PANDEGLANG-Pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Pandeglang menyepakati Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021. Dalam dokumen Badan Anggaran hasil pembahasan RKUA dan RPPAS TA 2021 diproyeksikan pendapatan daerah Rp 1,97 triliun, belanja daerah Rp 1,99 triliun, dan pembiayaan daerah Rp 19,5 miliar.
Anggota Badan Anggaran DPRD Pandeglang, Luky Hardian, saat membacakan hasil pembahasan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Pandeglang, Kamis (13/8) sore, menyampaikan catatan dalam penyusunan APBD Pandeglang TA 2021 agar memperhatikan prioritas anggaran sesuai yang disepakati dalam KUA. Kemudian sesuai dengan Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor: 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor: 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2021.
“Dalam penyusunan rencana setiap program dan kegiatan, pemerintah daerah harus mencerminkan anggaran berbasis kinerja dan kebutuhan riil dalam setiap pos penganggaran, baik dalam pos belanja operasi, belanja tidak terduga, belanja transfer, belanja bagi hasil, dan belanja bantuan keuangan,” ungkap Luky.
Kemudian Badan Anggaran juga mengingatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk lebih teliti terutama menyangkut DAK, DAU, DBH, dan SILPA agar tidak terjadi lagi perubahan anggaran berkali-kali, sementara asumsi pendapatan telah disusun dalam dokumen KUA dan PPAS.
“Kepada pemerintah daerah dalam kegiatan tahun 2021 menetapkan tujuh isu strategis, meliputi kemiskinan, investasi, layanan dasar dan pendidikan, daya saing daerah, infrastruktur, pengelolaan potensi daerah sektor pariwisata dan pertanian, dan tata kelola pemerintahan,” terang politisi PAN ini.
Fraksi Partai Gerindra dalam pendapat akhirnya menyampaikan, pemerintah daerah perlu sedini mungkin melakukan penyerapan anggaran dengan skema tender pra-DPA. Kemudian anggaran dari pusat seyogianya dioptimalkan bagi pembangunan daerah.
Fraksi PKS mendorong agar target pendapatan asli daerah (PAD) tidak terlalu jatuh, untuk itu optimalisasi sektor PAD perlu ditingkatkan, baik dari retribusi, pajak, kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Selanjutnya pembiayaan dalam kondisi pandemi Covid-19, hendaknya anggaran perubahan semestinya diprioritaskan untuk sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi.
Sementara, Fraksi Partai Demokrat mengoreksi soal tujuh isu strategis pembangunan tahun 2021. Sebab dalam dokumen PPAS TA 2021, BAB III halaman 17 menetapkan lima isu strategis, namun dalam penjelasannya meliputi tujuh isu.
“Dengan demikian Fraksi Partai Demokrat menyarankan agar dokumen ini dapat direvisi, mengingat bahwa dokumen ini penting dan menjadi acuan bagi penyusunan anggaran 2021 dengan tema ‘Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial’,” tulis Fraksi Demokrat dalam pendapat akhirnya.
0 comments:
Post a Comment