Protes Myanmar Berlanjut Meski Jatuh Korban

 

YANGON -- Para pengunjuk rasa kembali menyemut di berbagai jalan di ibu kota Myanmar, Naypyidaw pada Rabu (10/2). Protes Myanmar kian memanas setelah satu hari kemarin ditandai dengan bentrokan antara pengunjuk rasa dan petugas keamanan.

Demonstrasi ini menentang kudeta terhadap pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi. Langkah keras polisi terhadap pengunjuk rasa dikecam Amerika Serikat (AS) dan PBB.

"Kami tidak bisa tinggal diam," kata pemimpin pemuda Esther Ze Naw kepada Reuters seperti dikutip laman Channel News Asia, Rabu. "Jika ada pertumpahan darah selama protes damai kami, maka akan ada lebih banyak jika kami membiarkan mereka mengambil alih negara".

Demonstrasi menuntut pembalikan kudeta dan pembebasan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dan aktivisnya yang ditahan. Di Naypyidaw, ratusan pegawai pemerintah berbaris untuk mendukung kampanye pembangkangan sipil yang diikuti oleh para dokter, guru, dan pekerja kereta api.

Mengutip seorang dokter, Reuters mengatakan seorang pengunjuk rasa terluka akibat luka tembak di kepala selama protes Selasa (7/2). Dia terluka ketika polisi menembakkan senjata, sebagian besar ke udara, untuk membubarkan pengunjuk rasa di Naypyidaw.Reuters juga melaporkan bahwa dokter mengatakan, tiga orang lainnya tengah dalam masa perawatan karena luka akibat peluru karet.Majalah mingguan 7Day News melaporkan di akun Twitter-nya bahwa seorang perempuan berusia 19 tahun ditembak oleh polisi di Naypyidaw. Dia pun tengah menjalani operasi darurat di rumah sakit utama kota. Itu mengutip Min Thu, ketua lokal partai Liga Nasional untuk Demokrasi.

Para pengunjuk rasa juga terluka di Mandalay dan kota-kota lain. Sebab pasukan keamanan menggunakan meriam air. Media pemerintah melaporkan cedera yang dialami polisi selama upaya mereka membubarkan pengunjuk rasa. Polisi mengeklaim para pengunjuk rasa melempar batu ke arah polisi.

Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS mengatakan, tengah meninjau bantuan kepada Myanmar untuk memastikan mereka yang bertanggung jawab atas kudeta menghadapi konsekuensi yang signifikan."Kami mengulangi seruan kami kepada militer untuk melepaskan kekuasaan, memulihkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis, membebaskan mereka yang ditahan dan mencabut semua pembatasan telekomunikasi dan menahan diri dari kekerasan," kata juru bicara Ned Price di Washington.

PBB meminta pasukan keamanan Myanmar untuk menghormati hak rakyat untuk melakukan protes secara damai. "Penggunaan kekuatan yang tidak proporsional terhadap para demonstran tidak dapat diterima," kata Ola Almgren, perwakilan PBB di Myanmar.

Protes yang berlangsung empat hari ini adalah yang terbesar di Myanmar selama lebih dari satu dekade. Demo ini menghidupkan kembali ingatan hampir setengah abad pemerintahan langsung militer dan gelombang pemberontakan berdarah sampai militer memulai proses penarikan diri dari politik sipil pada 2011. Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik mencatat hampir 60 orang ditangkap di berbagai bagian Myanmar pada Selasa (7/2)