JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 terbitkan surat edaran pengetatan aturan mudik yang berlaku pada 22 April sampai 5 Mei 2021 dan 18 Mei sampai 24 Mei 2021. Surat edaran pengetatan aturan mudik jelang Idul Fitri 1442 H itu melengkapi ketentuan peniadaan (larangan) mudik pada 6-17 Mei 2021.
Juru Bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito, menegaskan penerbitan surat edaran tersebut bertujuan mengantisipasi penambahan arus pergerakan penduduk yang berpotensi pada peningkatan penularan kasus Covid-19 antardaerah pada masa sebelum dan sesudah periode peniadaan mudik.
Menurut Wiku, peluang pergerakan mobilitas masyarakat semakin tinggi jelang Idul Fitri, baik untuk kegiatan keagamaan, keluarga, maupun pariwisata.
"Berdasarkan hasil Survei Pascapenetapan Peniadaan Mudik Selama Masa Lebaran 2021 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia ditemukan bahwa masih adanya sekelompok masyarakat yang hendak pergi mudik pada rentang waktu H-7 dan H+7 pemberlakuan Peraturan Peniadaan Mudik Idul Fitri," kata Wiku, Kamis (22/4).
Dalam surat edaran itu ditetapkan ketentuan khusus pengetatan mobilitas bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dalam masa periode 22 April-5 Mei dan 18-24 Mei, yaitu pemendekan masa berlaku surat keterangan kesehatan.
Pelaku perjalanan transportasi udara, laut, penyeberangan laut, dan kereta api antarkota wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan; atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di bandar udara, pelabuhan, dan stasiun sebelum keberangkatan dan mengisi e-HAC Indonesia.
Tidak Ada Kriteria Khusus
Wiku menekankan, dalam masa pengetatan ini tidak ada kriteria khusus pelaku perjalanan sebagaimana yang tercantum di SE Satgas No13 untuk periode peniadaan mudik mulai 6-17 Mei 2021.
Sementara itu, khusus untuk perjalanan rutin dengan moda transportasi laut untuk pelayaran terbatas dalam wilayah satu kecamatan/kabupaten/provinsi, atau dengan transportasi darat baik pribadi maupun umum dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan, tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat hasil tes RT-PCR, atau rapid tes antigen, maupun GeNose C19 sebagai syarat perjalanan.
"Namun akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satgas Covid-19 Daerah," kata Wiku.
Satgas Covid-19 juga disebut siap melakukan tes acak bagi pelaku perjalanan transportasi umum darat. Karena itu, pelaku perjalanan transportasi umum darat diimbau untuk melakukan tes mandiri yang sampelnya diambil maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau tes GeNose C19 di rest area sebagai syarat melanjutkan perjalanan.
Lebih lanjut, Wiku mengingatkan pengisian e-HAC Indonesia diwajibkan bagi pelaku perjalanan udara dan laut. Adapun anak-anak di bawah usia 5 tahun tidak diwajibkan melakukan tes.
Selanjutnya, apabila hasil tes RT-PCR, rapid tes antigen, tes GeNose C19 pelaku perjalanan negatif, namun menunjukkan gejala, maka pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan. Pelaku akan diwajibkan melakukan tes diagnostik RT-PCR, dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan.
"Pada prinsipnya walaupun kita sudah mengantongi surat hasil negatif Covid-19, bukan berarti dapat menjamin kita senantiasa negatif karena peluang penularan masih ada. Oleh karena itu, gunakan hak bepergian dari pemerintah dengan bertanggung jawab. Jika tidak mendesak, jangan pergi," tegas Wiku.
0 comments:
Post a Comment