KPU Minta Parpol Wajib Serahkan Syarat Pencalonan Paslonnya

Pendaftaran Pilkada - Anggota KPU Hasyim Azhari (kiri) menyampaikan pandangannya disaksikan anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin (kedua kiri), anggota KPU Ilham Saputra (kedua kanan) dan Karo Tekmas KPU Nur Syarifah dalam rapat koordinasi persiapan tahapan pendaftaran pemilihan umum 2018 di Jakarta, Kamis (4/1). Rakor

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat koordinasi (Rakor) ‘Pelaksanaan Tahapan Pasangan Calon (Paslon) Pilkada 2018’ dengan partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2019. Dalam rakor tersebut, KPU meminta parpol atau gabungan parpol yang mendaftarkan paslonnya, secara kumulatif wajib menyerahkan syarat pencalonan.

Anggota KPU, Ilham Saputra mengatakan, salah satu syarat pendaftaran paslon ialah dengan adanya surat B1 KWK - Parpol atau ‘Surat Keputusan DPP Parpol Tentang Persetujuan Paslon’. Ia menegaskan, dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu diatur bahwa, surat B1 KWK - Parpol haruslah ditandangani oleh Ketua Umum (Ketum) dan Sekretaris Jenderal (Sekjend), kecuali dari Ketum & Sekjend berhalangan tetap yang kemudian pergantian tersebut diatur dalam Ad/Art parpol tersebut. “Ada kemungkinan Ketum & Sekjend berhalangan tetap, namun harus sesuai prosedur dalam Ad/Art masing-masing partai,” ujar Ilham, di Ruang Rapat Pleno KPU, Jl. Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/1).