KPK Dalami Aliran Dana Meikarta untuk Pilkada

BANDUNG - Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK) akan mendalami aliran dana suap izin pembangunan mega­proyek Meikarta yang diduga bisa saja mengalir untuk pem­biayaan Pilkada di Jawa Barat. Untuk itu secara bertahap pe­nyidik mendalami keterangan para saksi dan tersangka.

“Saya belum melihat itu, nanti penyidik yang akan me­lengkapi. Biasanya kami men­dalaminya secara bertahap. Sehingga kami nggak bisa ka­takan tidak ada. Nggak boleh juga kami katakan ada. Kami harus menunjukkan bukti-bukti,” kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, di Bandung, Selasa (30/10).

Namun Saut tak ingin ses­umbar bahwa ada aliran dana dari Meikarta untuk pembi­ayaan Pilkada. KPK akan men­dalami secara mendalam dari keterangan para saksi dan ter­sangka yang sudah diamankan. Namun, jika berkaca pada ka­sus korupsi yang berhasil di­usut KPK, acapkali sering ber­kaitan dengan proses Pilkada.

“Ada di Jabar juga ada alirannya (dana) ke sana, ng­gak usah nyebut wilayahnya. Tapi apakah nanti ada aliran ke sana (Pilkada), nanti yang ka­sus Bekasi kami dalami dulu,” kata Saut.

Menurut Saut, banyaknya tersangka yang terlibat dalam kasus dugaan suap Meikarta dapat menjadi jalan dalam mengungkap aliran dana. “Sep­erti apa sebenarnya kaitan per­an setiap orang. Makanya KPK dalam OTT sering mengatakan dan kawan-kawan. Kawan-kawan ini perlu waktu untuk mengungkapnya,” katanya.

Mencari Bukti

Saut pun meminta agar me­dia massa sabar dan meyakink­an bahwa KPK pasti akan men­cari bukti adanya dugaan aliran dana untuk Pilkada di Jawa Ba­rat. “Sabar saja dulu, pengertian dan kawan kawan serta peran orang per orang seperti apa dalam setiap kasus, KPK akan mendalaminya,” kata dia.

Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hassanah Yasin men­gaku pernah bertemu dengan petinggi Lippo Group James Ri­ady. “Pernah-pernah, sudah,” kata Neneng usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

KPK pada Selasa meme­riksa Neneng Hassanah se­bagai tersangka kasus suap pengurusan perizinan pro­yek pembangunan Meikarta. Namun, Neneng tidak men­jelaskan secara rinci apakah pertemuannya dengan James itu juga terkait dengan proyek Meikarta. “Secara umum saja,” ucap Neneng.

KPK pada Selasa memanggil James Riady sebagai saksi untuk sembilan tersangka dalam pe­nyidikan kasus suap tersebut. “Pak James itu kan CEO Lippo yang membawahi Meikarta. Sudah barang tentu penyidik ingin mengetahui, paling tidak kewenangannya itu apa saja dan batas-batas kewenangan­nya apa saja,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan.

Dalam kasus itu, KPK te­lah menetapkan sembilan tersangka. Mereka adalah konsultan Lippo Group ma­sing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pe­gawai Lippo Group Henry Jas­men (HJ).