Jangan Remehkan Kenaikan Utang Luar Negeri RI Harus Lebih Peka Antisipasi Krisis

JAKARTA - Sejumlah kalangan mengemukakan pemerintah mesti berupaya menjaga kepercayaan rakyat, melalui serangkaian aksi nyata dalam mengantisipasi agar dampak ketidakpastian global tidak mengganggu perekonomian Indonesia. Jangan sampai rakyat akhirnya bersikap apatis, menganggap pemerintah kurang memiliki kepekaan terhadap krisis atau sense of crisis lagi.

Rakyat juga menginginkan pemerintah tidak terlalu berharap pada bantuan Bank Dunia dan afiliasinya. Sebab, sangat berisiko jika negara mempertaruhkan nasib 260 juta penduduk di tangan satu lembaga. Ekonom Indef, Bhima Yudhistira, mengemukakan resep reformasi struktural yang digembar-gemborkan Bank Dunia ternyata tidak bisa mendorong ekonomi nasional secara signifikan.

Padahal, Indonesia sudah menjalankan resep itu, antara lain, memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) sekaligus listrik, dan menerbitkan utang luar negeri untuk membiayai infrastruktur. “Tapi apa? Bukannya meningkat, konsumsi justru stagnan karena daya beli masyarakat terkikis oleh kenaikan tarif listrik golongan 900 VA (volt ampere) yang luar biasa,” ungkap dia, di Jakarta, Minggu (4/11).

Menurut Bhima, masyarakat menahan belanja karena pendapatan mereka banyak tersedot untuk membayar tagihan listrik. Akibatnya, pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang menyokong lebih dari 50 persen Produk Domestik Bruto (PDB), melambat. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab dalam empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi justru terperangkap dalam stagnasi di level 5 persen.

“Ini artinya resep Bank Dunia tidak cocok dengan ekonomi Indonesia,” tukas dia. Bhima mengingatkan agar Indonesia belajar dari pengalaman 20 tahun mengakrabkan diri dengan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (International Menetary Fund/IMF). Hasilnya, Indonesia tetap terancam masuk dalam jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap.

“Di Eropa yang namanya Bank Dunia dan IMF ditolak habis-habisan karena memperburuk krisis utang. Kok di Indonesia malah diberi karpet merah,” papar dia. Padahal, Indonesia pernah menjadi korban kesalahan resep IMF dalam mengatasi krisis keuangan 1998.

Sebagai salah satu syarat mendapatkan pinjaman IMF untuk penanganan krisis, lembaga itu merekomendasikan penerbitan obligasi rekapitalisasi perbanan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bernilai sekitar 650 triliun rupiah. Utang BLBI itu beserta bunga-berbunganya hingga kini mencapai lebih dari 3.000 triliun rupiah.

Sebab, pemerintah harus menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) yang juga berbunga, hanya untuk membayar bunga utang lama tersebut. Obligasi rekap menjadi biang membengkaknya utang negara yang hingga September 2018 mencapai 4.416 triliun rupiah.

Dalam 20 tahun terakhir APBN harus membayar bunga obligasi rekap sebesar 70 triliun rupiah setahun. Ini sama saja mencederai keadilan bagi rakyat, karena memaksa 260 juta penduduk Indonesia ikut menanggung utang segelintir obligor nakal BLBI. Padahal, rakyat tidak menikmati utang itu.

Struktur Ekonomi Rapuh

Menyinggung kepekaan pemerintah terhadap potensi krisis, Guru Besar Sosiologi Ekonomi dari Universitas Airlangga, Bagong Suyanto, mengingatkan pemerintah agar tidak meremehkan pertumbuhan utang luar negeri (ULN) Indonesia. Meskipun secara teori kerap dinyatakan ULN saat ini masih aman, tetapi realitas yang ada kemampuan membayar Indonesia diragukan karena struktur ekonomi yang rapuh.

“Utang luar negeri yang semakin lama makin besar menandakan kita sangat bergantung dari utang dalam menjalankan program pembangunan,” ujar dia. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), ULN Indonesia pada akhir Agustus 2018 mencapai 360,7 miliar dollar AS atau setara 5.410,50 triliun rupiah (pada kurs 15.000 rupiah per dollar AS).

Dari jumlah itu, utang pemerintah dan bank sentral sebesar 181,3 miliar dollar AS dan utang swasta termasuk BUMN senilai 179,4 miliar dollar AS. Bagong mengatakan pemerintah jangan melupakan pertanyaan, apakah utang yang ditarik selama ini produktif. Pasalnya, ekspor Indonesia masih kalah dengan impor. Padahal, ekspor inilah yang seharusnya diharapkan akan digunakan untuk membayar kembali utang.