Wabup Serang Sarankan Audit Konstruksi SDN Citasuk

SERANG, (KB).- Wakil Bupati (Wabup) Serang, Pandji Tirtayasa menyarankan, untuk melakukan audit konstruksi kepada bangunan SDN Citasuk di Kampung Wangun, Desa Batu Kuwung, Kecamatan Padarincang yang dibangun menggunakan dana CSR. Hal tersebut dilakukan menyusul adanya informasi pengerjaan bangunan tersebut, belum sesuai harapan dan direncanakan untuk dibongkar ulang.

“Kalau tidak memenuhi standar ya diperbaiki saja, saya setuju juga (diperbaiki),” katanya kepada Kabar Banten, Kamis (6/9/2018). Sebab, ujar dia, setiap pembangunan memang harus ada audit konstruksi terlebih dahulu. Jika kemudian hasilnya tidak aman dan tidak sesuai kaidah konstruksi, maka harus diperbaiki.

Ia menuturkan, berdasarkan informasi dana yang digunakan untuk pembangunan sekolah tersebut, berasal dari CSR salah satu bank. Hanya saja, dia mengatakan, belum tahu berapa detail anggaran yang digunakannya. “Dari Bjb katanya mah, cuma saya kurang paham, karena provinsi,” ucapnya.

Ia membenarkan, jika sebelum pembangunan memang tidak ada koordinasi. Padahal, sebelumnya Pemkab Serang sudah menganggarkan untuk pembangunan SD tersebut. “Padahal kami sudah anggarkan, tapi ternyata sudah dari provinsi. Katanya dari Bank Bjb melalui provinsi, kami coba audit konstruksi kalau enggak layak kami benahi. Tapi, jangan dobel kalau sudah CSR ya CSR saja jangan dobel. Yang di APBD-nya dialokasikan ke sekolah lain,” tuturnya.

Sementara, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Serang, Heri Azhari meminta dinas terkait untuk menelusuri siapa yang membangun gedung SD tersebut. Jika kemudian tidak sesuai spesifikasi dan akan dibongkar apakah akan menimbulkan masalah atau tidak.

“Karena, saya yakin itu pakai uang negara juga cuma enggak tahu lewat mana, jangan sampai dibongkar dan jadi persoalan, karena itu baru. Kalau tidak sesuai RAB berarti ada mis antara Disdik dan Dinas Perkim. Mau provinsi atau manapun kan adanya di Serang. Jadi, sebagai tuan rumah minimal tahu itu program apa, masa pembangunan di Serang tuan rumah enggak tahu,” katanya.

Menurut dia, seharusnya Dinas Perkim dan Disdik berkoordinasi jangan sampai ada bangunan yang dibangun di atas aset pemda, namun leading sektornya tidak tahu.

“Koordinasi lah antara Perkim dan Disdik, sehingga apa yang diinginkan Disdik secara fisik bisa dilaksanakan Perkim. Jadi, harus ada sinergisitas antara Disdik dengan Perkim. Jangan sampai dengan dialihkan kewenangan sarana dan prasana ini, malah menimbulkan persoalan di lapangan, karena dampaknya ke masyarakat,” ujarnya.

Menurut dia, Disdik harusnya fokus pada upaya peningkatan mutu anak didik dan guru, sedangkan Perkim fokus pada kualitas sarana dan prasarananya. “Jadi, SDM kami perbaiki dan sarana dan prasana punya kualitas yang baik,” ucapnya.