Lebak Raih Predikat B Sakip

Bupati Iti Octavia Jayabaya menerima dokumen penilaian Sakip tahun 2016 dari Menpan RB Asman Abnur, kemarin.

LEBAK - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak mendapatkan predikat B dalam evaluasi penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sakip) tahun 2016 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Dokumen SSAKIP diserahkan langsung Menpan-RB Asman Abnur kepada Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya pada acara penyerahan hasil evaluasi Sakip wilayah I (Sumatera, Banten dan Jawa Barat), di Bandung, Rabu (25/1).Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan berkomitmen menunjang visi misi bupati dan wakil bupati, dimana terdapat keselarasan antara program perangkat daerah dengan visi misi dimaksu, serta berupaya menerapkan money follow program sebagai dasar penggunaan anggaran.“Penilaian dengan predikat B yang diberikan pemerintah pusat ini harus menjadi cambuk buat kita agar terus meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat,” kata Iti melalui rilis yang dikirim Humas Pemkab Lebak kepada Banten Raya.Menpan RB Asman Abnur menyatakan, hasil evaluasi Sakip tahun 2016 menunjukkan peningkatan rata-rata nilai evaluasi pada kabupaten/kota, dibandingkan penilaian tahun sebelumnya. Rata-rata nilai evaluasi Sakip kabupaten/kota tahun 2016 sebesar 49,87, meningkat dari tahun 2015 yang hanya 46,92. "Hasil evaluasi Sakip kabupaten/kota tahun 2016 mengalami peningkatan sekitar 2,95 poin. Walau terjadi peningkatan, kita rata-rata kabupaten/kota pada tahun 2016 masih di bawah 50, yang artinya masih berada pada kategori C. Sebanyak 425 kabupaten/kota atau 83 persen  dari total seluruh kabupaten/kota masih mendapat nilai di bawah B,” jelas Asman.Menurut Asman, rendahnya tingkat akuntabilitas kabupaten/kota dikarenakan empat permasalahan utama, yakni sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil, ukuran keberhasilan tidak jelas dan terukur, kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran serta rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.Keempat permasalahan tersebut menciptakan inefisiensi penggunaan anggaran pada instansi pemerintah. Jika mengacu pada hasil evaluasi dan berdasarkan data yang telah dihitung, terdapat potensi pemborosan minimal 30 persen dari APBN/APBD diluar belanja pegawai setiap tahunnya dan angka tersebut setara dengan nilai kurang lebih Rp 392,87 triliun.“Ternyata Sakip yang selama ini dianggap sebagai kumpulan dokumen semata ternyata mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara/daerah yang pada hakikatnya adalah dana yang terkumpul dari rakyat. Saya mengapresiasi kepada kabupaten dan kota yang telah melakukan upaya-upaya perbaikan nyata bagi peningkatan efisiensi birokrasi. Di wilayah I ini terdapat satu pemerintah kota yang berpredikat A dan tiga kabupaten/kota berpredikat BB. Kemudian juga terdapat 17 kabupaten/kota dengan predikat B, salah satunya Kabupaten Lebak,” ujarnya. Menurutnya, di wilayah ini juga terdapat 81 kabupaten/kota dengan predikat CC, 69 kabupaten/kota dengan predikat C dan satu kabupaten dengan predikat D."Nilai C bukan berarti buruk. Nilai evaluasi Sakip bukan suatu kompetisi tapi sebagai bentuk motivasi dalam menghindari pemborosan anggaran, meningkatkan pelayanan publik dan fokus terhadap kinerjanya," ujar Asman.