Altar Gelar FGD Bahas Pengupahan PP 78 di Tangerang

Aliansi Rakyat Tangerang Raya (Altar) menggelar diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion/FGD) di RM Istana Manceri, Jalan Raya Serang KM 23 Balaraja, Kabupaten Tangerang, Sabtu (17/11/2018).

TANGERANG-Aliansi Rakyat Tangerang Raya (Altar) menggelar diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion/FGD) bertema Evaluasi Pengupahan di Era Peraturan Pemerintah （PP） 78 Tahun 2015 Menuju Era Digitalisasi dan Bonus Demografi

Kegiatan yang dihadiri ratusan buruh dari berbagai serikat di Tangerang ini berlangsung di RM Istana Manceri, Jalan Raya Serang KM 23 Balaraja, Kabupaten Tangerang, Sabtu (17/11/2018).

Selain itu, kegiatan juga turut menghadirkan beberapa narasumber kompeten di antaranya Komisioner Dewan Jaminan Sosial Nasional （DJSN） RI Subiyanto SH , Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Ahmad Supriyadi dan Kepala Bidang Hubungan Industri Disnaker Kabupaten Tangerang Deni Rohdiani.

Ketua Altar Galih Wawan mengatakan, kegiatan tersebut untuk membahas kesejahteraan para buruh di Provinsi Banten khususnya di Tangerang Raya bahwa UMK tahun 2019 meski direalisasikan berdasarkan parameter kebutuhan hidup layak (KHL).

"Semuanya itu menyangkut kesejahteraan pekerja. Kita tadi sedikit sudah ada rangkuman ternyata memang PP 78 ini banyak dampak pasca diterbitkan," ujarnya.

Menurutnya, angka UMK yang direkomendasikan ke Provinsi Banten berdasarkan KHL yaitu untuk Kota Tangerang naik 25,77 persen, Kabupaten Tangerang 15 persen, Kota Tangerang Selatan 10,68 persen.

"Mudah-mudahan hasilnya dapat mensejahterakan pekerja sebagai solusi tengah pengupahan di Banten. Sehingga akan tercipta situasi aman kondusif dan damai, kita bisa kendalikan seluruh pergerakan pekerja dan sudah deklarasi," ucapnya.

Dalam kegiatan FGD tersebut, para buruh pun melakukan deklarasi damai. Deklarasi dibacakan oleh moderator yang diikuti para buruh lainnya dengan menyatakan bahwa siap menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi martabat bangsa, merawat keharmonisan, hingga mengaku tunduk dan patuh terhadap perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Wawan, buruh yang tergabung dalam Altar pun akan berunjuk rasa jika tuntutan UMK tidak sesuai. Namun, unjuk rasa yang akan digelar bersifat damai dengan konsep mematuhi peraturan yang berlaku.

"Tapi kita berkomitmen aksi yang kita gelar adalah aksi damai patuh mengikuti aturan perundangan-undangan yang berlaku," jelasnya.