Banten Targetkan Kemiskinan Teratasi Dalam Lima Tahun

KOMPAK: Wagub Andika Hazrumy, Walikota Cilegon Edi Ariyadi, Dandim 0623 dna pangdam siliwangi kompak mengangkat jempol saat pembukaan TMMD,

SERANG-Pemprov Banten mematok target mengurangi angka kemiskinan secara signifikan selama 5 tahun ke depan dengan target berkurang sebesar 20 persen setiap tahunnya dari jumlah saat ini.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy di Serang, Jumat mengatakan, pada 2017 pihaknya mengaku belum bisa memberikan kinerja yang optimal, Pemprov Banten sudah mengantisipasi apa yang terjadi di tahun sebelumnya. Dengan demikian pihaknya meyakini bisa meminimalisasi semua permasalahan yang ada di Banten, termasuk soal jumlah angka kemiskinan.

"Pada 2017 saya dengan Pak Gubernur belum bisa secara optimal mengoperasikan seluruh OPD. Salah satu kendalanya adalah bagaimana koordinasi, komunikasi, konsolidasi antar OPD," kata Andika.

Pihaknya berharap pada 2018 dengan evaluasi tahap demi tahap, program-program yang ada di OPD bisa dimaksimalkan serta meminimalisasi permasalahan yang ada, salah satunya angka kemiskinan dan pengangguran terbuka.

Ia mengatakan, dengan menutupi kekurangan di 2017 maka pihaknya yakin bisa menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

"Maksimalkan di lima tahun ini berkurang secara signifikan. Kita harus memaksimalkan dari segi strategi program. Inginnya setiap tahun bisa signifikan, setiap tahun 20 persen bisa kita pangkas dari yang ada saat ini," kata Andika.

Agar targetnya bisa tercapai, kata dia, pihaknya telah mengevaluasi dan mengintegrasikan program-program di setiap OPD yang berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan. Selain itu, dia juga menekankan agar setiap OPD mampu melaksanakan dengan baik setiap program dan instruksi yang diberikan.

"Kita baru mulai di 2018 untuk mengintegrasikan seluruh program, angka yang dilansir BPS boleh kita jadikan lecutan. Asal tadi, integrasi program dan kinerja OPD harus ditingkatkan. Jangan sampai saya dan Pak Gubernur lari kencang tapi OPD tidak bisa mengikuti," katanya.

Setelah seluruhnya terintegrasi, kata dia, selanjutnya akurasi program-program harus valid. Bantuan yang diberikan tidak boleh salah sasaran.

"Program itu harus tepat sasaran. Jangan sampai program-program penguatan ekonomi terhadap masyarakat tidak mampu tidak tepat sasaran. Bantuan harus betul-betul untuk yang berhak menerimanya, dana bantuan dari pemerintah seperti Jamsosratu (jaminan sosial rakyat Banten bersatu) jangan sampai warga mampu yang justru menerimanya," kata Andika.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Banten merilis angka kemiskinan di Banten bertambah. Persentase warga miskin pada September 2017 mencapai 5,59 persen atau naik 0,14 poin dari semester sebelumnya sebesar 5,45 persen.

Angka tersebut merupakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Kenaikan angka kemiskinan sebesar 0,14 poin sejalan dengan penambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 24.790 orang dari 675.040 orang pada Maret 2017 menjadi 699.830 orang pada September 2017.

Peningkatan angka kemiskinan terjadi merata baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Persentase penduduk miskin di perdesaan naik dari 7,61 persen pada Maret 2017 menjadi 7,81 persen. Penduduk miskin di daerah perdesaan bertambah sebanyak 160 orang dari 284.000 orang pada Maret 2017 menjadi 284.160 orang.

Sementara persentase penduduk miskin di perkotaan naik dari 4,52 persen menjadi 4,69 persen. Jumlah penduduk miskin perkotaan bertambah 24.640 orang, dari 391.030 orang pada Maret 2017 menjadi 415.670 orang pada September 2017.