Kemenkumham Sahkan Keberadaan Organisasi IKHWPI

 

TANGSEL-  Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia Nomor AHU-0012107.AH.01.07 Tahun 2021, pada tanggal 14 Oktober 2021 lalu, Ikatan Kuasa Hukum Wajib Pajak Indonesia (IKHWPI) telah disahkan. Sehingga saat ini keberadaan IKHWPI tercatat sebagai organisasi yang sah dan diakui keberadaannya oleh Pemerintah Republik Indonesia.

IKHWPI adalah merupakan wadah bagi
Kuasa Wajib Pajak (KWP) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan (3a) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (3) UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) juncto Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 63/PUU-XV/2017;
Kuasa Hukum Wajib Pajak (KHWP) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Catatan karena istilah Pajak meliputi pula bea dan cukai, maka makna Wajib Pajak meliputi pula orang atau badan yang memiliki kewajiban terkait Bea dan Cukai.

Tujuan IKHWPI adalah membentuk anggotanya menjadi Kuasa WP dan Kuasa Hukum WP yang memiliki pengetahuan dan keahlian atau pengalaman di bidang perpajakan atau Bea dan Cukai yang berkompeten.

“Kami Independen, Bebas dari tekanan dan tidak terpengaruh dari pihak manapun,” tegas Arief Sholikul Huda ketua IKHWPI, pada Sabtu (20/11).

Tidak hanya itu, IKHWP juga tidak memihak kepada pihak manapun maupun kepentingan pribadi melainkan hanya berpegang teguh kepada hukum yang berlaku (Imparsial).dan setiap tindakannya dapat dipertanggung jawabkan (Akuntabel).

“Setiap anggota IKHWPI dapat menjadi Kuasa WP atau Kuasa Hukum WP yang membimbing Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan atau peraturan kepabeanan/cukai yang berlaku; dan dapat beracara sebagai Kuasa WP di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ataupun dapat beracara sebagai Kuasa Hukum WP di Pengadilan Pajak,” ucapnya.

Anggota IKHWPI adalah setiap orang yang memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan atau Bea dan Cukai, termasuk namun tidak terbatas kepada setiap orang yang telah ditetapkan menjadi Kuasa Hukum WP sebagaimana dimaksud dalam PMK- 184/PMK.01/2017

Seiring dengan waktu, kriteria kompetensi tersebut akan disesuaikan atau disempurnakan secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan karakteristik khusus dari kompetensi seorang Kuasa WP dan/atau kompetensi seorang Kuasa Hukum WP,” pungkasnya.