Ekonomi Perdesaan sebagai Kunci Ketahanan Nasional

JAKARTA – Sejumlah kalangan mengatakan tanpa ada wabah virus korona jenis baru atau Co­vid-19, perekonomian Indonesia sudah lama mudah goyah oleh dampak penurunan ekonomi global. Ini terjadi karena keber­gantungannya pada produk luar negeri sudah sangat masif. Na­mun, sekalipun ada resesi besar datang, sesungguhnya yang ter­kena adalah penduduk kota, bu­kan masyarakat perdesaan.

Direktur Pusat Studi Masyara­kat (PSM) Yogyakarta, Irsad Ade Irawan, mengatakan kemam­puan masyarakat perdesaan bertahan di tengah gempuran krisis adalah kunci ketahanan nasional. “Rakyat desa terus bertahan sekalipun produk impor menyerang. Makanya, kalau tidak membangun ekonomi perdesaaan, Indonesia tidak akan bangkit. Se­bab, selama ini kota justru memboroskan de­ngan konsumsi dan menciptakan bubble prop­erty,” katanya saat dihubungi, Senin (9/3).

Menurut Ade, pemerintah seharusnya fokus membangun perdesaan agar tercipta masyara­kat yang produktif untuk kepentingan nasional. “Ekonomi desa harus dibangun sehingga kita bisa makan sendiri bukan dari pusat. Sebab, mau ekonomi dunia bergoyang keras, Indo­nesia tidak akan berpengaruh kalau ekonomi pedesaan kuat,” paparnya.

Ade mengatakan melalui pembangunan perdesaan akan terkoneksi sistem industri na­sional yang menggunakan lokal konten tinggi yang menciptakan produk substitusi impor. “Industri nasional dengan lokal konten tinggi itu yang perlu didukung supaya substitusi im­por bisa ditingkatkan,” katanya.

Dikatakan, tidak mungkin negara bertahan dengan devisa sangat terbatas kalau kebergan­tungan pada konsumsi begitu besar. Untuk itu, kalau pemerintah fokus ke situ, Indonesia akan bertahan. Sebab, Indonesia tidak lagi bergan­tung luar negeri. “Kalau makan saja tergantung petani asing, bagaimana kita mau maju? Itulah kemiskinan kalau beli dari petani asing, akibat­nya jutaan orang menganggur,” tegasnya.

Ade menjelaskan, kalau di desa ada kegiat­an ekonomi produktif, penduduk tidak akan lari ke kota. “Kalau itu diterapkan, rakyat akan menjadi makmur,” jelasnya.

Ade menyatakan untuk membiayai pem­bangunan perdesaan, pemerintah bisa meng­gunakan anggaran dari alokasi pembayaran bunga obligasi rekapitalisasi perbankan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). “Pembayaran bunga obligasi rekap ini mesti di­moratorium selama tujuh tahun. Alokasi ang­garannya kemudian digunakan untuk stimulus industri nasional yang menggunakan lokal konten tinggi dan membangun perde­saan,” katanya.

Itulah pentingnya perputaran uang besar di dalam negeri da­lam pembangunan ekonomi. Setiap kali berputar akan ber­tumbuh dan kalau berputar puluhan kali akan bertumbuh puluhan kali lipat. “Di situlah kunci keamanan nasional. Di sit­ulah pembangunan pemerataan inklusif,” ujar Ade.

Menurutnya, selama ini per­tumbuhan ekonomi tidak ber­kualitas karena anggaran digunakan untuk konsumsi. Padahal, kalau digunakan untuk modal pembangunan akan berjalan terus dan berlipat ganda. “Kalau konsumsi, pajak yang diterima hanya sekali, yaitu PPN 10 persen dan sistem ini akan memperkaya orang kaya dan negara asing. Tapi, kalau dana pembayaran obligasi rekap dijadikan stimulus untuk sektor riil bisa berputar puluhan kali dan bertumbuh puluhan kali sehingga menghasilkan pajak juga puluhan kali,” papar Ade.

Diketahui, beban bunga obligasi rekap se­kitar 400 triliun rupiah terus bertambah setiap tahun karena eksponensial. Untuk itu, mesti dihentikan agar setiap 400 triliun rupiah yang tidak dibayarkan untuk bunga obligasi rekap, dalam tiap tahun akan berlipat ganda, demi­kian juga untuk 400 triliun rupiah untuk tahun kedua. Jika ini dilakukan selama tujuh tahun, akan menghemat anggaran dan memberikan efek berganda bagi sektor riil.

Akses ke Pasar

Dihubungi terpisah, Direktur Program Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan ekonomi perde­saan akan kuat bila ada sinergi antar-stakeholder terkait pembangunan desa. “Harus ada sinergi antara kelompok petani, pemerintah, universitas atau lembaga penelitian, lembaga swadaya ma­syarakat (LSM), dan eksportir,” katanya.

Dijelaskan, eksportir bisa berkontribusi pada pembiayaan dan mengorganisasi regular trainings agar petani tahu cara budi daya yang baik serta menyediakan sarana prasarana per­tanian. Kemudian, petani menjual hasil pan­ennya ke eksportir, dalam hal ini eksportir juga memberikan akses ke pasar.

Pemerintah juga bisa memberikan subsidi atau fasilitas lain kepada petani, paling tidak me­nyediakan penyuluh pertanian agar petani bisa meningkatkan produktivitas dan proses pascapa­nen untuk mengolah hasil produk pertanian agar lebih punya nilai tambah. n