Bupati Serang: Perketat Pengamanan Tamu Pejabat Negara

SERANG  – Menyusul terjadinya kasus penusukan yang menimpa Menkopolhukam Wiranto di Kabupaten Pandeglang Kamis (10/10/2019), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang akan memperketat pengamanan terhadap tamu pejabat negara yang datang ke Kabupaten Serang.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, jika ada tamu pejabat negara datang ke Kabupaten Serang pihaknya secara pribadi akan memperketat keamanannya. “Ini jangan terulang lagi karena ini memalukan dan menyedihkan masyarakat Banten ada tamu kita tidak bisa jaga,” ujar Bupati.

Selain itu, kata politisi Partai Golkar, pihaknya akan meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk melaksanakan operasi yustisi terutama ke kos kosan.

Agar data para pendatang bisa masuk, juga menghindari berkembangnya radikalisme di Kabupaten Serang. “Misal kerja dimana kuliah dimana, jangan orang datang kesini dan buat persoalan,” katanya.

Menurut Tatu, selama ini dirinya selalu menggelar rapat bersama forkopimda untuk memantau radikalisme di masyarakat. Terutama kata Tatu, peran kepala desa (Kades), Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) harus tahu jika ada tamu yang datang ke wilayahnya.

“Harus tahu dari mana dan siapa, terutama yang kos itu kita harus tahu. Jangan dibiarkan saja tapi dipantau dan harus terdata secara rinci,” ujarnya.

Ia mengaku menyesalkan adanya kasus penusukan yang menimpa Menkopolhukam Wiranto di Kabupaten Pandeglang Kamis. Hal ini menjadi pelajaran kedepan agar masyarakat di Banten ketika ada tamu harus dijaga dengan baik.

“Sedih sekali kenapa orang Indonesia karakter seperti ini, kemarin seperti terbiasa menghujat orang dan sekarang menciderai orang,” tuturnya.

Menurut dia, masyarakat harus kembali menyatu. Jika ada perbedaan jangan diekspresikan dengan cara memaki terlebih melukai. Sebagai pemerintah daerah, Tatu mengakui jika upaya menekan radikalisme ini adalah perannya.

Oleh karena itu, ia akan kembali mengajak penegak hukum dan alim ulama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar jauh dari radikalisme.

“Ini tugas kami. Pemda nanti akan gandeng alim ulama bersama forkopimda untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Kalau ada yang menyuruh dan mengajak jangan asal mau saja, karena yang melakukan juga masuk ranah hukum,” katanya.