 |
SERANG – Sebanyak 40 persen
kawasan kumuh di Provinsi Banten berada di Kota Serang. Kondisi ini diakui
Walikota Serang Syafrudin masih menjadi persoalan di wilayahnya. Masalah
tersebut juga menjadi sorotan kepemimpinannya bersama Wakil Walikota Subadri
Ushuludin yang dilantik pada 5 Desember 2018.
Ia mengaku telah menyiapkan
beberapa program yang saat ini desainnya sedang dalam proses pembahasan.
Program itu akan dilakukan untuk melakukan pengentasan kekumuhan pada tujuh
titik wilayah. “Ada tujuh titik yang harus kita selesaikan yang saat ini kita
buat desainnya sehingga 2020 akan action,”
katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (8/8).
Syafrudin tidak menyebutkan
detail tujuh lokasi tersebut. Namun dalam beberapa kesempatan, titik lokasi
kumuh terluas terjadi di Kecamatan Kasemen.
Pria yang mengawali karirnya
sebagai birokrat ini mengaku telah menyiapkan anggaran lebih besar dari
tahun-tahun sebelumnya. “Kawasan kumuh kita sudah dibicarakan di KUA PPS baik
di perubahan dan murni untuk penataan kawasan kumuh,” cetusnya.
Selain kekumuhan kawasan,
persoalan persampahan juga disinggung Syafrudin sebagai salah satu masalah
krusial di Kota Serang. Bahkan sarana dan prasarana yang masih menjadi
kelemahan dalam mengatasinya.
Kendati demikian, belum lama ini
Pemkot Serang telah melakukan studi banding ke Kota Klungkung Bali. Kata dia,
persoalan sampah di Klungkung sama dengan Kota Serang. “Di sana TPA-nya sudah
penuh,” katanya.
Kata Syafrudin, hasil yang bisa
diadopsi adalah inovasi penanganan sampah dengan menyediakan TPS di
masing-masing RW atau kelurahan ditunjang dengan mesin pengolahan. “Jadi tidak
harus dibuang di TPA, tapi di TPS-TPS yang ada dengan mesin pengelolaan yang
mesinnya dibeli di Bandung dengan biaya sekira Rp80-an juta,” katanya.
Sampah-sampah tersebut didaur ulang untuk menjadi beberapa produk.
Mulai dari pupuk organik, briket dan kerajinan tangan. “Semuanya
dikelola masyarakat di TPS masing-masing. Ini inovasi yang bisa kita
adopsi,” katanya.
0 comments:
Post a Comment