Demo Mahasiswa Serang Kritik Presiden Jokowi Diwarnai Kericuhan

SERANG – Mahasiswa di Kota Serang menyambut kunjungan Presiden Joko Widodo dengan aksi unjuk rasa di depan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Demo yang awalnya kondusif tiba-tiba berubah menjadi tegang.

Kericuhan itu terjadi sessat sebelum Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungan kerjanya ke alun-alun Kota Serang untuk membagikan sertifikat tanah.

Mahasiswa dan kepolisian yang bertugas mengawasi demo terlibat aksi lempar batu. Gas air mata pun ditembakkan polisi untuk membubarkan mahasiswa yang berdemo.

Adnan, salah satu mahasiswa dalam orasinya menilai kebijakan pemerintah menunjukkan watak anti rakyat.

“Berdikari secara ekonomi sudah sangat jauh dari harapan. Dimana rezim hari ini yang menjadikan bangsa Indonesia bagaikan barang obral untuk diperdaya. Pasalnya, kebijakan mempermudah Investasi asing dan tenaga kerja asing ditengah belenggu politik upah murah (PP 78) yang menindas rakyat buruh. Lantas, bagaimana nasib-nasib anak bangsa yang ingin merubah nasib bangsanya,sementara sumber daya alam dan sumber daya manusia didominasi oleh asing?” Kata Adnan, Rabu (14/3)

Adnan melanjutkan, pemodal semakin berjaya berinvestasi dengan banyak pembangunan yang dilakukan sehingga memunculkan maraknya kasus konflik-konflik lahan di Indonesia. “Reforma Agraria palsu yang dicanangkan hanya berwujud sertifikasi lahan belaka. Dalam UUPA 1960 jelas mengandung pengertian bahwasanya Reforma Agaria merupakan pembaharuan/penataan ulang agraria terutama untuk rakyat kecil bukan pemodal, kepemilikan atas tanah dirombak menyeluruh bukan hanya sertifikasi belaka,” paparnya.

Dalam kesempata itu, mahasiswa pun menyinggung Revisi UU MD3, dinilai mahasiswa sebagai bentuk tandingan RUU KUHP Pasal penghinaan Presiden. Kemudian, keterbelakangan pribadi anak-anak negeri yang dinilai semakin menurun dengan hadirnya pendidikan yang tidak membangun karakter nasional dengan mahalnya biaya pendidikan.

“Dari segi kesehatan, dimana adanya BPJS menunjukkan masyarakat harus menabung dan saling mensubsidi untuk kesehatan mereka. Namun, bagaimana dengan rakyat kecil yang membutuhkan fasilitas kesehatan gratis ?” Katanya. (