Selesaikan Polemik APBD Kota Serang, Pimpinan DPRD Didesak Bersikap

SERANG, (KB).-Pimpinan DPRD Kota Serang diminta segera bertindak menyikapi polemik dalam pembahasan APBD Kota Serang TA 2017 menyusul aksi walk out sejumlah fraksi dalam rapat paripurna agenda pengesahan APBD, Selasa (13/12/2016). Menurut Anggota Banang DPRD Kota Serang dari Fraksi Amanat Hanura Furtasan Ali Yusuf, pimpinan dewan harus mendengar penjelasan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan Badan Anggaran terkait selisih defisit dalam struktur APBD. Sebelumnya, Fraksi PDIP, Demokrat dan Gerindra walk out dari Rapat Paripurna DPRD Kota Serang dengan agenda penetapan rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD 2017, Selasa (13/12/2016).Aksi walk out dilakukan setelah sebelumnya ketiga pimpinan fraksi tersebut interupsi meminta penetapan APBD 2017 ditunda dan menolak pembacaan hasil pembahasan badan anggaran serta tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), karena ada perubahan struktur APBD yang tidak diketahui anggota badan anggaran dari tiga fraksi tersebut. Struktur APBD yang berbeda yaitu pada defisit anggaran yang awalnya Rp 54 miliar, menjadi Rp 111 miliar atau ada penambahan Rp 56 miliar namun tanpa sepengetahuan anggota banang. "Pada prinsipnya anggaran itu harus dibahas kalau ada perbedaan angka dengan pembahasan sebelumnya. Setelah itu pimpinan jangan diam karena sebagai pimpinan wajib mengorganisir anggotanya, panggil pihak terkaitnya banang dan ketua fraksinya. Buat jadwal pertemuan untuk penjelasan," tuturnya.Menurutnya, APBD Kota Serang sebelumnya sudah terlambat karena perubahan organisasi perangkat daerah. Jangan sampai, kata dia, ada keterlambatan penetapan APBD yang berdampak pada terhambatnya program. "Kondisi kemarin (walk out) ada benarnya juga, tetapi harus dewasa. Sekarang pimpinan juga jangan diam, ayo bergerak sikapi ambil titik temunya. Gaji dewan dapat ditunda kalau terlambat, program untuk masyarakat juga ditunda," kata pria yang akrab disapa Fay ini. Menurut Fay, kalau sudah dijadwalkan 19 Desember disahkan, sekarang tinggal bagaimana pertemuan antara Pimpinan Banang dan TAPD untuk penjelasan defisit itu. "Pertemuan dapat dilakukan meskipun sekarang dewan sedang masa reses, ya di sela reses bisa minta ketemu tidak masalah, itu dapat diluar tanggungan negara lah," tuturnya. Sementara Ketua DPRD Kota Serang Subadri Usuludin mengatakan, rapat dengan Banang dan TAPD membahas defisit diagendakan Jumat (16/12) besok. "Saya sudah minta ke Pak Nanang ( Sekretaris DPRD Kota Serang) untuk mengundang Banang," ucapnya.  Sementara, Wali Kota Serang Tubagus Haerul Jaman mengatakan, penetapan APBD 2017 tidak akan terhambat . "Gak mungkin tertunda, APBD kan untuk kepentingan masyarakat," katanya.