Benahi Pendidikan Kunci Kenaikan Daya Saing

JAKARTA – Indonesia mesti mengakselerasi perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) guna mengangkat peringkat daya saing global, sekaligus mengejar ketertinggalan dengan ne­gara lain terutama di kawasan Asia Tenggara.

Untuk memperbaiki kualitas SDM itu, peme­rintah mesti lebih intensif meningkatkan kinerja bidang pendidikan. Sebagaimana dikabarkan, anjloknya peringkat daya saing Indonesia, ter­utama disebabkan oleh rendahnya skor sejum­lah pilar yang berkaitan erat dengan pendidik­an, yaitu pilar kemampuan inovasi dan adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Pengamat pendidikan, Isa Ansori, menge­mukakan kunci pembenahan daya saing global adalah memperbaiki daya saing SDM nasional. Salah satu caranya, pemerintah perlu memod­ernisasi sistem pendidikan yang selama ini ma­sih bersifat konvensional. Pendidikan berbasis penguasaan teknologi tinggi dan inovasi perlu diperkuat untuk memenangi persaingan global.

“Kita sering mengatakan masuk era revolu­si industri 4.0, tapi pola pendidikan kita masih 0.4. Perbaikan daya saing itu perlu kesungguh­an terutama dalam menapaki era teknologi, harus diseriusi dengan komitmen menjadikan semuanya berbasis digitalisasi,” ujar dia, ketika dihubungi, Jumat (11/10).

Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, menambahkan sejumlah faktor yang perlu diperbaiki di bidang pendidikan, di antara­nya peningkatan rata-rata lama sekolah serta keahlian tenaga kerja. “Perluasan akses pen­didikan wajar sembilan tahun menjadi 12 ta­hun, termasuk dukungan pendanaan pada daerah-daerah tertentu, dan daerah tertinggal termasuk pada beberapa provinsi di Indonesia timur,” ujar Isa yang juga anggota Dewan Pen­didikan Jatim.

Selain itu, terkait dengan keahlian tenaga kerja melalui pengembangan vokasi, perubah­an kurikulum pendidikan, peningkatan kom­petensi, dan sertifikasi. “Di sinilah pentingnya kualitas pendidikan,” papar Tauhid.

Sebelumnya dikabarkan, laporan The Global Competitiveness Report 2019 yang dirilis World Economic Forum (WEF) pekan ini menunjuk­kan, peringkat daya saing Indonesia merosot lima peringkat dari 45 menjadi 50. Peringkat In­donesia kalah dari Singapura yang menduduki peringkat pertama, lalu Malaysia di urutan 27, dan Thailand yang menempati posisi ke 40.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mul­yani Indrawati, mengakui kualitas SDM men­jadi masalah fundamental sehingga daya saing Indonesia tertinggal dengan negara tetangga di Asia Tenggara.

Guna memperbaiki kualitas SDM, lanjut dia, sebenarnya pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari APBN untuk pendidikan. Tahun ini, pemerintah menyiapkan 492,5 triliun rupiah untuk sektor pendidikan. Alokasinya meningkat menjadi 508,08 triliun rupiah tahun depan.

Akan tetapi, Menkeu menilai pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran pendidikan tersebut. Sebab, di te­ngah-tengah peningkatan dana, peringkat daya saing Indonesia bukannya membaik, ma­lah merosot. “Sekarang pertanyaan yang sering muncul adalah dengan anggaran yang segitu besar, kenapa kita tidak mampu mendapatkan hasil yang lebih cepat dan lebih baik? Itu yang mungkin harus menjadi fokus kami,” kata Sri Mulyani, Jumat.

Tanpa Inovasi

Sejumlah kalangan sebelumnya mengemu­kakan penurunan peringkat daya saing global menunjukkan Indonesia kalah cepat dengan negara lain dalam membenahi kebijakan pen­dukung kompetisi. Bahkan, kebijakan pem­bantu Presiden sering kali justru memperbu­ruk daya saing karena mengedepankan ego sektoral, sehingga kementerian berjalan sendi­ri-sendiri, minim koordinasi dan sinergi.

Selain itu, belum adanya kepastian hukum dan praktik bisnis kronisme yang merajalela membuat investasi di Indonesia menjadi lebih mahal dan tidak efisien. Akibatnya, investor enggan menanamkan modal.

Peneliti Perkumpulan Prakarsa, Irvan Teng­ku Harja, mengatakan Indonesia harus segera berbenah dan mulai mengoptimalkan semua sumber daya yang ada berbasis pada visi ke­mandirian dan keunggulan nasional.

“Saat ini, hilirisasi produk tersendat. Ke­mampuan inovasi juga menjadi pilar daya sa­ing yang paling tertinggal. Itu cermin dari keti­dakjelasan visi ekonomi kita karena selama ini enak-enakan saja,” ujar Tengku.