Indonesia Surplus Informasi Negatif

 

SERANG – Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia hampir 1 tahun lebih membuat masyarakat mau tak mau merubah paradigma hidup. Salah satunya menyesuaikan diri dengan cara kenormalan baru demi untuk mencegah makin menyebarnya virus asal Tiongkok itu.

Selain harus menyesuaikan diri dengan tuntutan penanganan dan pencegahan Covid-19 yang sudah disepakati. Hal yang tak kalah penting lainnya bagaimana kemampuan dari masing-masing elemen bangsa untuk menahan diri untuk tidak menyebarkan informasi yang menyumbangkan rasa was-was atas peluang untuk tetap optimis keluar dari wabah global ini.

Guru Besar Komunikasi Universitas Nusa Cendana, Prof. Dr. Aloysius Liliweri, M.S menilai, harus ada pembatasan-pembatasan informasi negatif.

“Pembatasan-pembatasan yang dilakukan bukan hanya pergerakan masyarakat agar terhindar dari virus Covid-19. Tapi, perlu ditambahkan juga kepada pembatasan-pembatasan informasi (menghentikan mobilitas informasi) negatif, bagaimana mekanismenya? Harus dicarikan, karena sifatnya darurat, maka hal-hal yang menyangkut keamanan, kenyamanan dan persatuan harus ditegakkan,” kata Aloysius dalam acara Webinar Nasional, penutupan rangkaian acara Milad FISIP Untirta ke 18 yang dilaksanakan secara online, Rabu (4/8/2021).

Hal senada disampaikan oleh Staf Ahli  Menteri Kominfo  Bidang Komunikasi dan Media Massa, Prof.Dr. Widodo Muktiyo, yang menilai bahwa perilaku komunikasi kita saat ini telah memberikan efek signifikan terhadap kompleksitas persoalan pandemi Covid-19. Sementara kemampuan berfikir seringkali kalah cepat dengan persoalan yang muncul.

“Oleh karena itu perlu ada perubahan secara massif dan sistematis untuk mengubah komunikasi di masa pandemi. Salah satunya dengan pendekatan yang persuasif dan edukatif serta menjadikan masa pandemi ini sebagai momentum berbenah, mereformasi diri,” ujarnya.

Masa pandemik Covid-19 ini, lanjut Widodo, diprediksi oleh para ahli  akan berlangsung lama. Oleh karena itu selektifitas individu untuk menerima dan menyerap informasi diperlukan sebagai pembelajaran bersama.

“Yang perlu dihantarkan juga sebagai bagian dari pencegahan covid 19 agar kita tidak kehilangan kesempatan belajar, terutama bagi generasi milenial,” katanya.

Sementara, Dekan FISIP Untirta, Prof. Dr. Ahmad Sihabudin, M.Si, mengatakan, bahwa pengendalian informasi publik sangat diperlukan untuk mengelola informasi yang akan diserap oleh masyarakat. Hal itu sebagai upaya agar bangsa ini terhindar dari potensi krisis dan perpecahan yang dapat terjadi akibat dampak dari perbedaan sudut pandang  baik dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, politik dan agama.

“Selain covid, persoalan komunikasi publik dan pengelolaannya menjadi penting untuk diatur mekanismenya agar terpaan informasi publik kepada masyarakat tidak serta justru menjadi virus dan inilah yang harusnya menjadi concern kita, terutama para ahli komunikasi,” tutur Sihab.