JAKARTA-Partai Keadilan Sejahtara (PKS) mengisyaratkan akan mengambil
keputusan sebagai partai oposisi di luar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
Amin. Suara ini salah satunya dimunculkan Ketua DPP PKS, Mardani Ali
Sera.
Merespons dinamika tersebut, Presiden DPP PKS Sohibul Iman mengatakan pihaknya masih terus mengamati aspirasi pendukung.
"Kita
terus amati aspirasi dan dinamika tersebut. Pada waktunya nanti lembaga
tertinggi partai yaitu Majelis Syuro akan menentukan sikap," kata
Sohibul kepada VIVA, Selasa malam, 2 Juli 2019.
Dalam akun Twitternya, Sohibul menekankan, PKS tak ingin memutuskan
terburu-buru. Apalagi, putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa
Pilpres 2019 baru keluar Kamis, 27 Juni 2019 atau sepekan lalu.
"Putusan MK baru sepekan lalu n pelantikan pun msh lama yaitu 20 Oktober, jd tdk usah ter-buru2. Mohon bersabar," tutur Sohibul dikutip dari akun Twitternya, @msi_sohibuliman, Rabu pagi, 3 Juli 2019.
Menurutnya, dalam demokrasi perlu ada pihak sebagai penyeimbang. Ia
pun meminta doa agar PKS tak mengecewakan pendukung 02 dan kader grassroot partai. Dalam menerima aspirasi, PKS juga menerima masukan dari ulama dan tokoh agama.
"Tentu
kita ingin demokrasi yg lbh baik yaitu adanya check and balances.
Doakan, Insyaallah PKS tdk mengecewakan aspirasi para pendukung 02 dan
PKS sendiri," tambah Sohibul dalam cuitannya.
Pasca-putusan MK dan penetapan KPU, dinamika politik menjadi sorotan
publik. Presiden petahana Joko Widodo sebagai pemenang pilpres membuka
pintu partai rival yang selama ini berada di barisan oposisi untuk
bergabung di pemerintahan.
Dari komposisi partai pengusung Prabowo
Subianto-Sandiaga Uno, Demokrat dan PAN diisukan melompat ke kubu
Jokowi. Sementara, elite PKS dan Gerindra menyuarakan tetap berada di
barisan oposisi.
0 comments:
Post a Comment