SK DPRD Belum Keluar, Syafrudin: Pembahasan APBD Kota Serang Berjalan

 

Wali Kota Serang Syafrudin

SERANG, (KB).- Pemerintah Kota (Pemkot) Serang merasa pembahasan APBD tahun 2020 tidak terganggu, karena belum turunnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten untuk pimpinan definitif DPRD Kota Serang.

Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan, pembahasan APBD Kota Serang tahun 2020 sudah berjalan. Selain itu, dia meyakini, SK tersebut tidak akan terlalu lama untuk keluar. “APBD 2020 tidak terganggu, paling pekan depan sudah keluar (SK),” katanya, Kamis (19/9/2019).

Selain itu, ujar dia, untuk APBD Perubahan tahun 2019 juga tidak menjadi gangguan. Hal tersebut, karena APBD Perubahan sudah disepakati sebelum dilaksanakannya pelantikan anggota DPRD Kota Serang yang baru.

“Saya kira kalau pemkot tidak ada masalah, karena (APBD) perubahan sudah selesai. Kemudian, (APBD) 2020 sedang berjalan dan (APBD) perubahan kan diketuk sebelum dewan dilantik, jadi tidak ada masalah,” ujarnya.

Meski demikian, ucap dia, pihaknya tetap akan melakukan upaya untuk mempercepat proses keluarnya SK pimpinan definitif DPRD Kota Serang. Upaya yang dilakukan dengan intens melakukan komunikasi ke Pemerintah Provinsi Banten. “Pasti (diupayakan), pendekatan secara pribadi disusul ke sana pasti,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten untuk unsur pimpinan DPRD Kota Serang belum keluar. Akibatnya, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang tahun anggaran 2020 dihentikan.

Menurut Sekretaris DPRD Kota Serang Moch Ma’mun Chudari dihentikannya pembahasan APBD Kota Serang, karena pascajawaban wali kota terhadap pandangan umum fraksi, seharusnya dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Serang. Namun, karena SK gubernur untuk pimpinan definitif belum keluar, badan anggaran yang merupakan salah satu alat kelengkapan dewan (AKD) belum dibentuk.

“Kami berhentikan (pembahasan APBD) kemarin, karena tanggapan wali kota sudah selesai. Karena , pembahasan itu wilayahnya badan anggaran, dijadwalkan kembali setelah AKD badan anggaran terbentuk dan itu sudah kesepakatan kami dengan pemkot,” katanya kepada Kabar Banten, Selasa (17/9/2019).