APBD Kota Serang 2019 Defisit Rp 54 Miliar

SERANG, (KB).- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang 2019 defisit sebesar Rp 54 miliar. Penjabat (Pj) Wali Kota Serang, Ade Ariyanto meminta organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil serius dalam memaksimalkan target pendapatan daerah.

Diketahui, anggaran belanja sebesar Rp 1.261.283.860.786, sedangkan pendapatan daerah Rp 1.206. 821.193.661. “Dalam pembahasan RAPBD 2019 telah menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu pendapatan daerah, agar diupayakan adanya keseriusan dari OPD penghasil untuk memaksimalkan target pendapatan pada anggaran 2019. Terutama sektor pajak dan retribusi daerah,” katanya seusai Paripurna APBD Murni 2019, Kamis (29/11/2018).

Ia mengatakan, untuk belanja tidak langsung akan difokuskan kepada rencana kenaikan gaji ASN dan rekrutmen CASN tahun anggaran 2019 serta penyesuaian tunjangan untuk kesejahteraan pegawai.

Sementara, belanja langsung diprioritaskan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dan urusan wajib terkait urusan wajib dan pilihan. “Jadi, ada defisit Rp 54.462.667.125. Adapun perkiraan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit diperoleh dari proyeksi penerimaan efisiensi belanja langsung dan tidak langsung sebesar Rp 54.462.667.125,” ujarnya.

Hal lain yang disepakati dalam pembahasan RAPBD 2019, yaitu komposisi belanja tidak langsung terhadap total APBD sebesar 49,74 persen, sedangkan komposisi belanja langsung terhadap total APBD sebesar 50,26 persen.

“Masih banyak aspirasi masyarakat dan program yang belum terakomodasi, karena terbatasnya anggaran yang ada, namun hal itu tidak akan menghambat terhadap niat pemkot untuk terus berupaya mewujudkan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Menurut dia, APBD 2019 kemungkinan akan berubah, sebab akan dilakukan evaluasi oleh provinsi. Selain itu, ada sumber pendapatan lain yang akan masuk, seperti bantuan provinsi dan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang, Wahyu B Kristiawan menuturkan, anggaran pendapatan pada 2019 sebesar Rp 1.206.821.193.661, terdiri atas pendapatan pajak daerah (PAD) Rp 136 miliar, pendapatan retribusi daerah Rp 14 miliar, dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp 79,07 miliar, dana alokasi umum (DAU) Rp 674,6 miliar, serta dana alokasi khusus (DAK) Rp 165,9 miliar.

“Belanja tidak langsung, yaitu belanja pegawai Rp 599,27 miliar, belanja hibah Rp 23,08 miliar, belanja bantuan sosial Rp 1,8 miliar, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa dan partai politik Rp 1,15 miliar, serta belanja tak terduga Rp 2 miliar,” tuturnya.

Sementara, untuk belanja langsung, yaitu untuk belanja pegawai Rp 34,2 miliar, belanja barang dan jasa Rp 412,8 miliar, dan belanja modal Rp 186,9 miliar. “Untuk yang pembangunan masjid itu sudah masuk di belanja modal dan untuk FS (feasibility study) infonya sudah selesai,” katanya. (