JAKARTA - Pemulihan ekonomi nasional dari dampak Covid-19 dinilai masih berjalan timpang karena hanya ditopang oleh stimulus fiskal yang digelontorkan pemerintah. Stimulus tersebut lebih banyak digunakan untuk menggairahkan daya beli masyarakat atau pada sisi demand.
Sementara itu, pada sisi supply belum berjalan baik meskipun sudah mendapat insentif terutama ke sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Pengamat Ekonomi dari Indef, Eko Listiyanto, dalam sebuah webinar di Jakarta, Senin (3/5), mengatakan kenaikan harga atau inflasi pada April 2021 yang tercatat 0,13 persen atau lebih tinggi dibanding 0,08 persen pada periode yang sama tahun lalu belum bisa jadi indikator konsumsi sudah meningkat dan pertumbuhan pada triwulan I-2021 sudah positif.
"Pertumbuhan ekonomi triwulan I biasanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi triwulan berikutnya dan bahkan secara tahunan," kata Eko.
Menurut Eko, untuk bisa mendapatkan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen pada triwulan II dan triwulan berikutnya, maka tidak cukup hanya mengandalkan dorongan belanja fiskal. Perlu upaya mengalirkan likuiditas kredit ke perekonomian secara memadai.
Menurut Eko, masih rendahnya kredit menjadi batu sandungan pemulihan perekonomian. Hal itu mengindikasikan permintaan kredit dari dunia usaha masih terbatas, meskipun masih ada ruang penurunan bunga kredit seiring melebarnya spread dengan bunga deposito
"Laju kredit selama triwulan pertama terus menurun, setidaknya aliran kredit harus positif jangan negatif terus," kata Eko.
Dalam kesempatan terpisah, Guru Besar Ekonomi dari Universitas Brawijaya, Malang, Munawar Ismail, mengatakan agar pemulihan ekonomi berjalan sesuai harapan perlu juga ditopang dengan upaya stimulus nonfiskal.
"Pertumbuhan banyak ditopang oleh konsumsi maka kebijakan mesti diarahkan bagaimana agar tingkat konsumsi masyarakat tetap terjaga, seperti mengurangi pajak agar bisa mendorong meningkatkan konsumsi rumah tangga," kata Munawar.
Selain itu, perlu manajemen yang lebih baik agar kebijakan fiskal itu mampu diimplementasikan dengan efektif dan efisien. Sebab, semakin tinggi investasi maka pertumbuhan juga tinggi yang bisa didorong melalui kebijakan fiskal.
"Ini juga perlu diimbangi oleh kebijakan nonfiskal. Agar perusahaan tertarik "invest" perlu juga didukung insentif seperti kemudahan izin, infrastruktur pendukung, ketersediaan energi, ketenagakerjaan, dan kemudahan lain agar bisa mendukung Undang-Undang Cipta Kerja, menarik lebih banyak para investor," pungkasnya.
Masih Berkontraksi
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, dalam keterangan bersama dengan anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) mengakui kredit perbankan masih berkontraksi secara tahunan pada triwulan I-2021 dan baru mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan.
"Kredit perbankan masih dalam zona kontraksi 3,77 persen year on year (yoy) karena ini disebabkan base effect yang tinggi pada periode yang sama tahun sebelumnya sehingga ini pembandingnya adalah pembanding yang tinggi.
"Namun ini ada tanda-tanda perbaikan yang kita lihat pertumbuhan sudah positif secara month to month sebesar 1,43 persen dan dalam jumlah nominalnya setara 70 triliun rupiah atau tumbuh 0,27 persen secara year to date," kata Wimboh.
Dari sisi kualiw tas aset produktif, rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) gross mulai membaik menjadi 3,17 persen dibanding bulan sebelumnya. Di sisi lain, pembiayaan bermasalah atau NPF perusahan pembiayaan juga membaik ke level 3,74 persen.
0 comments:
Post a Comment