Ribuan Personel TNI-Polri Apel Gabungan Jelang Rekapitulasi Akhir KPU

Apel TNI-Polri Jelang Pengumuman Pemilu 2019

JAKARTA-Ribuan personel TNI dan Polri menggelar apel konsolidasi pengamanan paca pemungutan suara Pemilu 2019, di Gedung Niaga J EXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat. Apel ini juga sebagai persiapan untuk pengamanan penghitungan suara tingkat nasional.

Beberapa pejabat Polda Metro Jaya dan Kodam juga hadir seperti Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan hingga Dandim 0501/ JP BS Letkol (Inf) Wahyu Yudhayana.

Apel konsolidasi dipimpin oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono dan Pangdam jaya Mayjen Eko Margiyono hadir dalam apel itu. Di mana, ada 7.425 personel gabungan yang mengikuti apel kali ini dan ada pula Kopasuss, Paskhas, dan Marinir.

"Tujuan dari apel konsolidasi ini adalah melihat dan menunjukkan kesiapan angka pasca pemungutan suara. Mulai dari kesiapan personel maupun kesiapan peralatan," kata Gatot di lokasi, Jumat (26/4).

"Kami siap mengamankan rangkaian pemilu mulai kampanye, pemungutan suara maupun pasca pemungutan suara demi keamanan dan kenyamanan rakyat NKRI," tegasnya.

Kata Gatot, masih ada agenda kegiatan dari KPU yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2019 yaitu pengumuman hasil perhitungan suara pemilu 2019. Sehingga, mulai dini Polri dan TNI melihat potensi kerawanan yang akan dihadapi mulai dari kecil hingga terbesar.

Dalam hal ini, Gatot meminta masyarakat tak khawatir. Karena ia melihat masyarakat mengapresiasi dengan kehadiran aparat saat pengamanan pemilu 2019.

"Kami adalah benteng terakhir dalam menjaga keamanan serta ketertiban NKRI. Ucapan terima kasih pada seluruh anggota TNI Polri yang telah mengabdi kepada bangsa ini dan semoga lelah kita menjadi amal ibadah," pungkas Gatot.

Sementara itu di tempat yang sama, Eko Margiyono mengatakan, pihaknya siap mendukung penuh Polri dalam melakukan pengamanan pasca penghitungan suara. Termasuk menunggu semua keputusan suara resmi dari KPU.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban saat tahapan (pasca pemungutan suara)," kata Eko