Pemprov Banten Gandeng RSCM, Biaya Pasien Rujukan Ditanggung

SERANG, (KB).- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus mematangkan program berobat gratis bermodal KTP. Selain bekerja sama dengan ratusan rumah sakit di Banten, pemprov juga menggandeng Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr Cipto Mangunkusumo (RSCM) sebagai rujukan. Biaya pengobatan warga Banten yang dirujuk ke RSCM akan ditanggung pemprov.

“Banyak orang (berobat) di Serang, dari Tangerang tidak ada alat yang cukup, rumah sakitnya kurang (memadai), kan bisa begitu. Rujukannya ke mana ke Cipto,” kata Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH), akhir pekan lalu. Ia mengungkapkan, tak sedikit warga Banten yang dirujuk ke RSCM, karena fasilitas rumah sakit yang kurang memadai. Oleh karena itu, pemprov juga perlu bekerja sama dengan RSCM dalam hal pembiayaannya.

“Kalau orang Banten dibawa ke Cipto, karena di sini enggak ada tempatnya, enggak ada mesinnya, enggak ada alatnya. Itu kan harus ke luar (rujuk) dan (warga) harus bayar mereka. Makanya, supaya enggak keluar uang, kami kerja sama juga dengan Cipto,” tuturnya. Ia menuturkan, saat ini draf peraturan gubernur (pergub) masih dimatangkan. “Baru soal mekanisme, makanya didiskusikan. Kami perintahkan undang kepala-kepala rumah sakit,” ucapnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten, Sigit Wardojo mengatakan, Dinkes telah mengundang 108 rumah sakit pada Kamis (11/1/2018) lalu untuk menyosialisasikan program inisiasi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, WH-Andika. “Kemarin kami sudah undang 108 rumah sakit. Kami siapkan perjanjian kerja samanya. Kami sosialisasikan dulu,“ ujarnya.

Ia menuturkan, saat pergub program berobat gratis tersebut masih dalam tahap paraf koordinasi.
“Pergub sedang paraf koordinasi. Tidak terlalu lama lagi. Soal kendala ada saja, tapi kami terus perbaiki, misalnya soal KLB difteri, ini kan enggak dicover BPJS. Nah, kami harus bisa mengcover itu,” katanya.
Meski belum payung hukum, dua rumah sakit milik Pemprov Banten, yaitu RSU Banten dan RSUD Malingping sudah mengimplementasikan berobat gratis pakai KTP.

“Kalau rumah sakit lain belum, nanti kita offside, karena aturannya kan belum ada. Berbeda dengan rumah sakit milik kami (pemprov), untuk dua itu kami hanya buat SPT (surat perintah tugas) saja, bukan PKS (perjanjian kerja sama). Karena itu kan UPTD kami (Dinkes), jadi mereka sudah melaksanakan,” tuturnya. (R