Terbukti Efektif, Mensos Perluas PKH dan Rastra di 2018

JAKARTA-Angka kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar-penduduk (Gini Ratio) menurun signifikan sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS). Hal tersebut diyakini salah satu bentuk efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dan Beras Sejahtera (Rastra) yang digulirkan pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, data BPS membantah keraguan semua pihak terhadap program yang berhasil mengatasi persoalan kemiskinan itu. Apalagi, PKH merupakan model kebijakan penanggulangan kemiskinan menggunakan perspektif pemberdayaan perempuan.

Khofifah semakin optimis menurunkan angka kemiskinan menjadi single digit merujuk dari capaian tersebut. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan dalam RAPBN 2018 sebesar 9,5-10 persen atau turun dari 2017 sekira 10,5 persen.

“Di tahun 2017 kami melakukan revolusi bantuan sosial dengan merubah sistem tunai menjadi non-tunai melalui kerjasama dengan himpunan bank negara. Nah, di 2018 ini kami yakin perluasan penerima bansos non-tunai dari 6 juta menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat dapat semakin menekan angka kemiskinan dan Gini Ratio,” ujar Khofifah dalam siaran persnya, Rabu 3 Desember 2017.

Perluasan PKH dan BPNT dijadwalkan mulai Februari 2018. Adapun perluasan BPNT menjadi 10 juta terbagi dalam empat tahap yakni Januari-Februari, April-Mei, Juli-Agustus, dan Oktober-November.

Menurut Khofifah, masing-masing penambahan sejumlah 2,5 juta KPM di tiap tahapan. Per bulan KPM akan menerima Rp110.000 yang dapat ditukarkan beras dan telur.

“Di tahap awal, perluasan BPNT dilaksanakan di 29 kabupaten/kota. Saat ini, sudah berjalan di 44 kota. Dengan sasaran sebanyak 2.660.989 KPM. Targetnya di Bulan Oktober 2018 mampu mencapai 10 juta KPM,” katanya.

Sementara Kepala BPS, Suhariyanto mengatakan, ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Salah satunya program bantuan dari pemerintah, berupa rastra dan PKH yang berdampak positif terhadap menurunkan jumlah penduduk miskin.

“PKH juga berkontribusi besar dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Makanya, kami juga sangat mendukung jika penerima PKH ini ditingkatkan kembali di tahun depan,” ujarnya.

Melansir data BPS hingga September 2017 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Indonesia mencapai 26,58 juta orang atau 10,12 persen. Jumlah tersebut berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang atau 10,64 persen.

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 7,72 persen turun menjadi 7,26 persen pada September 2017. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2017 sebesar 13,93 persen turun menjadi 13,47 persen pada September 2017.