Tim Saber Pungli Dikukuhkan, Tujuh Area Rawan Pungli Dipelototi

 

TIM gabungan sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) yang merupakan gabungan dari unsur pemerintah, kepolisian, kejaksaan, imigrasi dan lembaga lainnya di Provinsi Banten, resmi dikukuhkan di Pendopo Gubernur, KP3B, Kota Serang, Rabu (15/3/2017). Banten menetapkan tujuh area yang rawan praktik pungli, yaitu bidang perizinan, hibah dan bansos, kepegawaian, pendidikan, dana desa, pelayanan publik, dan pengadaan barang dan jasa. Tim saber pungli Pemprov Banten yang berjumlah sekitar 60 orang tersebut diketuai Kombes Pol Mustofa yang juga sebagai Irwasda Polda Banten. Tim saber dikukuhkan oleh Penjabat Gubernur Banten Nata Irawan.Nata Irawan mengatakan, pengukuhan tim saber pungli tersebut merupakan komitmen Pemprov Banten dalam pemberantasan pungutan liar (Pungli) di lingkungan Pemprov Banten. Tim Saber Pungli yang dikukuhkan melibatkan seluruh unsur Forkompida Banten, seperti Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Perguruan Tinggi, Korem dan unsur lainnya."Keberadaan tim ini sesuai instruksi Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016, yang memiliki tugas melaksanakan pemberantasan pungli secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel," kata Nata Irawan yang juga sebagai pengendali penanggung jawab tim saber pungli ini.Ia berharap dengan telah dikukuhkannya satgas pungli ini dapat bekerja optimal dan mampu mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sungguh-sungguh serta dapat menghentikan praktik-praktik pungutan liar melalui pengawasan terhadap area yang ditentukan. Terkait tujuh area rawan pungli, Nata menekankan kepada tim saber pungli terutama kepala OPD agar mengawasi setiap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah. "Semua unsur ini ada di pemerintah provinsi. Oleh karenanya, kalau pihak kepolisian dan kejaksaan bahkan TNI juga dilibatkan seperti ini, saya kira baik. Saya berharap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan bisa optimal dan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik juga kepada masyarakat," katanya.Sementara, Inspektur Pemprov Banten, Kusmayadi mengatakan, langkah pertama yang dilakukan tim saber pungli yaitu sosialisasi ke masyarakat. "Ini sebagai langkah pencegahan, terutama terkait 7 area yang rawan pungli tadi," ujarnya. Ia mengimbau masyarakat untuk melaporkan dugaan pungli yang terjadi di instansi-instansi pemerintah. "Silakan masyarakat melapor, bisa ke Inspektorat, bisa ke Polda, dan unsur-unsur penegak hukum itu," ucap Kusmayadi yang juga sebagai Wakil Ketua 1 Tim Saber Pungli. Ia menegaskan tidak ada instansi yang kebal hukum meskipun misalnya ditemukan pungli di instansi yang tergabung dalam tim saber pungli. "Ya bisa saja, tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi, termasuk anggota saber itu sendiri. Dan tidak ada urusan, kita tindak. Bisa kita operasi tangkap tangan, dalam hal ini dilakukan kepolisian," tuturnya