SERANG, (KB).- Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah
menekankan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, untuk menyusun rencana kerja dan
anggaran (RKA) benar-benar sesuai dengan proritas Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang. Hal tersebut terungkap
dalam rapat koordinasi dan evaluasi OPD Pemkab Serang di Aula Tubagus
Suwandi, Selasa (23/10/2018).
Ia menuturkan, dalam hal tersebut, lebih menekankan pada penyusunan
RKA. Sebab, dalam hal tersebut, Kemenpan-RB meminta Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). “Bahwa, program yang ada harus
jelas dukungannya terhadap prioritas RPJMD. Jadi, tidak boleh buat
program yang tidak mendukung program prioritas,” katanya.
Ia menuturkan, akan terus memastikan, bahwa di tiap waktu yang sudah
ditetapkan progres program kerja OPD di posisi yang seharusnya. “Seperti
tadi (kemarin) lelang dari 300 sekian ada 16 yang gagal itu wajar,
karena pas dilihat ada gagal ngunggah itu kan di luar kemampuan kami.
Terus ada juga yang tidak diminati,” ujarnya.
Selain itu, tutur dia, secara keseluruhan bisa dilihat dari
pergerakan indikator indeks pembangunan manusia (IPM). “Kami lihat,
bahwa program ini searah, kalau tidak, maka tidak akan mengena pada apa
yang diinginkan masyarkat. Kalau anggaran habis tidak boleh sekadar
habis, tapi harus pada program yang ditetapkan,” ucapnya.
Terkait rapat evaluasi, kata dia, kegiatan tersebut sengaja
dilakukan, untuk mengetahui serapan anggaran dan program di dinas
masing-masing. “Tapi, secara keseluruhan serapan anggaran yang besar itu
sebagian besar di DPUPR sudah selesai tinggal pencairan. Untuk serapan
yang signifikan saat ini masih belum ada,” ujarnya.
Kepala BPKAD Kabupaten Serang, Fairu Zabadi mengatakan, dari 58 OPD
termasuk kecamatan, hingga 30 September serapan terendah dipegang oleh
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan (DPKPTB). “DPKPTB
menempati nomor 58. Ini (serapan) baru 3,8 persen dari total Rp 135
miliar,” ucapnya.
Oleh karena itu, perlu upaya, agar dilakukan percepatan, sehingga
akhir Desember bisa mencapai 95 persen. Ini perlu dilakukan upaya
percepatan, sehingga akhir Desember realisasinya bisa digenjot mencapai
95 persen. Kemudian, tutur dia, untuk OPD dengan serapan tertinggi masih
dipegang oleh Sekretariat Daerah DPRD. “Mencapai 71,45 persen,”
katanya.
Sementara, Kepala DPKPTB, Irawan Noor mengungkapkan, anggaran DAK
yang berjumlah Rp 15 miliar, kontrak kerja baru berakhir di pekan kedua
November. Diharapakan pada November semua DAK tersebut bisa terserap.
Sedangkan, berkenaan dengan kegiatan lainnya, dia menuturkan, jika
sempat ada keterlambatan dalam pelaksanan lelang. Sehingga, kegiatan di
bawah Rp 200 juta yang mekanismenya penunjukan langsung sebagian besar
sudah selesai. “Kalau yang konstruksi dengan lelang sudah berjalan dan
mudah-mudahan Desember selesai,” ujarnya.
Kemudian, ucap dia, saat dia dipanggil Kemenpan-RB, di sana target
Perkim masih belum muncul. Sehingga, serapan yang masuk masih kecil.
“Terus kebetulan indikator kinerja utamanya itu, adalah cakupan layanan
air bersih, jumlah penduduk, dan sanitasi yang terlayani, sehingga saat
bulan ini belum selesai jadi masih kecil,” tuturnya. (
0 comments:
Post a Comment