 |
| Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto menerima cenderamata dari Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam Silaturahim Kebangsaan ke Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (29/4/2021). |
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) ) melanjutkan Silaturahim Kebangsaan ke Kantor DPP Partai Golkar Kamis (29/4/2021). Dalam pertemuan tertutup sekitar 2,5 jam itu, elite
kedua partai ini menyepakati sejumlah hal. Salah satunya mengenai
politik kebangsaan.
"Pertemuan silaturahmi pada malam hari ini
adalah pertemuan lanjutan dari silaturahmi teman-teman PKS yang kemarin
juga sudah ke PDIP dan beberapa partai sebelumnya termasuk PPP, PKB dan
tentu Partai Golkar mengapresiasi silaturahmi dari partai PKS," kata
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam konferensi
pers seusai pertemuan di Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (29/4/2021).
Airlangga
mengungkap, dalam silaturahmi ini ada beberapa hal yang dibahas.
Pertama, Golkar dan PKS bersama-sama prihatin dengan terjadinya
kecelakaan KRI Nanggala 402 dan sama-sama mendoakan kepada para syuhada
dan juga keluarga yang ditinggalkan agar tentunya pemerintahan akan
terus mendorong para keluarga itu untuk mendapatkan dukungan pemerintah.Yang kedua, sambung dia, dalam situasi pandemi Covid-19 ini, pihak
mempelajari dari kejadian gelombang ke-3 di negara lain, termasuk di
India yang yang kasus hariannya bisa mencapai 300.000. Kondisi tersebut
membuat Indonesia waspada dan berhati-hati.
"Dan untuk itu juga
tentunya dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Fitri, PKS juga
mendukung kebijakan pemerintah untuk larangan mudik, karena ini adalah
untuk kepentingan keselamatan jiwa sehingga tentu ini akan kita
sama-sama pemerintah telah mengambil keputusan dan tentu didukung oleh
partai partai yang ada," katanya.Menurut Airlangga, dalam situasi konflik dan pemulihan ekonomi ini
posisi Golkar dan PKS sama, karena keduanya lebih mendahulukan
kepentingan negara dan bangsa. Karena untuk penanganan Covid dan
pemulihan ekonomi ini, setiap langkah yang diambil pemerintah memerlukan
masukan-masukan dari partai-partai di luar pemerintah termasuk PKS,
agar sasaran-sasaran yang diberikan tepat sasaran."Kemudian juga catatan-catatan terkait dengan pemulihan ekonomi ke
depan, ada catatan terkait untuk sektor-sektor UMKM maupun sektor
industri tertentu terutama untuk mendorong daya beli dan masyarakat,"
ujarnya.
"Nah salah satu yang tentu dalam rangka susunan
Undang-Undang KUP (Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan) tentunya ada
yang menjadi perhatian terutama untuk mendorong usaha kecil menengah dan
juga perorangan berpendapatan threshold yang di bawah di mana PTKP
diharapkan bisa diangkat dan itu akan memberikan tambahan dalam situasi
pandemi Covid ini sehingga daya beli bisa meningkat," kata Airlangga.
Adapun
penghapusan kendaraan roda dua, Menko Perekonomian ini menjelaskan,
karena kendaraan roda dua tidak Ppnbm (pajak untuk kategori barang
mewah), maka PPn-nya (pajak pertambahan nilai) diusulkan untuk
ditanggung pemerintah.
"Dan terkait dengan pajak pajak daerah
nanti dari teman-teman DPR akan mendorong agar daerah bisa gotong royong
untuk memberikan fasilitas perpajakan daerah. Kemudian selanjutnya juga
untuk pembahasan KUP menyepakati ini akan dibahas di Komisi XI,"
tuturnya.Terakhir, Airlangga menuturkan, Golkar dan PKS juga membahas mengenai
politik kebangsaan, di mana ke depannya pihaknya akan mengedepankan
politik kebangsaan dan diharapkam politik identitas akan ditinggalkan.
"Selanjutnya
juga dibahas tentang politik kebangsaan di mana ke depan kita akan
mendahulukan politik kebangsaan dan juga diharapkan politik identitas
itu akan ditinggalkan sehingga kita akan membangun ke-Bhinekaan dan juga
NKRI dan politik yang lebih kondusif, agar kita bisa sama-sama
menyejahterakan masyarakat," ucapnya.
Mantan Menteri
Perindustrian ini menambahkan, bahwa posisi Golkar dan PKS hari ini
sama-sama menghargai posisi masing-masing, Golkar sebagai partai
pemerintah, dan PKS yang berada di luar pemerintahan.
"Sehingga
kita ke depannya adalah menghargai perbedaan namun mengutamakan
persamaan sehingga ini yang menjadi basis partai-partai politik ke
depan," tutupnya.
Dalam pertemuan itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu
didampingi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Aboe Bakar Al Habsy,
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Ketua DPP Bidang Ekonomi dan
Keuangan Anis Byarwati, Ketua DPP Bidang Perempuan dan Ketahanan
Keluarga Kurniasih Mufidayati, Sekretaris BP3 Rahmat Zaidi, Wasekjen
Rozaq Asyhhari, Wasekjen Sugeng Susilo, Ketua KSP Pipin Sopian, Wakil
Kepala KSP Baidillah Barra, dan Tenaga KSP Iwan Kurniawan.
Syaikhu
beserta rombongan, tiba di Kantor DPP Golkar sekitar pukul 16.32 WIB,
dan disambut langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga
Hartarto, Sekjen DPP Golkar Lodewijk Paulus, Wakil Ketua Umum (Waketum)
Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita dan Nurul Arifin, serta Ketua DPP
Golkar Adies Kadir. Mereka langsung naik ke lantai 3 dan melakukan
pertemuan tertutup.
0 comments:
Post a Comment