PWI dan MPR-RI Kerjasama Sosialisasi Amandemen UU 45 Kode Perilaku Wartawan

JAKARTA-Lembaga tinggi negara MPR -RI dan PWI Pusat sepakat bekerjasama, Rabu (20/11) pagi. Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan pengurus PWI Pusat dengan Ketua MPR-RI.Bambang Soesatyo di kantornya, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta.

Kerjasama meliputi sosialisasi program MPR-RI yaitu Amandemen UU 45, 4 Pilar Kebangsaan, dan lain-lain kepada masyarakat di lebih 500 kabupaten dan kota. Pada kesempatan kunjungan ke berbagai daerah PWI akan mensosialisasikan Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan yang baru disahkan PWI.

“Kerjasama ini segera kita buatkan MoU,” kata Bambang Soesatyo kepada pengurus PWI.

Hadie dalam pertemuan itu Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Ilham Bintang, Ketua Bidang Pendidikan Nurjaman Mochtar, Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga Zulkifli, Sekjen PWI Mirza Zulhadi, Wakil Sekjen Pro Suprapto dan Direktur Kerjasama Wartawan ASEAN Dar Edi Yoga.

Usul kerjasama sosialisasi kode etik jurnalistik dan kode perilaku wartawan disampaikan Ilham Bintang pada pertemuan itu.

“Penaatan kode etik dan kode perilaku wartawan di era kemerdekasn pers sangat mendesak. Banyak wartawan, terutama generasi baru yang belum sepenuhnya menghayati kode etik sebagai konsep operasional moral wartawan dalam bekerja,” ujar Ilham.

Mengutip hasil survey Dewan Pers dan Dewan Kehormatan PWI, lebih 60 wartawan yang bekerja di lapangan tidak begitu mematuhi kode etik professinya. Kegaduhan masyarakat akibat pemberitaan, diyakini salah satunya karena tidak dipatuhinya kode etik itu.

Ilham mengambil contoh mengenai amanah wartawan wajib memperhatikan otoritas atau kewenangan sumber berita atas sebuah masalah. Di lapangan ternyata banyak mengabaikan amanah itu.

Disipilin verifikasi yang menjadi hal utama bagi karya jurnalistik, belakangan ini juga dirasakan kurang ditaati.

Sosialisasi Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan akan berlangsung tiga tiga tahun. Sama durasi waktunya dengan kegiatan sosialisasi program MPR, yaitu tiga tahun, hingga 2022.

Bambang Soesatyo sebelumnya mengatakan sosialisasi amandemen UUD 45 kepada masyarakat di 514 kabupaten dan kota di Indonesia dilakukan agar mendapat masukan dari berbagai lapisan masyarakat, civitas akademika, dan wartawan. Tim MPR -RI dan PWI akan akan bersama -sama berkunjung ke daerah.

“Pada sosialisasi amandemen UUD 45 misalnya, mungkin perlu juga pemilhan presiden diamendemen, misalnya masa jabatan seorang presiden bisa tiga priode. Ini pasti ramai,” kata Bambang Soesatyo

HPN 2020

Sekjen PWI Pusar Mirza Zulhadi melaporkan rencana pelaksanaan Hari Pers Nasional yang akan berlangsung di Banjarmasin dari tanggal 6-9 Februari 2020. Panitia mengundang Ketua MPR untuk hadir pada perayaan puncak HPN pada tanggal 9 Februari. Selain itu Ketua MPR-RI juga diminta menjadi pembicara dalam kegiatan seminar HPN.

Terkait HPN 2020, Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat Nurjaman berharap Kalimantan selatan dapat menjadi pintu gerbang perdagangan internasional menggantikan Singapura, mengingat posisi Kalsel berada di tengah-tengah Indonesia dan akan menjadi daerah penyangga calon ibukota baru Indonesia di Kalimantan Timur.

“Selain mengadakan konvensi tentang dunia pers, dunia medsos, HPN juga akan membuat seminar tentang pariwisata dan juga perkembangan bisnis daerah Kalimantan Selatan dengan mengundang berbagai tokoh daerah maupun pusat,” jelas Nurjaman Mochtar.