Pimpinan DPRD DKI: Jakarta Tarik Rem Darurat, Jangan Lupa Kebutuhan Warga

 

 JAKARTA-segera tarik rem darurat. Kebijakan diambil lantaran kondisinya semakin mengkhawatirkan. Tinggi angka penularan dan jumlah masyarakat meninggal menjadi salah satu pertimbangan.

Keputusan disampaikan Gubernur DKI Anies Baswedan mendapat dukungan DPRD DKI Jakarta. Anggota dewan melihat langkah diambil pemerintah provinsi sesuai keadaan. Karena hidup dalam era pandemi, pemerintah seharusnya tahu kapan memperketat dan melonggarkan aturan.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani melihat kondisi kasus per hari di ibu kota sudah melebihi standar organisasi kesehatan dunia (WHO). Bila dibiarkan tentu ini berbahaya. Membuat Jakarta semakin terancam.Berikut petikan wawancara jurnalis merdeka.com Fikri Faqih dengan Zita Anjani pada Rabu, 8 September 2020 lalu:

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah rem darurat. Bagi DPRD DKI, apakah kebijakakan ini menjadi pilihan tepat di kondisi Jakarta saat ini?

Dari awal saya sudah sampaikan DKI Warning. Memang Emergency Break yang diperlukan saat ini, sesuai dengan apa yang kami inginkan. Hidup di Era covid harus bisa memperketat atau melonggarkan sesuai data di lapangan.

Bisa dijelaskan mengapa ini keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dirasa sesuai dengan kondisi ibu kota saat ini?

Kita bisa lihat data terakhir kemarin, persentasi kasus sepekan terakhir sudah mencapai 12,2 persen. Jauh melebihi standar WHO. Malah harusnya sudah PSBB dari jauh-jauh hari, karena kalau sudah lewat 5 persen harus diperketat kembali wilayahnya.

Seperti apa sikap DPRD DKI terhadap keputusan rem darurat Gubernur DKI Anies Baswedan?

Tentu kami mendukung, sesuai sama point di atas. Kami support kebijakan Pemprov selama itu baik untuk kesehatan warga. Kami juga tidak tega lihat tenaga kesehatan DKI benar-benar lelah dan bentuk dukungan kami untuk mereka.

Sejauh ini apakah Gubernur Anies melakukan koordinasi dengan DPRD sebelum mengambil kebijakan tarik rem darurat?

Sudah koordinasi, lewat wakil gubernur DKI (Riza Patria). Kami kasih pertimbangan beberapa hal jika tidak diambil langkah ini. Tidak lupa juga mengingatkan ke Pak Gubernur terkait kondisi ekonomi warga jika PSBB diberlakukan, biar sama-sama diperhatikan.

Bagaimana DPRD DKI melihat dampak ekonomi ke depan akibat dari rem darurat ini?

Tentu akan sangat berdampak, yang awalnya ekonomi jalan mulai aktif lagi, sekarang harus berhenti mendadak. Maka dari itu kami DPRD menyarankan bantuan sembako diubah menjadi BLT. Namun kita semua harus paham, kalau ekonomi turun bisa perlahan kita kembalikan, tapi kalau nyawa tidak bisa kembali.

Adakah langkah antisipasi untuk sektor ekonomi?

Kami dari DPRD akan mendorong SILPA agar bisa di maksimalkan untuk kepentingan kita saat ini. Sebagai Ibu Kota, saya juga mendorong Pak Gubernur untuk komunikasi intensif dengan organisasi seperti KADIN, HIPMI dan lain-lain, guna menerima masukan dari dunia usaha, apa yang dibutuhkan, agar bisa di fasilitasi Pemprov juga.

Anggaran DKI apakah masih bisa memberikan bantuan?

Sejak awal Pak Gubernur sudah menyisihkan anggaran untuk bantuan ke warga sampai akhir tahun. Jadi sudah di rencanakan dari jauh-jauh hari, dan pasti bisa. Kita juga sudah pertimbangkan itu jika PSBB lagi maka Pemprov menjamin untuk subsidi bantuan ke warga.

Memang untuk hal ini saya apresiasi Gubernur kita keperdulian & rasa sayang terhadap warga luar biasa. Anggaran DKI semua untuk bantuan warga. Maka dari itu warga Jakarta harus benar-benar melakukan 3M (Menggunakan Masker
Mencuci Tangan, Menjaga Jarak). Jangan kita sendiri yang justru malah hamburkan uang Jakarta.

Kebijakan rem darurat yang akan diterapkan Pemprov DKI menjadi pro kontra di masyarakat. Dampak seperti apa bila penerapan rem darurat ini bagi masyarakat?

Warga harus adaptasi lagi untuk PSBB. Dampaknya pasti kurang lebih sama seperti awal pemberlakuan PSBB di DKI. Kalau sekarang keluhan yang datang ke saya hanya soal pendidikan yang masih dirumah, setelah pemberlakuan PSBB ini pasti warga akan bicara soal kesejahteraan mereka juga, karena mereka terpaksa tidak bisa mencari nafkah untuk penuhi kebutuhannya.

Untuk langkah mengantisipasinya seperti apa?

Warga rentan perlu dijamin kebutuhannya agar bisa dipenuhi agar mereka tidak keluar rumah. Juga pengawasan menjadi kunci.

Harus ada sistem pengawasan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat, hingga tingkat RT. Kalau kita masuk ke perkampungan orang-orang bebas tidak pakai masker. Tidak ada yang nge-cek atau kasih sanksi. Posko-posko covid kosong tidak ada yang jaga. Nah ini harus ditingkatkan pengawasan di tingkat terbawah yaitu RT.

Apa yang DPRD DKI ingatkan kepada Gubernur DKI Anies untuk penerapan PSBB total kali ini?

Saya berharap Pemprov bisa maksimalkan Pergub penanggulangan Covid-19 yang ada. Jangan hanya jadi aturan saja, tapi harus baik implementasinya yaitu dalam hal pengawasan. Yang kami inginkan Pemprov jangan lupa dengan kebutuhan warga. Terlebih untuk tenaga kesehatan yang sangat memprihatinkan, karena merekalah yang bekerja digarda terdepan.

Dalam menghadapi PSBB total pada 14 September 2020 nanti, sebaiknya bagaimana masyarakat harus bersikap dan apa yang harus dilakukan masyarakat?

Saya berharap warga bisa menahan diri dengan tetap dirumah saja. Pemprov tidak akan bisa berjalan sendiri lawan Covid-19 jika tidak dapat support dari warga DKI. Jangan dulu beraktivitas yang bisa membahayakan diri sendiri. Sayangi kelurga kita yang berada dirumah. Mari gaungkan #StayAtHome