WNI Jadi Anggota Komite Penyandang Disabilitas PBB

Keberhasilan Diplomasi I Masyarakat Internasional Percayai Kemampuan Risnawati

JAKARTA - PBB memilih seorang warga negara Indonesia (WNI), Risnawati Utami sebagai anggota Komite Hak Penyandang Disabilitas (Committee on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD) periode 2019-2022. Risnawati adalah aktivis dan pendiri lembaga swadaya masyarakat Organisasi Harapan Nusantara (Ohana) yang bergerak di bidang hakhak penyandang disabilitas.

“Bangga untuk keberhasilan diplomasi Indonesia karena untuk pertama kalinya, seorang WNI terpilih sebagai anggota Komite Hak-hak Penyandang Disabilitas PBB,” kata Wakil Tetap RI untuk PBB, di New York, Dubes Dian Triansyah Djani, Rabu (13/6). Dalam keterangan tertulis dari kantor Perwakilan Tetap RI untuk PBB di New York, yang diterima kemarin, Dubes Triansyah mengatakan terpilihnya Risnawati sebagai anggota CRPD merupakan hasil dari upaya Pemerintah RI di bidang penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), terutama hak-hak penyandang disabilitas.

Ini bentuk kepercayaan masyarakat internasional terhadap kemampuan dan pengalaman Risnawati. Risnawati semula bersaing dengan 30 kandidat, namun pada pemilihan ada delapan kandidat mengundurkan diri sehingga 22 kandidat lainnya tersisa untuk memperebutkan sembilan kursi yang tersedia.

Selain Risnawati, terpilih juga kandidat dari Lithuania, Nigeria, Australia, Swiss, Korea Selatan, Ghana, Brasil, dan Meksiko untuk menjadi anggota CRPD. Pemilihan anggota CRPD periode 2019-2022 berlangsung pada pertemuan ke-11 Negara-negara Pihak Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/ CRPD) PBB di New York, Amerika Serikat.

Menurut Dubes Triansyah, faktor utama terpilihnya Risnawati adalah keaktifan dan porfolio pada tingkat nasional dan internasional, terkait pemajuan hak-hak penyandang disabilitas, baik dalam tingkat advokasi kebijakan, maupun penyediaan akses kursi roda dan sarana publik yang ramah bagi penyandang disabilitas.

“Keberhasilan diplomasi Indonesia dalam mengawal pencalonan Risnawati merupakan kemenangan diplomasi multilateral Indonesia yang kedua dalam seminggu terakhir ini setelah berhasil menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020 pada pemilihan tanggal 8 Juni 2018,” ujar Dubes Triansyah Djani.

Galang Dukungan

Kampanye pencalonan Risnawati telah dimulai sejak pertengahan 2017, melalui kerja sama yang erat antara Perwakilan RI di berbagai negara sahabat dan Kementerian Luar Negeri, serta pendekatan one-on-one, di New York dalam menggalang dukungan dengan negara-negara pihak konvensi CRPD. Komite CRPD yang dibentuk pada 2008 merupakan badan traktat HAM PBB yang terdiri dari 18 pakar independen di bidang hak-hak penyandang disabilitas dari seluruh dunia.

Komite dengan masa kerja empat tahun tersebut bertugas untuk memantau implementasi Konvensi CRPD oleh negara- negara pihak CRPD. Direktur Lembaga Advokasi Inklusi Disabilitas, Yustitia Arief mengaku turut senang dengan penunjukkan Risnawati Utami sebagai anggota Komite Hak Penyandang Disabilitas periode 2019-2022 tersebut.

“Mbak Risna sahabat saya dan saya ikut senang dengan penunjukan beliau,” kata Yustitia saat dihubungi Koran Jakarta, Rabu (13/6). Yustitia bersama Risna sempat lolos seleksi enam besar di Indonesia. “Saya dulu bersama beliau lulus seleksi enam besar di Indonesia untuk posisi tersebut. Alhamdulillah mbak Risna lolos,” tukas Yustitia.

Dengan terpilihnya Risnawati tersebut, diharapkan Risnawati dapat lebih ketat mengawal implementasi CRPD di Tanah Air, terlebih Indonesia sudah punya payung hukum nasional yaitu UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. UU tersebut merupakan nafas dari CRPD dan menjadi platform bagi perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak disabilitas.