Bupati Serang Tekankan RKA Harus Sesuai Prioritas RPJMD

SERANG, (KB).- Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah menekankan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, untuk menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) benar-benar sesuai dengan proritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang. Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi dan evaluasi OPD Pemkab Serang di Aula Tubagus Suwandi, Selasa (23/10/2018).

Ia menuturkan, dalam hal tersebut, lebih menekankan pada penyusunan RKA. Sebab, dalam hal tersebut, Kemenpan-RB meminta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). “Bahwa, program yang ada harus jelas dukungannya terhadap prioritas RPJMD. Jadi, tidak boleh buat program yang tidak mendukung program prioritas,” katanya.

Ia menuturkan, akan terus memastikan, bahwa di tiap waktu yang sudah ditetapkan progres program kerja OPD di posisi yang seharusnya. “Seperti tadi (kemarin) lelang dari 300 sekian ada 16 yang gagal itu wajar, karena pas dilihat ada gagal ngunggah itu kan di luar kemampuan kami. Terus ada juga yang tidak diminati,” ujarnya.

Selain itu, tutur dia, secara keseluruhan bisa dilihat dari pergerakan indikator indeks pembangunan manusia (IPM). “Kami lihat, bahwa program ini searah, kalau tidak, maka tidak akan mengena pada apa yang diinginkan masyarkat. Kalau anggaran habis tidak boleh sekadar habis, tapi harus pada program yang ditetapkan,” ucapnya.

Terkait rapat evaluasi, kata dia, kegiatan tersebut sengaja dilakukan, untuk mengetahui serapan anggaran dan program di dinas masing-masing. “Tapi, secara keseluruhan serapan anggaran yang besar itu sebagian besar di DPUPR sudah selesai tinggal pencairan. Untuk serapan yang signifikan saat ini masih belum ada,” ujarnya.

Kepala BPKAD Kabupaten Serang, Fairu Zabadi mengatakan, dari 58 OPD termasuk kecamatan, hingga 30 September serapan terendah dipegang oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan (DPKPTB). “DPKPTB menempati nomor 58. Ini (serapan) baru 3,8 persen dari total Rp 135 miliar,” ucapnya.

Oleh karena itu, perlu upaya, agar dilakukan percepatan, sehingga akhir Desember bisa mencapai 95 persen. Ini perlu dilakukan upaya percepatan, sehingga akhir Desember realisasinya bisa digenjot mencapai 95 persen. Kemudian, tutur dia, untuk OPD dengan serapan tertinggi masih dipegang oleh Sekretariat Daerah DPRD. “Mencapai 71,45 persen,” katanya.

Sementara, Kepala DPKPTB, Irawan Noor mengungkapkan, anggaran DAK yang berjumlah Rp 15 miliar, kontrak kerja baru berakhir di pekan kedua November. Diharapakan pada November semua DAK tersebut bisa terserap.

Sedangkan, berkenaan dengan kegiatan lainnya, dia menuturkan, jika sempat ada keterlambatan dalam pelaksanan lelang. Sehingga, kegiatan di bawah Rp 200 juta yang mekanismenya penunjukan langsung sebagian besar sudah selesai. “Kalau yang konstruksi dengan lelang sudah berjalan dan mudah-mudahan Desember selesai,” ujarnya.

Kemudian, ucap dia, saat dia dipanggil Kemenpan-RB, di sana target Perkim masih belum muncul. Sehingga, serapan yang masuk masih kecil. “Terus kebetulan indikator kinerja utamanya itu, adalah cakupan layanan air bersih, jumlah penduduk, dan sanitasi yang terlayani, sehingga saat bulan ini belum selesai jadi masih kecil,” tuturnya. (