Tuesday 7 September 2021

Perlu Upaya Keras Meminimalkan Penyimpangan APBN

 

Foto : Sumber: Kementerian Keuangan - KJ/ONES

» APBN yang cukup berat perlu dijaga untuk melanjutkan proses pembangunan.

» Desain anggaran mestinya tidak hanya memperkuat konsumsi, tetapi juga mendorong sektor produktif.

JAKARTA - Pemerintah berupaya keras meminimalkan risiko terjadinya penyimpangan dengan berupaya membuat akuntabilitas dari setiap transaksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2020.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Senin (6/9), mengatakan upaya meminimalisir penyimpangan itu termasuk pada transaksi belanja penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2020.

Sejak awal, kata Menkeu, pemerintah terus menjalankan berbagai program pengawasan dan memperkuatnya, bahkan pada saat membahas perencanaan dari desain program dan alokasi anggaran. Salah satunya dengan melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), aparat penegak hukum, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari pemerintah.

BPK, kata Menkeu, melaksanakan pemeriksaan dengan pendekatan audit menyeluruh atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020, khususnya atas implementasi PC-PEN 2020. "BPK menggunakan seluruh jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu," kata Menkeu.

Akuntabilitas dan transparansi itulah klaim Menkeu yang menjadikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2020 mendapat opini Wajib Tanpa Pengecualian (WTP).

Perlu Dijaga

Guru Besar Ekonomi dari Universitas Brawijaya, Malang, Candra Fajri Ananda, yang diminta pendapatnya mengatakan APBN 2020, menghadapi tantangan yang sangat berat, sehingga harus disesuaikan termasuk membuat perpu untuk menyikapi pandemi yang sangat dahsyat menghantam perekonomian.

"Pandemi menekan kuat sisi produksi dan permintaan yang berujung pada kontraksi perekonomian yang cukup dalam. Dalam suasana seperti itu, tentu aktor utama perekonomian adalah pemerintah, karena swasta terpuruk. Maka APBN yang cukup berat ini dan bermanfaat, perlu dijaga untuk melanjutkan proses pembangunan terutama penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan insentif usaha agar pemulihan ekonomi mampu jump up," kata Candra.

Untuk itu, kepercayaan masyarakat perlu dijunjung dan dijaga dengan menjaga tata kelola APBN, bersih dan jauh dari fraud atau tindakan korupsi," tegasnya.

Terlalu Kaku

Sementara itu, Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, mengatakan untuk mencegah penyimpangan penggunaan APBN harus ada perencanaan, monitoring, dan evaluasi dari penggunaan dana APBN agar target program pemerintah tercapai.

"Indikatornya tidak hanya dengan berapa besar penyerapan anggaran. Namun juga harus ada indikator lainnya seperti kasus Covid turun, angka kemiskinan turun, jumlah pengangguran turun, dan sejumlah indikator lainnya," kata Esther.

Selama ini, kata dia, indikatornya terlalu kaku karena hanya pada besaran serapan, tidak dikaitkan dengan indikator makroekonomi, sehingga terbuka peluang, hanya sekadar menghabiskan anggaran. "Makanya, bantuan sosial (bansos) terkesan sekadar disalurkan, untuk konsumsi, tidak untuk mendorong produktivitas," kata Esther.

Begitu juga dengan belanja pegawai yang dipaksa dihabiskan, tetapi tidak memberi kemudahan layanan bagi masyarakat, misalnya, anggaran perjalanan dinas dan rapat-rapat di hotel.

Desain anggaran, paparnya, seharusnya tidak hanya untuk memperkuat konsumsi, tetapi juga mendorong sektor produksi agar agar kemiskinan dan pengangguran berkurang.

Secara terpisah, Pakar Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, mengatakan evaluasi yang disampaikan BPK seharusnya ditindaklanjuti.

Perencananan dan realisasi pun harus ditinjau ulang untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan, ketidatercapaian dan dampak yang tidak jelas kepada masyarakat.

"Review dari BPK jangan dianggap formalitas saja. Perlu juga melibatkan partisipasi masyarakat, baik lewat DPR dan masayarakat langsung, diperkuat lagi," kata Aditya.

Sekjen Fitra, Misbah Hasan, pada kesempatan lain mengatakan perlu audit investigatif pada penggunaan anggaran untuk mengetahui ada tidaknya niat jahat atau sengaja melakukan pemborosan anggaran hingga ke potensi penyimpangan.

"Kalau ada seharusnya ditindaklanjuti ke ranah pidana, seperti dalam kasus bantuan sosial di Kementerian Sosial," kata Misbah.
Share:

0 comments:

Post a Comment

DISPORA PROVINSI BANTEN HARI PERS 2024

DISPORA PROVINSI BANTEN HARI PERS 2024

DINAS PEMDIDIKAN KOTA SERANG

DINAS PEMDIDIKAN KOTA SERANG

www.kontakbanten.co.id

www.kontakbanten.co.id

Segenap Crew PT Kontak Media Persada

Segenap Crew PT  Kontak Media Persada

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN

Selamat Hari Pers 2024

Selamat Hari Pers 2024

Dinas Pendidikan Kota Serang ISRA MIRAJ 1445 h

Dinas Pendidikan Kota Serang ISRA MIRAJ 1445 h

Jadilah Perbedaan Menjadi Kekuatan

Jadilah Perbedaan Menjadi Kekuatan

Hidup Untuk Saling Melindungi Bukan Saling Melukai

Hidup Untuk Saling Melindungi Bukan Saling Melukai

PERTAMINA 2024

PERTAMINA 2024

Penawaran Kerja Sama

TV KONTAK BANTEN

KEMENTRIAN SEKRETARIS NEGARA

KEMENTRIAN SEKRETARIS NEGARA

Hari Amal Bhakti ke 78 Bakti Untuk Negeri

Hari Amal Bhakti ke 78 Bakti Untuk Negeri

FORUM UNIVERSITAS TRISAKTI

FORUM UNIVERSITAS TRISAKTI
Media yang kuat butuh rakyat yang terlibat, mengelola kebebasan dengan bertanggung jawab._ Najwa Shihab

SILAKAN PASANG IKLAN KLIK

SELAMAT HUT KORPRI 2023

SELAMAT HUT KORPRI 2023

KONTAK MEDIA GROUP

KONTAK MEDIA GROUP

BACA BERITA BIKIN PAS DI HATI YA DI SINI !!

BAPENDA PROVINSI BANTEN HARI PERS 2024

PEMERINTAH BANYUWANGI

PEMERINTAH BANYUWANGI

TALK SHOW MENCARI PEMIMPIN SEJATI

TALK SHOW MENCARI PEMIMPIN SEJATI

INFO CPNS DAN PPPK 2023 KLIK

PESAN MAKANAN ENGAK RIBET

MOTO KAMI


BERBUAT BAIK TERHADAP SESAMA SESUNGGUHNYA UNTUK KEBAIKAN DIRI KITA

HARI KETERBUKAAN INFORMASI 2023

HARI KETERBUKAAN INFORMASI 2023

KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM

KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM

RESOLUSI TAHUN 2024

RESOLUSI TAHUN 2024

INFO DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) RI

KEMENTRIAN BUMN

KEMENTRIAN BUMN

SELAMAT HARI ADIYAKSA KE 62

SELAMAT HARI ADIYAKSA KE 62

Jadikan Kritik Masyarakat Sebagai INTROPEKSI

Jadikan Kritik Masyarakat Sebagai INTROPEKSI

ENERGI KOLOBORASI

ENERGI KOLOBORASI

Bergerak TAK TERBATAS

Bergerak TAK TERBATAS

PEMERINTAH SUBANG JABAR

PEMERINTAH SUBANG JABAR

KELUARGA BESAR KEJAKSAAN RI

KELUARGA BESAR KEJAKSAAN RI

SENYUM ADALAH IBADAH

SENYUM ADALAH IBADAH

PEMERINTAH BIRIEUN ACEH

PEMERINTAH BIRIEUN ACEH

SELAMAT DAN SUKSES

SELAMAT DAN SUKSES

Bergerak Tumbuh Bersama

Bergerak Tumbuh Bersama

Berbuat Baiklah Karena Senyum Pun Ibadah

Berbuat Baiklah Karena Senyum Pun Ibadah

SELALU BERBUAT UNTUK BANGSA

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Mau Kirim Tulisan Artikel Klik aja

MOTO KAMI


Sekecil APAPUN Yang Anda Perbuat Akan Menjadikan Cermin Kami untuk Maju

BARCODE INFO KERJA KLIK

Silakan Pesan Buku Catatan Kehidupan Ali

Berita Populer

PEMERINTAH JAWA TIMUR

PEMERINTAH JAWA TIMUR

PEMERINTAH JAWA TENGAH

PEMERINTAH JAWA TENGAH

INFO KPK

INFO KEJAKSAAN RI

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

HUT RI KE 78 2023

HUT RI KE 78 2023

BANGKIT LEBIH KUAT

BANGKIT LEBIH KUAT

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

PRAJA MUDA JIWA MUDA

PRAJA MUDA JIWA MUDA

Hati Nurani Tidak Ada Dalam Buku Tapi Ada di Hati

Hati Nurani Tidak Ada Dalam Buku Tapi Ada di Hati

PEMERINTAH TANGERANG

PEMERINTAH TANGERANG

SELAMAT HUT BAWASLU REPUBLIK INDONESIA

BERGERAK DAN BERGERAK

Portal Kementrian Kemlu Indonesia

Seputar Parlemen

INFO KPK JAKARTA

INFO ICW NASIONAL KLIK

Salam Damai Untuk Indonesia

Layanan Kota Tangerang Selatan BPHTB

Kementrian

Susunan Redaksi

Kementrian PU

Support