SERANG - Gubernur Banten Wahidin Halim membuka acara
Seminar Pembangunan Daerah "Refleksi 19 Tahun Provinsi Banten" di
Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (3/10/2019).
Dalam seminar tersebut, Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas kepemimpinan
Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy.
Apresiasi tersebut dikarenakan dinilai mampu menjadikan
Provinsi Banten sebagai daerah hasil pemekaran yang tumbuh dan
berkembang pesat bahkan melebihi daerah lainnya.
Tak hanya itu, Gubernur juga mendapatkan penghargaan
Kemendagri karena telah melaksanaan integrasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) yang merupakan integrasi sistem yang dibangun
Kemendagri sebagai portal terpadu 4 sektor tata kelola pemerintahan
yaitu e-Planning, e-Budgeting, e-Reporting dan e-Sakip.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri
Muhammad Hudori menyampaikan, pada usianya yang menginjak ke 19 tahun
pasca memisahkan diri dari Jawa Barat, Banten telah mengalami banyak
perkembangan signifikan. Beberapa indikator makro pembangunan mampu
dicapai dengan baik seperti tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan
Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran Terbuka yang mengalami tren
penurunan.
"Hal inilah yang melatarbelakangi kami untuk memberikan
sebuah penghargaan kepada Banten atas capaian-capaiannya dalam
pembangunan. Saya ucapkan terimakasih dan apresiasi yang tinggi atas
kepemimpinan Pak Gubernur Wahidin Halim dan Andika Hazrumy karena juga
meringankan tugas kami di Pemerintah Pusat,"ungkapnya
Hudori merinci, tingkat kemiskinan Banten tahun 2018
tergolong rendah sebesar 5,24% berada di bawah rata-rata nasional yang
sebesar 9,82%. Berdasarkan tren tingkat kemiskinan Provinsi Banten tahun
2014-2018, cenderung terus mengalami penurunan dan selalu berada di
bawah rata-rata nasional. Namun, 3 kabupaten/kota di Provinsi Banten
yakni Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kota Serang masih harus
mendapatkan perhatian karena angka kemiskinan masih di atas rata-rata
Provinsi Banten, namun di bawah rata-rata Nasional.
Pembangunan manusia di Banten, lanjutnya, secara konsisten
terus mengalami kemajuan, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks
Pembangunan Manusia (IPM).
Pada tahun 2018, IPM Banten telah mencapai 71,95, atau
meningkat 0,53 poin dibandingkan tahun lalu yang sebesar 71,42. Kemajuan
pembangunan manusia Banten pada tahun 2018 mengalami akselerasi atau
percepatan. Ditandai oleh pertumbuhan IPM yang mencapai 0,74 persen,
lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2017 yang hanya 0,65 persen. Status
pembangunan manusia Banten pada tahun 2018 ada pada level atau kategori
tinggi.
"Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Banten tahun
2018 mencapai 8,52% berada di atas rata-rata Nasional 5,34% dan paling
tinggi se-Indonesia. Namun, berdasarkan tren selama 2014-2018, TPT
Provinsi Banten cenderung mengalami penurunan meski masih di atas
rata-rata Nasional," jelasnya
Oleh karenanya, jelas Hudori, perlu dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur,
Penyiapan kapasitas produksi dan Sumber Daya Manusia, deregulasi dan debirokratisasi. Menjaga stabilitas harga bahan pokok,mensukseskan program bantuan sosial yang digagas pemerintah dengan baik dan penerapan sistem bantuan pangan nontunai dengan kartu sehingga bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran.
Penyiapan kapasitas produksi dan Sumber Daya Manusia, deregulasi dan debirokratisasi. Menjaga stabilitas harga bahan pokok,mensukseskan program bantuan sosial yang digagas pemerintah dengan baik dan penerapan sistem bantuan pangan nontunai dengan kartu sehingga bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran.
"Sehingga, hasil pembangunan dan capaian indikator makro akan lebih optimal," Ujarnya mengakhiri. (Adv).


.gif)