CILEGON, (KB).- Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon Tahun
Anggaran 2017 telah disetujui DPRD Kota Cilegon melalui rapat paripurna,
Senin (23/7/2018). Namun, DPRD Kota Cilegon menilai, kinerja organisasi
perangkat daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon
tahun lalu buruk, sehingga jauh dari harapan.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon, Erick Rebiin seusai
mengikuti paripurna mengatakan, pihaknya cukup miris dengan realita
tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) yang mencapai Rp 158
miliar lebih. Angka tersebut paling tinggi dari silpa APBD Kota Cilegon
yang setiap tahunnya disebut dia selalu tinggi.
“Pemkot Cilegon di akhir tahun anggaran pasti menyisakan silpa
tinggi. Di APBD 2017 juga begitu, paling tinggi. Ini menunjukkan
sejumlah indikasi, bisa karena belanja anggaran yang tidak tepat sasaran
atau bisa pula kinerja dinas yang melempem,” katanya.
Menurut dia, tingginya silpa berbanding balik dengan progres
pembangunan di Kota Cilegon. Di mana, menurut dia, pembangunan di kota
baja belum merata. “Kenapa silpa setiap tahun tinggi, sementara
pembangunan di Kota Cilegon belum merata. Inilah yang harus menjadi
perhatian,” ujarnya.
Ia mengharapkan, Pemkot Cilegon segera melakukan evaluasi terhadap
kinerja masing-masing OPD, juga memastikan jika program kedinasan sesuai
dengan rencana anggaran yang telah disusun OPD. “OPD yang susun
anggaran, tapi OPD itu bekerja tidak sesuai target yang dia susun
sendiri. Inilah yang perlu dievaluasi,” ucapnya.
Ketua DPRD Kota Cilegon, Fakih Usman Umar menuturkan, proyek
pembebasan Jalan Lingkar Utara (JLU) milik Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang (PUTR) Kota Cilegon dan pembebasan lahan pertanian terpadu milik
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Cilegon merupakan
penyumbang terbesar silpa pada APBD 2017.
Ia berharap, pada APBD Perubahan 2018, pekerjaan rumah APBD 2017
segera diselesaikan. “Kami harapkan bulan depan sudah ada realisasi.
Baik itu pembebasan lahan pada proyek JLU, juga pembebasan lahan proyek
pertanian terpadu,” ucapnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, laporan realisasi anggaran pada
APBD Kota Cilegon 2017 mencatatkan jika sektor pendapatan terealisasi Rp
1.708.838.034.694, sementara sektor belanja terealisasi Rp
1.758.155.073.262. Hal tersebut menimbulkan defisit anggaran sebesar Rp
49.317.038.568. Pada sektor pembiayaan, diketahui penerimaan anggaran
terealisasi Rp 213.286.211.502. Kemudian, pengeluaran anggaran Rp
5.000.000.000, di mana pembiayaan netto Rp 208.286.211.502, sehingga
memunculkan silpa Rp 158.969.172.934.
Terkait hal tersebut, Sekda Cilegon, Sari Suryati mengatakan,
tingginya silpa APBD 2017 tidak berkaitan dengan penggunaan anggaran
yang tidak tepat sasaran, melainkan pada proses pembebasan lahan yang
terbentur sejumlah persoalan yang kompleks.
“Pada proyek pembebasan lahan JLU, itu harus melewati sejumlah lahan
wakaf, lahan SMA, dan lain-lain. Begitu juga pada pembebasan lahan
pertanian terpadu, itu pun cukup kompleks,” tuturnya. Ia menuturkan,
bahwa di APBD Perubahan 2018, persoalan tersebut dapat terselesaikan.
Meski begitu, dia tidak yakin jika penyelesaian bisa mencapai 100
persen.
0 comments:
Post a Comment