Sekda Pandeglang Anggap Serapan Anggaran Rendah di Akhir Tahun Hal Biasa

 

Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pandeglang, Pery Hasanudin menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang tidak akan memberikan bantuan hukum pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjerat kasus narkoba.

PANDEGLANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang Perry Hasanudin menganggap bahwa serapan anggaran rendah di penghujung tahun merupakan hal biasa dan sudah lumrah terjadi di Pemkab Pandeglang. Diketahui serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pemerintahan setempat baru sekitar 50 persen.

“Ya ini kan di ujung tahun, tapi nanti juga ketarik, ini kan banyak kegiatan fisik biasanya di ujung ditariknya. Jadi gini, kalau serapan kerja untuk barang dan jasa belanja modal dan sebagainya kalau tidak terserap saya kecewa. Mungkin saja tidak terserap ada kaitannya dengan belanja pegawai, bisa saja itu karena mungkin tidak dilaksanakan,” kata Perry, Selasa (27/11/2018).

Dia menyatakan setiap penganggaran itu diserahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing. Sedangkan untuk pengawasan Sekda hanya mengawasi secara global melalui Asisten Daerah (Asda), BPKAD dan Inspektorat.

“Buat apa anggaran harus kita habiskan kalau azas manfaatnya tidak ada, tetapi untuk belanja modal sifatnya wajib. Ini biasa setiap akhir tahun begini, tapi insya Allah tidak masalah. Kalaupun tidak digunakan itu Silpa, bisa digunakan tahun yang akan datang, tapi untuk kepentingan publik, kepentingan dasar itu jangan terganggu,” ungkapnya.

Ia menegaskan, angka pasti serapan anggaran yang sudah terserap baru bisa dilihat pada pembahasan di akhir tahun, namun yang jelas Perry meyakini Silpa pasti ada.

“Nanti pembahasan di akhir tahun kita lihat di pembahasan berapa nanti, ada aja Silpa, kalau Silpa itu kan tertarik dari penyisihan kontrak dan sebagainya, termasuk kegiatan yang sudah diprogramkan kegiatan non fisik kaya bimtek tidak dilaksanakan tidak masalah,” imbuhnya.