Soal Bandara Dicoret, Bupati Pandeglang tak Merasa ”Kecil Hati”

PANDEGLANG, (KB).- Menyusul kebijakan pemerintah pusat menghapuskan proyek pembangunan Bandara Panimbang dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak membuat Bupati Pandeglang, Irna Narulita berkecil hati atau putus asa. Sebaliknya, Irna mengklaim bahwa pemerintah sudah berusaha maksimal untuk mengawal rencana pembangunan bandara hingga sempat berhasil melobi Kementerian Lingkungan Hidup yang telah merekomendasikan lahan Perhutani Sobang untuk lokasi pembangunan bandara.

Menurutnya, Pemkab tetap berharap mudah-mudahan proyek bandara itu bisa dimasukkan kembali dalam daftar PSN untuk progres tahun depan. Sementara itu, alasan penghapusan proyek bandara itu salah satunya disebabkan progres penyediaan lahan yang belum selesai. Akibatnya, pembangunannya terpaksa ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan. Meski demikian, Pemkab sudah berupaya memfasilitasi lahan Perhutani untuk dijadikan solusi atas persoalan titik lokasi pembangunan bandara selatan. Karena sebelumnya, lahan itu sempat bermasalah ketika izin penetapan lokasi atau penlok oleh Pemprov Banten berakhir pada tahun 2015.

Menanggapi hal itu, Irna mengaku pernah mendatangi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) untuk meminta lahan Perhutani di Kecamatan Sobang seluas 540 hektare agar disumbangkan untuk pembangunan bandara. Hingga saat ini Irna enggan mencari kambing hitam atas pencoretan bandara dari PSN. Dirinya belum mengetahui letak kesalahan macetnya progres lahan bandara. “Sudah diiyakan oleh Kementerian LHK. Tetapi saya tidak tahu kesalahannya dimana. Yang pasti saya sudah berupaya khusus untuk menyediakan lahan yang selama ini mungkin sudah disiapkan namun belum final. Jadi, kami hanya memfasilitasi bantu pemprov, ini loh kami sudah berupaya untuk berkoordinasi dan bersinergi ke Kementerian LHK,” kata Irna.

Dia mengatakan, batalnya pembangunan bandara itu diperkirakan akibat banyaknya spekulan yang beredar di Panimbang. Sehingga, harga tanah di sekitar pembangunan menjadi tinggi. “Mungkin karena banyak spekulan. Sudah dianggarkan, tetapi banyak spekulan sehingga harga semakin tinggi. Sementara anggaran Rp 1 triliun belum tahu dari mana,” ujarnya. Meski gagal, Irna tidak berkecil hati dan tidak putus asa untuk memperjuangkan pendirian bandara. Karenanya, ia berharap proyek strategis itu akan dimasukkan kembali dalam program pemerintah pusat tahun mendatang.

Dirinya meyakini, pemerintah pusat akan terus memperhatikan kemajuan perekonomian di buffer zone DKI Jakarta, salah satunya Pandeglang. Apalagi bupati mengklaim, Pandeglang memiliki kesiapan yang cukup untuk menerima pendirian bandara.  “Kami engga kecil hati, karena sementara lahan bandara kan tidak siap. Kami (Pemkab) hanya memfasilitasi. Harusnya pengelolanya Pemprov Banten belum bisa menyiapkan lahannya. Maka saya bergegas ke LHK dimana ada lahan Perhutani, kenapa tidak? Tetapi ternyata belum cocok, apa boleh buat,” ucapnya.

Setelah dicoretnya bandara dari salah satu PSN di Banten, Irna akan memfokuskan perhatiannya pada empat PSN lain yang sudah dicanangkan di Pandeglang. “Yang pasti 4 PSN akan kami kawal, yakni Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung sektor pariwisata, Tol Serang-Panimbang, reaktivasi rel kereta api, dan pembangunan pelabuhan perdagangan,” kata Irna.

Sementara itu Ketua Komisi III DPRD Pandeglang, Iing Andri Supriadi mengatakan, dengan adanya penundaan pembangunan bandara tersebut diharapkan pemkab lebih fokus untuk mewujudkannya.
“Memang proyek nasional ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Pandeglang semata, tetapi kita harapkan agar pemprov juga ikut bertanggung jawab. Membantu agar bandara tersebut bisa terwujud,” ucapnya