menyampaikan bahwa HUT ke-18 menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan komitmen partai dalam mengabdi kepada rakyat. Ia menegaskan, Gerindra akan terus mengawal kebijakan pemerintahan agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

 Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengajak seluruh kader meneriakkan yel-yel “Prabowo Presiden Dua Periode”. Dalam sambutannya, Muzani menyoroti sejumlah kebijakan kerakyatan Presiden Prabowo Subianto, seperti program Makan Bergizi Gratis, penurunan biaya haji, kenaikan harga gabah, serta berbagai kebijakan yang berpihak kepada petani, nelayan, dan pelaku UMKM.

 Pada malam harinya, acara syukuran digelar secara internal di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan peringatan HUT tahun ini sengaja dilaksanakan secara sederhana sebagai bentuk empati terhadap masyarakat di sejumlah daerah yang tengah terdampak bencana.

 Dasco juga meminta seluruh kader Gerindra untuk terus mengawal program-program pemerintahan agar tepat sasaran dan benar-benar membawa kesejahteraan bagi rakyat. “Tugas pemimpin adalah membuat wong cilik bisa tersenyum,” ujarnya.

Read More