KPK Tetapkan Empat Tersangka Baru Kasus E-KTP

PENGAMBANGAN KASUS I Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) didampingi Juru Bicara KPK Febriadiansyah menyampaikan keterangan pengembangan kasus dugaan korupsi KTP Elektronik di Jakarta, Selasa (13/8).

JAKARTA – Komisi Pemberantas­an Korupsi ( KPK) menetapkan em­pat orang sebagai tersangka baru ka­sus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik atau e-KTP.

Keempat tersangka itu adalah mantan anggota DPR, Miryam S Hariyani (MSH), Direktur Utama Pe­rum Percetakan Negara RI, Isnu Edhi Wijaya (IEW), Ketua Tim Teknis Tek­nologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau PNS Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Husni Fahmi (HF), dan Direktur Utama PT Sandipala Ar­thaputra, Paulus Thanos (PT).

“KPK menemukan bukti permu­laan yang cukup atas keterlibatan pihak lain untuk kemudian KPK me­ningkatkan perkara ini ke tahap pe­nyidikan dengan menetapkan empat orang sebagai tersangka,” kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, di Ja­karta, Selasa (13/8).

Empat orang itu disangka me­lawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau per­ekonomian negara. Mereka disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

“Uang Jajan”

Saut menjelaskan, tersangka Miry­am pada Mei 2011 setelah rapat Ko­misi II DPR RI dan Kemendagri, me­minta 100.000 dollar AS kepada Irman (mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri) untuk membiayai kunjungan kerja beberapa daerah. Permintaan itu disanggupi dan penyerahan uang dilakukan di sebuah SPBU.

“Tersangka MSH juga meminta uang dengan kode ‘uang jajan’ ke­pada Irman sebagai Dirjen Dukcapil yang menangani e-KTP. Permintaan uang tersebut ia atasnamakan rekan-rekannya di Komisi II yang akan re­ses,” ujar Saut.

Terkait tersangka Isnu Edhi Wi­jaya, Saut mengungkapkan pada Februari 2011, setelah ada kepastian akan dibentuknya beberapa konsor­sium untuk mengikuti lelang e-KTP, Andi Agustinus (pengusaha) dan ter­sangka ISE menemui Irman dan Sugi­harto agar salah satu dari konsorsium dapat memenangkan proyek e-KTP.

Saut juga mengungkapkan peran tersangka Husni Fahmi yang diduga telah melakukan beberapa pertemu­an dengan pihak-pihak vendor. Pada­hal, Husni dalam hal ini adalah Ketua Tim Teknis dan juga panitia lelang.

Sementara itu, peran tersangka Pau­lus Tannos diduga telah melakukan be­berapa pertemuan dengan pihak-pihak vendor dan tersangka Husni dan Isnu di sebuah ruko di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Padahal Husni dalam hal ini adalah Ketua Tim Teknis dan juga panitia lelang.