Jika Terpilih Prabowo-Sandi Akan Kaji Proyek Infrastruktur

JAKARTA- Kubu Prabowo-Sandiaga melihat gencarnya infrastruktur yang dibangun era Presiden Joko Widodo ( Jokowi) tak semuanya bermanfaat bagi rakyat. Oleh sebab itu, jika Prabowo-Sandiaga menang Pilpres 2019, akan meninjau ulang kebijakan tersebut.

Koordinator Jubir Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan, Capres Prabowo sudah menegaskan dalam pidato kebangsaan beberapa waktu lalu soal infrastruktur.

"Semua regulasi dan proyek infrastruktur yang merugikan negara dan rakyat seperti disampaikan Pak Prabowo pada pidato visi misi di JCC pada beberapa waktu lalu akan ditinjau ulang," kata Dahnil kepada merdeka.com, Rabu (23/1).

Dahnil mengomentari kritik Wapres Jusuf Kalla (JK) terhadap infrastruktur yang tengah gencar dibangun oleh pemerintah. Setidaknya ada tiga proyek besar yang dikritik JK, mulai dari MRT Palembang, LRT di pinggir tol Jagorawi dan kereta Trans-Sulsel.

Dahnil mengakui, kubunya melihat ada potensi pembangunan yang dilakukan Jokowi malah membebani negara dan rakyat Indonesia. Apalagi, pembangunan dilakukan bukan karena kemampuan APBN, tapi bantuan asing dalam bentuk utang negara.

Oleh sebab itu, koalisi yang didukung Gerindra, Demokrat, PAN, PKS dan Berkarya ini berkomitmen untuk meninjau ulang sejumlah infrastruktur Jokowi yang tidak tepat sasaran apabila mendapatkan mandat dari rakyat pada 17 April mendatang.

"Jangan sampai proyek-proyek itu membebani masa depan ekonomi dan pembangunan Indonesia," tegas Dahnil.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) beberapa kali menyampaikan kritik terhadap beberapa proyek infrastruktur yang tengah gencar dibangun pada era pemerintahan Presiden Jokowi. Salah satunya soal proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT).

JK menyinggung kondisi LRT Palembang yang kini hanya menjadi ajang coba-coba para turis lokal yang datang. "LRT Palembang jadikan coba-coba turis lokal saja," kata JK.

Karena itu, dia mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya memperhatikan aspek secara teknis, tapi juga dampak terhadap perekonomian.

"Ini suatu tanggung jawab kita semua untuk melihat itu sebagai bagian daripada evaluasi kita meningkatkan infrastruktur tapi juga manfaatnya bagaimana," kata JK.

JK juga menyinggung proyek pembangunan kereta api Trans Sulawesi dari Makassar ke Manado. Menurut JK, proyek tersebut tidak efisien, karena tidak ada yang menaiki transportasi tersebut.

"Sama kereta api Sulawesi-Manado, siapa yang mau naik ke Makassar? Barang apa yang mau diangkut dari selatan ke utara, utara ke selatan? Hanya perpendek saja di Sulawesi untuk kebutuhan memperbaiki industri. Kalau barang tidak akan efisien," kata JK.

Tak hanya soal LRT di Palembang, JK juga mengkritik pembangunan LRT Jabodetabek yang menelan biaya sampai Rp 500 miliar per kilometernya (km). Menurutnya, pembangunan LRT dengan skema elevated (layang) dinilai kurang efektif.

"Saya kasih contoh, membangun LRT ke arah Bogor dengan elevated (jalur layang). Buat apa elevated kalau hanya berada di samping jalan tol?" ucap JK.

Menurut dia, di sejumlah negara, pembangunan LRT tidak dibangun bersebelahan dengan jalan tol. Pembangunan jalur layang justru akan membuat biaya semakin membengkak.

"Biasanya light train itu tidak dibangun bersebelahan dengan jalan tol, harus terpisah. Tapi bangunnya gitu. Siapa konsultan yang memimpin ini, sehingga biayanya Rp 500 miliar per kilometer," kata JK mengkritik proyek infrastruktur.