Kinerja Lembaga Internal KPK Harus Makin Solid

JAKARTA - Komisioner Komisi Pemberantasan Korup­si (KPK) masa jabatan 2019-2023, Nurul Ghufron akan menyamakan persepsi dengan internal lembaga antirasuah tersebut. Hal ini dilakukan agar ke depan jajaran internal KPK makin kompak. Jajaran inter­nal KPK harus makin solid.

“Ya itu kami akan mensolid-kan di internal dulu dan menya­makan visi dan frekuensinya biar kemudian ketika kami bergerak bisa sinergis. Pergerakannya adalah pergerakan institusi KPK, tidak tercecer-cecer,” kata Ghu­fron, di Jakarta, Selasa (17/9).

Dosen Fakultas Hukum Uni­versitas Jember ini tidak akan terlalu memperdulikan isu ju­lukan polisi Taliban dan India yang disematkan kepada beber­apa struktural di KPK. Menurut Ghufron, warna-warni perbe­daan tersebut hal wajar, yang penting NKRI harus tetap satu.

“Dasar hukum yang dijadi­kan pegangan untuk bergerak satu. Perkara ada yang hitam, kuning langsat itu biasa, saya ng­gak apa-apa. Dengan pimpinan yang lain berbeda-beda. Tetapi kalau ukurannya sama, cinta NKRI yang satu visinya membe­rantas korupsi, inginnya Indo­nesia lebih baik maka apapun warna-warna itu memberikan kekayaan,” jelas Ghufron.

Ghufron tidak akan meng­khusus-khususkan kasus ko­rupsi yang ada di KPK. Beban kasus yang masih menggan­tung di KPK, akan dilanjutkan jika sudah memenuhi dua alat bukti yang cukup.

“Kasus-kasus yang tertunda kalau sudah ada dua alat bukti yang cukup maka akan kami nai­kkan. Standarnya kalau di mata hukum tidak ada kasus yang besar-besar. Tidak, yang disebut korupsi sama, tidak dilihat besar kecilnya, tapi dilihat dari me­menuhi atau tidak memenuhi berdasarkan dua alat bukti. Ini dilakukan supaya tidak menum­puk, semakin berganti tahun, be­bannya semakin berat,” katanya.

Selain itu, Ghufron juga tidak mempermasalahkan dan men­dukung adanya Wadah Pegawai (WP) KPK, asalkan masih dalam koridor dan kapasitasnya me­wakili aspirasi dan kepentingan pegawai KPK.