Pemkot Serang Minta Dukungan PJU dan Flyover Kaligandu ke DPRD Banten

 SERANG  KONTAK BANTEN – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menerima kunjungan reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Serang untuk Masa Persidangan Ke-II Tahun Sidang 2025-2026, Rabu (11/02/2026).

Pertemuan ini menjadi ajang krusial untuk menyelaraskan program pembangunan antara Pemkot Serang dengan Pemerintah Provinsi Banten.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis mencuat, mulai dari percepatan penetapan legalitas Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi Banten hingga masalah infrastruktur dasar seperti Penerangan Jalan Umum (PJU) dan penanganan banjir.

Anggota Komisi I DPRD Banten, Encop Sofia, menekankan bahwa ada tiga hal mendesak yang menjadi aspirasi warga di lapangan. “Semuanya urgent. Pertama mengenai penerangan jalan di Kota Serang, kedua penanganan sampah, dan ketiga adalah penguatan Posyandu,” ujarnya.

Menurut Encop, revitalisasi Posyandu sangat penting karena berkaitan langsung dengan pemenuhan asupan gizi masyarakat. Ia mendorong agar sarana dan prasarana Posyandu di Kota Serang segera diperbaharui.

Senada dengan Encop, Anggota Komisi IV DPRD Banten, Teguh Istaal, menyoroti minimnya PJU di Kota Serang. Berdasarkan data yang diterimanya, Kota Serang masih kekurangan sekitar 6.000 titik PJU.

“Kami akan sinergikan dengan Pemerintah Provinsi agar bisa membantu Kota Serang lebih terang, sehingga jauh dari kriminalitas. Target kita ke depan adalah bagaimana caranya Kota Serang bisa menyala,” tegas Teguh.

Selain PJU, Teguh juga menyinggung rencana pembangunan Exhibition Hall (gedung eksibisi) dan penataan jalur pedestrian. Terkait banjir, ia mengapresiasi langkah “gercep” Pemkot Serang dan memastikan Pemprov Banten terus melakukan normalisasi sungai, termasuk Sungai Cibanten.

Asisten Daerah (Asda) I Kota Serang, Subagyo, menitipkan harapan besar kepada para wakil rakyat tersebut untuk mengawal proses penetapan Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi Banten yang saat ini sudah berada di tingkat Kemendagri.

“Persyaratan dan kajian sudah kami sampaikan. Kami mendorong anggota DPRD Banten Dapil Kota Serang untuk membantu percepatan di Kemendagri,” kata Subagyo.

Tak hanya itu, Pemkot Serang juga meminta dukungan DPRD untuk menyelesaikan polemik penyerahan aset dari Kabupaten Serang ke Kota Serang. “Beberapa gedung milik Kabupaten di wilayah kota mulai mengganggu estetika dan menghambat penataan. Kami harap ini segera tuntas agar lahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk fasilitas publik lainnya,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkot Serang juga mengusulkan bantuan provinsi untuk pembangunan Flyover Kaligandu. Meski sudah ada Flyover Keunyur, titik Kaligandu dinilai masih menjadi pusat kemacetan dan merupakan jalur pendukung kawasan industri Sawah Luhur.

Terakhir, Subagyo menyampaikan rencana pembangunan gedung pertemuan representatif di samping Banten International Stadium (BIS).

“Sebagai Ibu Kota Provinsi, kita butuh balai pertemuan besar untuk pengembangan ekonomi kreatif. Lahannya sudah ada, tinggal dukungan pembangunannya dari Provinsi,” tutupnya (

Read More

Cegah Kenaikan Bahan Pangan Jelang Ramadan dan Idul Fitri, Pemkab Lebak Bentuk Satgas Pangan

 

LEBAK KONTAK BANTEN – Menjelang bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak mengambil langkah strategis untuk mencegah kelangkaan dan lonjakan harga bahan pangan di pasar. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pelanggaran Pangan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kabupaten Lebak, Imam Rismahayadin, mengatakan pembentukan Satgas ini bertujuan mengantisipasi kelangkaan pasokan serta menekan inflasi bahan pangan menjelang hari besar keagamaan.

“Satgas tersebut dibentuk secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga tingkat pusat. Tugasnya memantau harga-harga menjelang hari besar,” ujar Imam kepada awak media, Rabu (11/2/2026).

Selain membentuk Satgas, Pemkab Lebak juga menyiapkan sejumlah program unggulan untuk membantu masyarakat, salah satunya melalui Gerakan Pangan Murah.

“Kegiatan Gerakan Pangan Murah akan dilaksanakan sebelum Ramadan dan sebelum Idul Fitri. Kami menggandeng vendor atau distributor untuk membuka lapak langsung, sehingga biaya distribusi bisa ditekan dan harga lebih murah dari harga pasar,” jelasnya.

Imam memastikan, proyeksi ketersediaan pangan di Kabupaten Lebak hingga Idul Fitri dalam kondisi aman.

“Untuk proyeksi ketersediaan pangan sampai Idul Fitri dijamin aman,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Distribusi dan Sumber Daya Pangan Dinas Ketapang Kabupaten Lebak, Benu Dwiyana, menyampaikan terdapat sejumlah komoditas yang rentan mengalami gangguan pasokan, salah satunya cabai.

“Untuk cabai, Kabupaten Lebak memang belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, sehingga masih membutuhkan pasokan dari luar daerah,” kata Benu.

Ia menambahkan, Satgas akan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara rutin ke pasar-pasar tradisional guna memastikan stabilitas harga dan stok tetap terjaga.

“Kami turun langsung ke pasar untuk memantau harga agar tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET),” ujarnya.

Read More

480.757 Peserta BPJS PBI di Banten Dinonaktifkan akibat Pemutakhiran Data

 

SERANG KONTAK BANTEN  Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banten, Jazuli Juwaini, menanggapi penonaktifan 480.757 peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Provinsi Banten. Ia menilai persoalan tersebut berakar pada carut-marut pengelolaan data bantuan sosial dan jaminan kesehatan.

“Pertama memang ini persoalan data, karena itu DPR di Baleg itu sekarang sedang membuat rancangan undang-undang satu data Indonesia karena kami melihat banyak data untuk bansos itu tidak rapih termasuk juga BPJS,” kata Jazuli saat mengikuti acara silaturhami Tokoh Mathla’ul Anwar di DPRD Banten, Rabu (11/2/2026).

Ia mencontohkan masih banyak ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial seperti keluarga yang memiliki perhiasan banyak dan mobil tapi masih mendapatkan bansos atau terdaftar sebagai penerima BPJS PBI.

Jazuli mengingatkan bahwa Undang-Undang BPJS yang disusun pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama DPR bertujuan menjamin kesehatan seluruh warga negara sesuai amanat konstitusi. Karena itu, ia menilai kekacauan data berpotensi menghambat tujuan tersebut

“Kita juga tegaskan lewat Komisi XI DPR RI bahwa data BPJS itu harus rapi. Pelayannya harus bagus enggak boleh ada rakyat udah iursan tiba tiba keputus sepihak iya kan begitu,” ujarnya.

Menurut Jazuli, persoalan mengenai carut marut data tersebut akan coba diatasi dengan undang-undang satu data yang kini masih digodok di baleg. Pembahasan soal pembenahan data itu, kata dia, tidak hanya menyangkut data kesehatan dan bantuan sosial semata.

“Itu sebabnya kemarin saya buru buru ke sentul ikut rapat tentang RUU satu data Indonesia termasuk data tambang dan lain lain. Tidak hanya data orang miskin, kan data tambang kita ini gajelas semuanya acak-acakan ga tertib,” ucapnya.
Sebelumnya, Sebanyak 480.757 warga di Provinsi Banten yang tercatat sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) terdampak kebijakan penonaktifan kepesertaan yang dilakukan Kementerian Sosial menyusul pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti, menjelaskan bahwa pemutakhiran data tersebut bertujuan agar kepesertaan BPJS PBI lebih tepat sasaran. Sejumlah peserta yang dinonaktifkan diketahui tidak lagi masuk dalam kategori desil 1–5 DTSEN.

Ia menegaskan, pembaruan data bukan merupakan pengurangan jaminan kesehatan, melainkan penyesuaian kepesertaan berdasarkan kondisi ekonomi terkini masyarakat.

“Jadi ibaratnya ditukar desilnya. Peserta yang masuk desil 1–5 dibiayai pemerintah pusat melalui PBI-JK, sedangkan yang keluar dari kategori itu digantikan oleh masyarakat yang lebih berhak,” kata Ati, Selasa (10/2/2026).

Ati menyampaikan, pihaknya telah mengimbau seluruh fasilitas kesehatan di Banten agar tidak menolak pasien BPJS PBI, khususnya penderita penyakit kronis dan katastropik, meskipun status kepesertaan sedang nonaktif. Pasien tetap harus mendapatkan pelayanan medis sambil proses pengurusan kepesertaan dilakukan oleh keluarga melalui Dinas Sosial kabupaten atau kota.

“Kalau pasien sangat membutuhkan, apalagi penyakit katastropik, harus tetap dilayani. Administrasi bisa menyusul,” ujarnya.

Read More

Gubernur Pramono Tegas: Dana KJP Dilarang Digadaikan dengan Alasan Apa Pun

 

JAKARTA KONTAK BANTEN  – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa dana bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak boleh digadaikan dalam kondisi apa pun. Penegasan ini dilakukan untuk memastikan bantuan pendidikan tersebut benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

 ramono menyampaikan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta guna memperketat pengawasan agar praktik penggadaian dana KJP tidak lagi terjadi.

“Khusus KJP, saya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan agar tidak ada lagi yang menggadaikan dana tersebut,” ujar Pramono saat ditemui di Jakarta Barat, Kamis (12/2/2026).

 Menurutnya, tindakan menggadaikan dana KJP bertentangan dengan tujuan utama program, yakni membantu pembiayaan pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu sekaligus mendorong peningkatan taraf hidup mereka.

 Ia menekankan, KJP merupakan program strategis yang dirancang untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat lapisan bawah.

 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut Pramono, berbagai program bantuan sosial di Jakarta, termasuk KJP dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), berkontribusi terhadap perbaikan sejumlah indikator kesejahteraan, seperti angka kemiskinan dan stunting.

 “Indikator kemiskinan, stunting, dan lainnya menunjukkan perbaikan. Saya meyakini hal itu tidak lepas dari keberadaan KJP, KJMU, pemutihan ijazah, serta program bantuan lainnya,” katanya.

 Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memastikan program KJP, KJMU, serta kebijakan pemutihan ijazah tetap menjadi prioritas meski terjadi penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

 APBD DKI Jakarta diketahui mengalami penurunan dari Rp95 triliun menjadi Rp81 triliun akibat berkurangnya dana bagi hasil (DBH). Namun, Pramono menegaskan bahwa program-program pendidikan tersebut tidak akan terdampak pemangkasan anggaran.

 rogram seperti KJP, KJMU, dan pemutihan ijazah adalah prioritas dan tidak boleh berubah meski ada penyesuaian anggaran,” tegasnya.

Read More

Mudik Lebaran 2026: PELNI Beri Diskon Tiket Kapal 30 Persen

 

JAKARTA KONTAK BANTEN  – Kabar baik bagi masyarakat yang bersiap melakukan perjalanan mudik tahun ini. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menghadirkan program stimulus ekonomi berupa potongan harga tiket kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) sebesar 30 persen.

Kebijakan ini difokuskan bagi penumpang kelas ekonomi di seluruh rute kapal penumpang PELNI. Program tersebut diharapkan dapat meringankan biaya perjalanan sekaligus mendorong masyarakat memanfaatkan moda transportasi laut selama periode mudik.

 Periode Berlaku Diskon

 Potongan tarif berlaku untuk jadwal keberangkatan mulai 11 Maret 2026 hingga 5 April 2026. Di luar tanggal tersebut, harga tiket akan kembali mengikuti tarif normal.

 Calon penumpang disarankan memperhatikan jadwal keberangkatan dengan saksama agar bisa menikmati potongan harga sesuai ketentuan.

Ketentuan Penting yang Perlu Diketahui

Diskon sebesar 30 persen dihitung dari tarif dasar tiket. Artinya, potongan harga tidak mencakup biaya tambahan seperti asuransi dan pas masuk pelabuhan.

 Selain itu, promo ini menggunakan sistem kuota terbatas. Jika alokasi tiket diskon telah habis sebelum periode berakhir, maka pembelian berikutnya otomatis dikenakan tarif reguler.

 

Beberapa poin utama program ini antara lain: Berlaku untuk keberangkatan 11 Maret–5 April 2026

Hanya untuk tiket kelas ekonomi di seluruh trayek kapal penumpang PELNI

Potongan 30 persen dari tarif dasar

Tidak termasuk biaya asuransi dan pas pelabuhan

Identitas penumpang wajib sesuai dengan data pada tiket

Tiket dapat dibeli melalui aplikasi PELNI Mobile maupun kanal resmi lainnya

Imbauan kepada Masyarakat

Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk membeli tiket hanya melalui saluran resmi guna menghindari penyalahgunaan. Partisipasi publik juga diharapkan dalam mengawasi pelaksanaan program diskon ini dengan melaporkan jika ditemukan ketidaksesuaian di lapangan.

 

Dengan adanya potongan tarif ini, perjalanan mudik melalui jalur laut diharapkan menjadi lebih terjangkau, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Read More

RSUD Banten Raih Predikat Menuju WBK, Direktur: Enam Tahun Perjuangan dan Komitmen Anti Korupsi

(SERANG, KONTAKBANTEN.) – Suasana haru dan penuh kebanggaan menyelimuti RSUD Banten setelah resmi meraih predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025 dari Kementerian PAN-RB.

Tim media KontakBanten berkesempatan mewawancarai langsung jajaran manajemen RSUD Banten usai pengumuman penghargaan tersebut. Dalam kesempatan itu, pihak rumah sakit menyampaikan rasa syukur sekaligus komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Banten, Bapak Andra Soni, Bapak Wakil Gubernur Ahmad Dimyati Natakusuma, Bapak Sekda, serta Ibu Inspektur Provinsi Banten atas bimbingan dan dorongan yang luar biasa,” ujar pimpinan RSUD Banten saat ditemui di ruang kerjanya.

Menurutnya, predikat Menuju WBK bukanlah hasil instan. Perjalanan panjang selama kurang lebih enam tahun menjadi fondasi kuat dalam membangun budaya integritas di lingkungan rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Banten tersebut.

Enam Tahun Transformasi

Dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwa upaya menuju Zona Integritas dimulai dari pembentukan area perubahan yang terstruktur. RSUD Banten kemudian melakukan pembenahan pada tata laksana organisasi, peningkatan akuntabilitas kinerja, penguatan sumber daya manusia, hingga sistem pengawasan internal yang lebih ketat.

Namun, yang paling ditekankan adalah komitmen moral.

“Yang paling utama adalah keteladanan. Kami membangun budaya untuk tidak melakukan korupsi. Integritas harus dimulai dari pimpinan dan menular ke seluruh lini pelayanan,” ungkapnya.

Selain itu, RSUD Banten juga mempercepat digitalisasi layanan kesehatan. Transformasi digital dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan transparansi dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat.

“Dengan digitalisasi, pelayanan menjadi lebih cepat, lebih mudah diakses, dan lebih akuntabel,” tambahnya.

Indikator Kepuasan Meningkat

Hasil dari berbagai pembenahan tersebut mulai terlihat dalam survei kepuasan masyarakat. Berdasarkan data internal, nilai survei kepuasan pelanggan RSUD Banten beberapa kali mencapai angka 88, yang masuk kategori sangat baik.

Tak hanya itu, penilaian publik melalui Google Review juga menunjukkan tren positif dengan rating 4,4 hingga 4,5 bintang.

“Kami tentu belum puas. Target kami ke depan adalah mempertahankan capaian ini dan meningkatkannya hingga bintang lima,” ujarnya optimistis.

Menuju WBBM

Predikat Menuju WBK menjadi langkah awal bagi RSUD Banten untuk naik ke tahap berikutnya, yakni Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pihak manajemen berharap capaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan internal, tetapi juga menjadi motivasi bagi organisasi perangkat daerah (OPD) lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk meraih predikat serupa.

“Kami ingin capaian ini menjadi pelecut semangat, bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk OPD lainnya. Zona Integritas harus menjadi budaya bersama,” tegasnya.

Di akhir wawancara, manajemen RSUD Banten menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan, tenaga administrasi, dan jajaran pelayanan yang telah bekerja keras menjaga kualitas layanan.

“Terima kasih kepada seluruh keluarga besar RSUD Banten. Tanpa kerja sama dan komitmen bersama, kita tidak mungkin sampai di titik ini.”

Dengan penghargaan tersebut, RSUD Banten menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan kesehatan yang profesional, transparan, dan berintegritas bagi masyarakat Banten.

 advetorial RSUD

Read More

Jadi Tersangka Kasus Kuota Haji, Gus Yaqut Ajukan Praperadilan

 

JAKARTA KONTAK BANTEN – Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pengajuan tersebut ditujukan untuk menguji keabsahan penetapan Gus Yaqut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada pembagian kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Klarifikasi perkara: sah atau tidaknya penetapan tersangka,” demikian dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2025).

Praperadilan yang diajukan Gus Yaqut tersebut telah teregister dengan nomor perkara 19/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL pada 10 Februari 2026.

Adapun sidang terdana dijadwalkan pada Selasa, 24 Februari 2026 di ruang sidang 2 pada pukul 10.00 WIB.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) alias Gus Yaqut dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex.

Keduanya diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu sebelumnya menjelaskan bahwa pada 2023, Presiden Joko Widodo meminta Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Pada pertemuan Jokowi dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed Bin Salman, Indonesia diberikan penambahan kuota haji tambahan sebanyak 20.000 untuk tahun 2024..
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Asep menjelaskan pembagian kuota haji seharusnya 92 persen untuk kuota reguler dan 8 persen untuk kuota khusus.

“Jadi kalau ada kuota haji, berapa pun itu, pembagiannya demikian. Kuota regulernya 92 persen, kuota khususnya 8 persen,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/8/2025).

Dia menjelaskan alasan pengaturan itu ialah mayoritas jemaah haji yang mendaftar menggunakan kuota reguler, sedangkan kuota khusus berbayarnya lebih besar dibandingkan dengan kuota reguler sehingga penyediaannya hanya 8 persen.

Dengan tambahan kuota haji menjadi 20.000, Asep menegaskan seharusnya pembagiannya ialah 1.600 untuk kuota haji khusus dan 18.400 untuk kuota haji reguler.

“Tetapi kemudian, ini tidak sesuai, itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua. 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus,” ungkap Asep.

“Jadi kan berbeda dong, harusnya 92 persen dengan 8 persen, ini menjadi 50 persen, 50 persen. Nah seperti itu, itu menyalahi aturan yang ada,” tambah dia.

Dengan begitu, Asep menyebut biaya haji khusus dengan kuota yang setengah dari kuota reguler menyebabkan tingginya pendapatan agen travel.

“Kemudian prosesnya, kuota ini, ini kan dibagi-bagi nih. Dibagi-bagi ke travel-travel. Travel-travelnya kan banyak di kita, travel haji itu banyak. Dibagi-bagi sesuai dengan, karena ada asosiasi travel, tentunya kalau travelnya besar, ya porsinya besar. Travel yang kecil, ya dapatnya juga kecil,” ujar Asep.

Read More

Banten dan Lampung Siapkan Rp7 Miliar untuk Bidding Tuan Rumah PON 2032

 

Kepala Dispora Banten, Ahmad Syaukani saat diwawancarai wartawan usai acara forum organisasi perangkat daerah Dispora Banten di Ballroom Bappeda Banten, Selasa (10/2/2026).

SERANG KONTAK BANTENN – Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan dana Rp7 miliar sebagai jaminan keikutsertaan dalam proses bidding tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional (PON) 2032

.Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Banten Ahmad Syaukani mengatakan, kewajiban jaminan keikutsertaan dalam proses bidding itu akan dibayarkan ke KONI pusat pa

da Mei 2026. Sebelumnya, biaya pendaftaran sebesar Rp2 miliar juga telah dipenuhi dengan kontribusi masing-masing Rp1 miliar.

“Dibagi dua (untuk biaya bidding) Banten dan Lampung masing-masing Rp3,5 miliar,” kata Syaukani, Selasa (10/2/2026).

Menurut Syaukani, Banten dan Lampung telah melalui tahapan awal pencalonan dengan mendaftarkan diri sebagai kandidat tuan rumah bersama. Proses penentuan tuan rumah akan dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara oleh seluruh provinsi di Indonesia.

Karena itu, kedua pemerintah daerah kini mulai melakukan komunikasi intensif dengan provinsi lainnya yang memiliki hak suara. Pembagian tugas lobi dilakukan agar pendekatan berjalan lebih efektif.

“Sekarang kami sudah melakukan pendekatan kepada provinsi-provinsi yang lain sebagai pemilik suara. Kami sudah koordinasi, sudah bagi tugas. Lampung dengan provinsi mana dan Banten dengan provinsi mana, kita sudah bagi tugas,” ujarnya.

Pendekatan tersebut, kata dia, dilakukan melalui komunikasi intens untuk membangun kedekatan. Salah satu hal yang ditawarkan kepada setiap provinsi yaitu terkait akses transportasi dan infrastruktur. Banten dinilai memiliki kemudahan akses darat, laut, maupun udara yang dinilai lebih efisien dibanding sejumlah daerah lain.

 “Dari Aceh dari mana, dari Papua pun pasti harus ke Jakarta dulu kan gaada pesawat yang langsung ke Kalimantan Barat nah kalau dilaksanakan di kita (Banten) ya sekali naik. Itu satu dari sisi biaya tranformasi akan lebih murah,” tuturnya.

Selain akses transportasi, kesiapan infrastruktur juga menjadi pertimbangan. Syaukani menyebut Banten International Stadium (BIS) telah tersedia sehingga tidak memerlukan pembangunan stadion baru.

“Fasilitas sarana prasarana kita lebih memadai. Kita enggak usah bangun stadion baru. Saya rasa hampir seluruh (sarana prasarana) cabang olahraga ada di Banten. Di Tangerang saja semua lengkap dan berstandar internasional,” katanya.

Ia menambahkan, Ketua Umum KONI pusat juga telah diajak meninjau langsung BIS sebagai bagian dari upaya meyakinkan kesiapan Banten.

“Pak Ketua Umum KONI sampaikan, ini kita enggak perlu bangun stadion lagi sih kalau gini, sudah jadi,” ucapnya.

Read More

Usai Prabowo Temui Taipan, Sejumlah Menteri Ekonomi Mulai Merapat ke Istana

JAKARTA KONTAK BANTEN  Sejumlah menteri sektor ekonomi Kabinet Merah Putih berdatangan ke Istana Merdeka, Jakarta, untuk mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, Rabu, 11 Februari 2026.  Rapat tersebut digelar sehari setelah Kepala Negara melakukan pertemuan strategis dengan sejumlah taipan di Hambalang, Bogor.

Para pejabat mulai berdatangan hadir sejak pukul 13.00 WIB di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. 

Turut hadir pula Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala BP BUMN Dony Oskaria.

Airlangga belum mengungkap secara rinci materi ratas dengan presiden. Saat dikonfirmasi apakah rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan pengusaha di Hambalang, Menko hanya menjawab singkat. 

“Kita tunggu aja nanti yang di dalam," kata Airlangga jelang rapat. 

Ketika ditanya terkait isi pertemuan Presiden dengan para Taipan di Hambalang, Airlangga menegaskan bahwa pembahasan berfokus pada sektor ekonomi. 

“Yang pasti bahas ekonomi. Apanya nanti kita dengar dari bapak langsung," kata dia. 

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menyampaikan hal serupa. Ia menyatakan agenda rapat akan disampaikan setelah pertemuan selesai digelar. 

“Hari ini ada rapat ya sama Bapak Presiden. Agendanya nanti setelah kita rapat, baru saya akan kabari,” ujar Bahlil.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengindikasikan bahwa sektor pangan menjadi salah satu materi yang akan dilaporkan kepada Presiden. 

Ia menyebut progres produksi sejumlah komoditas strategis menjadi perhatian utama pemerintah. 

“Proges pangan khususnya beras, kemudian jagung dan hilirisasi, hilirisasi, harga juga, stok pangan,” kata Amran.

Prabowo dikabarkan menggelar pertemuan dengan lima taipan nasional di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Selasa malam, 10 Februari 2026.

Mereka adalah Prajogo Pangestu dari Barito Pacific Group, Anthony Salim dari Salim Group, Franky Widjaja dari Sinar Mas Group, Boy Thohir dari Adaro Energy, serta Sugianto Kusuma dari Agung Sedayu Group. 

Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, pertemuan tersebut berlangsung intens selama lebih dari 4,5 jam.

Read More

Tekuk Turino, Inter Tembus Semifinal Coppa Italia

 MILAN--Inter Milan menundukkan Torino dengan skor 2-1 pada laga perempat final Coppa Italia di Stadio Brianteo, Monza, Kamis (5/2/2026) dini hari WIB.

Inter pun memastikan diri melangkah ke semifinal Coppa Italia 2025/26.

Kemenangan ini terasa spesial bagi Nerazzurri yang harus bermain di stadion netral. San Siro tak bisa digunakan karena tengah dipersiapkan untuk Olimpiade Musim Dingin 2026.

Meski tampil dengan sejumlah pemain rotasi akibat badai cedera, Inter tetap menunjukkan kedalaman skuadnya.

Inter langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Peluang emas pertama tercipta pada menit ke-20 lewat sepakan jarak jauh Carlos Augusto yang masih membentur mistar gawang Torino.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-35. Pemain muda Issiaka Kamate, yang menjalani debut bersama tim senior, mengirim umpan silang dari sisi kanan. Bola sukses disundul Ange-Yoan Bonny untuk membawa Inter unggul 1-0 hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Inter langsung tancap gas. Baru tiga menit setelah kickoff, Nerazzurri menggandakan keunggulan lewat Andy Diouf. Gol tersebut bermula dari pergerakan Marcus Thuram di sisi kanan sebelum mengirim umpan tarik yang diselesaikan Diouf dengan sempurna.

Torino mencoba bangkit dan berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-57. Umpan silang Pedersen yang sempat berbelok arah disambut sundulan Sandro Kulenovic, mengubah skor menjadi 2-1.

Tekanan Torino nyaris berbuah hasil pada menit ke-74 ketika Matteo Prati mencetak gol lewat sundulan. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena Prati berada dalam posisi offside.

Hingga peluit panjang dibunyikan, Inter mampu menjaga keunggulan. Hasil ini membuat Nerazzurri menjadi tim pertama yang memastikan tiket ke babak semifinal Coppa Italia musim ini.

Inter kini menunggu pemenang laga perempat final lainnya antara Napoli vs Como untuk mengetahui lawan mereka di babak empat besar. (

Read More

Dua Pilot Tewas, Pesawat Smart Air PK-SNR Ditembak OTK di Papua Selatan –

 

PAPUA–Insiden berdarah terjadi di di Bandara Koroway Batu, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan. Pesawat milik PT Smart Air Aviation ditembaki oleh orang tak dikenal atau OTK hingga menyebabkan dua pilot tewas.  Kementeriaan Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut.

Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenko Polkam Kolonel Infanteri Honi Havana menyampaikan bahwa informasi awal berkaitan dengan peristiwa penembakan pesawat tersebut sudah diperoleh. Saat ini, pihaknya bersama jajaran di wilayah Papua Selatan tengah menindaklanjuti kabar penembakan pesawat itu.

”Kemenko Polkam sudah mendapatkan info awal, sedang dilaksanakan pengecekan lebih lanjut, menunggu informasi yang lebih detail dari satuan kewilayahan setempat,” ungkap dia saat dikonfirmasi pada Rabu (11/2/2026).

Berdasar informasi yang beredar, pesawat tersebut melayani penerbangan dengan rute Tanah Merah-Danowage-Koroway Batu. Pesawat dengan nomor registrasi PK-SNR itu mendarat di Bandara Koroway Batu pukul 10.05 WIT. Kemudian pesawat ditembaki oleh orang tidak dikenal (OTK).

”Dapat info dari pilot pesawat bahwa pesawat ditembak, pilot dan penumpang menyelamatkan diri ke hutan,” bunyi informasi tersebut. Masih dari sumber informasi yang sama, disebutkan bahwa komunikasi terakhir pilot adalah tidak ada sinyal dan permintaan mengecek titik koordinat.Total ada dua titik koordinat yang disampaikan. Pertama, S 5,214472° T 140,016460°. Kedua, Di S 5,214139° T 140,016718°. ”Pada pukul 13.26 WIT, kami mendapat informasi bahwa kedua pilot telah meninggal dunia atas nama Capt. Egon E dan Capt. Baskoro,” lanjut informasi itu. (jpg)

Read More

Rugikan Negara Rp 14 T, Kejagung Bidik 26 Perusahaan Lain di Kasus Ekspor CPO

 

Salah satu tersangka kasus dugaan korupsi manipulasi ekspor crude palm oil. Foto : Ist

JAKARTA KONTAK BANTEN  - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan masih meneliti sekitar 26 perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi manipulasi ekspor crude palm oil (CPO) alias bahan baku minyak sawit.

Perusahaan-perusahaan ini turut menjadi penyebab kerugian negara sebesar Rp 14 triliun dalam perkara ini.

"Ada sekitar 20-an, 20-an perusahaan, tapi itu pun masih kita teliti, 26 (perusahaan), itu tapi masih kita teliti untuk perusahaan-perusahaan yang lainnya," beber Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2026) malam.

 Perusahaan-perusahaan itu yang selama ini melakukan ekspor CPO, namun dokumennya direkayasa menjadi palm oil mill effluent (POME) alias limbah cair sawit.

 Dalam prosesnya, terdapat kick back atau suap kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) agar dapat meloloskan ekspor tersebut.

 Syarief menambahkan, estimasi kerugian negara dalam kasus ini mencapai sekitar Rp 10 triliun hingga Rp 14 triliun, berasal dari nilai pajak yang tidak sesuai.

 Sebab, para tersangka swasta melakukan ekspor CPO, tapi yang menggunakan dokumen ekspor POME. Sehingga yang dibayarkan pajak ekspor POME, yang nilainya lebih kecil daripada pajak ekspor CPO.

 "Sedangkan kerugian perekonomian negaranya yang sedang kita hitung juga, itu dengan larinya CPO ke luar negeri. Dengan demikian, kuota CPO untuk dijual di dalam negeri jauh berkurang dari yang seharusnya, karena DMO-nya (Domestic Market Obligation atau kewajiban penjualan dalam negeri) tidak ditaati dengan adanya (ekspor) POME," bebernya.

 Syarief membeberkan, para tersangka meloloskan ekspor CPO dengan menggunakan klasifikasi yang tidak sesuai.

 Hal ini untuk menghindari pembatasan dan pelarangan ekspor CPO, menghindari kewajiban DMO, serta mengurangi kewajiban pembayaran bea keluar dan pungutan sawit (levy) yang seharusnya dipenuhi kepada negara.

 Adanya kick back atau pemberian imbalan kepada oknum pejabat negara, yang dilakukan untuk memuluskan proses administrasi dan pengawasan ekspor. Sehingga klasifikasi yang tidak sesuai ketentuan tetap dapat digunakan tanpa koreksi," lanjut Syarief.

 

Dia menduga, para tersangka tidak hanya mengetahui ketentuan hukum yang berlaku, tetapi secara aktif berperan dalam menyusun, menggunakan, dan membiarkan mekanisme yang menyimpang tersebut berlangsung.

 Dalam kasus ini, penyidik Gedung Bundar menyeret 11 orang tersangka. Mereka ialah Lila Harsyah Bakhtiar (LHB) selaku Kasubdit Industri Hasil Perkebunan non Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kementerian Perindustrian.

 Lalu, R. Fadjar Donny Tjahjadi (FJR) selaku Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)/(2024–sekarang selaku Kepala Kantor DJBC Bali, NTB, dan NTT); Muhammad Zulfikar (MZ) selaku ASN Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Pekanbaru.

 Sementara delapan orang lainnya dari pihak swasta yakni ES selaku Direktur PT SMP, PT SMA, dan PT SMS; ERW selaku Direktur PT BMM; FLX selaku Direktur Utama PT AP dan Head Commerce PT AP; RND selaku Direktur PT PAJ.

 Kemudian, TNY selaku Direktur PT TEO dan Pemegang Saham PT Green Product International; VNR selaku Direktur PT SIP; RBN selaku Direktur PT CKK; YSR selaku Direktur Utama PT MAS dan Komisaris PT SBP.

 "Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah tim penyidik memperoleh bukti cukup, melalui serangkaian Tindakan penyidikan yang dilakukan secara mendalam, profesional, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan asas praduga tidak bersalah," tegas Syarief.

Read More

Wabup Amir Lantik Pengurus PAW Kwarcab Gerakan Pramuka

 

LEBAK KONTAK BANTEN  - Wakil Bupati (Wabup) Lebak, Amir Hamzah tengah melantik dan mengukuhkan Pengurus Pergantian Antar Waktu (PAW) Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Lebak Masa Bakti 2025-2030, di Gedung PGRI Lebak, Selasa (10/2).

Selain itu digabungkan juga dengan kegiatan Orientasi Majlis Pembimbing Gugus Depan (MABIGUS) Kepala Sekolah Menengah Atas (SMP) Se- Kabupaten Lebak.

 Untuk diketahui, pelantikan melalui mekanisme PAW tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Kwarcab Lebak Nomor 001 tahun 2026 tentang PAW Pengurus Kwarcab Pramuka Lebak, menetapkan sejumlah pengurus diantaranya, Waka Binawasa dari Nevi Pahlevi kepada Oktavianto Arif Ahmad, Waka Orgakum dari Juanda kepada Iyan Fitriyana, Waka Abdimasgana dari Feby Rizky Pratama kepada Iwan Sutikno, dan Waka Usaha dari Odih Achidat kepada Lingga Segara.

 Selain itu, juga menetapkan Dody Irawan sebagai Waka Binamuda, Nevi Pahlevi sebagai Ancu Pembinaan Anggota Dewasa, Ade Andriana sebagai Ancu Abdimas dan Siaga Bencana serta M. Yusuf sebagai Ancu Kerjasama.

 Wabup Amir, mengucapkan selamat kepada para pengurus yang baru dilantik. Dia juga menyampaikan sejumlah mandat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pekan lalu. 

 Katanya, mandat tersebut menekankan pentingnya dukungan terhadap berbagai program strategis pemerintah yang membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, termasuk para mabigus. 

 “Salah satu program Presiden yang akan terus dikembangkan adalah sektor pangan. Ketahanan pangan ini sangat luas, kalo ketersediaan beras kita aman, InsyaAllah negara kita aman,” kata Wabup  Amir.

 Ketahanan pangan menjadi perhatian utama yang di dalamnya mencakup program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut, Wabup menegaskan komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) Lebak dalam menyukseskan program MBG. 

 Dia meminta agar sekolah-sekolah, khususnya di tingkat SMP yang belum menerima program MBG segera melapor agar penyalurannya dapat dilakukan secara merata sebagai wujud nyata dukungan program tersebut.

 Lebih lanjut Wabup juga menyampaikan program gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik dan Indah (ASRI) yang selaras dengan Lebak hegar.

 “Saya mengajak para Mabigus untuk menanamkan budaya hidup bersih, khususnya di lingkungan sekolah, serta membiasakan peserta didik untuk menerapkan sika disiplin dan menjaga kebersihan sejak dini,” tandasnya.

Read More

Peserta PBI Tetap Dilayani, Gubernur Andra: Faskes Tidak Boleh Menolak

 

SERANG KONTAK BANTEN  – Gubernur Banten Andra Soni memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan dan rumah sakit tidak boleh menolak pasien meski terjadi pemutakhiran data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) oleh pemerintah pusat.

Pemutakhiran data yang mengacu pada SK Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 dan berlaku mulai 1 Februari 2026 itu ditegaskan bukan pengurangan kuota maupun anggaran, melainkan penyesuaian berbasis data agar bantuan tepat sasaran.

 “Tidak ada pengurangan jaminan kesehatan. Ini murni pembaruan data dan pengalihan peserta sesuai desil kesejahteraan,” ujar Andra Soni, Selasa (10/2/2026).

 Pemprov Banten menyiapkan mekanisme perlindungan agar layanan medis, terutama bagi pasien kronis dan katastropik, tidak terhambat. Peserta PBI-JK nonaktif yang sedang rawat inap di RS milik provinsi dapat diaktifkan kembali melalui Dinas Kesehatan.

 Sementara peserta rawat jalan diarahkan mengurus reaktivasi melalui Dinas Sosial kabupaten/kota.

 Gubernur juga menegaskan pemerintah daerah tidak menonaktifkan peserta jaminan kesehatan yang dibiayai APBD, kecuali karena meninggal dunia, pindah domisili, atau pindah segmen kepesertaan. Pada 2026, Pemprov Banten membiayai 606.060 jiwa melalui skema jaminan kesehatan daerah.

Berdasarkan hasil pemutakhiran, tercatat 480.757 peserta dinonaktifkan dan 424.960 peserta dialihkan ke PBI-JK pusat dari segmen PBPU Pemda. Penyesuaian dilakukan karena peserta tidak lagi masuk kategori desil 1–5 dalam DTSEN.

 Kepala Dinas Kesehatan Banten Ati Pramudji Astuti menegaskan seluruh fasilitas kesehatan wajib tetap melayani pasien, termasuk yang statusnya sedang nonaktif.

 “Khusus pasien penyakit kronis dan katastropik yang membutuhkan terapi rutin, tidak boleh ada penolakan. Layanan tetap berjalan sambil proses reaktivasi diurus,” tegasnya.

Gubernur mengimbau masyarakat yang merasa data kesejahteraannya belum sesuai agar segera memperbarui melalui desa/kelurahan atau aplikasi cek bansos

Read More

Mathla’ul Anwar Siapkan 1.000 Dai Bersertifikat, Jazuli Juwaini Tekankan Dakwah Berwawasan Kebangsaan

BANTEN KONTAK BANTEN   Mathla’ul Anwar (MA) kembali menegaskan kiprahnya sebagai organisasi Islam yang konsisten dalam penguatan dakwah dan kebangsaan. Melalui program sertifikasi 1.000 dai, MA menyiapkan kader-kader dakwah yang siap diterjunkan ke berbagai pelosok Tanah Air guna menjawab tantangan sosial, keumatan, dan kebangsaan di era modern.

Program strategis tersebut secara resmi dibuka oleh Ketua Umum PB Mathla’ul Anwar, KH. Embay Mulya Syarief, dan dihadiri jajaran pimpinan serta tokoh MA. Tampak hadir Ketua Majelis Fatwa PB MA Prof. Dr. Sibli Sardjaya, Ketua PB MA Bidang Dakwah Dr. KH. Hasani Ahmad Said, serta sejumlah tokoh MA lainnya, di antaranya KH. Zaenal Abidin Sujai, KH. Muhammad Zen, Ahmad Taufiq Rahman, Asep Rahmatullah, serta para peserta sertifikasi dari berbagai daerah. Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten Dr. Amrullah.

Anggota DPR RI Dapil Banten II, Dr. KH. Jazuli Juwaini, MA, hadir sebagai narasumber utama dengan materi Dakwah dan Keindonesiaan. Dalam paparannya, Jazuli menegaskan bahwa dai Mathla’ul Anwar harus memiliki fondasi keislaman yang kuat sekaligus wawasan kebangsaan yang utuh.

“Mathla’ul Anwar sejak awal berdiri telah memadukan nilai keislaman dan keindonesiaan. Dai-dai MA harus tampil sebagai perekat umat, penyejuk masyarakat, dan penggerak kemajuan bangsa,” ujar Jazuli.

Ia menilai, Indonesia sebagai negara majemuk membutuhkan model dakwah yang inklusif, moderat, dan berorientasi pada persatuan. Menurut Jazuli, dakwah tidak cukup hanya menyampaikan ajaran agama, tetapi juga harus menanamkan kesadaran kebangsaan dan komitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai Wakil Presiden Forum Anggota Parlemen Muslim Dunia, Jazuli juga mengingatkan para peserta sertifikasi agar mampu membaca tantangan zaman, mulai dari arus globalisasi, perkembangan teknologi digital, hingga perubahan karakter generasi muda.

“Nilai Islam bersifat tetap, tetapi metode dakwah harus adaptif. Dai dituntut mampu berdakwah dengan hikmah, keteladanan, serta pendekatan yang sesuai dengan konteks sosial dan tingkat pemahaman masyarakat,” katanya.

Program sertifikasi dai ini menjadi bagian dari pengabdian Mathla’ul Anwar yang telah memasuki usia 110 tahun. Dengan penguatan kapasitas dai dan orientasi dakwah yang rahmatan lil ‘alamin, MA berharap dapat terus berkontribusi nyata dalam membangun umat yang berilmu, berakhlak, dan cinta tanah air.

“Melalui dakwah yang mencerahkan dan menyatukan, Mathla’ul Anwar akan terus hadir untuk umat, bangsa, dan negara,” pungkas Jazuli.

Read More

Menjelang Puasa Ramadhan 2026, Apa yang Harus Disiapkan?

 

Memang kapan sih Puasa Ramadhan 2026? Sobat Wakaf, bulan suci Ramadhan sebentar lagi akan tiba. Momen istimewa yang ditunggu-tunggu umat Muslim di seluruh dunia ini memang selalu membawa kebahagiaan tersendiri. Namun, agar ibadah di bulan penuh berkah ini berjalan maksimal, ada baiknya kita mulai mempersiapkan diri dari sekarang.

Persiapan menjelang puasa Ramadhan 2026 sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang penting adalah niat yang kuat dan komitmen untuk menjalani ibadah dengan penuh kesungguhan. Dengan persiapan yang matang, insya Allah kita bisa meraih keberkahan penuh selama sebulan ke depan.

Yuk, kita simak apa saja yang harus dipersiapkan!

Persiapan Puasa Ramadhan 2026

1. Memperbaiki Kualitas Ibadah Sejak Dini

Jangan tunggu sampai Ramadhan tiba untuk mulai rajin beribadah, Sobat Wakaf. Mulailah dari sekarang dengan memperbaiki kualitas salat lima waktu kita. Cobalah untuk salat tepat waktu dan khusyuk, karena ini akan menjadi bekal penting saat nanti berpuasa.

Selain itu, perbanyak juga membaca Al Quran dari sekarang. Tidak perlu langsung banyak, mulai saja dengan satu atau dua halaman setiap hari. Dengan begitu, saat Ramadhan tiba, kita sudah terbiasa dan bisa meningkatkan porsinya. Rutinitas kecil yang konsisten jauh lebih baik daripada target besar yang tidak terlaksana.

2. Belajar Ilmu Tentang Puasa dan Ramadhan

Penting bagi kita untuk memahami hukum-hukum seputar puasa dengan benar. Pelajari kembali tentang rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, dan juga bagaimana mengqadha puasa jika ada yang terlewat. Pengetahuan ini akan membantu kita menjalani ibadah dengan lebih yakin dan benar.

Sobat Wakaf juga bisa mengikuti kajian-kajian online atau offline yang membahas tentang Ramadhan. Banyak ustadz dan ulama yang rutin mengadakan pengajian menjelang bulan suci. Manfaatkan kesempatan ini untuk menambah ilmu dan memperkuat motivasi kita.

3. Mulai Mengatur Pola Makan

Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk menjalani ibadah puasa dengan lancar. Mulailah mengatur pola makan dari sekarang agar tubuh tidak kaget saat harus berpuasa nanti. Kurangi porsi makan secara bertahap dan biasakan makan dengan jadwal yang lebih teratur.

Hindari terlalu banyak mengonsumsi makanan berminyak dan bersantan. Perbanyak makan sayur, buah, dan minum air putih yang cukup. Dengan pola makan yang baik, tubuh kita akan lebih siap menghadapi perubahan jadwal makan saat Ramadhan.

4. Latihan Puasa Sunah

Kalau Sobat Wakaf jarang berpuasa di luar Ramadhan, cobalah untuk mulai berlatih dengan puasa sunah. Puasa Senin-Kamis atau puasa Daud bisa jadi pilihan yang bagus. Latihan ini akan membantu tubuh beradaptasi dengan kondisi tanpa makan dan minum selama belasan jam.

Selain itu, puasa sunah juga memberikan pahala tambahan dan melatih mental kita. Jadi saat Ramadhan tiba, kita sudah tidak merasa berat lagi untuk bangun sahur atau menahan lapar dan haus.

5. Merencanakan Anggaran untuk Ramadhan

Bulan Ramadhan memang identik dengan berbagai pengeluaran, mulai dari kebutuhan sahur dan berbuka hingga sedekah. Sebaiknya Sobat Wakaf mulai merencanakan anggaran dari sekarang. Buat daftar prioritas pengeluaran dan sisihkan uang secara bertahap agar tidak memberatkan saat Ramadhan tiba.

Jangan lupa alokasikan juga dana untuk zakat fitrah dan sedekah. Dengan perencanaan yang baik, kita bisa beribadah dengan tenang tanpa khawatir masalah keuangan. Ingat, yang penting bukan seberapa besar pengeluaran kita, tapi seberapa berkah uang yang kita keluarkan.Persiapan menyambut Ramadhan sebaiknya dimulai dari sekarang, bukan menunggu sampai H-1. Dengan mempersiapkan diri, kita bisa menjalani ibadah dengan lebih maksimal. Yang terpenting adalah niat yang tulus dan usaha yang konsisten.

Read More

Jelang Ramadan di Lebak, Ayam Rp 40 kg Ribu dan Harga Daging Melonjak Kerbau Rp180 kg kg Ribu

 LEBAK KONTAK BANTEN  – Menjelang bulan suci Ramadan, harga sejumlah komoditas daging di Pasar Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, mengalami kenaikan signifikan. Daging ayam kini dijual Rp40 ribu per kilogram, sementara daging kerbau menembus Rp180 ribu per kilogram. Lonjakan harga ini terjadi dalam tiga hari terakhir akibat pasokan yang menipis.

Salah seorang pedagang ayam, Andi, mengatakan harga sebelumnya masih berada di angka Rp35 ribu per kilogram. Namun secara bertahap naik menjadi Rp38 ribu hingga akhirnya menyentuh Rp40 ribu. “Harga daging ayam sekarang Rp40 ribu per kilogram. Kenaikannya baru tiga hari. Sebelumnya Rp35 ribu, naik ke Rp38 ribu, sekarang Rp40 ribu,” ujar Andi saat ditemui di lapaknya, Selasa (10/2/2026).

Menurutnya, kenaikan dipicu meningkatnya permintaan menjelang puasa serta berkurangnya pasokan dari distributor. “Selain karena menjelang puasa, pasokan juga sedang sedikit,” katanya. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan omzet. Daya beli masyarakat disebut ikut melemah seiring harga yang terus merangkak naik.

“Omzet menurun. Biasanya pembeli ambil 4 kilogram, sekarang paling 3 kilogram karena harganya mahal,” ucapnya. Andi memprediksi harga masih berpotensi naik hingga mendekati Lebaran, bahkan bisa mencapai Rp45 ribu per kilogram. Ia berharap harga segera stabil agar pedagang dan pembeli tidak sama-sama terbebani.

“Harapannya bisa turun lagi supaya pembeli tidak keberatan dan pedagang juga tetap bisa jualan,” tuturnya. Kondisi serupa terjadi pada daging kerbau. Pedagang lainnya, Mulyadi, mengaku stok di pasaran saat ini kosong, sementara harga sudah melambung di kisaran Rp170 ribu hingga Rp180 ribu per kilogram. “Stok kosong. Harga sekarang Rp170 ribu sampai Rp180 ribu per kilogram,” ujarnya.

Ia menyebut, kenaikan juga terjadi dalam tiga hari terakhir dan membuat omzetnya turun drastis. “Biasanya bisa jual 50 kilogram, sekarang paling 10 kilogram. Walaupun mahal, tetap jualan demi menjaga langganan,” katanya. Mulyadi berharap harga kembali stabil seperti kondisi normal di kisaran Rp140 ribu hingga Rp150 ribu per kilogram. “Kalau sekarang sangat memberatkan konsumen,” ucapnya.

Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Lebak, Yani, membenarkan adanya kenaikan harga daging menjelang Ramadan akibat pasokan yang menipis. Pihaknya terus melakukan pemantauan untuk memastikan kondisi pasar. “Kenaikan terjadi karena pasokan menipis menjelang puasa. Untuk memastikan kondisi, kami terus melakukan pemantauan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kenaikan harga daging kerbau hampir selalu terjadi setiap Ramadan dan bahkan bisa menyentuh Rp200 ribu per kilogram. “Setiap Ramadan biasanya naik, bisa sampai Rp200 ribu per kilogram,” katanya. Lonjakan harga serta kosongnya stok membuat sebagian pedagang memilih menutup lapak sementara waktu karena khawatir merugi. Kondisi ini menjadi sinyal awal tekanan harga pangan menjelang Ramadan, saat kebutuhan meningkat namun daya beli masyarakat justru melemah

Read More

Bulog Jangan Lengah Amankan Harga Pangan Jelang Ramadan

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Riyono Caping. (Foto: Humas PKS)

JAKARTA KONTAK BANTEN   Perum Bulog diminta memfokuskan langkahnya untuk mengamankan harga pangan strategis menjelang bulan suci Ramadan, guna menjaga stabilitas pasokan dan daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Riyono Caping, dalam rapat kerja bersama Perum Bulog.

“Kondisi daya beli rakyat belum sepenuhnya pulih. Negara harus hadir untuk menjaga harga dan stok pangan agar benar-benar berada dalam penguasaan negara. Jangan lengah, momen hari besar keagamaan seperti Ramadan sering dimanfaatkan oknum untuk mencari keuntungan tanpa batas,” kata Riyono, dikutip Selasa, 10 Februari 2026.

Dalam rapat kerja tersebut, Bulog menyampaikan stok beras hingga awal Februari masih berada di angka 3,2 juta ton. Sementara itu, produksi minyak baru mencapai sekitar 20 persen dari rencana nasional sebesar 700 ribu ton.

“Stok, distribusi, dan harga menjadi kunci pengendalian di pasar modern maupun tradisional. Rantai distribusi di daerah minus pangan harus diperbaiki dan diutamakan untuk menghindari kenaikan harga,” kata Riyono.

Riyono juga menyampaikan sejumlah saran terkait strategi dan kesiapan Bulog agar mampu menjalankan peran sebagai regulator sekaligus pengendali harga di lapangan demi kepentingan rakyat.

“Pangan harus dikuasai oleh negara. Tidak boleh ada oknum atau siapa pun yang mengendalikan harga pangan di luar jangkauan negara. Apalagi produk pangan berbasis impor, harus dikawal ketat oleh Satgas Pangan. Negara tidak boleh ikut terlibat mencari keuntungan dari rakyat, negara harus hadir memberikan kepastian harga yang terjangkau,” tegasnya.

Read More

Fraksi PKS Dukung Penuh RUU Daerah Kepulauan

JAKARTA KONTAK BANTEN  Harapan daerah kepulauan untuk memiliki payung hukum khusus kian menguat. Surat Presiden (Surpres) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan resmi diterima DPR. Ini sekaligus membuka jalan percepatan proses legislasi. Surpres penunjukan wakil pemerintah nomor R-01 untuk membahas RUU Daerah Kepulauan tersebut diserahkan ke DPR pada 12 Januari 2026. DPR memastikan surat itu akan ditindaklanjuti sesuai Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pembahasan Undang-Undang.RUU Daerah Kepulauan sendiri telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 sebagai usulan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Masuknya Surpres menandai kesiapan pemerintah dan DPR untuk membawa rancangan tersebut ke tahap pembahasan resmi.

Anggota DPR RI asal Maluku dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menyatakan dukungan penuh agar DPR segera memproses RUU tersebut hingga disahkan menjadi undang-undang. Ia menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap tahapan legislasi agar berjalan lancar dan tepat waktu.

“Saya mendukung penuh DPR untuk segera melakukan proses legislasi RUU Daerah Kepulauan agar segera menjadi undang-undang,” kata Saadiah kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.

Legislator PKS ini juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden dan DPR atas langkah konkret yang dinilai menjawab aspirasi daerah kepulauan.

Menurut Saadiah, kehadiran UU Daerah Kepulauan akan menjadi angin segar bagi wilayah kepulauan di Indonesia, terutama dalam mendorong keadilan pembangunan dan penguatan fiskal daerah. 

“Harapannya, undang-undang ini mampu meningkatkan pendapatan daerah dan memperkuat kemandirian daerah-daerah kepulauan,” ujarnya.

Saadiah menilai payung hukum khusus sangat dibutuhkan mengingat karakteristik wilayah kepulauan yang berbeda dengan daerah daratan. Karena itu, ia memastikan akan terus mengawal pembahasan agar substansi RUU benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat kepulauan.

“Mari kita sama-sama mengawal proses ini, dan harapnya berjalan lancar tanpa ada kendala apapun,” tutupnya

Read More

Rangkuman Arahan Presiden dalam Rapim TNI-Polri

Momen kebersamaan Presiden Prabowo Subianto (tengah) bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan jajaran pimpinan TNI/Polri di pelataran Istana Merdeka Jakarta, Senin, 6 Januari 2026 (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA KONTAK BANTEN  – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada pimpinan TNI dan Polri di Istana Negara, Senin, 9 Februari 2026. Arahan itu disampaikan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) awal tahun.

Pertemuan tersebut menegaskan peran strategis aparat dalam menjaga stabilitas nasional. Presiden juga menekankan pentingnya profesionalisme dan kedekatan dengan rakyat.

Berikut poin-poin utama pesan Presiden dalam Rapim TNI-Polri.

1. TNI-Polri Harus Dekat dan Dicintai Rakyat

Presiden Prabowo menegaskan TNI dan Polri harus menjadi institusi yang kuat dan profesional. Namun, keduanya juga diminta tetap dekat dengan masyarakat.

Pesan itu disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai Rapim di Istana. Presiden ingin aparat menjadi Tentara Rakyat dan Polisi Rakyat.

Menurut Presiden, kepercayaan publik adalah kunci utama dalam menjaga stabilitas. TNI dan Polri diharapkan terus hadir sebagai pelindung masyarakat.

2. Penguatan Profesionalitas dan Soliditas

Arahan Presiden juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas kerja aparat. Profesionalisme menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas negara.

Presiden meminta jajaran TNI dan Polri memperkuat soliditas dan merapatkan barisan. Kinerja institusi harus terus diperbaiki secara berkelanjutan.

Penegasan itu dianggap penting untuk menghadapi tantangan keamanan nasional. Aparat diminta tetap disiplin dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

3. Apresiasi atas Peran Garda Terdepan

Presiden menyampaikan apresiasi atas kontribusi TNI dan Polri selama masa pemerintahannya. Kedua institusi dinilai konsisten mendukung program pemerintah.

Prasetyo Hadi mengatakan Presiden berterima kasih atas kerja aparat dalam menyukseskan kebijakan yang berorientasi rakyat. Program pemerintah disebut selalu untuk kepentingan bangsa.

TNI dan Polri disebut menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik. Presiden menilai peran tersebut harus terus dijaga dan ditingkatkan.

4. Penegasan Persatuan Nasional

Presiden kembali menekankan pentingnya persatuan seluruh elemen bangsa. TNI dan Polri diminta menjadi contoh dalam menjaga soliditas nasional.

Dalam berbagai forum, Presiden selalu mengingatkan bahwa kepentingan negara harus diutamakan. Tidak boleh ada kepentingan pribadi maupun golongan di atas bangsa.

Arahan tersebut menegaskan TNI dan Polri sebagai pilar utama stabilitas. Persatuan dianggap menjadi kekuatan menghadapi tantangan ke depan.

5. Apresiasi bagi Anggota Berprestasi

Presiden mendorong pimpinan TNI dan Polri memberi penghargaan kepada anggota yang berdedikasi. Apresiasi dinilai penting menjaga semangat profesionalisme.

Prasetyo Hadi mengatakan penghargaan dapat diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat atau kesempatan pendidikan lebih tinggi. Pemerintah ingin prestasi anggota mendapat perhatian.

KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menambahkan reward juga bisa diberikan atas aksi heroik di bencana. Penghargaan tidak harus menunggu agenda tahunan.

6. Kesiapan Menjaga Stabilitas Ramadan dan Lebaran

Pemerintah menegaskan kesiapan aparat menjaga keamanan menjelang Ramadan dan Idulfitri. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus diperkuat.

Prasetyo menilai kehadiran TNI dan Polri sangat penting dalam memastikan kenyamanan masyarakat. Termasuk dukungan pengamanan dan kelancaran mobilitas publik.

Pengamanan lalu lintas menjadi salah satu perhatian utama menjelang Lebaran. Aparat diharapkan hadir untuk memastikan situasi tetap kondusif.

7. Rapim Agenda Rutin Awal Tahun

Rapim TNI-Polri merupakan agenda tahunan yang digelar setiap awal tahun. Forum ini menjadi ruang evaluasi sekaligus penegasan arah kebijakan keamanan.

Tahun ini, Presiden Prabowo hadir langsung memberikan pengarahan di Istana Merdeka. Kehadiran tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pada institusi pertahanan.

Rapim diharapkan memperkuat sinergi TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas nasional. Presiden menegaskan aparat harus terus dipercaya rakyat.

Read More

Ucapkan HPN, Presiden Tekankan Peran Pers Jaga Kualitas Informasi

Presiden Prabowo Subianto saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 17 Februari 2025 (Foto: dokumentasi/Biro Pers Sekretariat Presiden)

JAKARTA KONTAK BANTEN  Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya peran pers yang profesional dan bertanggung jawab dalam menjaga kualitas informasi publik. Penegasan ini disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional tahun 2026.

"Iya, tentu kami mewakili Bapak Presiden dan pemerintah mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional. Harapan dan doa supaya pers kita terus menjadi pers yang maju, bertanggung jawab, semakin profesional, dan menjadi pilar kemajuan bangsa dan negara," ucap Mensesneg di Istana negara Jakarta, Senin, 9 Februari 2026.

Prasetyo juga menyampaikan apresiasi kepada insan pers atas kontribusinya dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat. Menurutnya, peran pers sangat penting dalam mengawal dinamika kehidupan berbangsa.

"Terima kasih kepada seluruh insan pers yang selama ini telah bekerja keras luar biasa. Terutama dalam menyampaikan segala sesuatu tugas, keberhasilan, maupun permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat," kata Prasetyo.

Pemerintah berharap pers terus menjaga tanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang. Hal itu dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap media.

"Mari kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk menghindarkan diri dari adanya hoaks, disinformasi. Adanya pemberitaan-pemberitaan yang tidak bertanggung jawab yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa kita," ujar Mensesneg.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan masa depan demokrasi bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pers. Di tengah dominasi algoritma dan kecerdasan buatan, ia menilai jurnalisme tetap harus dijaga oleh nurani manusia.

“Hari ini ketika setiap detik miliaran keputusan diambil oleh mesin, algoritma, dan sistem kecerdasan artifisial. Arah bangsa baik buruknya demokrasi tetap harus di tangan kualitas media dan pers,” ujar pria yang akrab disapa Cak Imin ini dalam sambutannya pada acara puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, di Serang, Banten, Senin 9 Januari 2026.

Menurut Cak Imin, dunia saat ini bergerak sangat cepat dan dinavigasi oleh informasi, data, serta algoritma. Menurutnya, batas antara fakta dan rekayasa kian tipis, sehingga verifikasi menjadi kunci utama kerja jurnalistik.

Ia menilai, jurnalisme memiliki dampak yang tidak pernah netral. Menurutnya, pers berperan sebagai suluh peradaban, motor perubahan, dan kekuatan yang membuka kebingungan arah masyarakat.

“Karena itu kepentingan bangsa tidak akan pernah lepas dari bagaimana pers bekerja. Bagaimana pers menjaga nuraninya dan bagaimana pers memaknai tanggung jawab sejarahnya,” ucapnya.

Read More

Pemerintah Tebar Diskon dan Bantuan Pangan Sambut Idulfitri 2026

JAKARTA  KONTAK BANTEN  Pemerintah memberikan diskon transportasi dan bantuan pangan, sebagai stimulus ekonomi perayaan Idulfitri 2026. Total anggaran stimulus ekonomi ini mencapai  Rp911,16 miliar yang berasal dari APBN dan non-APBN.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026. “Untuk perjalan kereta api periode tanggal 14-29 Maret 2026 diberikan diskon tarif 30 persen, targetnya 1,2 juta penumpang," katanya yang juga didampingi sejumlah menteri.

"Angkutan laut, PT Pelni memberikan diskon 30 persen dari tarif dasar, periode perjalanan 11 Maret-5 April 2026. Targetnya 445 ribu penumpang,” ujarnya.

Diskon tarif juga diberikan untuk Angkutan Penyeberangan (ASDP) berupa diskon tarif 100 persen dari jasa kepelabuhan. Diskon diberikan untuk periode 12-31 Maret 2026 dengan target 945 ribu unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang. 

Sedangkan angkutan udara, diskon tarif yang diberikan antara 17-18 persen untuk kelas ekonomi dan perjalanan dalam negeri. Periode diskon tanggal 14-29 Maret 2026 dengan target 3,3 penumpang.

Pemerintah, tambah Menko Airlangga, juga memberikan fleksibilitas hari kerja untuk ASN dan pekerja swasta. Dimana, pemerintah akan menerapkan skema dapat bekerja dari mana saja.

“Pemerintah akan menerapkan skema work from anywhere, bukan libur ya, tapi flexible working arrangement selama lima hari. Di tanggal 16, 17, 25, 26 dan 27 Maret 2026,”  ujarnya.

Skema ‘bekerja dimanapun’ ini, jelas Airlangga, untuk mengoptimalkan mobilitas masyarakat. Selain itu, untuk memudahkan masyarakat merencana perjalanan selama libur Idul Fitri.

“Bagi pegawai ASN akan ada surat edaran mengenai skema kerja tersebut. Pekerja swasta juga akan ada surat edaran dari Menteri  Tenaga Kerja,” ucap Airlangga.

Selain diskon tarif transportasi dan waktu kerja fleksibel, pemerintah juga akan memberikan bantuan pangan untuk masyarakat. Bantuan tersebut berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng selama dua bulan, Februari, dan Maret. 

Target bantuan adalah masyarakat yang berasal dari desil satu hingga empat, jumlahnya  sekitar 35,04 juta penerima manfaat. Anggaran untuk bantuan pangan ini diperkirakan sebesar Rp11,92 triliun.

“Bantuan pangan ini untuk memperluas daya dan memperkuat sisi demand (permintaan), dan mulai disalurkan pada bulan Ramadan. Pemerintah daerah, Kementerian dan Lembaga terkait diharapkan memberikan dukung bagi kelancaran logistik penyaluran bantuan ini,” kata Menko Airlangga menutup keterangannya.

Read More