Pemkab Pandeglang Didesak Bentuk Perda Honorer

PANDEGLANG, (KB).- Sejumlah perwakilan tenaga honorer Pandeglang, khususnya dari tenaga guru mendesak Pemkab dan DPRD agar membentuk peraturan daerah (perda) tentang jaminan dan perlindungan bagi ribuan tenaga honorer. Mereka meminta perda tersebut lebih memuat kesejahteraan tenaga honorer sesuai upah minimum kabupaten, jaminan pegawai tetap non aparatur sipil negara (ASN) dan jaminan untuk diprioritaskan menjadi ASN.

Hal itu dikatakan Ketua Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Korda Pandeglang, Rodeni saat menggelar audiensi dengan Komisi I DPRD Pandeglang, di ruangan Badan Musyawarah (Banmus), Rabu (17/10/2018). Audiensi tersebut dihadiri Ketua Komisi I DPRD Pandeglang, Habibi Arafat, anggota Komisi I, Abdul Azis dan anggota lainnya. Hadir Ketua Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta.

Menurut Rodeni, saat ini ribuan tenaga honorer guru masih mogok kerja. Aksi tersebut tidak akan berhenti sebelum tuntutan para honorer dikabulkan pemerintah daerah. “Ya, tentu kami ingin dibentuk perda yang mengatur jaminan kesejahteraan sesuai UMK, jaminan perlindungan dan perbaikan nasib menjadi ASN. Jika tuntutan kami tidak dikabulkan, tentu kami akan terus memperjuangkan aspirasi para honorer,” kata Ketua FPHI Korda Pandeglang, Rodeni kepada Kabar Banten seusai audiensi dengan DPRD.

Ia mengatakan, aspirasi para honorer juga menginginkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) tidak mendiskriminasi para honorer. Tentu saja dengan peraturan tersebut tenaga honorer tersandera usia sehingga tidak bisa ikut seleksi CASN tahun ini. Sudah jelas, jaminan perbaikan tenaga honorer diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014.

Ia mengatakan, ketika pemerintah pusat tidak memberikan solusi terkait pangangkatan CASN, paling tidak secara kesejahteraan honorer dapat diperhatikan dalam bentuk pengangkatan status honorer menjadi pegawai tetap, dan upah yang diberikan setara dengan UMK. “Kami sebagai honorer, bukan saja terhambat menjadi seorang ASN oleh peraturan Menpan RB, namun kami minta payung hukum dan solusi lain untuk nasib honorer. Puluhan tahun kami mengabdi untuk negara dan kami minta perhatian pemerintah,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah daerah dapat memperhatikan payung hukum untuk honorer dan membuat rekomendasi ke pemerintah pusat secara terbuka disampaikan kepada para honorer. “Kita akui Pemkab sudah berusaha, tetapi kami meminta perhatian payung hukum untuk honorer. Paling tidak adalah rekomendasi kepada pemerintah pusat harus terbuka untuk kami,” ucapnya.

Anggota Komisi I DPRD Pandeglang dari Fraksi PKS, Abdul Azis siap memperjuangkan aspirasi para tenaga honorer. Ia menilai peran honorer sangat membantu dunia pendidikan di Pandeglang. “Bayangkan, begitu besar perjuangan para honorer. Saya setuju dan siap membantu aspirasi tenaga honorer tentang perda jaminan perlindungan, termasuk kesejahteraan dan status menjadi pegawai tetap. “Iya, solusinya harus ada perda memayungi para honorer dan pemerintah harus berani menganggarkan untuk kesejahteraan tenaga honorer di Pandeglang,” ujar Abdul Azis.

Sementara itu, Ketua Komisi I Habibi Arafat merasa empati terhadap upaya honorer yang memperjuangkan kesejahteraan untuk bisa ikut seleksi CASN. “Dari daerah memang tidak bisa memberikan solusi tetapi kami hargai upaya ini dengan cara meminta solusi kepada pemerintah pusat untuk memperhatikan kesejahteraan honorer dan payung hukumnya,” tuturnya.