Menkes Perbaiki Sasaran Pemeriksaan Covid-19

 

JAKARTA – Menteri Kese­hatan ( Menkes), Budi Gunadi Sadikin, mengatakan sistem pemeriksaan (testing) Co­vid-19 di Indonesia salah se­cara epidemiologi. Akibat dari kesalahan dalam sistem pe­meriksaan itu, jumlah kasus Covid-19 terus bertambah. Padahal jumlah testing sudah melampaui target WHO.

“Testing, tracing, dan treat­ment ( 3T) serta isolasi bagai­kan menambal ban bocor. Tapi kita kan tidak disiplin. Cara testing-nya kita salah,” ujar Budi dikutip dari acara “Vaksin dan Kita” yang dise­lenggarakan Komite Pemulih­an dan Transformasi Ekonomi Daerah Jawa Barat, yang ditay­angkan kanal YouTube PRMN SuCi, Jumat (22/1).

“Testing-nya banyak, tapi kok naik terus? Habis (yang) dites orang kayak saya, setiap kali mau ke Presiden dites, tadi malam, barusan saya di-swab. Sepekan saya bisa lima kali di-swab kalau masuk Is­tana. Apakah benar (testing) seperti itu?” lanjutnya.

Budi menjelaskan, ber­dasarkan ilmu epidemiologi, testing seharusnya menyasar para suspek Covid-19. De­ngan kata lain, testing mandiri seperti yang dilakukan orang-orang jika akan bepergian ti­dak masuk dalam testing epi­demiologi.

“Bukan orang yang mau pergi kayak saya mau meng­hadap Presiden. Nanti lima kali tes standar WHO segera terpenuhi satu perseribu (per pekan). Tetapi, tidak ada gu­nanya testing itu secara ilmu epidemiologi. Nah, hal-hal seperti itu yang harus diberes­kan,” tambahnya.

Gunakan Data KPU

Selain menyoroti tentang sistem pemeriksaan, Budi juga mengaku kapok menggu­nakan data dari Kementerian Kesehatan karena tidak aku­rat. Budi menegaskan dirinya akan menggunakan data daf­tar pemilih pilkada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) seba­gai basis data untuk vaksinasi Covid-19.

“Saya akan perbaiki strate­gi vaksinasinya. Supaya tidak salah atau bagaimana. Saya sudah kapok, saya tidak mau lagi memakai data Kemenkes,” ujar Budi.

Sebelum menyampai­kan hal itu, Budi sempat mengungkapkan bahwa dia pernah diberi data jumlah puskesmas dan rumah sakit (RS) dari pendataan Kemen­kes. Berdasarkan data itu, se­cara agregat disebutkan jum­lah total puskesmas dan RS cukup untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara na­sional.

“(Disebutkan) RS peme­rintah saja, tidak usah me­libatkan pemda, tidak usah bikin dengan RS swasta cu­kup. Ah saya kapok. Saya eng­gak percaya data nasional,” ungkap Budi.

Dia lantas menelusuri data sarana kesehatan, mulai dari tingkat nasional, provin­si, hingga kabupaten/kota. Dari penelusuran itu baru terungkap bahwa sarana ke­sehatan yang ada tidak men­cukupi.

“Itu 60 persen, tidak cu­kup. Jadi, sekarang saya sudah lihat by kabupaten/kota stra­tegi vaksinasinya. Maka, kami akan perbaiki stateginya,” tambahnya.

Sementara itu, Juru Bicara Satuan Tuga Penanganan Co­vid-19, Reisa Brotoasmoro, mengingatkan tingginya ang­ka keterisian tempat tidur (bed occupancy rate) di rumah sakit rujukan Covid-19. Pada­hal, hingga saat ini, penularan virus korona di Tanah Air ma­sih terbilang tinggi.

“Kecukupan tempat tidur rumah sakit sudah mengkha­watirkan. Rasio pemanfaatan ruang ICU dan tempat isolasi makin tinggi yaitu lebih dari 60 persen dari tempat yang tersedia,” kata Reisa dalam konferensi pers yang ditay­angkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat.

Reisa mengatakan angka keterisian tempat tidur ru­mah sakit rujukan Covid-19 tertinggi berada di DKI Ja­karta, yakni mencapai lebih dari 80 persen. Kemudian, di Daerah Istimewa Yogyakarta angka keterisian tempat tidur mencapai 76 persen. Di Jawa Barat angkanya mencapai 73 persen, dan Banten 72 per­sen. Lalu, Kalimantan Timur mencapai 69 persen, Sulawesi Tengah 68 persen, Bali 68 per­sen, Jawa Timur 67 persen, dan Jawa Tengah 65 persen.