13.000 Desa di Indonesia Belum Teraliri Listrik

Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo menyaksikan penandatanganan antara Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi dengan CEO GE Indonesia Handry Satriago, Rabu (19/7).

 JAKARTA – Sedikitnya masih ada  13.000 desa  di Indonesia yang belum teraliri listrik. Karena itu Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo  berharap,  melalui  kerja sama dengan PT General Electric (GE) Operations Indonesia, dapat segera mewujudkan  penyediaan listrik di pedesaan.

Usai menandatangani  nota kesepahaman bersama PT General Electric (GE), dalam gelaran Powering Indonesia 2017, di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (19/7), Eko mengatakan,  pihak GE akan menyediakan dukungan lewat portofolio teknologi pembangkit listrik, termasuk solusi hibrida, perpaduan bahan bakar gas atau solar dengan tenaga surya (photovoltaic), pembangkit listrik energi terbarukan, serta solusi kelistrikan digital dan microgrid.

Menurutnya, pengkajian teknologi yang ada dapat menjawab kebutuhan listrik  untuk desa yang tersebar di lokasi transmigrasi, perbatasan, bagian terluar, dan tertinggal di Indonesia.

Dia menjelaskan, kalau Menteri ESDM sudah membuat aturan bahwa sampai 5 megawatt, pihak swasta boleh investasi sendiri untuk pengadaan listrik di desa. “Peraturan tersebut tentu kita sambut baik  untuk program elektrifikasi di desa-desa, karena listrik penting dan sangat dibutuhkan di desa,” tuturnya.

Kemendes PDTT menjadwalkan aplikasi pertama kerja sama ini dimulai pada 2018. Menurut dia, listrik setiap desa yang dibutuhkan sekira 200 kilowatt. “Kita harap, jika kita mampu menghasilkan listrik dengan harga murah, maka akan membuat listrik menjadi lebih mudah diakses masyarakat di kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi,” ungkapnya.

Di bagian lain, CEO GE Indonesia Handry Satriago menyatakan, pertumbuhan permintaan listrik di Indonesia telah melampaui pertumbuhan pasokan listrik yang tersedia. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi yang cepat, meningkatnya jumlah kelas menengah, dan tingginya pertumbuhan urbanisasi.

Disebutkannya, Indonesia tidak mengalami kekurangan listrik dalam hal volume, namun output listrik tertinggal karena infrastruktur dan ketidakrataan persebaran permintaan. Oleh karena itu tujuan utama dari nota kesepahaman bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergi peran pemerintah dan pihak swasta.

Dikatakannya, jka Indonesia memaksimalkan efisiensi aset pembangkit listrik baik yang dimiliki negara saat ini maupun aset yang baru, analisis energi GE menunjukkan bahwa Indonesia dapat menghemat miliaran sampai triliunan rupiah, sekaligus mengurangi emisi karbon secara signifikan. Kalau saja pembangkit listrik di-upgrade maka akan menghemat lebih dari 5 miliar dolar AS.

“Sedangkan pengoptimalan pembangkit listrik setelah dikelola secara digital dapat menghemat lagi sebesar 10 miliar dolar AS. Dalam siklus produksi listrik, transmisi, dan distribusi aset di Indonesia. Hal ini juga akan mengurangi emisi karbon lebih dari 80 juta ton per tahun,” jelasnya