JAKARTA-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, menargetkan proses reformasi birokrasi dalam konteks pemangkasan eselon di kementerian/lembaga dapat selesai pertengahan 2020.
Untuk menggapai target tersebut, Menteri Tjahjo telah memanggil
seluruh Sekretaris Jenderal (Sekjen), Sekretaris Menteri (Sesmen) hingga
Sekretaris Daerah (Sekda) yang bertugas di pemerintahan provinsi dan
kabupaten/kota."Secara prinsip tinggal menunggu bagaimana putusan yang ada.
Mudah-mudahan pertengahan tahun selesai, dalam konteks eselonisasi sudah
diganti fungsional," ujar dia di Gedung Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (4/3).
Namun begitu, dia mengungkapkan, ada beberapa kendala yang harus
dihadapi dalam proses pemindahan jabatan eselon menjadi fungsional.
Seperti yang terjadi di Kejaksaan Agung dan Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Posisi jaksa kan fungisonal. Kejaksaan itu eselon III dan IV sudah
tidak ada. Tapi sekarang mempertanyakan juga. Kemudian Kementerian PUPR,
eseon III masih banyak yang punya program anggaran di atas Rp 2-3
triliun," tuturnya.
Kendala lainnya, Menteri Tjahjo
juga membeberkan sulitnya menentukan jabatan Aparatur Sipil Negara
(ASN) tertinggi di suatu instansi yakni eselon I. Masalah tersebut pada
akhirnya membuat Kementerian PANRB menyerahkan beberapa pejabat
tertingginya untuk mengisi posisi pada beberapa instansi lain.
"Saya 4 bulan jadi Menpan, efektif 3 bulan ini cukup terkejut
menentukan pejabat eselon I saja begitu sulit. Saya tidak sebut nama,
tapi ada 17 calon eselon I, tidak ada yang lolos semua," keluhnya.
"Terpaksa kami menyerahkan Deputi PANRB pak (Muhammad Yusuf) Ateh
jadi kepala BPKP. Sekda juga sama, tidak ada yang lolos Sekda. Terpaksa
deputi kita pak Setiawan (Wangsaatmaja) kita hibahkan ke Jawa Barat,"
tutup dia.
Menteri Tjahjo Sebut Pemangkasan Eselon Tak Harus Rampung Juni 2020
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan RB), Tjahjo Kumolo
menjelaskan proses perampingan eselon III-V ke jabatan fungsional butuh
waktu panjang. Sehingga, pemangkasan ini tidak bisa mundur dari target
pemerintah di Juni 2020.
"Dalam rapat tersebut, soal nanti mau diundur dari Juni sampai
Desember (tidak apa-apa). Tapi totalitas," ujar Tjahjo usai rapat
bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Kamis (12/12)
"Saya kira kalau target Bapak presiden Juni, dalam tahap-tahap
tertentu selesai, tapi untuk tahap yang lebih panjang termasuk bagaimana
penjenjangan, bagaimana angka kredit supaya bisa naik pangkatnya tidak
mengurangi penghasilan, tapi ada proses inovasi kan perlu waktu yang
panjang," imbuhnya.
Dia menjelaskan jika adanya perampingan birokrasi harus dilakukan
totalitas. Sebab Kementerian PANRB memberikan beberapa tahapan untuk
membangun sistem ASN yang komprehensif integral. Tjahjo menjelaskan
perampingan birokrasi akan dilakukan bertahap di sejumlah kementeri dan
kemudian diikuti kementerian lainnya hingga Pemerintah daerah.
0 comments:
Post a Comment