Tanto Pastikan Tidak Ada ‘Desa Siluman’ di Pandeglang

 

Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban - foto istimewa

PANDEGLANG – Wakil Bupati PandeglangTanto Warsono Arban berkunjung ke kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Pandeglang untuk memonitoring penyerapan Dana Desa (DD) dan memastikan tidak ada ‘desa siluman’ di Pandeglang.

Hal itu diakukan menyikapi terkait pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani yang mengatakan bahwa ada desa siluman yang menerima Dana Desa (DD).

“Monitoring penyerapan tahap ketiga Dana Desa, jadi dana desa ini karena jumlahnya sangat besar makanya jadi perhatian khusus apalagi Menteri Keuangan mengeluarkan statement bahwa ada desa siluman, ini dalam rangka verifikasi tapi di Pandeglang tidak ada seperti itu,” katanya, Rabu (6/11/2019).

Menurutnya, untuk penyaluran DD tahap ketiga sudah siap disalurkan dan tinggal menunggu proposal teknis dari setiap desa. Namun dari 326 desa se-Pandeglang hanya ada satu desa yang belum menyerahkan.

“Tapi tadi sudah diintruksikan agar dilakukan pendamping katanya masalahnya ada di internal, sebetulnya kan bisa diselesaikan. Kami harapkan pembangunan dan kerjasama antara DPMPD dan kecamatan terus bisa dilakukan,” ujarnya.

Sementara, Kasi Pengendali Keuangan Desa pada DPMPD Pandeglang, Ahmad Mubarok membenarkan, bahwa laporan tahap kedua hanya tinggal satu desa yakni Desa Kadupandak Kecamatan Picung yang belum menyerahkan laporan tahap kedua.

Kata dia, yang menjadi kendala terlambatnya laporan tahap kedua di desa tersebut karena masih ada persyaratan yang belum lengkap sehingga laporan belum bisa diserahkan.

Sedangkan untuk progres pengajuan tahap ketiga saat ini kurang lebih sudah ada 60 desa yang sudah mengajukan. Pasalnya, dana sudah ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), jadi tinggal menunggu dari desa untuk mengajukan proposal.

“Ketika proposal sudah masuk tinggal transfer dari RKUD ke rekening kas desa, tahap ketiga kami harapannya lebih cepat lebih baik karena kami juga ga mau lagi pencairan di injury time terulang. Makanya teman-teman paling lambat di November ini semua desa sudah mengajukan proposal dan sudah dilakukan transfer ke kas desa,” jelasnya.

Pada tahap kedua DPMPD sudah menyalurkan dana desa ke rekening kas desa sekitar Rp180 miliar. Sedangkan total anggaran yang diberikan dari pemerintah pusat untuk tahun ini sebesar Rp261 miliar dengan rata-rata antara Rp700 juta sampai Rp 1,2 miliar per desa.

“Kalau efektivitas meski belum sempurna tapi sedikit demi sedikit kami sudah melakukan perbaikan karena manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Yang belum sempurna itu di bidang keuangan, karena belum sepenuhnya dipahami oleh teman-teman desa, makanya di bidang itu kami terus melakukan pendampingan,” tutupnya.