Dana Pemulihan Ekonomi Mesti Menyasar Sektor Produktif

 

 JAKARTA - Pemerintah diminta membuat program pemulihan ekonomi yang produktif dengan memberdayakan masyarakat agar pembiayaan dari belanja negara tidak sia-sia apalagi yang bersumber dari utang.

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, Esther Sri Astuti, di Jakarta, Rabu (5/3), mengatakan program yang paling efektif memang harus melibatkan masyarakat.

Beberapa program pemberdayaan masyarakat yang akan efektif untuk pemulihan ekonomi nasional seperti program yang mendorong terciptanya lapangan kerja, karena Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak akan berkelanjutan.

"Jadi, sebaiknya ciptakan program yang memberikan kail, bukan ikannya," kata Esther.

Sebab, berapa pun besarnya dana tunai kalau hanya digelontorkan untuk kegiatan konsumtif pasti habis, apalagi kalau pembiayaannya bersumber dari utang. Pemerintah, kata Esther, sebaiknya mendorong wirausaha baru.

Insentif bisa dalam bentuk menumbuhkan platform baru agar masyarakat bisa memanfaatkan dalam menjual produknya. Selain fasilitas, masyarakat bisa diberi subsidi gratis ongkos pengiriman sehingga sangat membantu menekan biaya.

Dengan mendorong para wirausahawan yang baru maka akan menciptakan lapangan pekerjaan. Apalagi sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyerap tenaga kerja 89,2 persen dari total tenaga kerja di Indonesia.

Program lain, jelas Esther, adalah memberdayakan masyarakat melalui BUMDes di perdesaaan dalam bentuk memberi pinjaman modal dan pemberian sarana prasarana produksi pertanian, sehingga produktivitas masyarakat desa khususnya petani, peternak, dan nelayan akan meningkat.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, meminta pemerintah mengurangi sasaran penerima bansos, namun jumlah anggaran untuk penerimanya ditambah, sehingga anggaran lebih produktif dan tidak sia-sia.

"Jumlah masyarakat miskin menurut BPS kan hanya 10 persen dari total populasi. Jadi, bantuan itu tidak perlu disalurkan ke 40 persen penduduk," kata Tauhid.

Di sisi lain, skema bantuan untuk UMKM diubah, tidak seperti sebelumnya setelah dikucuri 2,4 juta rupiah, lantas dilepas begitu saja. "Mestinya bikin restrukturisasi usaha, siapkan sumber dana bergulirnya, sehingga lebih berkelanjutan," kata Tauhid.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari Universitas Airlangga, Imron Mawardi, mengatakan pemerintah diharapkan memberikan insentif untuk menggerakkan industri dalam negeri, terutama industri subtitusi impor untuk membantu mengatasi tekanan ekonomi yang semakin dalam akibat pandemi.

"Ekonomi tumbuh harus ada insentif, apalagi dalam situasi seperti ini di mana pengangguran meningkat dan pendapatan turun. Maka pemerintah harus mengupayakan usaha yang produktif yang bisa menarik tenaga kerja, produksi meningkat agar menciptakan multiplier effect," kata Imron.

Proyek Prioritas

Dalam kesempatan terpisah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas menyatakan akan mendampingi daerah dalam menyiapkan masing-masing tiga proyek prioritas untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menegaskan setiap daerah harus mengusulkan tiga proyek prioritas yang paling berdampak signifikan untuk kesejahteraan masyarakat dan memiliki daya ungkit besar terhadap perekonomian Indonesia.

"Ketiga usulan paling prioritas ini dapat dipilih dari proyek yang direncanakan dalam RPJMN 2020-2024, maupun proyek lain dari pemerintah daerah untuk mendukung prioritas nasional," kata Suharso saat memimpin Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) 2021 yang berlangsung secara daring