Kesenjangan Pendapatan Picu RI Turun Kelas

 

Pengelompokan Negara I Kesejahteraan Kelas Menengah Bawah Harus Diperhatikan» Harta empat orang terkaya di Indonesia setara harta lebih dari 100 juta warga miskin.  » Program PEN dinilai tidak efektif menahan penurunan pendapatan masyarakat bawah. 

JAKARTA – Masalah kesenjangan pendapat­an dinilai menjadi salah satu yang menyebab­kan Indonesia kembali turun kelas dari nega­ra berpendapatan menengah atas atau upper middle income countries menjadi negara ber­pendapatan menengah bawah atau lower mid­dle income countries. Lebih cepatnya Indonesia turun kelas kembali karena saat pandemi, pen­dapatan kelas menengah bawah turun drastis, sehingga memengaruhi secara keseluruhan ra­ta-rata Gross National Income (GNI) per kapita.

Apalagi saat Bank Dunia menaikkan status Indonesia sebagai upper middle income coun­tries pada 1 Juli 2020, pendapatan masyarakat menengah bawah sudah mulai tergerus akibat pandemic Covid-19 pada akhir Maret 2020. Se­mentara penilaian naik kelas didasarkan pada GNI per kapita RI pada 2019 yang mencapai 4.050 dollar AS.

Guru Besar Sosiologi Ekonomi dari Uni­versitas Airlangga Surabaya, Bagong Suyanto, mengatakan salah satu penyebab RI kembali turun kelas adalah masalah kesenjangan pen­dapatan. “Kesejahteraan masyarakat mene­ngah ke bawah harus menjadi perhatian. Dari data yang ada, 70 persen penduduk di Indone­sia hanya menempuh pendidikan jenjang SD hingga SMP,” kata Bagong.

Ketimpangan yang mencolok juga ditunjuk­kan data Oxfam Indonesia bersama Interna­tional NGO Forum on Indonesia Development (INFID) beberapa waktu lalu. Harta yang dimi­liki empat orang terkaya di Indonesia setara de­ngan gabungan harta lebih dari 100 juta warga miskin di Indonesia.

“Ini menunjukkan ada kesenjangan yang sa­ngat tinggi antarmasyarakat. Kesenjangan terjadi bukan hanya antara orang kaya dan miskin da­lam struktur kependudukan, namun juga antara daerah perkotaan dan perdesaan,” kata Bagong.

Hal itu menimbulkan kesan kuat bahwa ha­sil-hasil pembangunan selama ini lebih banyak dinikmati oleh lapisan tertentu saja, sehing­ga menimbulkan kesenjangan. Hanya mereka yang memiliki akses terhadap modal, kredit, informasi, dan kekuasaan yang dapat mengam­bil manfaat dari pertumbuhan,” pungkasnya.

Kurang Efektif

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, menegaskan turun kelasnya RI karena program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kurang efektif menahan penurunan pen­dapatan masyarakat menengah bawah.

“GNI per kapita pada 2019 lebih banyak didongkrak oleh pendapatan segelintir ke­lompok, bukan karena kenaikan pendapatan semua kelompok masyarakat. Saat kelompok menengah bawah dengan jumlah yang signi­fikan tergerus pendapatannya, maka otomatis secara rata-rata turun kembali,” kata Tauhid.

Sementara itu, program PEN pada 2020 yang diharapkan menahan penurunan pendapatan ternyata tidak mampu. Dari 695,2 triliun rupiah yang dianggarkan, realisasinya hanya menca­pai 579,78 triliun rupiah atau 83,34 persen.

“Meskipun program PEN ini sangat besar realisasinya pada triwulan terakhir, namun tampaknya tidak bisa menjadi pendorong le­bih besar pemulihan ekonomi nasional pada triwulan terakhir,” kata Tauhid kepada Koran Jakarta, Rabu (10/2).

Bantuan sosial dalam bentuk sembako dan nonsembako yang digelontorkan sebesar 220,39 triliun rupiah faktanya tidak mendo­rong konsumsi makanan dan minuman. Bah­kan, konsumsi makanan dan minuman, selain restoran mengalami koreksi 1,39 persen (yoy) pada triwulan keempat 2020.

“Target yang disasar tidak tepat, mekanisme penyaluran yang tidak efektif hingga nilai ban­tuan yang kecil menyebabkan masalah makin kompleks. Program ini tidak bisa diharapkan bila tidak dilakukan perubahan secara men­dasar,” kata Tauhid.

Meskipun konsumsi rumah tangga mulai tum­buh 0,49 persen pada triwulan IV-2020 dibanding triwulan sebelumnya, namun secara tahunan masih berkontraksi 3,61 persen. Jika dibanding pada triwulan III-2020, konsumsi rumah tangga 4,69 persen dibandingkan triwulan II-2020, mes­kipun secara tahunan berkontraksi atau minus 4,05 persen. “Ini menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga pemulihannya lebih lambat pada triwulan IV-2020,” katanya.