Selamatkan Sektor Riil guna Cegah PHK

JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengatakan penyela­matan dengan pemberian sti­mulus terhadap sektor ekonomi yang terdampak virus korona atau Covid-19 sangat diperlu­kan, terutama sektor riil. Apalagi, sektor riil banyak menyerap ba­nyak tenaga kerja sehingga di­harapkan para pekerja di sektor tersebut mampu bertahan dan tidak melakukan pemutusan hu­bungan kerja (PHK).

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat mem­berikan sambutan dalam rapat terbatas (ratas) melalui video telekonferensi tentang program mitigasi dampak Covid-19 pada sektor riil dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/4).

“Program mitigasi dampak Covid-19 pada sektor riil ini pen­ting sekali karena sektor inilah yang sangat terpukul dengan Co­vid-19, juga semua sektor, semua segmen sosial ekonomi masya­rakat kita. Sebab itu diperlukan penyelamatan, stimulus ekonomi yang menyentuh sektor-sek­tor paling terdampak,” kata Presiden Jokowi.

Presiden kemudian menekankan beberapa hal. Pertama, penilaian (assessment) yang ce­pat terhadap sektor riil yang terdampak. Kedua, yang harus dibantu bukan hanya yang mene­ngah dan yang kecil, tapi juga usaha mikro. Terakhir, Presiden juga ingin agar skemanya betul-betul dilakukan terbuka, transparan, dan terukur. “Sektor apa mendapatkan stimulus dan bisa menyelamatkan tenaga kerja dan berapa semuanya dihitung. Saya juga minta diverifikasi secara detail, dievaluasi secara berkala, sehing­ga efektivitas stimulus ekonomi itu betul-betul bisa dirasakan oleh sektor riil,” tutup Presiden.

Usai ratas, Menko bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerin­tah akan mengguyur 35,3 triliun rupiah untuk memberi relaksasi keringanan Pajak Pengha­silan (PPh) Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 25 ter­hadap 18 sektor usaha di 749 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha di Indonesia (KBLI). Ter­hadap 18 sektor usaha itu, pemerintah akan memberikan relaksasi berupa penundaan pembayaran pokok angsuran selama enam bu­lan, pembebasan bunga untuk tiga bulan per­tama dan diskon pembayaran bunga sebesar 50 persen pada tiga bulan selanjutnya.

Selanjutnya, pemerintah juga memberikan kelonggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang pembayaran pokok angsuran dan bunganya diringankan mencapai 29,6 tri­liun rupiah untuk 11,9 juta de­bitur KUR.

KUR tersebut termasuk Pem­biayaan Ultra Mikro (UMI) dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Membina Ekonomi Keluarga Se­jahtera (Mekaar), pinjaman yang dikelola PT Permodalan Nasio­nal Madani (PNM) dan koperasi. KUR tersebut 2,4 triliun rupiah di antaranya berasal dari satu juta debitur yang meminjam dana hingga 500 juta rupiah. Sedang­kan 27,2 triliun rupiah lainnya berasal dari 10,4 juta debitur yang meminjam KUR dari Pro­gram Mekaar dan PNM.

Untuk relaksasi KUR berupa penundaan pembayaran pokok angsuran selama enam bulan, pembebasan bunga untuk tiga bulan pertama dan diskon pem­bayaran bunga sebesar 50 per­sen pada tiga bulan selanjutnya.

Menteri Keuangan, Sri Mul­yani, mengatakan tidak hanya perusahaan besar atau menengah, usaha mi­kro kecil dan menengah (UMKM) juga akan menjadi perhatian dalam penyaluran insentif.

“Total estimasinya kita perkirakan 35,5 tri­liun rupiah plus UMKM pajak ditanggung pe­merintah sehingga mereka tidak tanggung pa­jak selama empat bulan,” kata Sri.

Pemerintah telah menambah anggaran un­tuk penanganan dampak pandemi Covid-19 sebesar 405,1 triliun rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

Ekonomi Perdesaan

Sebelumnya, sejumlah kalangan mengatakan sebaiknya pemerintah membangun ekonomi perdesaan. Sebab, sekalipun ada resesi besar datang, sesungguhnya yang terkena adalah pen­duduk kota, bukan masyarakat perdesaan.

“Kemampuan masyarakat perdesaan berta­han di tengah gempuran krisis adalah kunci ke­tahanan nasional. Rakyat desa terus bertahan sekalipun produk impor menyerang. Makanya, kalau tidak membangun ekonomi perdesaaan, Indonesia tidak akan bangkit. Sebab, selama ini kota justru memboroskan dengan konsumsi dan menciptakan bubble property,” kata Direk­tur Pusat Studi Masyarakat (PSM) Yogyakarta, Irsad Ade Irawan, beberapa waktu lalu.

Menurut Ade, pemerintah seharusnya fokus membangun perdesaan agar tercipta masyarakat yang produktif untuk kepentingan nasional