JAKARTA - Masyarakat harus dibekali pengetahuan dan pemahaman mengenai protokol Covid-19 dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Sosialisasi yang sistemik dan masif menjadi kunci sukses Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah pada 9 Desember 2020.
Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan, partisipasi masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih harus digerakkan sejak dini. Penyelenggara pemilu di daerah bisa melakukannya melalui sosialisasi tahapan pilkada beserta protokol kesehatan yang harus dipatuhi.
Kemendagri yakin 10 tahapan sisa pilkada serentak ini bisa berjalan baik dengan partisipasi aktif masyarakat. Pilkada ini yang boleh terlibat adalah masyarakat yang sudah berusia dewasa dan sesuai syarat untuk menjadi pemilih."Berbeda dengan mengatur aktivitas masyarakat untuk ke masyarakat lainnya, semua umur boleh. Pilkada mensyaratkan hanya orang dewasa yang memiliki hak pilih sesuai undang-undang (UU) yang boleh datang ke TPS. Begitu pula kampanye, yang boleh hadir hanya orang dewasa sehingga akan lebih mudah diatur," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu menuturkan, sosialisasi yang sistemik, terstruktur, dan masif mengenai protokol kesehatan di tiap tahapan sangat penting dilakukan. Hal tersebut akan membuat masyarakat mempunyai bekal yang cukup mengenai cara menggunakan haknya dalam pilkada di tengah pandemi Covid-19."Bangsa ini harus bangkit. Kekhawatiran itu bisa dikalahkan dengan pengetahuan dan pemahaman yang lengkap mengenai siapa dan apa kelemahan Covid-19 yang menjadi musuh kita ini. Kita bisa mencegah seluruh potensi penularan pada setiap aktivitas pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 dengan baik," tegas Bahtiar.
Dia meminta masyarakat mengubah pola pikir dengan paradigma kenormalan baru. Seluruh aktivitas kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, termasuk kerja sistem politik harus melakukan adaptasi. "Ini pengalaman pertama bagi semua bangsa di seluruh dunia dan pengalaman baru bagi penyelenggara pemilu di seluruh dunia. Mari kita semangat bersatu melanjutkan agenda suksesi kepemimpinan di 270 daerah," pungkasnya.
Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan, partisipasi masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih harus digerakkan sejak dini. Penyelenggara pemilu di daerah bisa melakukannya melalui sosialisasi tahapan pilkada beserta protokol kesehatan yang harus dipatuhi.
Kemendagri yakin 10 tahapan sisa pilkada serentak ini bisa berjalan baik dengan partisipasi aktif masyarakat. Pilkada ini yang boleh terlibat adalah masyarakat yang sudah berusia dewasa dan sesuai syarat untuk menjadi pemilih."Berbeda dengan mengatur aktivitas masyarakat untuk ke masyarakat lainnya, semua umur boleh. Pilkada mensyaratkan hanya orang dewasa yang memiliki hak pilih sesuai undang-undang (UU) yang boleh datang ke TPS. Begitu pula kampanye, yang boleh hadir hanya orang dewasa sehingga akan lebih mudah diatur," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu menuturkan, sosialisasi yang sistemik, terstruktur, dan masif mengenai protokol kesehatan di tiap tahapan sangat penting dilakukan. Hal tersebut akan membuat masyarakat mempunyai bekal yang cukup mengenai cara menggunakan haknya dalam pilkada di tengah pandemi Covid-19."Bangsa ini harus bangkit. Kekhawatiran itu bisa dikalahkan dengan pengetahuan dan pemahaman yang lengkap mengenai siapa dan apa kelemahan Covid-19 yang menjadi musuh kita ini. Kita bisa mencegah seluruh potensi penularan pada setiap aktivitas pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 dengan baik," tegas Bahtiar.
Dia meminta masyarakat mengubah pola pikir dengan paradigma kenormalan baru. Seluruh aktivitas kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, termasuk kerja sistem politik harus melakukan adaptasi. "Ini pengalaman pertama bagi semua bangsa di seluruh dunia dan pengalaman baru bagi penyelenggara pemilu di seluruh dunia. Mari kita semangat bersatu melanjutkan agenda suksesi kepemimpinan di 270 daerah," pungkasnya.
(zik)
0 comments:
Post a Comment