Sunday 4 November 2018

Jangan Remehkan Kenaikan Utang Luar Negeri RI Harus Lebih Peka Antisipasi Krisis


JAKARTA - Sejumlah kalangan mengemukakan pemerintah mesti berupaya menjaga kepercayaan rakyat, melalui serangkaian aksi nyata dalam mengantisipasi agar dampak ketidakpastian global tidak mengganggu perekonomian Indonesia. Jangan sampai rakyat akhirnya bersikap apatis, menganggap pemerintah kurang memiliki kepekaan terhadap krisis atau sense of crisis lagi.
Rakyat juga menginginkan pemerintah tidak terlalu berharap pada bantuan Bank Dunia dan afiliasinya. Sebab, sangat berisiko jika negara mempertaruhkan nasib 260 juta penduduk di tangan satu lembaga. Ekonom Indef, Bhima Yudhistira, mengemukakan resep reformasi struktural yang digembar-gemborkan Bank Dunia ternyata tidak bisa mendorong ekonomi nasional secara signifikan.
Padahal, Indonesia sudah menjalankan resep itu, antara lain, memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) sekaligus listrik, dan menerbitkan utang luar negeri untuk membiayai infrastruktur. “Tapi apa? Bukannya meningkat, konsumsi justru stagnan karena daya beli masyarakat terkikis oleh kenaikan tarif listrik golongan 900 VA (volt ampere) yang luar biasa,” ungkap dia, di Jakarta, Minggu (4/11).
Menurut Bhima, masyarakat menahan belanja karena pendapatan mereka banyak tersedot untuk membayar tagihan listrik. Akibatnya, pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang menyokong lebih dari 50 persen Produk Domestik Bruto (PDB), melambat. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab dalam empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi justru terperangkap dalam stagnasi di level 5 persen.
“Ini artinya resep Bank Dunia tidak cocok dengan ekonomi Indonesia,” tukas dia. Bhima mengingatkan agar Indonesia belajar dari pengalaman 20 tahun mengakrabkan diri dengan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (International Menetary Fund/IMF). Hasilnya, Indonesia tetap terancam masuk dalam jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap.
“Di Eropa yang namanya Bank Dunia dan IMF ditolak habis-habisan karena memperburuk krisis utang. Kok di Indonesia malah diberi karpet merah,” papar dia. Padahal, Indonesia pernah menjadi korban kesalahan resep IMF dalam mengatasi krisis keuangan 1998.
Sebagai salah satu syarat mendapatkan pinjaman IMF untuk penanganan krisis, lembaga itu merekomendasikan penerbitan obligasi rekapitalisasi perbanan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bernilai sekitar 650 triliun rupiah. Utang BLBI itu beserta bunga-berbunganya hingga kini mencapai lebih dari 3.000 triliun rupiah.
Sebab, pemerintah harus menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) yang juga berbunga, hanya untuk membayar bunga utang lama tersebut. Obligasi rekap menjadi biang membengkaknya utang negara yang hingga September 2018 mencapai 4.416 triliun rupiah.
Dalam 20 tahun terakhir APBN harus membayar bunga obligasi rekap sebesar 70 triliun rupiah setahun. Ini sama saja mencederai keadilan bagi rakyat, karena memaksa 260 juta penduduk Indonesia ikut menanggung utang segelintir obligor nakal BLBI. Padahal, rakyat tidak menikmati utang itu.

Struktur Ekonomi Rapuh

Menyinggung kepekaan pemerintah terhadap potensi krisis, Guru Besar Sosiologi Ekonomi dari Universitas Airlangga, Bagong Suyanto, mengingatkan pemerintah agar tidak meremehkan pertumbuhan utang luar negeri (ULN) Indonesia. Meskipun secara teori kerap dinyatakan ULN saat ini masih aman, tetapi realitas yang ada kemampuan membayar Indonesia diragukan karena struktur ekonomi yang rapuh.
“Utang luar negeri yang semakin lama makin besar menandakan kita sangat bergantung dari utang dalam menjalankan program pembangunan,” ujar dia. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), ULN Indonesia pada akhir Agustus 2018 mencapai 360,7 miliar dollar AS atau setara 5.410,50 triliun rupiah (pada kurs 15.000 rupiah per dollar AS).
Dari jumlah itu, utang pemerintah dan bank sentral sebesar 181,3 miliar dollar AS dan utang swasta termasuk BUMN senilai 179,4 miliar dollar AS. Bagong mengatakan pemerintah jangan melupakan pertanyaan, apakah utang yang ditarik selama ini produktif. Pasalnya, ekspor Indonesia masih kalah dengan impor. Padahal, ekspor inilah yang seharusnya diharapkan akan digunakan untuk membayar kembali utang.
Share:

0 comments:

Post a Comment

UCAPAN IDUL FITRI 1445 H

UCAPAN IDUL FITRI 1445 H

DPRD BENGKULU

DPRD BENGKULU

Sekretariat DPRD Kota Cilegon

Sekretariat DPRD Kota Cilegon

PERKIM KOTA CILEGON

PERKIM KOTA CILEGON

SEKRETARIAT DPRD KOTA CILEGON

SEKRETARIAT DPRD KOTA CILEGON

Sekretariat DPRD Tangerang

Sekretariat DPRD Tangerang

DPRD KOTA SERANG

DPRD KOTA SERANG

DINAS PEMDIDIKAN KOTA SERANG

DINAS PEMDIDIKAN KOTA SERANG

segenap Crew Mohon Maaf Lahir Dan Batin

segenap Crew Mohon Maaf Lahir Dan Batin

BAPENDA PROVINSI BANTEN

BAPENDA PROVINSI BANTEN

PEMERINTAH TANGERANG

PEMERINTAH TANGERANG

DPRD SIDOARJO IDUL FITRI 1445 H

DPRD SIDOARJO IDUL FITRI 1445 H

Dinas Pendidikan Kota Serang ISRA MIRAJ 1445 h

Dinas Pendidikan Kota Serang ISRA MIRAJ 1445 h

Jadilah Perbedaan Menjadi Kekuatan

Jadilah Perbedaan Menjadi Kekuatan

Hidup Untuk Saling Melindungi Bukan Saling Melukai

Hidup Untuk Saling Melindungi Bukan Saling Melukai

PERTAMINA 2024

PERTAMINA 2024

Penawaran Kerja Sama

TV KONTAK BANTEN

KEMENTRIAN SEKRETARIS NEGARA

KEMENTRIAN SEKRETARIS NEGARA

Hari Amal Bhakti ke 78 Bakti Untuk Negeri

Hari Amal Bhakti ke 78 Bakti Untuk Negeri

FORUM UNIVERSITAS TRISAKTI

FORUM UNIVERSITAS TRISAKTI
Media yang kuat butuh rakyat yang terlibat, mengelola kebebasan dengan bertanggung jawab._ Najwa Shihab

SILAKAN PASANG IKLAN KLIK

SELAMAT HUT KORPRI 2023

SELAMAT HUT KORPRI 2023

KONTAK MEDIA GROUP

KONTAK MEDIA GROUP

BACA BERITA BIKIN PAS DI HATI YA DI SINI !!

BAPENDA PROVINSI BANTEN HARI PERS 2024

PEMERINTAH BANYUWANGI

PEMERINTAH BANYUWANGI

TALK SHOW MENCARI PEMIMPIN SEJATI

TALK SHOW MENCARI PEMIMPIN SEJATI

INFO CPNS DAN PPPK 2023 KLIK

PESAN MAKANAN ENGAK RIBET

MOTO KAMI


BERBUAT BAIK TERHADAP SESAMA SESUNGGUHNYA UNTUK KEBAIKAN DIRI KITA

HARI KETERBUKAAN INFORMASI 2023

HARI KETERBUKAAN INFORMASI 2023

KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM

KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM

RESOLUSI TAHUN 2024

RESOLUSI TAHUN 2024

INFO DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) RI

KEMENTRIAN BUMN

KEMENTRIAN BUMN

SELAMAT HARI ADIYAKSA KE 62

SELAMAT HARI ADIYAKSA KE 62

Jadikan Kritik Masyarakat Sebagai INTROPEKSI

Jadikan Kritik Masyarakat Sebagai INTROPEKSI

ENERGI KOLOBORASI

ENERGI KOLOBORASI

Bergerak TAK TERBATAS

Bergerak TAK TERBATAS

PEMERINTAH SUBANG JABAR

PEMERINTAH SUBANG JABAR

KELUARGA BESAR KEJAKSAAN RI

KELUARGA BESAR KEJAKSAAN RI

SENYUM ADALAH IBADAH

SENYUM ADALAH IBADAH

PEMERINTAH BIRIEUN ACEH

PEMERINTAH BIRIEUN ACEH

SELAMAT DAN SUKSES

SELAMAT DAN SUKSES

Bergerak Tumbuh Bersama

Bergerak Tumbuh Bersama

Berbuat Baiklah Karena Senyum Pun Ibadah

Berbuat Baiklah Karena Senyum Pun Ibadah

SELALU BERBUAT UNTUK BANGSA

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Mau Kirim Tulisan Artikel Klik aja

MOTO KAMI


Sekecil APAPUN Yang Anda Perbuat Akan Menjadikan Cermin Kami untuk Maju

BARCODE INFO KERJA KLIK

Silakan Pesan Buku Catatan Kehidupan Ali

Berita Populer

PEMERINTAH JAWA TIMUR

PEMERINTAH JAWA TIMUR

PEMERINTAH JAWA TENGAH

PEMERINTAH JAWA TENGAH

INFO KPK

INFO KEJAKSAAN RI

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

HUT RI KE 78 2023

HUT RI KE 78 2023

BANGKIT LEBIH KUAT

BANGKIT LEBIH KUAT

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

PRAJA MUDA JIWA MUDA

PRAJA MUDA JIWA MUDA

Hati Nurani Tidak Ada Dalam Buku Tapi Ada di Hati

Hati Nurani Tidak Ada Dalam Buku Tapi Ada di Hati

PEMERINTAH TANGERANG

PEMERINTAH TANGERANG

SELAMAT HUT BAWASLU REPUBLIK INDONESIA

BERGERAK DAN BERGERAK

Portal Kementrian Kemlu Indonesia

Seputar Parlemen

INFO KPK JAKARTA

INFO ICW NASIONAL KLIK

Salam Damai Untuk Indonesia

Layanan Kota Tangerang Selatan BPHTB

Kementrian

Susunan Redaksi

Kementrian PU

Support