JAKARTA – Menteri Kesehatan ( Menkes), Budi Gunadi Sadikin, mengatakan sistem pemeriksaan (testing) Covid-19 di Indonesia salah secara epidemiologi. Akibat dari kesalahan dalam sistem pemeriksaan itu, jumlah kasus Covid-19 terus bertambah. Padahal jumlah testing sudah melampaui target WHO.
“Testing, tracing, dan treatment ( 3T) serta isolasi bagaikan menambal ban bocor. Tapi kita kan tidak disiplin. Cara testing-nya kita salah,” ujar Budi dikutip dari acara “Vaksin dan Kita” yang diselenggarakan Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Jawa Barat, yang ditayangkan kanal YouTube PRMN SuCi, Jumat (22/1).
“Testing-nya banyak, tapi kok naik terus? Habis (yang) dites orang kayak saya, setiap kali mau ke Presiden dites, tadi malam, barusan saya di-swab. Sepekan saya bisa lima kali di-swab kalau masuk Istana. Apakah benar (testing) seperti itu?” lanjutnya.
Budi menjelaskan, berdasarkan ilmu epidemiologi, testing seharusnya menyasar para suspek Covid-19. Dengan kata lain, testing mandiri seperti yang dilakukan orang-orang jika akan bepergian tidak masuk dalam testing epidemiologi.
“Bukan orang yang mau pergi kayak saya mau menghadap Presiden. Nanti lima kali tes standar WHO segera terpenuhi satu perseribu (per pekan). Tetapi, tidak ada gunanya testing itu secara ilmu epidemiologi. Nah, hal-hal seperti itu yang harus dibereskan,” tambahnya.
Gunakan Data KPU
Selain menyoroti tentang sistem pemeriksaan, Budi juga mengaku kapok menggunakan data dari Kementerian Kesehatan karena tidak akurat. Budi menegaskan dirinya akan menggunakan data daftar pemilih pilkada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai basis data untuk vaksinasi Covid-19.
“Saya akan perbaiki strategi vaksinasinya. Supaya tidak salah atau bagaimana. Saya sudah kapok, saya tidak mau lagi memakai data Kemenkes,” ujar Budi.
Sebelum menyampaikan hal itu, Budi sempat mengungkapkan bahwa dia pernah diberi data jumlah puskesmas dan rumah sakit (RS) dari pendataan Kemenkes. Berdasarkan data itu, secara agregat disebutkan jumlah total puskesmas dan RS cukup untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara nasional.
“(Disebutkan) RS pemerintah saja, tidak usah melibatkan pemda, tidak usah bikin dengan RS swasta cukup. Ah saya kapok. Saya enggak percaya data nasional,” ungkap Budi.
Dia lantas menelusuri data sarana kesehatan, mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Dari penelusuran itu baru terungkap bahwa sarana kesehatan yang ada tidak mencukupi.
“Itu 60 persen, tidak cukup. Jadi, sekarang saya sudah lihat by kabupaten/kota strategi vaksinasinya. Maka, kami akan perbaiki stateginya,” tambahnya.
Sementara itu, Juru Bicara Satuan Tuga Penanganan Covid-19, Reisa Brotoasmoro, mengingatkan tingginya angka keterisian tempat tidur (bed occupancy rate) di rumah sakit rujukan Covid-19. Padahal, hingga saat ini, penularan virus korona di Tanah Air masih terbilang tinggi.
“Kecukupan tempat tidur rumah sakit sudah mengkhawatirkan. Rasio pemanfaatan ruang ICU dan tempat isolasi makin tinggi yaitu lebih dari 60 persen dari tempat yang tersedia,” kata Reisa dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat.
Reisa mengatakan angka keterisian tempat tidur rumah sakit rujukan Covid-19 tertinggi berada di DKI Jakarta, yakni mencapai lebih dari 80 persen. Kemudian, di Daerah Istimewa Yogyakarta angka keterisian tempat tidur mencapai 76 persen. Di Jawa Barat angkanya mencapai 73 persen, dan Banten 72 persen. Lalu, Kalimantan Timur mencapai 69 persen, Sulawesi Tengah 68 persen, Bali 68 persen, Jawa Timur 67 persen, dan Jawa Tengah 65 persen.
0 comments:
Post a Comment