Pemprov Banten Wujudkan ASN yang Berintegritas

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) terus berkomitmen mewujudkan aparatur sipil negara (ASN) yang berintegritas.  Hal itu dilakukan agar ASN dalam menjalan tugas pokok dan fungsinya tidak terpengaruh pada tekanan yang menyebabkan ASN melanggar aturan.

Gubernur Banten Wahidin Halim menekankan agar para pejabat tinggi di lingkungan Pemprov Banten hendaknya selalau berpegang teguh terhadap integritas. Menurut gubernur, integritas dapat dicapai dengan harus tahan terhadap tekanan dan mempunyai sikap untuk mengatakan tidak terhadap hal yang kurang benar.

Menurut gubernur, dengan adanya integritas yang kokoh untuk tidak melaksanakan korupsi diharapkan mampu untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan memiliki kinerja tinggi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. “Kita harus mengubah maindset dari malas bekerja menjadi semangat bekerja. Banten membutuhkan orang-orang yang mau bekerja, melayani masyarakat dengan baik,” kata Wahidin.

Saat ini, lanjut Gubernur, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dan kinerja yang maksimal dari aparatur pemerintah semakin meningkat. Untuk menjawab tuntutan itu, semua pejabat dan ASN di lingkungan Pemprov Banten harus berupaya meningkatkan disiplin dan semangat demi mewujudkan birokrasi yang benar-benar melayani. “Tentu saya berharap diklat ini menghasilkan para pegawai yang berkualitas, berdaya saing dan menghasilkan masyarakat yang juga berkualias. Kita harus menjadi contoh yang baik bagi orang lain,” ucapnya.

Gubernur WH menambahkan, penerapan disiplin tidak hanya berlaku bagi jajaran pegawai, melainkan juga dimulai dari pejabat di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal itu agar pejabat struktural dapat menjadi teladan bagi pegawainya. “Kita harus banyak belajar tentang diri kita, evaluasi diri agar lebih baik,” ucapnya.

Sekda Banten Ranta Soeharta mengatakan Sekda Banten Ranta Soeharta mengingatkan kalangan aparatur sipil Negara (ASN) dalam bekerja jangan hanya menunggu perintah dari atasan, tetapi juga bekerja inisiatif dan kreatif. Hal tersebut karena tupoksi sebagai aparatur pemerintah sudah jelas.

“ASN digaji setiap bulan, balaslah oleh kita semua untuk berkontribusi dalam kegiatan sehari-hari. Jangan malas, jangan nunggu perintah pimpinan, karena tupoksi sudah jelas. Malu lah dengan tunjangan yang kita terima, jangan banyak menuntut, karena ASN sudah sejahtera menurut ukuran dan kontribusi masing-masing,” ujar Ranta.

Ranta mengatakan,Pemprov Banten berupaya untuk melakukan transformasi budaya kerja birokrasi dalam mewujudkan kelembagaan yang efektid efisien, transparan dan akuntabel. “Serta SDM yang berintegritas, kompeten, dan melayani masyarakat,” ucapnya.

Kepala BPSDM Provinsi Banten Endrawati mengatakan, dalam rangka membentuk ASN yang berintegritas pihaknya menyelenggarakan pendidikan latihan (diklat) Penggerak Tunas Integritas. Hingga 20 November sudah mencapai angkatan XI.

Endrawati mengatakan diklat tunas integritas tersebut merupakan upaya mengembangkan kebijakan dan penegakan sistem integrasi birokrasi yang merupakan prasyarat menciptakan pemerintahan bersih, berwibawa dan memiliki kinerja tinggi dalam pelayanan publik. “Ini bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas serta memiliki etos kerja yang bagus dalam pelayanan masyarakat,” kata Endrawati. (